Latihan Soal Olimpiade Sains IPA Biologi SD (Persiapan OSN SD 2020 & KSM MI Tahun 2020)

Dibawah ini adalah link download latihan soal sekaligus prediksi soal olimpiade sekolah dasar (sd) mata pelajaran sains ipa biologi untuk persiapan osn dan ksm.
Latihan Soal Olimpiade Sains IPA Biologi SD, tomatalikuang.com

Latihan Soal Olimpiade Sains IPA Fisika SD Tahun 2020

Pada kesempatan kali ini blog Tomatalikuang.com akan berbagi kumpulan soal olimpiade matematika yang bisa digunakan sebagai Latihan soal olimpiade sains ipa biologi sebagai bahan belajar persiapan OSN SD 2020. Sehingga diharapkan peserta osn sd / adik-adik siswa(i) sudah menguasai materi dasar dari setiap pelajaran yang akan dilombakan dalam olimpiade matematika tahun ini.

Download Latihan Soal Olimpiade Sains IPA Biologi SD

Soal latihan olimpiade untuk persiapan OSN 2020 dalam file .pdf dapat di download pada list dibawah ini.

Demikian Latihan Soal Olimpiade Sains IPA Biologi SD (Persiapan OSN SD 2020 & KSM MI Tahun 2020). Semoga bermanfaat!

[Download] IOI Informatics Problems & Solutions Every Year (International Olympiad in Informatics)

Dibawah ini adalah kumpulan soal dan pembahasan olimpiade internasional informatika untuk sma (ioi informatics olympiad) setiap tahun lengkap.
ioi informatics olympiad; ioi problems; ioi solutions; www.tomatalikuang.com

International Olympiad in Informatic (IOI)

IOI Problems and Solutions | The International Olympiad in Informatics (IOI) - Gagasan untuk memulai olimpiade internasional di bidang informatika untuk siswa sekolah diusulkan ke 24th General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) di Paris oleh delegasi Bulgaria Profesor Blagovest Sendov pada Oktober 1987. Rencana ini dimasukkan ke dalam Program Utama Kelima UNESCO untuk dua tahunan 1988-1989. Pada Mei 1989, UNESCO memprakarsai dan mensponsori Olimpiade Internasional pertama untuk informatika: International Olympiad in Informatics (IOI). IOI pertama diadakan di Bulgaria pada tahun 1989.

IOI diselenggarakan setiap tahun di salah satu negara yang berpartisipasi. Setiap negara yang berpartisipasi biasanya mengirimkan delegasi yang terdiri dari empat kontestan dan dua orang pendamping yang menyertai. Siswa bersaing secara individual dan mencoba untuk memaksimalkan skor mereka dengan memecahkan serangkaian masalah informatika selama dua hari kompetisi. Acara budaya dan rekreasi diselenggarakan setelah pelasanaan seleksi.

Tugas-tugas kompetisi bersifat algoritmik; Namun, para kontestan harus menunjukkan keterampilan IT dasar seperti problem analysis, design of algorithms and data structures, programming dan testing. Para pemenang IOI adalah milik ilmuwan komputer muda terbaik di dunia.

IOI Problems and Solutions

You can download it via the following links below:
  • IOI 2019 problems, solutions, and practice | Download
  • IOI 2019 test cases | Download
  • IOI 2018 problems, solutions, and practice | Download
  • IOI 2018 test cases | Download
  • IOI 2017 problems, solutions, and practice | Download
  • IOI 2017 test cases | Download
  • IOI 2016 problems, solutions, and practice | Download
  • IOI 2016 test cases | Download
  • IOI 2015 problems, solutions, and practice | Download
  • IOI 2015 test cases | Download
  • IOI 2014 problems, solutions, and practice | Download
  • IOI 2014 test cases | Download
  • IOI 2013 problems, solutions, and practice | Download
  • IOI 2013 test cases | Download
  • IOI 2012 problems, solutions, and practice | Download
  • IOI 2012 test cases | Download
  • IOI 2011 problems, solutions, and practice | Download
  • IOI 2011 test cases | Download
  • IOI 2010 problems, solutions, and practice | Download
  • IOI 2010 test cases | Download
  • IOI 2009 problems, solutions, and practice | Download
  • IOI 2009 test cases | Download
  • IOI 2008 problems, solutions, and practice | Download
  • IOI 2008 test cases | Download
  • IOI 2007 problems, solutions, and practice | Download
  • IOI 2007 test cases | Download
  • IOI 2006 problems, solutions, and practice | Download
  • IOI 2006 test cases | Download
  • IOI 2005 problems, solutions, and practice | Download
  • IOI 2005 test cases | Download
  • IOI 2004 problems, solutions, and practice | Download
  • IOI 2004 test cases | Download
  • IOI 2003 problems, solutions, and practice | Download
  • IOI 2003 test cases | Download
  • IOI 2002 problems, solutions, and practice | Download
  • IOI 2002 test cases | Download
  • IOI 2001 problems, solutions, and practice | Download
  • IOI 2001 test cases | Download
  • IOI 2000 problems, solutions, and practice | Download
  • IOI 2000 test cases | Download
  • IOI 1999 problems, solutions, and practice | Download
  • IOI 1999 test cases | Download
  • IOI 1998 problems, solutions, and practice | Download
  • IOI 1998 test cases | Download
  • IOI 1997 problems, solutions, and practice | Download
  • IOI 1997 test cases | Download
  • IOI 1996 problems, solutions, and practice | Download
  • IOI 1996 test cases | Download
  • IOI 1995 problems, solutions, and practice | Download
  • IOI 1995 test cases | Download
  • IOI 1994 problems, solutions, and practice | Download
  • IOI 1994 test cases | Download
  • IOI 1993 problems, solutions, and practice | Download
  • IOI 1993 test cases | Download
  • IOI 1992 problems, solutions, and practice | Download
  • IOI 1992 test cases | Download
  • IOI 1991 problems, solutions, and practice | Download
  • IOI 1991 test cases | Download
  • IOI 1990 problems, solutions, and practice | Download
  • IOI 1990 test cases | Download
  • IOI 1989 problems, solutions, and practice | Download
  • IOI 1989 test cases | Download
Demikian postingan blog tomatalikuang.com kali ini tentang ioi problems and solutions. Semoga  bermanfaat :)

[Download] IChO Problems & Solutions Every Year! (International Chemistry Olympiad)

Dibawah ini adalah kumpulan soal dan pembahasan olimpiade internasional kimia (IChO) setiap tahun.
icho problems; icho solutios; soal pembahasan icho; www.tomatalikuang.com

International Chemistry Olympiad (IChO)

IChO Problems and SolutionsThe International Chemistry Olympiad (IChO) adalah kompetisi tahunan bagi siswa kimia paling berbakat di dunia di tingkat sekolah menengah. Bangsa-bangsa di seluruh dunia mengirim tim yang terdiri dari empat siswa yang diuji berdasarkan pengetahuan dan keterampilan kimia mereka dalam praktik laboratorium lima jam dan ujian teoretis tertulis lima jam yang diadakan pada hari yang terpisah dengan ujian praktis yang biasanya dilakukan sebelum ujian teoretis.

Setiap delegasi terdiri dari hingga empat siswa dan dua mentor, salah satunya ditunjuk sebagai kepala delegasi atau “mentor kepala.” Delegasi juga dapat mencakup beberapa tamu dan pengamat ilmiah.

Program ini dimaksudkan untuk merangsang minat siswa dalam bidang kimia melalui pemecahan masalah kimia secara mandiri dan kreatif. Ini juga bertujuan untuk mempromosikan kontak internasional dalam bidang kimia, pertemanan antara pekerja ilmiah muda dari berbagai negara, kerja sama antar siswa, dan pertukaran pengalaman pedagogis dan ilmiah dalam kimia.

Negara-negara yang ingin berpartisipasi dalam IChO harus mengirim pengamat ke dua Olimpiade berturut-turut sebelum siswa mereka dapat berpartisipasi dalam acara tersebut. Saat ini, sekitar 80 negara berpartisipasi dalam Olimpiade Kimia Internasional.

Semua peserta diberi peringkat berdasarkan skor masing-masing dan tidak ada skor tim resmi yang diberikan. Medali emas (gold medal) diberikan kepada 12% siswa terbaik, medali perak (silver medal) diberikan kepada 22% siswa berikutnya, dan medali perunggu (bronze medal) diberikan kepada 32% siswa berikutnya. Honorable mention diberikan kepada peserta yang tidak memenangkan medali tetapi skor masalah sempurna baik dalam ujian teoritis atau praktis. Satu penghargaan khusus "Absolute Winner" diberikan kepada siswa yang mencapai skor tertinggi secara keseluruhan. Dua penghargaan khusus terpisah diberikan kepada siswa yang mendapatkan skor terbaik dalam ujian teoretis (Best Theor dan praktik (.

Persiapan untuk Olimpiade Kimia Internasional menuntut pemahaman dan minat yang tinggi dalam bidang kimia dan kemampuan luar biasa untuk menghubungkan subjek kimia satu sama lain serta dengan dunia praktis.

Selain ICho Problem juga tersedia ICho Prepatory Problem yag merupakan soal yag harus disediakan setiap delegasi.

Di bawah ini adalah link download soal dan solusi icho.

IChO Prepatory Problems and Solutions 

  • Prepatory Problems - Solutions IChO 2019 | DOWNLOAD
  • Prepatory Problems - Solutions IChO 2018 | DOWNLOAD
  • Prepatory Problems - Solutions IChO 2017 | DOWNLOAD
  • Prepatory Problems - Solutions IChO 2016 | DOWNLOAD
  • Prepatory Problems - Solutions IChO 2015 | DOWNLOAD
  • Prepatory Problems - Solutions IChO 2014 | DOWNLOAD
  • Prepatory Problems - Solutions IChO 2013 | DOWNLOAD
  • Prepatory Problems - Solutions IChO 2012 | DOWNLOAD
  • Prepatory Problems - Solutions IChO 2011 | DOWNLOAD
  • Preface Prepatory IChO | DOWNLOAD

IChO Problems and Solutions


Soal dan Pembahasan IChO


[Download] IPhO Problems & Solutions Every Year! (International Physics Olympiad)

Dibawah ini adalah kumpulan soal dan pembahasan olimpiade internasioal fisika (IPhO) untuk sma setiap tahun.
soal ipho; jawaban ipho; pembahasan ipho; problem ipho; solutions ipho; www.tomatalikuang.com

International Physics Olympiad (IPhO)

IPhO Problems and SolutionsThe International Physics Olympiad (IPhO) adalah kompetisi fisika internasional paling bergengsi untuk siswa sekolah menengah. Tujuan utama IPhO adalah untuk menguji tingkat pengetahuan yang tinggi, pemikiran kritis, penyelesaian masalah, praktik presentasi dan analisis yang tepat, dan keterampilan langsung dalam fisika teoretis dan eksperimental. IPhO diselenggarakan setiap tahun di berbagai negara sebagai suatu kompetisi selama 9-10 hari di mana tim nasional terdiri dari maksimal lima siswa fisika terbaik disertai dua pemimpin tim yag medampingi.

Indonesia telah 2 kali menjadi tuan rumah IPhO yaiitu pada tahun 2002 dan yang terbaru pada tahun 2017.

IPhO Problem - Solutions / Download Soal dan Pembahasan IPho Setiap Tahun

Kamu bisa medownloadnya pada link-link berikut:
  • Problem - Solutions IPhO 2020 | DOWNLOAD
  • Problem - Solutions IPhO 2019 | DOWNLOAD
  • Problem - Solutions IPhO 2018 | DOWNLOAD
  • Problem - Solutions IPhO 2017 | DOWNLOAD
  • Problem - Solutions IPhO 2016 | DOWNLOAD
  • Problem - Solutions IPhO 2015 | DOWNLOAD
  • Problem - Solutions IPhO 2014 | DOWNLOAD
  • Problem - Solutions IPhO 2013 | DOWNLOAD
  • Problem - Solutions IPhO 2012 | DOWNLOAD
  • Problem - Solutions IPhO 2011 | DOWNLOAD
  • Problem - Solutions IPhO 2010 | DOWNLOAD
  • Problem - Solutions IPhO 2009 | DOWNLOAD
  • Problem - Solutions IPhO 2008 | DOWNLOAD
  • Problem - Solutions IPhO 2007 | DOWNLOAD
  • Problem - Solutions IPhO 2006 | DOWNLOAD
  • Problem - Solutions IPhO 2005 | DOWNLOAD
  • Problem - Solutions IPhO 2004 | DOWNLOAD
  • Problem - Solutions IPhO 2003 | DOWNLOAD
  • Problem - Solutions IPhO 2002 | DOWNLOAD
  • Problem - Solutions IPhO 2001 | DOWNLOAD
  • Problem - Solutions IPhO 2000 | DOWNLOAD
  • Problem - Solutions IPhO 1999 | DOWNLOAD
  • Problem - Solutions IPhO 1998 | DOWNLOAD
  • Problem - Solutions IPhO 1997 | DOWNLOAD
  • Problem - Solutions IPhO 1996 | DOWNLOAD
  • Problem - Solutions IPhO 1995 | DOWNLOAD
  • Problem - Solutions IPhO 1994 | DOWNLOAD
  • Problem - Solutions IPhO 1993 | DOWNLOAD
  • Problem - Solutions IPhO 1992 | DOWNLOAD
  • Problem - Solutions IPhO 1991 | DOWNLOAD
  • Problem - Solutions IPhO 1990 | DOWNLOAD
  • Problem - Solutions IPhO 1989 | DOWNLOAD
  • Problem - Solutions IPhO 1988 | DOWNLOAD
  • Problem - Solutions IPhO 1987 | DOWNLOAD
  • Problem - Solutions IPhO 1986 | DOWNLOAD
  • Problem - Solutions IPhO 1985 | DOWNLOAD
  • Problem - Solutions IPhO 1984 | DOWNLOAD
  • Problem - Solutions IPhO 1983 | DOWNLOAD
  • Problem - Solutions IPhO 1982 | DOWNLOAD
  • Problem - Solutions IPhO 1981 | DOWNLOAD
  • Problem - Solutions IPhO 1980 | DOWNLOAD
  • Problem - Solutions IPhO 1979 | DOWNLOAD
  • Problem - Solutions IPhO 1978 | DOWNLOAD
  • Problem - Solutions IPhO 1977 | DOWNLOAD
  • Problem - Solutions IPhO 1976 | DOWNLOAD
  • Problem - Solutions IPhO 1975 | DOWNLOAD
  • Problem - Solutions IPhO 1974 | DOWNLOAD
  • Problem - Solutions IPhO 1973 | DOWNLOAD
  • Problem - Solutions IPhO 1972 | DOWNLOAD
  • Problem - Solutions IPhO 1971 | DOWNLOAD
  • Problem - Solutions IPhO 1970 | DOWNLOAD
  • Problem - Solutions IPhO 1969 | DOWNLOAD
  • Problem - Solutions IPhO 1968 | DOWNLOAD
  • Problem - Solutions IPhO 1967 | DOWNLOAD

Download File Surat Edaran Menpan RB No. 391 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkrit Penyederhanaan Birokrasi yang ditujukan kepada seluruh Bupati/Walikota di seluruh Indonesia

Di bawah ini adalah link download surat edaran menpan rb ri nomor 391 tahun 2019 untuk seluruh bapak/walikota di seluruh indonesia.
surat edaran menpan rb nomor 391 tahun 2019; www.tomatalikuang.com


MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA 
Yth. Bupati/Walikota di
Tempat
13 November 2019 

SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 391 TAHUN 2019 TENTANG LANGKAH STRATEGIS DAN KONKRET PENYEDERHANAAN BIROKRASI 


Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Presiden Republik Indonesia pada sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, tanggal 20 Oktober 2019 telah menyampaikan pidato pelantikan yang salah satu arahannya adalah perlunya dilakukan penyederhanaan birokrasi menjadi hanya 2 (dua) level dan mengganti/mengalihkan jabatan tersebut dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu.

Penyederhanaan birokrasi tersebut dimaksudkan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, agile, dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Hal ini diikuti dengan upaya peningkatan kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Arahan Presiden tersebut mengisyaratkan perlunya tindak lanjut yang bersifat konkret dengan cara mengalihkan jabatan administrasi yang terdiri atas Administrator (jabatan struktural Eselon III), Pengawas (jabatan struktural Eselon IV), dan Pelaksana (jabatan struktural Eselon V) di seluruh Kementerian, Lembaga yang Pimpinannya Setingkat Menteri, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Sekretariat Lembaga Negara, Sekretariat Lembaga Non Struktural, Lembaga Penyiaran Publik, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara selektif. Terhadap pejabat struktural Eselon III, Eselon IV, dan Eselon V yang terdampak pengalihan akibat dari kebijakan penyederhanaan birokrasi tersebut dialihkan menjadi pejabat fungsional yang sesuai dengan bidang dan tugas jabatan fungsionalnya dengan memperhatikan jenjang jabatan, kelas jabatan, dan penghasilan pejabat fungsional yang bersangkutan.

Penyederhanaan birokrasi pada jabatan struktural Eselon III, Eselon IV, dan Eselon V dikecualikan bagi jabatan struktural yang memenuhi kriteria, antara lain: a. Memiliki tugas dan fungsi sebagai Kepala Satuan Kerja dengan kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran atau pengguna barang/jasa; atau b. Memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kewenangan/otoritas, legalisasi, pengesahan, persetujuan dokumen, atau kewenangan kewilayahan; atau c. Kriteria dan syarat lain yang bersifat khusus berdasarkan usulan masing-masing Kementerian/Lembaga kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai bahan pertimbangan penetapan jabatan yang diperlukan kedudukannya sebagai pejabat struktural Eselon III, Eselon IV, dan Eselon V.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, guna percepatan pengalihan jabatan struktural Eselon III, Eselon IV, dan Eselon V dimaksud, kami mengharapkan kepada seluruh pimpinan Kementerian, Lembaga yang Pimpinannya Setingkat Menteri, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Sekretariat Lembaga Negara, Sekretariat Lembaga Non Struktural, Lembaga Penyiaran Publik, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk segera melaksanakan langkah-langkah strategis dan konkret sebagai berikut:

  • 1. Mengidentifikasi unit kerja Eselon III, Eselon IV, dan Eselon V yang dapat disederhanakan dan dialihkan jabatan strukturalnya sesuai peta jabatan di lingkungan instansi masing-masing. 
  • 2. Melakukan pemetaan jabatan dan pejabat struktural Eselon III, Eselon IV, dan Eselon V pada unit kerja yang terdampak peralihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dan sekaligus mengidentifikasi kesetaraan jabatan-jabatan tersebut dengan jabatan fungsional yang akan diduduki. 
  • 3. Memetakan jabatan fungsional yang dapat dan dibutuhkan untuk menampung peralihan pejabat struktural Eselon III, Eselon IV, dan Eselon V yang terdampak pemangkasan akibat dari kebijakan penyederhanaan birokrasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas pada instansi Saudara. 
  • 4. Melakukan penyelarasan kebutuhan anggaran terkait dengan penghasilan pada jabatan yang terdampak oleh kebijakan penyederhanaan birokrasi. 
  • 5. Melaksanakan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai di instansi Saudara terkait dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi, sehingga setiap pegawai dapat menyesuaikan diri dengan struktur organisasi yang dinamis, agile, dan profesional dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik. 
  • 6. Hasil identifikasi dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 kiranya disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam bentuk berkas lunak (softcopy) paling lambat minggu ke-IV (ke-empat) Desember 2019. 
  • 7. Proses transformasi jabatan struktural Eselon III, Eselon IV, dan Eselon V ke jabatan fungsional dilaksanakan berdasarkan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas paling lambat minggu ke-IV (ke-empat) Juni 2020. 
  • 8. Selanjutnya Saudara diminta untuk melaksanakan proses sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. angka 7 di atas secara profesional, bersih dari korupsi, serta tidak ada konflik kepentingan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 
  • 9. Adapun tata cara pengalihan jabatan struktural Eselon III, Eselon IV, dan Eselon V menjadi jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui pengangkatan inpassing/penyesuaian ke dalam jabatan fungsional secara khusus. 

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.


Anda bisa mendownload file nya lengkap pada link berikut:
  • Link Download File SE Menpan RB Nomor 390 Tahun 2019 (disini).

Demikian postingan blog tomatalikuang.com kali ini. Semoga bermanfaat :)

Download FIle Surat Edaran Menpan RB No. 390 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkrit Penyederhanaan Birokrasi yang ditujukan kepada seluruh Gubernur di seluruh Indonesia

Di bawah ini adalah download surat edaran menpan rb nomor 390 tahun 2019 untuk seluruh gubernur di seluruh indonesia.
surat edaran permenpan rb nomor 390 tahun 2019; www.tomatalikuang.com


MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA 

Yth. Gubernur di Tempat 
November 2019 

SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 390 TAHUN 2019 TENTANG LANGKAH STRATEGIS DAN KONKRET PENYEDERHANAAN BIROKRASI 


Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Presiden Republik Indonesia pada sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, tanggal 20 Oktober 2019 telah menyampaikan pidato pelantikan yang salah satu arahannya adalah perlunya dilakukan penyederhanaan birokrasi menjadi hanya 2 (dua) level dan mengganti/mengalihkan jabatan tersebut dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu. 

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, guna percepatan pengalihan jabatan struktural Eselon III, Eselon IV, dan Eselon V dimaksud, kami mengharapkan kepada seluruh pimpinan Kementerian, Lembaga yang Pimpinannya Setingkat Menteri, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Sekretariat Lembaga Negara, Sekretariat Lembaga Non Struktural, Lembaga Penyiaran Publik, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk segera melaksanakan langkah-langkah strategis dan konkret sebagai berikut: 
  • 1. Mengidentifikasi unit kerja Eselon III, Eselon IV, dan Eselon V yang dapat disederhanakan dan dialihkan jabatan strukturalnya sesuai peta jabatan di lingkungan instansi masing-masing. 
  • 2. Melakukan pemetaan jabatan dan pejabat struktural Eselon III, Eselon IV, dan Eselon V pada unit kerja yang terdampak peralihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dan sekaligus mengidentifikasi kesetaraan jabatan-jabatan tersebut dengan jabatan fungsional yang akan diduduki. 
  • 3. Memetakan jabatan fungsional yang dapat dan dibutuhkan untuk menampung peralihan pejabat struktural Eselon III, Eselon IV, dan Eselon V yang terdampak pemangkasan akibat dari kebijakan penyederhanaan birokrasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas pada instansi Saudara. 
  • 4. Melakukan penyelarasan kebutuhan anggaran terkait dengan penghasilan pada jabatan yang terdampak oleh kebijakan penyederhanaan birokrasi. 
  • 5. Melaksanakan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai di instansi Saudara terkait dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi, sehingga setiap pegawai dapat menyesuaikan diri dengan struktur organisasi yang dinamis, agile, dan profesional dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik. 
  • 6. Hasil identifikasi dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 kiranya disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam bentuk berkas lunak (softcopy) paling lambat minggu ke-IV (ke-empat) Desember 2019.
  • 7. Proses transformasi jabatan struktural Eselon III, Eselon IV, dan Eselon V ke jabatan fungsional dilaksanakan berdasarkan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas paling lambat minggu ke-IV (ke-empat) Juni 2020. 
  • 8. Selanjutnya Saudara diminta untuk melaksanakan proses sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. angka 7 di atas secara profesional, bersih dari korupsi, serta tidak ada konflik kepentingan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 
  • 9. Adapun tata cara pengalihan jabatan struktural Eselon III, Eselon IV, dan Eselon V menjadi jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui pengangkatan inpassing/penyesuaian ke dalam jabatan fungsional secara khusus. 
Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih. 


Anda bisa mendownload nya pada link berikut:

  • Link Download File SE Menpan RB Nomor 390 Tahun 2019 (disini).

Demikian postingan blog tomatalikuang.com kali ini. Semoga bermanfaat :)

Resmi: Jadwal Pelaksanaan UAMBN MA MTS 2020 - Tahun Pelajaran 2019 / 2020

Di bawah ini adalah jadwal resmi pelsanaan ujian akhir madrasah berstandar nasional (uambn) untuk madrsah aliyah (ma) dan madrasah tsanawiyah (mts) tahun 2020.

JADWAL UAMBN TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Pada kesempatan kali ini blog tomatalikuang.com akan membagikan Jadwal UAMBN MA Tahun 2020 dan Jadwal UAMBN MTs Tahun 2020 berdasarkan POS UAMBN Tahun Pelajaran 2020 yang dirilis oleh Direktorat Kskk Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia

Baca juga: Download POS UAMBN MA dan MTs Tahun Pelajaran 2019/2020.

A. Jadwal UAMBN-BK Utama Madrasah Aliyah (MA)

No Hari/Tanggal Sesi Waktu Bidang Studi

1. Senin, 2 Maret 2020


  • Sesi 1 07.30-09.00 Al-Quran-Hadis
  • Sesi 2 09.30-11.00 Al-Quran-Hadis
  • Sesi 3 13.00-14.30 Al-Quran-Hadis

2 Selasa, 3 Maret 2020


  • Sesi 1 07.30-09.00 Fikih
  • Sesi 2 09.30-11.00 Fikih
  • Sesi 3 13.00-14.30 Fikih

3 Rabu, 4 Maret 2020


  • Sesi 1 07.30-09.00 SKI
  • Sesi 2 09.30-11.00 SKI
  • Sesi 3 13.00-14.30 SKI

B. Jadwal UAMBN-BK Utama Madrasah Tsanawiyah (MTs)

No Hari/Tanggal Sesi Waktu Bidang Studi

1 Senin, 9 Maret 2020


  • Sesi 1 07.30-09.00 Al-Quran-Hadis
  • Sesi 2 09.30-11.00 Al-Quran-Hadis
  • Sesi 3 13.00-14.30 Al-Quran-Hadis

2 Selasa, 10 Maret 2020


  • Sesi 1 07.30-09.00 Fikih
  • Sesi 2 09.30-11.00 Fikih
  • Sesi 3 13.00-14.30 Fikih

3 Rabu, 11 Maret 2020


  • Sesi 1 07.30-09.00 SKI
  • Sesi 2 09.30-11.00 SKI
  • Sesi 3 13.00-14.30 SKI


C. Jadwal UAMBN-BK Susulan Madrasah Aliyah (MA)

No Hari/Tanggal Waktu Bidang Studi

1 Kamis, 5 Maret 2020 


  • 07.30-09.00 Al-Quran-Hadis
  • 09.30-11.00 Fikih

2 Jumat, 6 Maret 2020


  • 07.30-09.00 SKI


D. Jadwal UAMBN-BK Susulan Madrasah Tsanawiyah (MTs)

No Hari/Tanggal Waktu Bidang Studi

1 Kamis, 12 Maret 2020


  • 07.30-09.00 Al-Quran-Hadis
  • 09.30-11.00 Fikih

2 Jumat, 13 Maret 2020


  • 07.30-09.00 SKIC.


E. Jadwal UAMBN-KP Utama Madrasah Aliyah (MA)

No Hari/Tanggal Waktu Bidang Studi

  • 1 Senin, 2 Maret 2020 07.30 – 09.00 Al-Quran-Hadis
  • 2 Selasa, 3 Maret 2020 07.30 – 09.00 Fikih
  • 3 Rabu, 4 Maret 2020 07.30 – 09.00 SKI


F. Jadwal UAMBN-KP Utama Madrasah Tsanawiyah (MTs)

No Hari/Tanggal Waktu Bidang Studi

  • 1 Senin, 9 Maret 2020 07.30 – 09.00 Al-Quran-Hadis
  • 2 Selasa, 10 Maret 2020 07.30 – 09.00 Fikih
  • 3 Rabu, 11 Maret 2020 07.30 – 09.00 SKI


G. Jadwal UAMBN-KP Susulan Madrasah Aliyah (MA)

No Hari/Tanggal Waktu Bidang Studi

1 Kamis, 5 Maret 2020


  • 07.30-09.00 Al-Quran-Hadis
  • 09.30-11.00 Fikih

2 Jumat, 6 Maret 2020


  • 07.30-09.00 SKI


H. Jadwal UAMBN-KP Susulan Madrasah Tsanawiyah (MTs)

No Hari/Tanggal Waktu Bidang Studi

1 Kamis, 12 Maret 2020


  • 07.30-09.00 Al-Quran-Hadis
  • 09.30-11.00 Fikih

2 Jumat, 13 Maret 2020


  • 07.30-09.00 SKI
jadwal uambn ma 2020; www.tomatalikuang.com

jadwal uambn mts 2020; www.tomatalikuang.com


Download POS UAMBN MTs MA Tahun 2020 & POS UN USBN MI MTs MA Tahun Pelajaran 2019/2020

DIbawah ini adalah download file Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) Tahun 2020 untuk Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).
pos uambn ma 2020; pos uambn mts 2020; www.tomatalikuang.com


Baca juga: Jadwal Resmi Pelaksanaan UAMBN MA dan MTs Tahun 2020

POS UAMBN MA MTs Tahun Pelajaran 2019/2020

Anda bisa mendownload nya melalui link berikut: POS UAMBN Tahun 2020.pdf
atau bisa langsung anda baca pada file di bawah ini:


Download

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2019/2020

DIREKTORAT KSKK MADRASAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
2019KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 5791 TAHUN 2019
TENTANG
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENYELENGGARAAN
UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemetaan mutu
pendidikan dan mengukur pencapaian standar
kompetensi lulusan pada Madrasah
Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA)
perlu diadakan Ujian Akhir Madrasah
Berstandar Nasional (UAMBN);
b.
c.
bahwa dalam rangka standardisasi
penyelenggaraan UAMBN perlu disusun
Prosedur Operasional Standar Ujian Akhir
Madrasah Berstandar Nasional (POS UAMBN);
bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang
Prosedur Operasional Standar
Penyelenggaraan Ujian Akhir Madrasah
Berstandar Nasional Tahun Pelajaran
2019/2020.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4301;)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015
tentang Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun
2013 Tentang Penyelenggaraan Madrasah
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Agama
Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor
90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan
Madrasah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar
Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan
Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi
Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses
Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar
Penilaian Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Agama;12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil
Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian
Hasil Belajar oleh Pemerintah;
13.
14.
15.
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia
Nomor 165 Tahun 2014 tentang Pedoman
Kurikulum 2013 Pendidikan Agama Islam dan
Bahasa Arab di Madrasah.
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia
Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum
Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab
pada Madrasah.
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia
Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman
Implementasi Kurikulum pada Madrasah;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
ISLAM TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL
STANDAR PENYELENGGARAAN UJIAN AKHIR
MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL TAHUN
PELAJARAN 2019/2020
KESATU : Menetapkan Prosedur Operasional Standar
Penyelenggaraan Ujian Akhir Madrasah Berstandar
Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Prosedur Operasional Standar sebagaimana
dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai pedoman
bagi Madrasah dan pemangku kepentingan lainnya
dalam penyelenggaraan UAMBN Tahun Pelajaran
2019/2020;
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2019
DIREKTUR JENDERAL,Januari
2013
TTD
KAMARUDDIN AMINPROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENYELENGGARAAN
UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Untuk pemetaan mutu pendidikan dan mengukur pencapaian standar
kompetensi lulusan pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah
Aliyah (MA), perlu diadakan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional
(UAMBN). Penyelenggaraan UAMBN Tahun Pelajaran 2019/2020 diatur
melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian
Agama Republik Indonesia.
Dalam rangka standardisasi penyelenggaraan UAMBN, maka disusun
suatu prosedur operasional standar penyelenggaraan UAMBN sebagai
panduan madrasah dan pemangku kepentingan lainnya.
B. Tujuan dan Fungsi UAMBN
1. UAMBN bertujuan untuk pemetaan mutu pendidikan dan mengukur
pencapaian standar kompetensi lulusan pada jenjang Madrasah
Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) secara nasional.
2. UAMBN berfungsi sebagai:
a. Bahan pertimbangan dalam pemetaan mutu madrasah,
b. Umpan balik dalam perbaikan program pembelajaran;
c. Alat pengendali mutu pendidikan;
d. Tidak sebagai penentu kelulusan.
C. Pengertian
Dalam Prosedur Operasional Standar (POS) ini yang dimaksud dengan:
1. Satuan Pendidikan adalah Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan
Madrasah Aliyah (MA).
2. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan
berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan
dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
3. Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut
UAMBN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian
standar kompetensi lulusan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam
jenjang MTs dan MA secara nasional.
4. Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Berbasis Komputer yang
selanjutnya disebut UAMBN-BK adalah ujian yang menggunakan
komputer sebagai media untuk menampilkan soal dan proses
menjawabnya.
Lampiran:
Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Nomor 5791 Tahun 2019
Tentang
Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Akhir Madrasah
Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2019/20205. Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Berbasis Kertas dan
Pensil yang selanjutnya disebut UAMBN-KP adalah ujian yang
menggunakan naskah soal dan lembar jawaban berbasis kertas dan
menggunakan pensil.
6. Tim Teknis UAMBN-BK adalah petugas di provinsi dan
kabupaten/kota yang diberi kewenangan sebagai koordinator teknis
dalam melakukan verifikasi madrasah sebagai pelaksana UAMBNBK.
7. Helpdesk adalah petugas yang diberi wewenang memberi layanan
bantuan pada aspek teknis pengelolaan UAMBN-BK pada tingkat
pusat dan provinsi.
8. Proktor adalah petugas yang diberi kewenangan untuk menangani
aspek teknis pelaksanaan UAMBN-BK di ruang ujian.
9. Teknisi adalah petugas yang memiliki kemampuan IT di madrasah
yang melaksanakan UAMBN-BK
10. Pengawas Ujian adalah guru yang diberi kewenangan untuk
mengawasi dan menjamin kelancaran pelaksanaan UAMBN-BK atau
UAMBN-KP di ruang ujian.
11. UAMBN Susulan adalah UAMBN yang diselenggarakan untuk
peserta didik yang berhalangan mengikuti UAMBN Utama karena
alasan tertentu yang dapat diterima oleh madrasah penyelenggara
UAMBN dan disertai bukti yang sah.
12. Kisi-kisi soal UAMBN adalah acuan dalam pengembangan dan
pembuatan soal UAMBN yang disusun berdasarkan Kompetensi Inti
dan Kompetensi Dasar dalam Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah.
13. Bahan UAMBN-KP adalah naskah soal, lembar jawaban UAMBN,
berita acara, daftar hadir, amplop, tata tertib, dan pakta integritas
pengawas.
14. Lembar Jawaban UAMBN-KP yang selanjutnya disebut LJUAMBN-KP
adalah lembaran kertas yang digunakan oleh peserta didik untuk
menjawab soal UAMBN-KP.
15. Sertifikat Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional yang
selanjutnya disebut SHUAMBN adalah surat keterangan yang berisi
Nilai UAMBN.
16. Prosedur Operasional Standar yang selanjutnya disebut POS adalah
urutan langkah baku yang mengatur teknis pelaksanaan UAMBN
yang ditetapkan oleh Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama.
17. Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
18. Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.
19. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
21. Direktur adalah Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan
Kesiswaan Madrasah.
22. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi.
23. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota.BAB II
PESERTA UAMBN
A. Hak dan Kewajiban Peserta UAMBN
1. Hak peserta UAMBN
a. Setiap peserta didik kelas IX MTs dan kelas XII MA berhak
mendapat pelayanan dalam mengikuti UAMBN, sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
b. Setiap peserta UAMBN berhak mendapatkan Sertifikat Hasil
Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (SHUAMBN) yang
memuat mata pelajaran yang ditempuh dalam ujian dan nilai
capaiannya.
c. Peserta UAMBN karena alasan tertentu dan disertai bukti
yang sah tidak dapat mengikuti UAMBN utama berhak
mengikuti UAMBN susulan.
2. Kewajiban Peserta UAMBN
a. Setiap peserta didik kelas IX MTs dan kelas XII MA wajib
mengikuti UAMBN.
b. Setiap peserta ujian wajib mengikuti semua mata pelajaran
yang di-UAMBN-kan satu kali sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dalam rangka pengukuran capaian standar kompetensi
lulusan.
c. Setiap peserta ujian wajib mematuhi tata tertib UAMBN.
B. Persyaratan Peserta UAMBN
1. Peserta didik terdaftar pada MTs dan MA;
2. Berada pada tahun terakhir jenjang MTs dan MA;
3. Memiliki laporan hasil belajar lengkap mulai semester 1 (ganjil)
tahun pertama sampai dengan semester 1 (ganjil) tahun terakhir;
4. Peserta didik program SKS memiliki laporan hasil belajar lengkap
mulai semester 1 (satu) s.d. semester 5 (lima).
C. Pendaftaran Peserta UAMBN
1. Madrasah pelaksana UAMBN melakukan pendataan calon peserta
dan menginput data calon peserta ke Pangkalan Data Ujian
Madrasah (PDUM);
2. Madrasah pelaksana UAMBN mengirimkan data calon peserta ke
Panitia UAMBN tingkat Kabupaten/Kota.
3. Panitia UAMBN tingkat Kabupaten/Kota mengirimkan data calon
peserta UAMBN ke panitia UAMBN tingkat provinsi
4. Panitia UAMBN Tingkat Provinsi mengirimkan data calon peserta ke
panitia tingkat pusat.
5. Panitia UAMBN Tingkat Provinsi melakukan:
a. Pemutakhiran data;
b. Penetapan daftar nominasi tetap (DNT) berdasarkan Pangkalan
Data Ujian Madrasah (PDUM);
c. Pengiriman DNT dan nomor peserta UAMBN ke Panitia UAMBN
Tingkat Kabupaten/Kota selanjutnya diteruskan ke Panitia
UAMBN Tingkat Madrasah;BAB III
PENYELENGGARA DAN KEPANITIAAN UAMBN
A. Penyelenggara UAMBN
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik
Indonesia sebagai Penyelenggara UAMBN bertugas:
1. Menyusun dan menetapkan POS penyelenggaraan UAMBN;
2. Menetapkan kisi-kisi UAMBN;
3. Menyusun naskah soal UAMBN;
4. Menetapkan Panitia UAMBN Tingkat Pusat;
5. Melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan UAMBN secara
nasional;
6. Melakukan pengawasan persiapan dan pelaksanaan UAMBN secara
nasional;
7. Melakukan evaluasi dan penyusunan rekomendasi perbaikan
pelaksanaan UAMBN kepada Menteri.
B. Panitia Pelaksana UAMBN
Panitia pelaksana UAMBN terdiri atas Panitia UAMBN
Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Satuan Pendidikan:
1. Panitia UAMBN Tingkat Pusat
a. Panitia UAMBN Tingkat Pusat ditetapkan dengan keputusan
Direktur Jenderal Pendidikan Islam, terdiri atas unsur-unsur:
1) Pengarah
2) Penanggungjawab
3) Ketua
4) Sekretaris
5) Anggota
b. Panitia UAMBN Tingkat Pusat memiliki tugas dan tanggung
jawab:
1) Menyusun kisi-kisi UAMBN sesuai dengan kurikulum yang
berlaku;
2) Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan UAMBN;
3) Memantau persiapan dan pelaksanaan UAMBN;
4) Melakukan sosialisasi penyelenggaraan UAMBN;
5) Menetapkan jadwal pelaksanaan UAMBN;
6) Menetapkan nomor peserta UAMBN
7) Mendistribusikan kisi-kisi UAMBN;
8) Menyusun dan menyiapkan master soal UAMBN;
9) Menjamin mutu soal UAMBN;
10) Melakukan serah terima master soal UAMBN ke Panitia
Provinsi.
11) Melakukan perbaikan naskah soal UAMBN dan menyiapkan
master soal UAMBN dalam hal terdapat kekeliruan dan/atau
berpotensi menimbulkan masalah;
12) Menerima laporan penyelenggaraan UAMBN dari Panitia
Provinsi;
13) Mencetak dan mendistribusikan blanko Ijazah dan SHUAMBN
ke Panitia Provinsi;14) Menyusun petunjuk teknis tentang penulisan dan pengisian
blanko Ijazah dan SHUAMBN;
15) Mengkoordinasikan kegiatan pemantauan UAMBN di daerah;
16) Menganalisis hasil UAMBN; dan
17) Mengevaluasi pelaksanaan UAMBN dan membuat laporan
pelaksanaan dan hasil UAMBN kepada Direktur Jenderal
Pendidikan Islam.
2. Panitia UAMBN Tingkat Provinsi
a. Panitia UAMBN Tingkat Provinsi ditetapkan dengan keputusan
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi, terdiri atas unsurunsur:
1)Pengarah
2)Penanggungjawab
3)Ketua
4)Sekretaris
5)Anggota
b. Panitia UAMBN Tingkat Provinsi memiliki tugas dan tanggung
jawab:
1. Merencanakan dan pelaksanaan UAMBN di wilayahnya;
2. Melakukan sosialisasi POS UAMBN di wilayahnya;
3. Melakukan koordinasi dengan Panitia UAMBN Tingkat
Kabupaten/Kota dalam menetapkan satuan pendidikan
yang berhak melaksanakan UAMBN;
4. Mengkoordinasikan pengumpulan dan mengelola database
peserta UAMBN;
5. Menetapkan Daftar Nominasi Tetap (DNT) berdasarkan
PDUM;
6. Mengkoordinasikan pengumpulan dan mengelola database
nilai madrasah;
7. Melakukan koordinasi dengan Panitia UAMBN Tingkat
Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan UAMBN di satuan
pendidikan;
8. Melakukan pemantauan pelaksanaan UAMBN;
9. Apabila menyelenggarakan UAMBN-KP, maka:
a) Melakukan verifikasi dan menetapkan madrasah
penyelenggara UAMBN-KP yang memenuhi kriteria;
b) Mencetak naskah soal UAMBN-KP dan LJUAMBN-KP
serta medistribusikannya ke kab/kota (bila ada ujian KP)
c) Melakukan pemindaian LJUAMBN-KP (bila ada ujian KP);
d) Menjamin keamanan proses pemindaian LJUAMBN-KP;
e) Mengirimkan (input) daftar nilai UAMBN-KP ke Aplikasi
UAMBN-BK;
f) Mengirimkan nilai UAMBN-KP ke Panitia
Kabupaten/Kota, untuk diteruskan ke satuan
pendidikan;
10. Mencetak Daftar Kolektif Hasil UAMBN yang ditandatangani
oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi;11. Mengirimkan Daftar Kolektif Hasil UAMBN ke satuan
pendidikan melalui Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota;
12. Mengevaluasi pelaksanaan UAMBN di wilayahnya; dan
13. Membuat laporan pelaksanaan UAMBN Tingkat Provinsi
untuk disampaikan kepada Panitia UAMBN Tingkat Pusat
yang berisi tentang persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi
UAMBN yang dilengkapi dengan:
a) Surat keputusan Panitia UAMBN Tingkat Provinsi;
b) Data peserta UAMBN;
c) Data satuan pendidikan pelaksana UAMBN;
d) Data nilai UAMBN, dan
e) Laporan kelulusan satuan pendidikan.
3. Panitia UAMBN Tingkat Kabupaten/Kota
a. Panitia UAMBN Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan
keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota,
terdiri atas unsur-unsur:
1) Pengarah
2) Penanggungjawab
3) Ketua
4) Sekretaris
5) Anggota
b. Panitia UAMBN Tingkat Kabupaten/Kota memiliki tugas dan
tanggung jawab:
1) Merencanakan pelaksanaan UAMBN di daerahnya;
2) Melakukan sosialisasi POS UAMBN ke satuan pendidikan
di daerahnya;
3) Mengkoordinasikan pengumpulan data peserta UAMBN
dan mengelola database peserta UAMBN;
4) Apabila menyelenggarakan UAMBN-KP, maka:
a) Mengusulkan daftar madrasah penyelenggara UAMBNKP yang memenuhi kriteria;
b) Menerima hasil cetakan bahan UAMBN-KP dan
mendistribusikannya ke Panitia UAMBN tingkat satuan
pendidikan;
c) Melakukan verifikasi jumlah amplop setiap satuan
pendidikan serta pendistribusian bahan UAMBN-KP;
d) Menjamin pendistribusian bahan UAMBN-KP yang
mencakup naskah soal UAMBN-KP, LJUAMBN-KP,
daftar hadir, berita acara, tata tertib dan amplop, ke
satuan pendidikan;
e) Menjamin keamanan dan kerahasiaan bahan UAMBNKP;
5) Mengkoordinasikan pengumpulan nilai madrasah dan
mengelola database nilai madrasah;6) Melakukan koordinasi dengan Panitia UAMBN Tingkat
Satuan Pendidikan dalam pelaksanaan UAMBN di satuan
pendidikan;
7) Menetapkan pengawas ruang UAMBN dengan ketentuan:
a) dilakukan secara silang antar madrasah.
b) jika tidak memungkinkan maka pengawasan dapat
dilaksanakan antar mata pelajaran dalam satu
madrasah.
c) pengawas ruang adalah guru yang mata pelajarannya
tidak sedang diujikan.
8) Menerima DKHUAMBN dari provinsi untuk diteruskan ke
satuan pendidikan;
9) Mendistribusikan blanko Ijazah ke satuan pendidikan;
10) Mengevaluasi pelaksanaan UAMBN di daerahnya;
11) Membuat laporan pelaksanaan UAMBN Tingkat
Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada Panitia
UAMBN Tingkat Provinsi yang berisi tentang persiapan,
pelaksanaan, dan evaluasi UAMBN yang dilengkapi dengan:
a) Surat keputusan Panitia UAMBN Tingkat
Kabupaten/Kota;
b) Data peserta UAMBN;
c) Data pengawas ruang;
d) Data satuan pendidikan Pelaksana UAMBN; dan
e) Laporan kelulusan satuan pendidikan.
4. Panitia UAMBN Tingkat Satuan Pendidikan
a. Panitia UAMBN Tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan dengan
keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota,
terdiri atas unsur satuan pendidikan penyelenggara UAMBN dan
satuan pendidikan yang bergabung.
b. Panitia UAMBN Tingkat Satuan Pendidikan memiliki tugas dan
tanggung jawab sebagai berikut:
1) Merencanakan dan menyusun panduan pelaksanaan UAMBN
di madrasah;
2) Mengirimkan data calon peserta UAMBN ke Panitia UAMBN
Tingkat Kabupaten/Kota;
3) Mengirimkan (input) calon peserta UAMBN ke aplikasi PDUM;
4) Melaksanakan sosialisasi POS UAMBN;
5) Melaksanakan UAMBN sesuai dengan POS UAMBN;
6) Apabila menyelenggarakan UAMBN-KP, maka:
a) Mengambil naskah soal UAMBN-KP dari tempat
penyimpanan di Kabupaten/Kota;
b) Menjaga keamanan dan kerahasiaan naskah soal UAMBNKP;
c) Memastikan LJUAMBN dimasukkan ke dalam amplop
dengan lengkap, dilem dan dilak di ruang ujian, serta
ditandatangani oleh pengawas ruang;
d) Mengesahkan berita acara pelaksanaan UAMBN di satuan
pendidikan;e) Menandatangani amplop LJUAMBN yang sudah dilem dan
dibubuhi stempel satuan pendidikan;
f) Menyerahkan LJUAMBN dari satuan pendidikan ke
Panitia UAMBN tingkat Kabupaten/Kota
7) Mencatat dan melaporkan kejadian yang tidak sesuai dengan
POS UAMBN;
8) Menjamin keamanan dan ketertiban pelaksanaan UAMBN;
9) Menjelaskan tata tertib pengawasan ruang ujian kepada
pengawas ruang;
10) Menerbitkan, menandatangani, dan membagikan SHUAMBN
kepada peserta UAMBN;
C. Satuan Pendidikan Pelaksana dan Penyelenggara UAMBN
1. Madrasah yang dapat melaksanakan UAMBN adalah madrasah
yang telah memiliki izin operasional;
2. Madrasah penyelenggara UAMBN adalah madrasah yang telah
terakreditasi, dengan ketentuan;
a) Memiliki peserta UAMBN minimal 20 orang, serta memenuhi
persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
b) Memiliki peserta kurang dari 20 orang dapat menjadi
penyelenggara UAMBN dengan pertimbangan kelayakan dari
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangannya;BAB IV
BAHAN UJIAN
A. Mata Pelajaran Yang Diujikan
1. Mata pelajaran yang diujikan pada jenjang MTs adalah Al-Qur’anHadis, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam;
2. Mata pelajaran yang diujikan pada jenjang MA adalah al-Qur’anHadis, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam;
B. Penyiapan Bahan Ujian
1. Bahan ujian disusun dengan mengacu pada KMA Nomor 165
Tahun 2014 tentang Pedoman Kurikulum Madrasah 2013
Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab;
2. Penyiapan bahan ujian mencakup (1) penyusunan kisi-kisi (2)
penulisan dan perakitan naskah soal, (3) penelaahan dan verifikasi
naskah soal, (4) perakitan naskah soal, dan (5) penyiapan master
naskah soal;
3. Naskah soal terdiri atas naskah soal ujian utama dan ujian
susulan disertai naskah soal cadangan;
4. Penyiapan perangkat kisi-kisi dan naskah soal dilakukan oleh tim
penyusun yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pendidikan
Islam;
7. Jumlah butir soal dan alokasi waktu UAMBN sebagai berikut :
No. Mata Pelajaran Jumlah
Butir Soal
Alokasi
Waktu
Keterangan
Jenjang/Peminatan
1 Al-Qur’an-Hadis 50 PG 90 menit
- MTs
- MA (MIPA, IPS,
Bahasa, Keagamaan)
2 Fikih 50 PG 90 menit
- MTs
- MA (MIPA, IPS,
Bahasa, Keagamaan)
3
Sejarah
Kebudayaan
Islam
50 PG 90 menit
- MTs
- MA (MIPA, IPS,
Bahasa, Keagamaan)BAB V
PELAKSANAAN
UAMBN BERBASIS KOMPUTER (UAMBN-BK)
Pelaksanaan UAMBN Tahun Pelajaran 2019/2020 menggunakan moda
Berbasis Komputer (UAMBN-BK). UAMBN-BK dimaksudkan untuk
meningkatkan efisiensi, mutu, reliabilitas, kredibilitas, dan integritas
ujian.
A. Penyiapan Sistem UAMBN-BK
1. Panitia UAMBN Tingkat Pusat mengembangkan sistem yang
mencakup desain, program aplikasi, dan infrastruktur untuk
mendukung pelaksanaan UAMBN-BK.
2. Panitia UAMBN Tingkat Pusat menyusun petunjuk teknis
penggunaan (user manual) dan bahan pelatihan bagi tim teknis
provinsi, tim teknis kabupaten/kota, proktor, teknisi, dan peserta UAMBN-BK.
3. Panitia UAMBN Tingkat Provinsi, dan Panitia UAMBN Tingkat
Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Perusahaan Listrik
Negara (PLN), penyedia layanan koneksi internet, dan berbagai
lembaga terkait lainnya untuk memastikan tidak ada gangguan
menjelang dan selama pelaksanaan UAMBN-BK.
B. Penetapan Tim Teknis UAMBN-BK
1. Panitia UAMBN Tingkat Pusat membentuk Tim Teknis
UAMBN-BK Pusat, terdiri dari unsur Sekretariat Ditjen Pendis
dan Direktorat KSKK Madrasah.
2. Panitia UAMBN Tingkat Provinsi membentuk Tim Teknis
UAMBN-BK Provinsi.
3. Panitia UAMBN Tingkat Kabupaten/Kota membentuk Tim
Teknis UAMBN-BK Kabupaten/Kota dan menyampaikan ke
Tim Teknis UAMBN-BK Provinsi.
4. Tim Teknis UAMBN-BK Pusat memasukkan data Tim Teknis
UAMBN Provinsi dan menyampaikan username dan pasword ke
Tim Teknis UAMBN-BK Provinsi.
5. Tim Teknis UAMBN-BK Provinsi memasukkan data Tim
Teknis UAMBN Kabupaten/Kota dan menyampaikan username
dan pasword ke Tim Teknis UAMBN-BK Kabupaten/Kota.
C. Penetapan Madrasah Penyelenggara UAMBN-BK
1. Panitia UAMBN Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangannya, melakukan verifikasi dan menetapkan
madrasah penyelenggara UAMBN-BK dan madrasah yang
bergabung.
2. Madrasah yang dapat ditetapkan sebagai penyelenggara
UAMBN-BK telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. telah terakreditasi.b. tersedia sejumlah komputer dan server sesuai kebutuhan.
c. memenuhi persyaratan teknis lainya.
3. Tim Teknis UAMBN-BK Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangannya, memasukkan data madrasah pelaksana UAMBN-BK ke situs web UAMBN-BK
(www.uambnbk.kemenag.go.id).
4. Madrasah yang sudah ditetapkan sebagai penyelenggara
UAMBN-BK diberi username dan password.
D. Penerapan Resource Sharing (Berbagi Sumber Daya) UAMBN-BK
1. Sumber daya meliputi sarana dan prasarana UAMB-BK (server, komputer client, dan jaringan), sumber daya manusia untuk pelaksanaan UAMBN-BK (proktor dan teknisi).
2. Berbagi sumber daya dapat dilakukan lintas satuan pendidikan dan lintas jenjang pendidikan.
3. Berbagi sumber daya lintas satuan pendidikan dapat dilakukan antar madrasah, antar satuan pendidikan negeri dan
swasta.
4. Berbagi sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan
sumber daya milik perguruan tinggi atau instansi/lembaga pemerintah/swasta lainnya.
5. Biaya yang timbul dari pelaksanaan berbagi sumber daya
menjadi tanggung jawab bersama antara satuan pendidikan yang bergabung/menumpang dan satuan pendidikan
penyelenggara UAMBN-BK, dengan mengacu kepada kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
E. Penetapan Tim Help Desk (Tim Layanan Bantuan)
1. Panitia UAMBN-BK Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya membentuk tim help
desk dengan kriteria sebagai berikut;
a. memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi
komunikasi (TIK).
b. memahami prosedur kerja aplikasi UAMBN-BK.
c. memiliki sikap dan perilaku disiplin, jujur, bertanggung jawab, teliti, dan memegang teguh kerahasiaan.
d. dalam keadaan sehat dan sanggup melaksanakan tugas
dengan baik.
e. memahami POS penyelenggaraan UAMBN-BK.
2. Tugas tim help desk adalah:
a. memberikan informasi dan penjelasan terhadap pertanyaan
atau pengaduan yang diterima dari pengawas, proktor, teknisi, atau panitia ujian.
b. menerima, merekap, dan memberikan solusi terhadap pertanyaan, permasalahan dan/atau pengaduan yangterkait dengan pelaksanaan ujian sesuai petunjuk teknis
(juknis) yang ditetapkan oleh Pelaksana UAMBN-BK Tingkat
Pusat.
c. berkoordinasi dengan tim help desk di tingkat Kabupaten/Kota, provinsi, dan pusat sesuai dengan kewenangannya.
F. Kriteria dan Persyaratan Proktor, Teknisi, dan Pengawas
1. Proktor adalah pendidik atau tenaga kependidikan madrasah
dengan kriteria dan persyaratan:
a. memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi komunikasi (TIK).
b. pernah mengikuti pelatihan atau bertindak sebagai
proktor UNBK atau UAMBN-BK.
c. bersedia ditugaskan sebagai proktor di madrasah penyelenggara UAMBN-BK.
d. bersedia menandatangani pakta integritas.
2. Teknisi adalah pendidik atau tenaga kependidikan madrasah
dengan kriteria dan persyaratan:
a. memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam mengelola LAN madrasah.
b. pernah mengikuti pembekalan atau bertindak sebagai
teknisi UNBK.
c. bersedia menandatangani pakta integritas.
3. Pengawas adalah pendidik dengan kriteria dan persyaratan:
a. memiliki sikap dan perilaku disiplin, jujur, bertanggung jawab, teliti, dan memegang teguh kerahasiaan.
b. dalam keadaan sehat dan sanggup mengawasi UAMBN
dengan baik.
c. bukan guru mata pelajaran yang sedang diujikan.
d. bersedia menandatangani pakta integritas.
G. Penetapan Proktor, Teknisi, dan Pengawas UNBK
1. Penetapan Proktor dan Teknisi
a. Madrasah mengirimkan usulan calon proktor dan
teknisi ke Panitia UAMBN Kabupaten/Kota.
b. Panitia UAMBN Kabupaten/Kota melakukan verifikasi usulan calon proktor dan teknisi berdasarkan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan.
c. Panitia UAMBN Kabupaten/Kota menetapkan proktor dan
teknisi yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan.
d. Panitia UAMBN Kabupaten/Kota menyampaikan surat
penetapan kepada Panitia UAMBN Tingkat Satuan
Pendidikan.
2. Penetapan Pengawas
a. Madrasah mengirimkan usulan calon pengawas ke Panitia UAMBN Tingkat Kabupaten/Kota.b. Panitia UAMBN Tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangannya menetapkan pengawas ruang ujian.
c. Penempatan pengawas ditentukan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:
1) dilakukan secara silang antar madrasah.
2) jika tidak memungkinkan maka pengawasan dapat
dilaksanakan antar mata pelajaran dalam satu
madrasah.
3) pengawas ruang adalah guru yang mata pelajarannya
tidak sedang diujikan.
H. Pelatihan Teknis Pelaksanaan UAMBN-BK
1. Panitia UAMBN Tingkat Pusat melakukan pelatihan teknis
pelaksanaan UAMBN-BK untuk Tim Teknis UAMBN-BK
Provinsi.
2. Panitia UAMBN Provinsi melakukan pelatihan kepada proktor
dan tim teknis Kabupaten/Kota dan madrasah.
3. Panitia UAMBN Kabupaten/Kota dapat melakukan pelatihan
kepada proktor dan teknis madrasah.
I. Penyiapan Sistem UAMBN-BK di Madrasah Penyelenggara UAMBNBK
1. Penyiapan server lokal, client, jaringan LAN, jaringan WAN, instalasi sistem, dan instalasi aplikasi.
2. Simulasi ujian dan gladi bersih sesuai dengan waktu
yang ditetapkan oleh Panitia UAMBN Pusat.
3. Sinkronisasi data: H-7 sampai dengan H-2.
4. Pencetakan Berita Acara, Daftar Hadir, dan Kartu Login:
H-2 sampai dengan H-1.
J. Prosedur Pelaksanaan UAMBN-BK
1. Ruang UAMBN-BK
Panitia UAMBN Tingkat Satuan Pendidikan menetapkan ruang
UAMBN-BK dengan persyaratan sebagai berikut;
a. Ruang ujian aman dan layak untuk pelaksanaan UAMBN-BK;
b. Madrasah penyelenggara UAMBN-BK menetapkan pembagian sesi untuk setiap peserta ujian beserta komputer client yang akan digunakan selama ujian.
c. Penetapan proktor, pengawas, dan teknisi UAMBN-BK;
1) setiap server ditangani oleh seorang proktor;
2) setiap 20 (dua puluh) peserta diawasi oleh satu
pengawas;
3) setiap madrasah penyelenggara UAMBN-BK ditangani minimal satu orang teknisi dan setiap teknisi menangani sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) komputer
client;
d. Setiap ruang UAMBN-BK ditempel pengumuman yang
bertuliskan
”DILARANG MASUK RUANGAN SELAIN PESERTA UJIAN,
PENGAWAS, PROKTOR, ATAU TEKNISI.”
“TIDAK DIPERKENANKAN MEMBAWA ALAT KOMUNIKASI DAN/ATAU KAMERA DALAM RUANG UJIAN.”
e. Setiap ruang ujian dilengkapi denah tempat duduk peserta
ujian dengan disertai foto peserta yang ditempel di pintu masuk ruang ujian;
f. Setiap ruang ujian memiliki pencahayaan dan ventilasi
yang cukup;
g. Gambar atau alat peraga yang berkaitan dengan materi
ujian dikeluarkan dari ruang ujian;
h. Tempat duduk peserta UAMBN-BK diatur sebagai berikut.
1) Satu komputer untuk satu orang peserta ujian untuk
satu sesi ujian.
2) Jarak antara komputer yang satu dengan komputer
yang lain disusun agar antar peserta tidak dapat saling
melihat layar komputer dan berkomunikasi.
3) Penempatan peserta ujian sesuai dengan nomor peserta untuk setiap sesi ujian.
i. Ruang, perangkat komputer, nomor peserta untuk setiap
sesi ujian sudah siap paling lambat 1 (satu) hari sebelum
ujian dimulai.
2. Pengawas Ruang UAMBN-BK, Proktor, dan Teknisi
a. Pengawas ruang, proktor, dan teknisi harus menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi pengawas ruang,
proktor, dan teknisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Pengawas ruang, proktor, dan teknisi tidak diperkenankan
membawa dan/atau menggunakan perangkat komunikasi elektronik, kamera, dan sejenisnya ke dalam ruang
ujian.
c. Proktor dan teknisi dapat berasal dari madrasah
penyelenggara UAMBN-BK.
d. Proktor mengunduh password untuk setiap peserta dari
server pusat atau perguruan tinggi yang menjadi tim teknis
provinsi.e. Proktor mengunduh token untuk satu sesi ujian.
f. Proktor memastikan peserta ujian adalah peserta yang terdaftar dan menempati tempat masing-masing.
g. Proktor membagikan password kepada setiap peserta pada
awal sesi ujian.
h. Proktor mengumumkan token yang akan digunakan untuk sesi ujian setelah semua peserta berhasil login ke dalam sistem.
i. Proktor melaporkan/mengunggah hasil ujian ke server pusat.
j. Proktor mencatat hal-hal yang tidak sesuai dengan POS dalam
berita acara pelaksanaan UAMBN-BK.
k. Proktor membuat dan menyerahkan berita acara pelaksanaan dan daftar hadir ke Panitia UAMBN Tingkat Satuan Pendidikan serta mengunggah ke web UAMBN-BK.
3. Tata Tertib Pengawas Ruang Ujian, Proktor, dan Teknisi
a. Di Ruang Sekretariat UAMBN-BK
1) Pengawas ruang, proktor, dan teknisi harus hadir di lokasi pelaksanaan ujian 30 menit sebelum ujian dimulai;
2) Pengawas ruang, proktor, dan teknisi menerima penjelasan dan pengarahan dari Ketua Panitia UAMBN-BK Tingkat
Satuan Pendidikan;
3) Pengawas ruang, proktor, dan teknisi mengisi
dan menandatangani pakta integritas;
b. Di Ruang Ujian
Pengawas ruang, proktor, dan teknisi masuk ke dalam ruangan 20 menit sebelum waktu pelaksanaan ujian untuk:
1) memeriksa kesiapan ruang ujian;
2) menyilahkan peserta ujian untuk memasuki ruangan
dengan menunjukkan kartu peserta ujian dan meletakkan tas di luar ruang ujian, serta menempati tempat duduk
sesuai dengan nomor yang telah ditentukan;
3) membacakan tata tertib peserta ujian;
4) memimpin doa dan mengingatkan peserta untuk bekerja
dengan jujur;
5) menyilahkan peserta ujian untuk mulai mengerjakan soal;
6) Selama ujian berlangsung, pengawas ruang ujian wajib:
a) menjaga ketertiban dan ketenangan suasana sekitar
ruang ujian;
b) memberi peringatan dan sanksi kepada peserta yang
melakukan kecurangan;
c) melarang orang yang tidak berwenang memasuki ruang ujian selain peserta ujian; dan
d) mematuhi tata tertib pengawas, di antaranya
tidak merokok di ruang ujian, tidak membawadan/atau menggunakan alat komunikasi dan/atau kamera, tidak me-ngobrol, tidak membaca, tidak
memberi isyarat, petunjuk, dan/atau bantuan
apapun kepada peserta berkaitan dengan jawaban
dari soal ujian yang diujikan.
7) Lima (5) menit sebelum waktu ujian selesai, pengawas ruang memberi peringatan kepada peserta ujian bahwa waktu
tinggal lima menit; dan
8) Setelah waktu ujian selesai, pengawas mempersilakan peserta ujian untuk berhenti mengerjakan soal;
9) Pengawas ruang ujian tidak diperkenankan membawa
perangkat komunikasi elektronik, kamera, dan sejenisnya
serta membawa bahan bacaan lain ke dalam ruang ujian.
4. Tata Tertib Peserta UAMBN-BK
Peserta ujian:
a. memasuki ruangan setelah tanda masuk dibunyikan, yakni 15
(lima belas) menit sebelum ujian dimulai;
b. memasuki ruang ujian sesuai dengan sesi dan menempati
tempat duduk yang telah ditentukan;
c. yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti ujian
setelah mendapatkan izin dari Ketua Panitia UAMBN Tingkat Madrasah, tanpa diberikan perpanjangan waktu;
d. dilarang membawa dan/atau menggunakan perangkat komunikasi elektronik dan optik, kamera, kalkulator, dan sejenisnya ke dalam ruang ujian;
e. mengumpulkan tas, buku, dan catatan dalam bentuk apapun
di bagian depan ruangan dan atau di luar ruangan;
f. mengisi daftar hadir dengan menggunakan alat tulis yang
disediakan oleh pengawas ruangan;
g. masuk (log-in) sistem menggunakan username dan password
yang diterima dari proktor;
h. mulai mengerjakan soal setelah ada tanda waktu mulai ujian;
i. selama ujian berlangsung, hanya dapat meninggalkan ruangan
dengan izin dan pengawasan dari pengawas ruang ujian;
j. selama ujian berlangsung, dilarang:
1) menanyakan jawaban soal kepada siapa pun;
2) bekerja sama dengan peserta lain;
3) memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal;
4) memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain
atau melihat pekerjaan peserta lain;
5) menggantikan atau digantikan oleh orang lain.
k. yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu ujian
berakhir tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan sebelum
waktu ujian berakhir;
l. berhenti mengerjakan soal setelah tanda waktu ujian berakhir;
danm. meninggalkan ruangan setelah ujian berakhir.
K. Jadwal Pelaksanaan UAMBN-BK
Jadwal pelaksanaan UAMBN sebagaimana terlampir.BAB VI
PENYELENGGARAAN
UAMBN BERBASIS KERTAS DAN PENSIL (UAMBN-KP)
UAMBN berbasis kertas dan pensil (UAMBN-KP) hanya bisa
dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan Madrasah yang dinyatakan
darurat oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat dan
disetujui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama
RI dengan ketentuan:
a. Pengajukan permohonan sebagai madrasah penyelenggara UAMBNKP selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2020;
b. Pembiayaan penggandaan soal UAMBN-KP dibebankan kepada
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang bersangkutan.
A. Penetapan Madrasah Penyelenggara UAMBN-KP
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sesuai
kewenangannya menetapkan madrasah penyelenggara UAMBNKP yang memenuhi kriteria.
2. Kriteria madrasah yang dapat menyelenggarakan UAMBN-KP
sebagai berikut:
a. Berlokasi di daerah bencana.
b. Masuk dalam katagori wilayah 3 T.
c. Rawan gangguan keamanan.
3. Madrasah penyelenggara UAMBN-KP ditetapkan setelah diverifikasi oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi atas usul
Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
B. Penetapan Pengawas Ruang UAMBN-KP
1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menetapkan pengawas ruang UAMBN-KP berdasarkan usulan madrasah penyelenggara ujian yang memenuhi kriteria dan persyaratan berikut:
a. memiliki sikap dan perilaku disiplin, jujur, bertanggung
jawab, teliti, dan memegang teguh kerahasiaan;
b. dalam keadaan sehat dan sanggup mengawasi ujian
dengan baik;
c. bukan guru mata pelajaran yang sedang diujikan;
e. bersedia menandatangani pakta integritas.
2. Mekanisme Penetapan Pengawas
a. Madrasah penyelenggara ujian mengirimkan usulan calon
pengawas ke Panitia UAMBN Tingkat Kabupaten/Kota.
b. Panitia UAMBN Tingkat Kabupaten/Kota menetapkan
pengawas ruang ujian.C. Prosedur Penyelenggaraan UAMBN-KP
1. Penyelenggaraan oleh madrasah:
a. Mengambil naskah soal UAMBN-KP dari tempat penyimpanan di
Kemenag Kabupaten/Kota;
b. Menjaga keamanan dan kerahasiaan naskah soal UAMBN-KP;
c. Memastikan LJUAMBN dimasukkan ke dalam amplop dengan
lengkap, dilem dan dilak di ruang ujian, serta ditandatangani
oleh pengawas ruang;
d. Mengesahkan berita acara pelaksanaan UAMBN di madrasah;
e. Menandatangani amplop LJUAMBN yang sudah dilem dan
dibubuhi stempel satuan pendidikan;
f. Menyerahkan LJUAMBN dari madrasah ke Panitia UAMBN
tingkat Kabupaten/Kota.
2. Ruang UAMBN-KP
Panitia UAMBN Tingkat Madrasah menetapkan ruang ujian
dengan persyaratan sebagai berikut.
a. Ruang ujian aman dan layak untuk pelaksanaan ujian.
b. Setiap ruangan maksimum diisi oleh 20 peserta ujian
dan diawasi oleh dua orang pengawas.
c. Setiap ruang ujian ditempel pengumuman yang bertuliskan:
”DILARANG MASUK RUANGAN SELAIN PESERTA UJIAN DAN
PENGAWAS.”
“TIDAK DIPERKENANKAN MEMBAWA ALAT KOMUNIKASI
DAN/ATAU KAMERA DALAM RUANG UJIAN.”
d. Setiap ruang ujian disediakan denah tempat duduk peserta
ujian disertai foto peserta yang ditempel di pintu masuk ruang
ujian.
e. Setiap ruang ujian memiliki pencahayaan dan ventilasi
yang cukup.
f. Gambar atau alat peraga yang berkaitan dengan materi
ujian dikeluarkan dari ruang ujian.
g. Tempat duduk peserta ujian diatur sesuai dengan nomor
urut peserta ujian.
h. Ruang ujian sudah dipersiapkan paling lambat 1 (satu)
hari sebelum ujian dimulai.3. Denah Ruang Ujian
4. Pengawas Ruang UAMBN-KP.
a. Pengawas ruang ujian harus menandatangani surat pernyataan
bersedia menjadi pengawas ruang sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
b. Pengawas ruang ujian tidak diperkenankan membawa perangkat
komunikasi elektronik, kamera, dan sejenisnya serta membawa
bahan bacaan lain ke dalam ruang ujian.
c. Penempatan pengawas ruang ujian ditentukan dengan sistem
silang antar madrasah dalam satu kabupaten/kota, jika tidak
memungkinkan maka pengawasan dapat dilaksanakan antar mata
pelajaran dalam satu madrasah.d. pengawas ruang ujian adalah guru yang mata pelajarannya tidak
sedang diujikan.
e. Pengawas ruang ujian memastikan peserta ujian adalah
peserta yang terdaftar dan menempati tempat masing-masing.
f. Pengawas ruang ujian mencatat hal-hal yang tidak sesuai dengan
POS dalam berita acara pelaksanaan UAMBN.
g. Pengawas ruang ujian membuat dan menyerahkan berita acara
pelaksanaan dan daftar hadir ke Panitia UAMBN tingkat Madrasah.
5. Tata Tertib Pengawas Ruang Ujian
a. Di Ruang Sekretariat UAMBN
1) Pengawas ruang ujian harus hadir di lokasi pelaksanaan
ujian 45 menit sebelum ujian dimulai;
2) Pengawas ruang ujian menerima penjelasan dan pengarahan
dari Ketua Panitia UAMBN Tingkat Satuan Pendidikan;
3) Pengawas ruang ujian mengisi dan menandatangani pakta integritas;
4) Pengawas ruang ujian menerima bahan UAMBN yang berupa naskah soal, amplop LJUAMBN, daftar hadir, dan berita
acara pelaksanaan UAMBN;
5) Pengawas ruang ujian memeriksa kondisi bahan UAMBN dalam keadaan baik di dalam amplop naskah yang masih tersegel.
b. Di Ruang Ujian
Pengawas ruang ujian masuk ke dalam ruangan 20 menit sebelum waktu pelaksanaan ujian dimulai untuk melakukan hal-hal
berikut:
1) memeriksa kesiapan ruang ujian;
2) mempersilakan peserta UAMBN untuk memasuki ruangan
dengan menunjukkan kartu peserta ujian dan meletakkan tas
peserta ujian di bagian luar ruangan atau di depan ruang ujian,
serta menempati tempat duduk sesuai dengan nomor yang telah
ditentukan;
3) memeriksa dan memastikan setiap peserta UAMBN
hanya membawa pensil, penghapus, peraut, dan penggaris
yang akan dipergunakan ke tempat duduk masing-masing;
4) memeriksa dan memastikan amplop soal dalam keadaan
tertutup rapat (tersegel), membuka amplop tersebut disaksikan oleh peserta ujian;
5) membacakan tata tertib peserta UAMBN;
6) membagikan naskah soal UAMBN dengan cara meletakkan di
atas meja peserta dalam posisi tertutup (terbalik);
7) kelebihan naskah soal UAMBN selama ujian berlangsung
tetap disimpan di ruang ujian dan tidak diperbolehkan dibaca
oleh pengawas ruangan;
8) memberikan kesempatan kepada peserta ujian untuk
mengecek kelengkapan soal;
9) mewajibkan peserta untuk menuliskan nama dan nomor
ujian pada kolom yang tersedia pada LJUAMBN;
10) mewajibkan peserta ujian untuk melengkapi isian pada
LJUAMBN secara benar;11) memastikan peserta ujian telah mengisi identitas dengan benar
sesuai dengan kartu peserta;
12) mewajibkan peserta ujian untuk memisahkan LJUAMBN
dengan naskah, secara hati-hati agar tidak rusak;
13) memastikan peserta ujian menandatangani daftar hadir;
14) mengingatkan peserta agar terlebih dahulu membaca
petunjuk cara menjawab soal;
15) memimpin doa dan mengingatkan peserta untuk bekerja
dengan jujur;
16) mempersilakan peserta UAMBN untuk mulai mengerjakan soal;
17) Selama UAMBN berlangsung, pengawas ruang ujian wajib:
a) menjaga ketertiban dan ketenangan suasana sekitar ruang
ujian;
b) memberi peringatan dan sanksi kepada peserta yang
melakukan kecurangan;
c) melarang pihak yang tidak berkepentingan memasuki ruang
ujian selain peserta ujian; dan
d) menaati larangan, di antaranya merokok di ruang ujian, mengobrol, membaca, memberi isyarat, petunjuk, dan bantuan
apapun kepada peserta berkaitan dengan jawaban dari soal
UAMBN yang diujikan.
18) Lima (5) menit sebelum waktu ujian selesai, pengawas ruang
ujian memberi peringatan kepada peserta ujian bahwa waktu tinggal lima menit;
19) Setelah waktu ujian selesai, pengawas ruang ujian:
a) mempersilakan peserta ujian untuk berhenti mengerjakan
soal;
b) mempersilakan peserta ujian meletakkan naskah soal dan
LJUAMBN di atas meja dengan rapi;
c) mengumpulkan LJUAMBN dan naskah soal UAMBN;
d) menghitung jumlah LJUAMBN sama dengan jumlah peserta UAMBN;bila sudah lengkap mempersilakan peserta ujian meninggalkan ruang ujian;
e) menyusun secara urut LJUAMBN dari nomor peserta
terkecil dan memasukkannya ke dalam amplop LJUAMBN
disertai dengan satu lembar daftar hadir peserta, satu
lembar berita acara pelaksanaan, kemudian ditutup,
dlem/dilak serta ditandatangani oleh pengawas ruang
UAMBN di dalam ruang ujian;
f) menyusun naskah soal termasuk naskah soal cadangan
yang tidak digunakan dan memasukkannya ke dalam amplop
naskah soal dan dibubuhi tanda tangan pengawas ruang
ujian;
g) menyerahkan amplop LJUAMBN yang sudah dilem dan
ditandatangani, satu lembar daftar hadir peserta, satu lembar
berita acara pelaksanaan UAMBN kepada Panitia UAMBN
Tingkat Madrasah dan membubuhi stempel madrasah pada
amplop pengembalian LJUAMBN tersebut;
h) membubuhkan stempel madrasah pada bagian penutup amplop LJUAMBN, di atas tanda tangan pengawas ruangujian, menyerahkan naskah soal UAMBN yang sudah dipakai
dan sudah dibubuhi tanda tangan dan stempel madrasah
kepada Panitia UAMBN Tingkat Madrasah untuk disimpan
di tempat yang aman.
6. Tata Tertib Peserta UAMBN
a. memasuki ruangan setelah tanda masuk dibunyikan, yakni 15
(lima belas) menit sebelum ujian dimulai;
b. peserta yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti
ujian setelah mendapatkan izin dari Ketua Panitia UAMBN
Tingkat Madrasah, tanpa diberikan perpanjangan waktu;
c. dilarang membawa perangkat komunikasi elektronik dan optik,
kamera, kalkulator, dan sejenisnya ke dalam ruang ujian;
d. mengumpulkan tas, buku, dan catatan dalam bentuk apapun di
dalam ruang kelas di bagian depan selama ujian berlangsung;
e. membawa alat tulis menulis berupa pensil 2B, karet penghapus,
peraut, penggaris, dan kartu tanda peserta ujian;
f. mengisi daftar hadir dengan menggunakan pulpen yang
disediakan oleh pengawas ruang ujian;
g. mengecek kelengkapan soal, mulai dari kelengkapan halaman soal
sampai kelengkapan nomor soal;
h. jika memperoleh naskah soal/LJUAMBN-KP yang cacat, rusak,
atau LJUAMBN-KP terlipat, maka naskah soal beserta lembar jawaban diganti dengan naskah soal dan lembar jawaban cadangan yang
terdapat di ruang tersebut atau di ruang lain;
i. jika tidak memperoleh naskah soal/lembar jawaban karena
kekurangan, maka peserta yang bersangkutan diberikan
naskah soal/lembar jawaban cadangan yang terdapat di ruang lain
atau madrasah yang terdekat;
j. memisahkan LJUAMBN-KP dari naskah soal secara hati-hati;
k. mulai mengerjakan soal setelah ada tanda waktu mulai ujian;
l. selama UAMBN berlangsung, hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin dan pengawasan dari pengawas ruang ujian;
m. selama UAMBN berlangsung, dilarang:
1) menanyakan jawaban soal kepada siapa pun;
2) bekerja sama dengan peserta lain;
3) memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal;
4) memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau
melihat pekerjaan peserta lain;
5) membawa naskah soal UAMBN dan LJUAMBN keluar dari ruang
ujian;
6) menggantikan atau digantikan oleh orang lain.
n. jika meninggalkan ruangan setelah membaca soal dan tidak
kembali lagi sampai tanda selesai dibunyikan, dinyatakan telah
selesai menempuh/mengikuti UAMBN pada mata pelajaran yang
terkait, kecuali karena sakit atau gangguan yang tak terhindarkan;
o. jika telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu UAMBN berakhir tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan sebelum waktu
ujian berakhir;
p. berhenti mengerjakan soal setelah ada tanda berakhirnya waktu
ujian berakhir; dan
q. meninggalkan ruangan setelah ujian berakhir.D. Jadwal Pelaksanaan UAMBN-KP
Jadwal pelaksanaan UAMBN-KP sebagaimana terlampir29
BAB VII
PEMERIKSAAN HASIL UJIAN
A. Pemeriksaan Hasil Ujian
1. Pemeriksaan hasil UAMBN-BK menjadi tanggungjawab panitia
tingkat pusat.
2. Pemeriksaan hasil UAMBN-KP menjadi tanggungjawab panitia
tingkat provinsi;
3. Pelaksanaan pemeriksaan UAMBN-KP dilakukan dengan
menggunakan alat pemindai (scanner);
4. Pemindaian dapat dilakukan sendiri oleh Panitia Tingkat
Provinsi atau panitia tingkat kabupaten/kota atau melalui
kerjasama operasional dengan pihak lain.
B. Nilai UAMBN
Nilai UAMBN ditulis dalam bentuk angka dengan skala 0 (nol)
sampai dengan 100 (seratus) dengan satu angka desimal di
belakang koma.
C. Penerbitan dan Pencetakan SHUAMBN
1. SHUAMBN bersifat nasional dan diterbitkan oleh Kementerian
Agama Republik Indonesia;
2. SHUAMBN dicetak langsung dari aplikasi UAMBN-BK oleh
masing-masing madrasah;BAB VIII
BIAYA PENYELENGGARAAN UAMBN
Biaya untuk penyelenggaraan UAMBN meliputi biaya penyelenggaraan
UAMBN di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan satuan
pendidikan.
1. Sumber Pembiayaan
Biaya penyelenggaraan UAMBN bersumber dari DIPA Direktorat
Jenderal Pendidikan Islam, DIPA Kanwil Kementerian Agama Provinsi,
DIPA Kementerian Agama Kabupaten/Kota, DIPA Madrasah Negeri
dan/atau sumber lain yang sah.
2. Biaya penyelenggaraan UAMBN Tingkat Pusat mencakup
komponen-komponen sebagai berikut:
a. Pengadaan aplikasi UAMBN-BK;
b. Pengadaan pengolah data hasil UAMBN;
c. Penyiapan POS UAMBN;
d. Rapat koordinasi dan sosialisasi kebijakan UAMBN;
e. Penyusunan naskah soal dan pembuatan master copy;
f. Penggandaan master copy bahan UAMBN
g. Pemantauan kesiapan dan pelaksanaan UAMBN;
h. Analisis hasil UAMBN;
i. Penyusunan laporan;
j. Publikasi hasil UAMBN;
k. Honor Panitia UAMBN tingkat pusat.
3. Biaya penyelenggaraan UAMBN Tingkat Provinsi mencakup
komponen-komponen sebagai berikut:
a. Sosialisasi pelaksanaan UAMBN
b. Koordinasi persiapan dan penyelenggaraan UAMBN
c. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait di
provinsi yang bersangkutan dalam rangka persiapan pelaksanaan
UAMBN;
d. Pencetakan naskah soal UAMBN-KP (jika ada ujian KP);
e. Verifikasi dan Pemantauan pencetakan bahan UAMBN-KP (jika
ada ujian KP);
f. Pemindaian LJ UAMBN (jika ada ujian KP);
g. Pencetakan dan pendistribusian Daftar Kolektif Hasil UAMBN ke
Panitia UAMBN Tingkat Kabupaten/Kota selanjutnya diteruskan
ke panitia UAMBN tingkat satuan pendidikan;
h. Honor Panitia dan Helpdesk UAMBN tingkat Provinsi;
i. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan UAMBN.
4. Biaya Penyelenggaraan UAMBN Tingkat Kabupaten/Kota
mencakup komponen-komponen sebagai berikut:
a. Sosialisasi pelaksanaan UAMBN;
b. Koordinasi persiapan dan penyelenggaraan UAMBN;
c. Pendistribusian bahan UAMBN-KP;d. Pencetakan dan pendistribusian blanko pendataan calon peserta
UAMBN ke provinsi;
e. Pelaksanaan sosialisasi, koordinasi dan kerja sama dengan
instansi terkait yang bersangkutan dalam rangka persiapan
pelaksanaan UAMBN;
f. Honor Panitia dan Helpdesk UAMBN tingkat Kab/Kota;
g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan UAMBN; dan
h. Penyusunan dan pengiriman laporan UAMBN.
5. Biaya penyelenggaraan UAMBN Tingkat Satuan Pendidikan
mencakup komponen-komponen sebagai berikut:
a. Pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan UAMBN;
b. Pengisian dan pengiriman data calon peserta UAMBN ke Panitia
UAMBN Tingkat Kabupaten/Kota;
c. Pengambilan bahan UAMBN dari tempat penyimpanan naskah
soal (jika ada ujian KP);
d. Pengiriman LJUAMBN ke Panitia UAMBN tingkat Kabupaten/Kota
(jika ada ujian KP);
e. Pengadaan bahan pendukung UAMBN;
f. Honor Panitia UAMBN tingkat satuan pendidikan;
g. Honor Proktor, Teknisi dan Pengawas Ruang UAMBN;
h. Konsumsi penyelenggaraan UAMBN;
i. Penyusunan dan pengiriman laporan UAMBN.BAB IX
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN UAMBN
1. Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan
Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dilakukan oleh Panitia UAMBN
Tingkat Pusat, Panitia UAMBN Tingkat Provinsi, Panitia UAMBN Tingkat
Kabupaten/Kota, serta Panitia UAMBN Tingkat Satuan Pendidikan
sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
2. Prosedur Pengaduan Dan Tindak Lanjut
Langkah-langkah dan prosedur tindak lanjut pengaduan dugaan
pelanggaran dalam pelaksanaan UAMBN sebagai berikut:
a. Laporan tertulis
Pelapor harus menyampaikan laporan secara tertulis yang memuat:
1) identitas diri pelapor;
2) bentuk pelanggaran;
3) tempat pelanggaran;
4) waktu pelanggaran;
5) pelaku pelanggaran;
6) bukti pelanggaran; dan
7) saksi pelanggaran.
b. Laporan tertulis disampaikan ke Panitia UAMBN Tingkat Satuan
Pendidikan.
c. Jenis pelanggaran oleh peserta ujian:
1) Pelanggaran ringan meliputi:
a) meminjam alat tulis dari peserta ujian
b) tidak membawa kartu ujian
2) Pelanggaran sedang meliputi:
a) membuat kegaduhan di dalam ruang ujian; atau
b) membawa alat komunikasi ke dalam ruang ujian.
3) Pelanggaran berat meliputi:
a) membawa contekan ke ruang ujian;
b) kerjasama dengan peserta ujian; atau
c) menyontek atau menggunakan kunci jawaban.
d. Jenis pelanggaran oleh pengawas ruang ujian
1) Pelanggaran ringan meliputi:
a) tidak menegur peserta ujian yang meminjam alat tulis;
b) tidak memeriksa kartu peserta ujian.
2) Pelanggaran sedang meliputi:
a) tertidur, merokok, dan berbicara yang dapat mengganggu
konsentrasi peserta ujian;
b) menggunakan alat komunikasi (HP), perangkat elektronik,
membaca bahan yang tidak terkait UAMBN
c) lalai membantu peserta ujian mengisi identitas diri sesuai
dengan kartu identitas.
d) tidak mengedarkan daftar hadir peserta ujian.
3) Pelanggaran berat meliputi:
a) memberi contekan;
b) membantu peserta ujian dalam menjawab soal;c) menyebarkan kunci jawaban kepada peserta ujian; atau
d) mengganti dan mengisi LJUAMBN.
e. Investigasi
Investigasi dilakukan oleh panitia tingkat kabupaten/kota,
provinsi atau pusat:
f. Hasil investigasi
Hasil investigasi dibahas dalam rapat Panitia UAMBN tingkat
kabupaten/kota, provinsi atau pusat untuk ditindaklanjuti.
3. Sanksi
a. Peserta UAMBN yang melanggar tata tertib ujian akan diberi sanksi
oleh pengawas ruang UAMBN sebagai berikut:
1) Pelanggaran ringan yang dilakukan oleh peserta ujian dengan
sanksi diberi teguran lisan.
2) Pelanggaran sedang yang dilakukan oleh peserta ujian dengan
sanksi diberi peringatan tertulis.
3) Pelanggaran berat yang dilakukan oleh peserta ujian dengan
sanksi dikeluarkan dari ruang ujian.
b. Pengawas Ruang UAMBN yang melanggar tata tertib akan diberikan
peringatan oleh Panitia UAMBN Tingkat Satuan Pendidikan. Apabila
pengawas Ruang UAMBN tidak mengindahkan peringatan tersebut,
maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sebagai berikut:
1) Pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pengawas ruang dengan
sanksi diberi terguran lisan.
2) Pelanggaran sedang dan berat yang dilakukan oleh pengawas
ruang dengan sanksi dibebastugaskan sebagai pengawas ruang
ujian.
c. Semua jenis pelanggaran harus dituangkan dalam berita acara.
4. Kejadian Luar Biasa
a. Jika terjadi peristiwa luar biasa yang berpotensi gagalnya
pelaksanaan UAMBN, maka Penyelenggara dan Panitia UAMBN
Tingkat Pusat menyatakan kondisi darurat.
b. Peristiwa luar biasa yang dimaksud pada poin a di atas meliputi
bencana alam, huru-hara, perang, dan peristiwa lain di luar kendali
penyelenggara UAMBN.BAB X
PENUTUP
Prosedur Operasional Standar Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional
(POS UAMBN) Tahun Pelajaran 2019/2020 ini merupakan pedoman
bagi madrasah dan pemangku kepentingan lainnya dalam
penyelenggaraan UAMBN di madrasah.
Dengan diterbitkan POS UAMBN ini, diharapkan proses penyelenggaraan
UAMBN Tahun Pelajaran 2019/2020 dapat berjalan dengan baik, efektif
dan efisien.
DIREKTUR JENDERAL,
TTD
KAMARUDDIN AMIN
Demikian postingan blog tomatalikuang.com kali ini tentang POS UAMBN MA MTs Tahun Pelajaran 2019/2020. Semoga bermanfaat :)