download pos ujian nasional unbk unkp un smp sma smk tahun 2019 tahun pelajaran 2018/2019

Dibawah ini adalah prosedur operasional standar (pos) penyelenggaraan ujian nasional tahun p3lajaran 2018/2019 untuk smp sma smk ma mak sederajat tahun 2019.

POS Pedoman Ujian Nasional (UN) Tahun Pelajaran 2018/2019


POS UN SMP SMA SMK Tahun 2019 atau POS UN SMP SMA SMK Tahun Pelajaran 2018/2019 ini dirilis oleh Pemerintah melalui situs BSNP INDONESIA yaitu PERATURAN BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN NOMOR: 0047/P/BSNP/XI/2018 TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2018/2019.

download pos ujian nasional unbk unkp smp sma smk tahun 2019 tahun pelajaran 2018/2019

POS UN ini mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK)/Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK)/Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK)/ Utama Widya Pasraman (Sekolah Keagamaan Hindu setingkat SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM), Sekolah Menengah Atas Terbuka (SMAT), Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK), serta Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C/Ulya Tahun Pelajaran 2018/2019.

Download POS UN SMP SMA SMK Sedeajat Tahun 2019 dan POS UN MTs MA MAK Tahun Pelajaran 2018/2019


Anda bisa mendownloadnya di link ini : DOWNLOAD atau langsung melihatnya dalam bentuk pdf dibawah ini.





Isi POS UN Tahun Pelajaran 2018/2019

BAB I PENGERTIAN


Dalam Prosedur Operasional Standar ini yang dimaksud dengan:
1. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan dasar dan menengah
yang meliputi Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
(SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK),
Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah
Pertama Terbuka (SMPT), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah
(SMA/MA)/Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK)/Sekolah
Menengah Teologi Kristen (SMTK)/Utama Widya Pasraman (Sekolah
Keagamaan Hindu setingkat SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa
(SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan
(SMK/MAK), Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM), Sekolah
Menengah Atas Terbuka (SMAT), dan Satuan Pendidikan Kerja Sama
(SPK), serta lembaga pendidikan yang menyelenggarakan Program Paket
B/Wustha dan Program Paket C/Ulya.
2. Satuan Pendidikan Kerja Sama, yang selanjutnya disebut SPK, adalah
satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerja
sama antara Lembaga Pendidikan Asing (LPA) yang terakreditasi/diakui
di negaranya dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia (LPI) pada jalur

formal dan nonformal yang sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

3. Pendidikan Kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang
menyelenggarakan pendidikan setara SMP/MTs dan SMA/MA
mencakup Program Paket B/Wustha dan Program Paket C/Ulya.
4. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan
berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan
dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
5. Program Wustha adalah pendidikan dasar tiga tahun pada Pondok
Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket B dengan kekhasan
pendalaman pendidikan agama Islam.
6. Program Ulya adalah pendidikan dasar tiga tahun pada Pondok
Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket C dengan kekhasan
pendalaman pendidikan agama Islam.
7. Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut USBN
adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi siswa yang dilakukan
sekolah untuk seluruh mata pelajaran dengan mengacu pada Standar
Kompetensi Lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi
belajar, kecuali mata pelajaran Muatan Lokal (Mulok).
8. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan
pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu
secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
9. Ujian Nasional Berbasis Komputer yang selanjutnya disebut UNBK
adalah ujian yang menggunakan komputer sebagai media untuk
menampilkan soal dan proses menjawabnya.

9

10. Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil yang selanjutnya disebut
UNKP adalah ujian nasional yang menggunakan naskah soal dan
Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) berbasis kertas dan
menggunakan pensil.
11. Tim Teknis UNBK adalah petugas di provinsi dan Kabupaten/Kota yang
diberi kewenangan sebagai koordinator teknis dalam melakukan
verifikasi sekolah/madrasah sebagai pelaksana UNBK.
12. Proktor adalah petugas yang diberi kewenangan untuk menangani
aspek teknis pelaksanaan UNBK di ruang ujian.
13. Teknisi adalah petugas pengelola laboratorium komputer (pranata
komputer) di sekolah/madrasah yang melaksanakan UNBK.
14. Pengawas Ujian adalah guru yang diberi kewenangan untuk mengawasi
dan menjamin kelancaran pelaksanaan UNBK atau UNKP di ruang
ujian.
15. Ujian Nasional untuk Pendidikan Kesetaraan adalah kegiatan
pengukuran pencapaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran
tertentu secara nasional dan sekaligus sebagai penilaian penyetaraan
pada Program Paket B/Wustha setara SMP/MTs dan Program Paket
C/Ulya setara SMA/MA.
16. UN Susulan adalah ujian nasional untuk peserta didik yang
berhalangan mengikuti UN karena alasan tertentu yang dapat diterima
oleh sekolah/madrasah pelaksana UN dan disertai bukti yang sah.
17. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disebut Nilai UN adalah nilai yang
diperoleh peserta didik dari hasil UN yang telah ditempuh.
18. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP
adalah badan mandiri dan profesional yang bertugas menyelenggarakan
UN.
19. Kisi-kisi UN adalah acuan dalam pengembangan dan perakitan soal UN
yang disusun berdasarkan kriteria pencapaian Standar Kompetensi
Lulusan, standar isi, dan kurikulum yang berlaku.
20. Paket naskah soal UN adalah variasi perangkat tes yang paralel, terdiri
atas sejumlah butir soal yang dirakit sesuai dengan kisi-kisi UN.
21. Bahan UN adalah naskah soal, kaset/compact disk (CD) untuk ujian
listening comprehension (LC), lembar jawaban UN, berita acara, daftar
hadir, amplop, tata tertib, dan pakta integritas pengawas.
22. Dokumen UN adalah bahan UN yang bersifat rahasia, terdiri atas
naskah soal, jawaban peserta ujian, daftar hadir, berita acara, baik
dalam bentuk hardcopy maupun softcopy, dan CD untuk ujian LC.
23. Lembar jawaban UN yang selanjutnya disebut LJUN adalah lembaran
kertas yang digunakan oleh peserta didik untuk menjawab soal UN.
24. Dokumen pendukung UN adalah seluruh bahan UN yang tidak bersifat
rahasia, terdiri atas blangko daftar hadir, blangko lembar jawaban,
blangko berita acara, tata tertib, pakta integritas, amplop naskah, dan
amplop lembar jawaban.

10

25. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah
surat keterangan yang berisi Nilai UN serta tingkat capaian Standar
Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam kategori.
26. Pendistribusian bahan UN adalah rangkaian kegiatan yang tidak
terpisahkan dari proses pengiriman, penyerahan dan penerimaan, serta
penyimpanan bahan UN yang terjamin keamanan, kerahasiaan dan
ketepatan waktu dan tempat tujuan.
27. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Badan Penelitian dan
Pengembangan Kementerian dan Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat
provinsi yang selanjutnya disebut Pokja ULP adalah panitia yang
dibentuk oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertugas melaksanakan proses
pengadaan barang dan jasa untuk penggandaan dan pendistribusian
bahan UN.
28. Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional yang selanjutnya disebut POS
UN adalah ketentuan yang mengatur penyelenggaraan dan teknis
pelaksanaan UN.
29. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia.
30. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia.
31. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
32. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi atau pemerintah
kabupaten/kota.

11

BAB II PESERTA UJIAN NASIONAL


A. Hak dan Kewajiban Peserta Ujian Nasional

1. Hak Peserta Ujian Nasional
a. Setiap peserta didik pendidikan dasar dan menengah jalur
formal dan jalur nonformal kesetaraan berhak mengikuti UN dan
pseta UN jenjang SMA/MA, SMK/MAK sederajat danProgram
Paket C/Ulya berhak mengulang sebelum mencapai kriteria
cukup yang ditetapkan BSNP.
b. Peserta didik pada pendidikan jalur informal yang terdaftar di
satuan pendidikan nonformal kesetaraan atau formal berhak
mengikuti UN.
c. Setiap peserta UN berhak mendapatkan Sertifikat Hasil Ujian
Nasional (SHUN) yang memuat mata pelajaran yang ditempuh
dalam ujian dan nilai capaiannya.
d. Peserta UN yang tidak dapat mengikuti UN di satuan
pendidikannya karena alasan tertentu dan disertai bukti yang
sah, dapat mengikuti UN di sekolah/madrasah lain pada jenjang
dan jenis pendidikan yang sama.
e. Peserta UN karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah
tidak dapat mengikuti UN utama berhak mengikuti UN susulan.
2. Kewajiban Peserta Ujian Nasional
a. Setiap peserta didik pendidikan dasar dan menengah jalur
formal termasuk SPK, nonformal kesetaraan dan informal wajib
mengikuti UN satu kali untuk seluruh mata pelajaran sesuai
dengan ketentuan yang berlaku tanpa dipungut biaya dalam
rangka pengukuran capaian standar kompetensi lulusan secara
berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik.
b. Setiap peserta ujian wajib mematuhi tata tertib UN.

B. Persyaratan Peserta Ujian Nasional

1. Persyaratan umum peserta UN
a. Peserta didik telah atau pernah berada pada tahun terakhir pada
suatu jenjang pendidikan di satuan pendidikan tertentu.
b. Peserta didik memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar
pada suatu jenjang pendidikan di satuan pendidikan tertentu
mulai semester I tahun pertama sampai dengan semester
pertama pada tahun terakhir.
c. Peserta didik memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar
pada Pendidikan Kesetaraan.

12

Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan, dinas pendidikan
sesuai kewenangannya dapat menetapkan persyaratan tambahan
sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan pendidikan di
daerah.
2. Persyaratan peserta UN dari Pendidikan Formal
a. Peserta didik terdaftar pada SMP/MTs/SMPTK, SMPT, SMPLB,
SMA/MA/SMAK/SMTK/Utama Widya Pasraman, SMAT,
SMK/MAK, SUPM, SMALB, atau SPK.
b. Peserta didik SMK/MAK Program 4 (empat) tahun yang telah
menyelesaikan proses pembelajaran selama 3 (tiga) tahun.
c. Peserta didik yang memiliki ijazah atau surat keterangan lain
yang setara, atau berpenghargaan sama dengan ijazah dari
satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah. Penerbitan
ijazah yang dimaksud sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
pelajaran sebelum mengikuti UN, atau sekurang-kurangnya 2
(dua) tahun pelajaran untuk peserta program SKS.
d. Peserta UN dari program SKS harus berasal dari satuan
pendidikan formal yang terakreditasi A dan memiliki izin
penyelenggaraan program SKS.
3. Persyaratan peserta UN untuk Pendidikan Kesetaraan di Dalam
Negeri
a. Peserta didik terdaftar pada PKBM, SKB, Pondok Pesantren
penyelenggara Program Wustha, Program Ulya, atau kelompok
belajar sejenis yang memiliki izin.
b. Peserta didik telah mengikuti proses pembelajaran untuk
mencapai seluruh kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran
sesuai dengan Satuan Kredit Kompetensi (SKK) yang telah
ditetapkan dalam bentuk tatap muka, tutorial dan pembelajaran
mandiri.
c. Peserta didik memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar
setiap derajat kompetensi pada masing-masing jenjang
pendidikan kesetaraan.
d. Peserta didik dari Program Paket B/Wustha dan Program Paket
C/Ulya harus memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang
setara, atau berpenghargaan sama dengan ijazah dari satuan
pendidikan yang setingkat lebih rendah dengan minimum usia
ijazah 3 (tiga) tahun.
e. Peserta didik yang terdaftar pada satuan pendidikan nonformal
yang belum terakreditasi dapat mengikuti UN pada satuan
pendidikan nonformal atau formal yang terakreditasi yang
ditetapkan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan
kewenangannya.
4. Persyaratan peserta UN untuk Pendidikan Kesetaraan di Luar
Negeri
a. Peserta didik terdaftar pada satuan pendidikan kesetaraan yang
telah mendapatkan izin dan memiliki laporan kegiatan tutorial
dari lembaga pendidikan nonformal.

13

b. Peserta didik telah mengikuti proses pembelajaran untuk
mencapai seluruh kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran
sesuai dengan Satuan Kredit Kompetensi (SKK) yang telah
ditetapkan dalam bentuk tatap muka, tutorial dan pembelajaran
mandiri.
c. Peserta didik dari Program Paket B/Wustha dan Program Paket
C/Ulya harus memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang
setara, atau berpenghargaan sama dengan ijazah dari satuan
pendidikan yang setingkat lebih rendah dengan minimum usia
ijazah 3 (tiga) tahun.
d. Peserta didik memiliki bukti kegiatan pembelajaran dan laporan
lengkap penilaian hasil belajar yang sudah dicap dan
ditandatangani oleh pimpinan lembaga penyelenggara
pendidikan nonformal dan diserahkan pada saat mendaftar
menjadi peserta UN Pendidikan Kesetaraan kepada Atase
Pendidikan atau Konsulat Jenderal untuk diteruskan ke Panitia
UN Tingkat Pusat.
Dalam hal tidak berada dalam pembinaan Atase Pendidikan atau
Konsulat Jenderal, bukti kegiatan pembelajaran dan laporan
lengkap penilaian hasil belajar yang sudah dicap dan
ditandatangani oleh pimpinan lembaga penyelenggara pendidikan
nonformal diserahkan pada saat mendaftar menjadi peserta UN
Pendidikan Kesetaraan kepada Panitia UN Tingkat Pusat dengan
verifikasi dari Direktorat terkait.
5. Persyaratan peserta UN untuk Pendidikan Informal (Sekolah
Rumah)
a. Peserta didik terdaftar pada sekolah rumah yang memiliki izin
dari Dinas Pendidikan yang berwenang.
b. Peserta didik memiliki laporan hasil belajar lengkap dari
pendidik dan/atau satuan pendidikan.
c. Peserta didik terdaftar untuk mengikuti ujian akhir satuan
pendidikan pada satuan pendidikan formal atau nonformal pada
jenjang tertentu yang ditetapkan Dinas Pendidikan sesuai
dengan kewenangannya.
Peserta mendaftar pada satuan pendidikan formal atau satuan
pendidikan nonformal pada jenjang tertentu yang ditetapkan Panitia
UN Tingkat Kabupaten/Kota untuk mengikuti UN.

C. Pendaftaran Peserta Ujian Nasional

1. Pendidikan Formal
a. Sekolah/Madrasah pelaksana UN melaksanakan pendataan calon
peserta.
b. Warga Negara Indonesia yang belajar di sekolah asing di luar negeri
dapat mendaftar UN, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
dan/atau instansi yang berwenang di Kementerian Agama.

14

c. Sekolah/Madrasah pelaksana UN mengirimkan data calon peserta
ke pangkalan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan/atau Education
Management Information System (EMIS) Kementerian Agama
(Kemenag) dan mengirimkan tembusannya ke Panitia UN Tingkat
Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
d. Panitia UN Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangannya melakukan verifikasi data calon peserta untuk
diterbitkan Daftar Nominasi Sementara (DNS) dan
mengirimkannya ke satuan pendidikan.
e. Satuan pendidikan melakukan verifikasi DNS dan mengirimkan
hasilnya ke Panitia UN Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangannya.
f. Panitia UN Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangannya melakukan:
1) pemutakhiran data;
2) penetapan dan pencetakan Daftar Nominasi Tetap (DNT) dan
Kartu Peserta Ujian (KPU); dan
3) pengiriman DNT dan KPU peserta UN ke satuan pendidikan.
g. Data peserta Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) dikirim ke
Panitia UN Tingkat Pusat.
h. Kepala sekolah/madrasah pelaksana UN menerbitkan,
menandatangani, dan membubuhkan stempel sekolah/madrasah
pada kartu peserta UN yang telah ditempel foto peserta.
2. Pendidikan Kesetaraan di Dalam Negeri
a. Penyelenggara Program Paket B/Wustha dan Program Paket
C/Ulya mendata peserta didik yang memenuhi persyaratan
melalui Dapodikmas, Kemendikbud dan mengirimkan
tembusannya ke Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota, c.q. Unit
pelaksana UN untuk Pendidikan Kesetaraan.
b. Penyelenggara Program Paket B/Wustha dan Program Paket
C/Ulya pada Pondok Pesantren mendaftarkan peserta didik
yang memenuhi persyaratan ke Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota. Selanjutnya Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota melakukan entri dan verifikasi data calon peserta
dengan menggunakan aplikasi EMIS dan menyerahkannya ke
Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota.
c. Unit pelaksana UN untuk Pendidikan Kesetaraan melakukan
verifikasi berkas pendaftaran dan menyusun Daftar Calon
Peserta.
d. Unit pelaksana UN untuk Pendidikan Kesetaraan mengirimkan
Daftar Calon Peserta ke Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota.
e. Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota melakukan entri data calon
peserta dengan menggunakan aplikasi yang disiapkan oleh
Puspendik.

15

f. Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota mencetak dan
mendistribusikan Daftar Nominasi Sementara (DNS) ke Unit
pelaksana dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
g. Unit Pelaksana UN untuk Pendidikan Kesetaraan dan Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi DNS
dan mengirimkan hasil verifikasi ke Panitia UN Tingkat
Kabupaten/Kota.
h. Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota merekapitulasi dan
mengirimkan DNS dalam bentuk dokumen elektronik dan
cetakan ke Panitia UN Tingkat Provinsi.
i. Panitia UN Tingkat Provinsi mengumpulkan, menggabungkan,
menyusun daftar dan merekapitulasi data calon peserta.
j. Panitia UN Tingkat Provinsi menetapkan dan mendistribusikan
Daftar Nominasi Tetap (DNT) ke Panitia UN Tingkat
Kabupaten/Kota.
k. Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota mendistribusikan DNT ke
Unit pelaksana UN Pendidikan Kesetaraan dan Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
l. Panitia UN Tingkat Provinsi mengirimkan soft copy DNT ke
Panitia UN Tingkat Pusat.
m. DNT yang telah ditetapkan dan dikirim ke Panitia UN Tingkat
Pusat sudah tidak dapat diubah lagi.
3. Pendidikan Kesetaraan di Luar Negeri
a. Pelaksana Program Paket B, dan Program Paket C/Ulya
mendaftarkan peserta didik yang memenuhi persyaratan dalam
bentuk DNS dan mengirimkan DNS ke Atase Pendidikan atau
Konsulat Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat.
b. Atase Pendidikan dan/atau Konsulat Jenderal pada Kantor
Perwakilan RI setempat melakukan verifikasi terhadap DNS yang
diajukan oleh penyelenggara Program Pendidikan Kesetaraan
untuk diteruskan ke Panitia UN Pusat.
c. Pelaksana UN Program Paket B, dan Program Paket C/Ulya di
luar negeri yang tidak berada dalam pembinaan Atase Pendidikan
atau Konsulat Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat,
menyusun dan mengajukan DNS secara langsung kepada Panitia
UN Tingkat Pusat c.q. Puspendik, Kemendikbud RI di Jakarta.
d. Panitia UN Tingkat Pusat melakukan verifikasi DNS dan
menetapkannya menjadi DNT.
e. Panitia UN Tingkat Pusat mendistribusikan DNT ke Pelaksana UN
Pendidikan Kesetaraan di luar negeri melalui Atase Pendidikan
atau Konsulat Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat.
Dalam hal Pelaksana UN Pendidikan Kesetaraan di luar negeri
tidak berada dalam pembinaan Atase Pendidikan atau Konsulat
Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat, Panitia UN Tingkat
Pusat mendistribusikan DNT secara langsung ke Pelaksana UN
Pendidikan Kesetaraan di luar negeri atau melalui Direktorat
terkait.

16

f. Panitia UN Tingkat Pusat menyimpan soft copy DNT.
4. Pendidikan Informal (Sekolah Rumah)
a. Penyelenggara sekolah rumah mendata calon peserta yang
memenuhi persyaratan ujian.
b. Penyelenggara sekolah rumah mendaftarkan calon peserta pada
satuan pendidikan formal atau satuan pendidikan kesetaraan
pelaksana UN yang telah ditetapkan oleh dinas pendidikan sesuai
dengan kewenangannya.
c. Satuan pendidikan formal atau satuan pendidikan kesetaraan
memproses pendaftaran sesuai dengan prosedur pendaftaran
peserta ujian yang ditetapkan dalam POS ini.

17

BAB III PENYELENGGARA DAN PELAKSANA UJIAN NASIONAL


A. Penyelenggara Ujian Nasional

BSNP sebagai Penyelenggara UN bertugas:
1. menelaah dan menetapkan kisi-kisi UN;
2. menyusun dan menetapkan POS UN;
3. menetapkan naskah soal UN;
4. melakukan koordinasi persiapan dan pengawasan pelaksanaan UN
secara nasional; dan
5. melakukan pemantauan, evaluasi, dan menyusun rekomendasi
perbaikan pelaksanaan UN kepada Menteri.

B. Pelaksana Ujian Nasional

Pelaksana UN terdiri atas Panitia UN Tingkat Pusat, Provinsi,
Kabupaten/Kota, dan Satuan Pendidikan:
1. Panitia UN Tingkat Pusat
a. Panitia UN Tingkat Pusat ditetapkan dengan keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri atas unsur-unsur:
1) Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;
2) Inspektorat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;
3) Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan;
4) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5) Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;
7) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan;
8) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama;
9) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen,
Kementerian Agama;
10) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik,
Kementerian Agama;

18

11) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu,
Kementerian Agama;
12) Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
13) Atase Pendidikan dan Kebudayaan atau Konsul Jenderal
Kementerian Luar Negeri.
b. Panitia UN Tingkat Pusat dipimpin oleh satu orang Ketua dan
satu orang Sekretaris.
c. Panitia UN Tingkat Pusat memiliki tugas dan tanggung jawab
sebagai berikut.
Persiapan Ujian:
1) menyusun kisi-kisi UN berdasarkan kriteria pencapaian
kompetensi lulusan, standar isi, dan kurikulum yang
berlaku;
2) merencanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan UN;
3) melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Agama, dan Kementerian Luar Negeri;
4) melakukan koordinasi dengan PLN dan penyedia layanan
koneksi internet untuk mencegah gangguan dan hambatan
pasokan listrik atau koneksi internet menjelang dan selama
pelaksanaan UNBK;
5) melakukan sosialisasi penyelenggaraan UN;
6) menyusun materi sosialisasi bagi pemangku kepentingan di
tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan
sekolah/madrasah;
7) memantau kesiapan pelaksanaan UN di daerah;
8) menyusun petunjuk teknis penggandaan dan
pendistribusian bahan UNKP;
9) melakukan penandatanganan pakta integritas dengan
panitia tingkat provinsi;
10) menetapkan jadwal pelaksanaan UN;
11) mendistribusikan kisi-kisi UN;
12) menyusun dan merakit soal UN;
13) menjamin mutu soal UN;
14) menyiapkan master dan/atau basis data bahan UN;
15) mengembangkan sistem yang mencakup desain, program
aplikasi, dan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan
UNBK;
16) menetapkan Perguruan Tinggi mitra dalam pelaksanaan
UNBK;
17) berkoordinasi dengan lembaga lain yang relevan untuk
melakukan evaluasi program aplikasi dan sistem UNBK;

19

18) menyusun petunjuk teknis penggunaan (user manual) dan
bahan pelatihan bagi tim teknis provinsi/kabupaten/kota,
proktor, teknisi, dan peserta UNBK;
19) menyiapkan prosedur remote printing untuk kondisi khusus;
20) melakukan perbaikan naskah soal UN dan menyiapkan
master soal dalam hal terdapat kekeliruan dan/atau
berpotensi menimbulkan masalah;
21) mencetak naskah UN Braille;
22) melakukan verifikasi dan pengawasan sistem komputerisasi;
23) menerima nilai rapor semester 1 (satu) sampai 5 (lima)
untuk SMP/MTs dan SMA/MA sederajat dari Panitia UN
Tingkat Provinsi atau melalui sistem Data Pokok Pendidikan
(Dapodik); dan
24) menerima nilai USBN dari Panitia UN Tingkat Provinsi
melalui sistem Dapodik;
Pelaksanaan Ujian:
1) bertanggung jawab atas pelaksanaan UN secara
keseluruhan;
2) melakukan koordinasi kegiatan pemantauan UN di daerah;
3) melakukan penskoran hasil UN;
4) menyusun petunjuk teknis tentang prosedur penerbitan,
pengesahan, pembatalan, dan pencabutan SHUN;
5) mengirimkan Nilai UN ke provinsi dan luar negeri;
6) menganalisis hasil UN dan mengirimkan hasilnya kepada
Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan
7) mengevaluasi pelaksanaan UN dan membuat laporan
tentang pelaksanaan dan hasil UN kepada Penyelenggara
UN.

C. Panitia Ujian Nasional Tingkat Provinsi

1. Panitia UN Tingkat Provinsi ditetapkan dengan keputusan
Gubernur, terdiri atas unsur-unsur:
a. Dinas Pendidikan Provinsi;
b. Kantor Wilayah Kementerian Agama (Bidang yang menangani
pendidikan madrasah, pendidikan keagamaan, dan bidang yang
menangani pendidikan nonformal: Program Paket B/Wustha,
dan Program Paket C/Ulya);
c. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP);
d. Dewan Pendidikan Provinsi; dan
e. Instansi tingkat provinsi yang terkait dengan pendidikan.

20

2. Panitia UN Tingkat Provinsi dalam melaksanakan UN SMPLB,
SMA/MA/SMAK/SMTK/Utama Widya Pasraman, SMALB, dan
SMK/MAK memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.
Persiapan Ujian:
a. Merencanakan pelaksanaan UN di wilayahnya.
b. Melakukan sosialisasi dan mendistribusikan Permendikbud UN
dan POS UN ke Kabupaten/Kota di wilayahnya.
c. Melakukan penandatanganan pakta integritas dengan Panitia
Tingkat Kabupaten/Kota.
d. Melakukan koordinasi dengan PLN dan penyedia layanan
koneksi internet untuk memastikan tidak ada gangguan
menjelang dan selama pelaksanaan UNBK.
e. Menetapkan satuan pendidikan yang berwenang melaksanakan
UN, dengan prosedur sebagai berikut:
1) melakukan pendataan satuan pendidikan yang memiliki
kelas/tingkat tertinggi;
2) mengidentifikasi satuan pendidikan berdasarkan status dan

jenjang akreditasi dan dengan mempertimbangkan aspek-
aspek lain untuk penetapan satuan pendidikan pelaksana

UN;
3) menetapkan satuan pendidikan pelaksana UN dan satuan
pendidikan yang menggabung ke satuan pendidikan lain
sesuai dengan kewenangannya, yang dituangkan dalam
surat keputusan dan mengirimkannya ke satuan
pendidikan pelaksana UN melalui dinas pendidikan
kabupaten/kota.
f. Melakukan koordinasi dengan satuan pendidikan dalam hal:
1) penetapan satuan pendidikan pelaksana UN;
2) pengumpulan dan pengelolaan basis data peserta UN;
3) pengumpulan dan pengelolaan basis data nilai rapor dan
nilai US;
4) pengiriman nilai rapor untuk mata pelajaran yang diujikan
dalam UN semester pertama sampai semester 5 (lima) untuk
SMPLB, SMA/MA/SMAK/SMTK/Utama Widya Pasraman,
SMALB, dan SMK/MAK sederajat ke Panitia UN Tingkat
Pusat paling lambat dua minggu sebelum UN dengan
menggunakan aplikasi dari Kemendikbud;
5) pengiriman nilai USBN ke Panitia UN Tingkat Pusat paling
lambat seminggu sebelum pengumuman kelulusan dari
satuan pendidikan menggunakan aplikasi dari
Kemendikbud;
g. Dalam hal persiapan dan pelaksanaan UNBK, Panitia UN
Tingkat Provinsi memiliki tugas dan tanggung jawab
sebagaimana diuraikan dalam BAB V dalam POS ini.

21

h. Dalam hal persiapan dan pelaksanaan UNKP, panitia UN Tingkat
Provinsi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana
diuraikan pada BAB VI dalam POS ini, dengan tambahan tugas
berikut:
1) melakukan koordinasi dengan Panitia UN Tingkat Pusat
dalam pelelangan pekerjaan penggandaan dan
pendistribusian bahan UN;
2) melakukan verifikasi jumlah amplop setiap sekolah/
madrasah dan Kabupaten/Kota serta pendistribusian bahan
UN;
3) menerima hasil cetakan bahan UN dari Panitia Penerima
Hasil Pekerjaan (PPHP) dan mendistribusikan bahan UN ke
titik simpan Kabupaten/Kota;
4) menjamin pendistribusian bahan UN yang mencakup
naskah soal UN, LJUN, daftar hadir, berita acara, tata
tertib, amplop, dan pakta integritas ke satuan pendidikan
melalui Panitia UN Tingkat Kabupaten/kota sesuai dengan
ketentuan;
5) menjamin keamanan dan kerahasiaan bahan UN.
Pelaksanaan Ujian:
a. Memantau pelaksanaan UN.
b. Membantu LPMP dalam memindai LJUN.
c. Menerima Nilai UN dari Panitia UN Tingkat Pusat.
d. Mencetak daftar kolektif hasil ujian nasional (DKHUN) dan
mengirimkan Nilai UN ke satuan pendidikan melalui Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota.
e. Mengirimkan DKHUN dan SHUN ke satuan pendidikan melalui
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
f. Mengevaluasi pelaksanaan UN di wilayahnya.
g. Membuat laporan pelaksanaan UN Tingkat Provinsi untuk
disampaikan kepada Panitia UN Tingkat Pusat yang berisi
tentang persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi UN yang
dilengkapi dengan:
1) Surat keputusan Panitia UN Tingkat Provinsi;
2) Data peserta UN;
3) Data satuan pendidikan pelaksana UN; dan
4) Laporan kelulusan satuan pendidikan.
3. Peran LPMP
a. Bertanggungjawab atas pelaksanaan UNKP secara keseluruhan.
b. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan
Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kantor
Kementerian Agama, dan Satuan Pendidikan dalam hal

22

persiapan, pendistribusian bahan, pelaksanaan, pemantauan,
dan pemindaian UNKP.
c. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan UNKP kepada Panitia
UN Tingkat Pusat.

D. Panitia Ujian Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

1. Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan
Bupati/Walikota, terdiri atas unsur-unsur:
a. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Seksi yang
menangani pendidikan madrasah, pendidikan keagamaan, dan
seksi yang menangani pendidikan nonformal: Program Paket
B/Wustha, dan Program Paket C/Ulya).
2. Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota memiliki tugas dan tanggung
jawab sebagai berikut.
Persiapan Ujian:
Langkah-langkah persiapan ujian dilakukan sebagai berikut:
a. merencanakan pelaksanaan UN di wilayahnya;
b. melakukan sosialisasi dan mendistribusikan Permendikbud
tentang UN, US dan POS UN ke satuan pendidikan di
wilayahnya;
c. melakukan penandatanganan pakta integritas dengan kepala
satuan pendidikan;
d. melakukan koordinasi dengan PLN dan penyedia layanan
koneksi internet untuk memastikan tidak ada gangguan
menjelang dan selama pelaksanaan UNBK.
e. menetapkan satuan pendidikan pelaksana UN, dengan prosedur
sebagai berikut:
1) melakukan pendataan satuan pendidikan yang memiliki
kelas/tingkat tertinggi;
2) mengidentifikasi satuan pendidikan berdasarkan status dan
jenjang akreditasi serta aspek-aspek yang dipergunakan
sebagai bahan penetapan satuan pendidikan pelaksana UN;
3) menetapkan satuan pendidikan pelaksana UN, satuan
pendidikan yang bergabung dengan satuan pendidikan lain,
lokasi UN untuk UNBK, alokasi peserta UN di lokasi UNBK,
yang dituangkan dalam surat keputusan dan
mengirimkannya ke satuan pendidikan pelaksana UN.
f. Melakukan koordinasi dengan satuan pendidikan dalam hal:
1) penetapan satuan pendidikan pelaksana UN
2) pengumpulan dan pengelolaan basis data peserta UN;
3) pengumpulan dan pengelolaan basis data nilai rapor dan
nilai USBN;

23

4) pengiriman nilai rapor untuk mata pelajaran yang diujikan
dalam UN semester pertama sampai semester 5 (lima) untuk
SMP/MTs sederajat ke Panitia UN Tingkat Pusat paling
lambat dua minggu sebelum UN dengan menggunakan
aplikasi dari Kemendikbud;
5) pengiriman nilai USBN ke Panitia UN Tingkat Pusat paling
lambat seminggu sebelum pengumuman kelulusan dari
satuan pendidikan menggunakan aplikasi dari
Kemendikbud;
g. menetapkan pengawas ruang UN;
h. dalam hal persiapan dan pelaksanaan UNBK, Panitia UN Tingkat
Kabupaten/Kota memiliki tugas dan tanggung jawab
sebagaimana diuraikan dalam BAB V dalam POS ini.
Pelaksanaan Ujian:
Langkah-langkah pelaksanaan ujian dilakukan sebagai berikut.
a. menyampaikan daftar pengawas ruang ujian ke Panitia UN
tingkat provinsi;
b. menetapkan penanggung jawab ruang ujian dari salah seorang
pengawas ruang ujian;
c. melakukan koordinasi keterlibatan Dewan Pendidikan
Kabupaten/Kota dalam pemantauan pelaksanaan UN;
d. menyerahkan LJUN berbasis pensil dan kertas dari satuan
pendidikan pelaksana UN sesuai dengan kewenangannya ke
LPMP;
e. menerima Nilai UN dari Dinas Pendidikan Provinsi;
f. mengirimkan Nilai UN ke satuan pendidikan;
g. menerima DKHUN dan SHUN untuk diteruskan ke satuan
pendidikan;
h. mendistribusikan blangko ijazah ke S/M/PK;
i. mengevaluasi pelaksanaan UN di wilayahnya; dan
j. membuat laporan pelaksanaan UN Tingkat Kabupaten/Kota
untuk disampaikan kepada Panitia UN Tingkat Provinsi yang
berisi tentang persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi UN yang
dilengkapi dengan:
1) Surat keputusan Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota;
2) Data peserta UN;
3) Data pengawas ruang;
4) Data satuan pendidikan Pelaksana UN; dan
5) Laporan kelulusan satuan pendidikan.
E. Panitia Ujian Nasional Tingkat Satuan Pendidikan
1. Panitia UN Tingkat Satuan Pendidikan untuk sekolah/PKBM/SKB
ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan sesuai

24

dengan kewenangannya, terdiri atas unsur-unsur satuan
pendidikan pelaksana UN dan satuan pendidikan yang bergabung;
2. Panitia UN Tingkat Satuan Pendidikan untuk madrasah/pondok
pesantren ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan
sesuai dengan kewenangannya berkoordinasi dengan Kepala Kanwil
Kemenag atau Kantor Kemenag sesuai dengan kewenangannya,
terdiri atas unsur-unsur madrasah/pondok pesantren pelaksana UN
dan madrasah/pondok pesantren yang bergabung.
3. Persyaratan Satuan Pendidikan yang dapat melaksanakan UN:
a. Sekolah/Madrasah/PKBM/SKB/Pondok Pesantren Salafiyah
terakreditasi yang memiliki peserta UN minimal 20 orang, serta
memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala
Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
b. Sekolah/Madrasah/PKBM/SKB/Pondok Pesantren Salafiyah
terakreditasi yang memiliki peserta kurang dari 20 orang dapat
menjadi pelaksana UN Tingkat Satuan Pendidikan dengan
pertimbangan kelayakan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
atau Dinas Pendidikan Provinsi berkoordinasi dengan Kantor
Wilayah Kemenag atau Kantor Kemenag sesuai dengan
kewenangannya;
c. Satuan pendidikan pelaksana UN di luar negeri adalah institusi
yang ditetapkan oleh Atase Pendidikan dan/atau Konsulat
Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat berkoordinasi
dengan Direktorat terkait atau langsung ditetapkan oleh
Direktorat terkait.
4. Satuan pendidikan yang diusulkan untuk diakreditasi kembali dan
belum dilakukan akreditasi oleh BAN-S/M, serta BAN PAUD dan
PNF tetap memiliki status terakreditasi sampai adanya penetapan
status akreditasi baru oleh BAN-S/M, serta BAN PAUD dan PNF
sesuai kewenangannya.
5. Panitia UN Tingkat Satuan Pendidikan memiliki tugas dan tanggung
jawab sebagai berikut.
Persiapan Ujian:
Langkah-langkah persiapan ujian dilakukan sebagai berikut.
a. merencanakan pelaksanaan UN di sekolah/madrasah/
pondok pesantren/PKBM dan SKB masing-masing;
b. menetapkan tempat dan/atau ruang ujian (tempat
dan/atau ruang ujian dapat ditetapkan di lokasi satuan
pendidikan pelaksana, di lokasi satuan pendidikan yang
bergabung, atau tempat lain yang memenuhi persyaratan
sarana dan prasarana serta persyaratan lain untuk
pelaksanaan UN);
c. melakukan sosialisasi kepada guru, peserta didik, orang
tua, dan masyarakat tentang kebijakan UN dan teknis
pelaksanaan UN;
d. satuan pendidikan jenjang SMA sederajat melakukan
koordinasi peserta UN dari satuan pendidikannya dalam

25

penentuan mata ujian pilihan sesuai jurusan dengan
prosedur sebagai berikut.
1) Penentuan mata ujian pilihan dilakukan oleh peserta
ujian.
2) Setiap peserta menempuh satu mata ujian sesuai
dengan pilihannya.
3) Panitia UN Tingkat Satuan Pendidikan jenjang SMA
sederajat melaporkan hasil pemilihan mata ujian
tersebut ke Panitia UN Tingkat Provinsi.

e. satuan pendidikan mengusulkan nama calon pengawas
ruang UN ke Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan.
f. Panitia UN Tingkat Satuan Pendidikan jenjang SMA
sederajat melaporkan hasil pemilihan mata ujian tersebut
ke Panitia UN Tingkat Provinsi.
g. Dalam hal persiapan dan pelaksanaan UNBK, Panitia UN
Tingkat Satuan Pendidikan memiliki tugas dan tanggung
jawab sebagaimana diatur dalam BAB V dalam POS ini.
Pelaksanaan Ujian:
Pelaksanaan ujian dilakukan sebagai berikut:
a. melaksanakan UN dan memastikan kesesuaian pelaksanaan
UN dengan POS UN;
b. mencatat dan melaporkan kejadian yang tidak sesuai
dengan POS UN;
c. mengesahkan berita acara pelaksanaan UN di satuan
pendidikan;
d. mengirimkan data calon peserta UN ke Panitia UN Tingkat
Kabupaten/Kota;
e. mengirimkan nilai rapor per semester dan nilai USBN sesuai
dengan kewenangannya ke Kementerian melalui Dapodik;
f. menjamin keamanan dan ketertiban pelaksanaan UN;
g. menjelaskan tata tertib pengawasan ruang ujian kepada
pengawas ruang;
h. menerima DKHUN dari Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota;
khusus SILN, menerima DKHUN dari Panitia UN Tingkat
Pusat;
i. mencetak dan membagikan SHUN kepada peserta UN; dan
j. menyampaikan laporan pelaksanaan UN kepada Panitia UN
Tingkat Kabupaten/Kota, khusus untuk sekolah Indonesia
di luar negeri kepada Perwakilan RI setempat.

F. Panitia UN Sekolah Indonesia Luar Negeri
Satuan pendidikan pelaksana UN di luar negeri adalah Sekolah
Indonesia Luar Negeri (SILN) yang pengelolaannya ditangani oleh Atase

26

Pendidikan dan Kebudayaan atau Konsulat Jenderal, Kedutaan
Republik Indonesia, dengan daftar SILN sebagaimana terlampir
(Lampiran 1).

27

BAB IV BAHAN UJIAN NASIONAL


A. Kisi-Kisi Ujian Nasional

1. Kisi-kisi UN tahun pelajaran 2018/2019 disusun berdasarkan
kriteria pencapaian kompetensi lulusan, standar isi, dan lingkup
materi pada kurikulum yang berlaku.
2. Kisi-kisi UN memuat level kognitif dan lingkup materi.

B. Perangkat Soal

1. Bahan UN berupa master dan naskah soal, compact disk (CD)
listening comprehension (LC), merupakan dokumen negara yang
bersifat rahasia.
2. Naskah soal UNKP dan CD UN yang telah digunakan disimpan di
satuan pendidikan dan selanjutnya dimusnahkan 1 (satu) bulan
setelah pengumuman hasil UN.
3. Pemusnahan naskah soal UNKP dan CD UN dilakukan:
a. oleh satuan pendidikan disaksikan oleh Panitia UN Tingkat
Satuan Pendidikan.
b. dengan cara pembakaran atau menggunakan alat penghancur
dokumen/CD.
4. Satuan pendidikan menjamin keamanan dan kerahasiaan naskah
soal UNKP selama masa penyimpanan.
5. Dalam hal bahan UN sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdapat
kekeliruan dan/atau berpotensi menimbulkan masalah, Panitia UN
Tingkat Pusat dapat melakukan perbaikan setelah berkoordinasi
dengan BSNP.
6. Soal UN diarahkan untuk lebih mengukur kemampuan penalaran
siswa.
7. Lembar jawaban UNKP yang telah diisi oleh peserta ujian
merupakan dokumen negara yang bersifat rahasia.

C. Penyiapan Bahan Ujian Nasional

1. Panitia UN Tingkat Pusat membuat master copy naskah soal UN dan
CD LC dengan langkah-langkah yang ditetapkan dalam petunjuk
teknis penyiapan bahan UN yang diterbitkan oleh Balitbang,
Kemendikbud.
2. Naskah soal UN ditetapkan berdasarkan mekanisme yang diatur
oleh BSNP.

28

3. Khusus untuk mata pelajaran Matematika jenjang SMA/MA,
SMK/MAK, dan Program Paket C/Ulya, butir soal yang diujikan
terdiri atas pilihan ganda dan isian singkat.
4. Jumlah butir soal dan alokasi waktu UN sebagai berikut:
a. Jumlah butir soal adalah 40 sampai dengan 50;
b. Alokasi waktu untuk setiap mata ujian adalah 120 menit;

c. Rincian jumlah butir soal dan alokasi waktu untuk masing-
masing jenjang dan mata ujian adalah sebagaimana terlampir

(Lampiran 2).
5. Pengiriman master copy naskah soal UNKP:
a. Panitia UN Tingkat Pusat mengirim master copy naskah soal UN
ke percetakan yang telah ditetapkan untuk mencetak naskah
soal UN yang disertai berita acara serah terima;
b. Percetakan menerima dan memeriksa master copy naskah soal
UN dari Panitia UN Tingkat Pusat dengan ketentuan sebagai
berikut:
1) Mengecek jumlah halaman setiap master copy naskah soal
sesuai dengan rincian mata pelajaran yang diujikan;
2) Mengecek kelengkapan nomor soal pada setiap master copy;
3) Mengecek kesesuaian cover dan isi master copy;
4) Mengepak kembali semua dokumen yang telah diperiksa
dan menyimpan di tempat yang aman dan rahasia;
5) Mengisi dan menandatangani berita acara serah terima
dengan saksi dari Dinas Pendidikan Provinsi, dan Kanwil
Kementerian Agama;
6) Mencetak contoh naskah soal untuk difiat oleh petugas
sebelum dicetak massal;
7) Menyimpan dan menjaga kerahasiaan contoh naskah soal
yang sudah difiat di brankas.
c. Panitia UN Tingkat Pusat menugaskan Balitbang Kemendikbud
melakukan pengiriman bahan UN bagi peserta didik SMK/MAK
yang sedang praktik kerja industri di luar negeri atau
melaksanakan tugas negara.
D. Penggandaan dan Pendistribusian Bahan Ujian
Penggandaan dan pendistribusian bahan UNKP dilakukan sesuai
dengan petunjuk teknis penggandaan dan pendistribusian bahan
UNKP yang ditetapkan oleh Balitbang, Kemendikbud.

29

BAB V PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER (UNBK)


Pelaksanaan UN Tahun Pelajaran 2018/2019 dengan moda utama Ujian
Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Penerapan moda UNBK dimaksudkan
untuk meningkatkan efisiensi, mutu, reliabilitas, kredibilitas, dan integritas
ujian.

A. Penyiapan Sistem UNBK

1. Panitia UN Tingkat Pusat mengembangkan sistem yang mencakup
desain, program aplikasi, dan infrastruktur untuk mendukung
pelaksanaan UNBK.
2. Panitia UN Tingkat Pusat berkoordinasi dengan lembaga lain yang
terkait untuk melakukan evaluasi program aplikasi dan sistem
UNBK.
3. Panitia UN Tingkat Pusat menyusun petunjuk teknis penggunaan
(user manual) dan bahan pelatihan bagi tim teknis provinsi, tim
teknis kabupaten/kota, proktor, teknisi, dan peserta UNBK.
4. Panitia UN Tingkat Pusat, Panitia UN Tingkat Provinsi, dan Panitia
UN Tingkat Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Perusahaan
Listrik Negara (PLN), penyedia layanan koneksi internet, dan
berbagai lembaga terkait lainnya untuk mencegah gangguan
menjelang dan selama pelaksanaan UNBK.

B. Penetapan Tim Teknis UNBK

1. Panitia UN Tingkat Pusat membentuk Tim Teknis UNBK Pusat,
terdiri dari unsur Puspendik, Pustekkom, PDSPK, Direktorat
Pembinaan SMP, Direktorat Pendidikan Kesetaraan, Direktorat
Pembinaan SMA, Direktorat Pembinaan SMK/MAK, Kemenag, dan
Perguruan Tinggi Negeri.
2. Panitia UN Tingkat Provinsi membentuk Tim Teknis UNBK Provinsi,
dan menyampaikan ke Panitia UN Tingkat Pusat.
3. Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota membentuk Tim Teknis UNBK
Kabupaten/Kota dan menyampaikan ke Tim Teknis UNBK Provinsi,
dan ke Tim Teknis UNBK Pusat di dalam Panitia UN Tingkat Pusat
melalui Provinsi.
4. Tim Teknis UNBK Pusat memasukkan data Tim Teknis UNBK
Provinsi dan Kabupaten/Kota ke situs web UNBK, dan
menyampaikan username dan password ke Tim Teknis UNBK
Provinsi dan Kabupaten/Kota.

30

C. Penetapan Sekolah/Madrasah Pelaksana UNBK

1. Tim Teknis UNBK Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangannya, melakukan verifikasi dan menetapkan
sekolah/madrasah pelaksana UNBK dan sekolah yang bergabung,
dan sekolah/madrasah yang mengikuti UN di tempat pelaksanaan
UNBK (menumpang).
2. Sekolah/madrasah yang dapat ditetapkan sebagai pelaksana UNBK
telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. telah terakreditasi;
b. tersedia sejumlah komputer dan server sesuai kebutuhan; dan
c. memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Panitia UN
Tingkat pusat;
3. Tim Teknis UNBK Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangannya, memasukkan data sekolah/madrasah pelaksana
UNBK ke situs web UNBK.
4. Sekolah/madrasah yang sudah ditetapkan sebagai pelaksana UNBK
diberi username dan password.

D. Penerapan Resource Sharing (Berbagi Sumber Daya) UNBK

1. Sumber daya meliputi, sarana dan prasarana UNBK (server,
komputer client, dan jaringan), sumber daya manusia untuk
pelaksanaan UNBK (proktor dan teknisi).
2. Dinas pendidikan sesuai kewenangannya menerapkan prinsip
berbagi sumber daya dengan ketentuan sebagai berikut.
a. Memetakan satuan pendidikan yang dapat melaksanakan UNBK
dengan menerapkan prinsip berbagi sumber daya.
b. Mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, jumlah peserta
ujian, dan lokasi atau jarak satuan pendidikan yang akan
terlibat.
c. Dapat dilakukan lintas satuan pendidikan dan lintas jenjang
pendidikan, antar sekolah dan madrasah, antar satuan
pendidikan negeri dan swasta, antar satuan pendidikan formal
dan nonformal.
d. Dapat menggunakan sumber daya milik perguruan tinggi
dan/atau instansi/lembaga pemerintah/swasta lainnya.
3. Biaya yang timbul dari pelaksanaan berbagi sumber daya menjadi
tanggung jawab bersama antara satuan pendidikan yang
menginduk dan satuan pendidikan pelaksana UNBK, dengan
mengacu kepada ketentuan biaya yang berlaku dalam Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) atau Bantuan Operasional Pendidikan
(BOP), atau kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
4. Dinas pendidikan sesuai kewenangannya wajib mencegah
terjadinya komersialisasi dalam penerapan prinsip berbagi sumber
daya.

31

E. Penetapan Tim Help Desk (Tim Layanan Bantuan)

1. Panitia UN Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangannya membentuk tim help desk dengan kriteria
sebagai berikut.
a. Memiliki sikap dan perilaku disiplin, jujur, bertanggung jawab,
teliti, dan memegang teguh kerahasiaan.
b. Dalam keadaan sehat dan sanggup melaksanakan tugas dengan
baik.
c. Memahami POS penyelenggaraan UN.
2. Tugas tim help desk adalah:
a. memberikan informasi dan penjelasan terhadap pertanyaan atau
pengaduan yang diterima dari pengawas, proktor, teknisi, atau
panitia ujian;
b. menerima, merekap, dan memberikan solusi terhadap
pertanyaan, permasalahan dan/atau pengaduan yang terkait
dengan pelaksanaan ujian sesuai petunjuk teknis (juknis) yang
ditetapkan oleh Pelaksana UNBK Tingkat Pusat; dan
c. berkoordinasi dengan tim help desk di tingkat kabupaten/kota,
provinsi, dan pusat sesuai dengan kewenangannya.

F. Kriteria dan Persyaratan Proktor, Teknisi, dan Pengawas

1. Proktor adalah guru atau tenaga kependidikan sekolah/madrasah
dengan kriteria dan persyaratan:
a. memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi komunikasi
(TIK);
b. pernah mengikuti pelatihan atau bertindak sebagai proktor
UNBK;
c. bersedia ditugaskan sebagai proktor di sekolah/madrasah
penyelenggara UNBK; dan
d. bersedia menandatangani pakta integritas.
2. Teknisi adalah guru atau tenaga kependidikan sekolah/madrasah
dengan kriteria dan persyaratan:
a. memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam
mengelola LAN sekolah/madrasah;
b. pernah mengikuti pembekalan atau bertindak sebagai teknisi
UNBK; dan
c. bersedia menandatangani pakta integritas.
3. Pengawas adalah guru dengan kriteria dan persyaratan:
a. memiliki sikap dan perilaku disiplin, jujur, bertanggung jawab,
teliti, dan memegang teguh kerahasiaan;
b. dalam keadaan sehat dan sanggup mengawasi UN dengan baik;
c. bukan guru mata pelajaran yang sedang diujikan;

32

d. tidak berasal dari sekolah yang sama dari peserta UN; dan
e. bersedia menandatangani pakta integritas.

G. Penetapan Proktor, Teknisi, dan Pengawas UNBK

1. Penetapan Proktor dan Teknisi
a. Sekolah/Madrasah mengirimkan usulan calon proktor dan
teknisi ke Panitia UN Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.
b. Panitia UN Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota melakukan
verifikasi usulan calon proktor dan teknisi berdasarkan kriteria
dan persyaratan yang ditetapkan.
c. Panitia UN Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota menetapkan
proktor dan teknisi yang telah memenuhi kriteria dan
persyaratan.
d. Panitia UN Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota
menyampaikan surat penetapan kepada Panitia UN Tingkat
Provinsi untuk diteruskan ke Panitia UN Tingkat Pusat.
2. Penetapan Pengawas
a. Satuan Pendidikan pelaksana UNBK mengirimkan usulan calon
pengawas ke Panitia UN Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.
b. Panitia UN Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangannya menetapkan pengawas ruang ujian.
c. Penempatan pengawas ditentukan dengan sistem silang
(pengawas tidak mengawas peserta didiknya sendiri).

H. Pelatihan Teknis Pelaksanaan UNBK

1. Panitia UN Tingkat Pusat melakukan pelatihan teknis pelaksanaan
UNBK untuk Tim Teknis UNBK Provinsi dan Tim Teknis UNBK
Kabupaten/Kota.
2. Tim Teknis UNBK Provinsi atau Kabupaten/Kota melakukan
pelatihan kepada proktor dan teknisi sekolah/madrasah.

I. Penyiapan Sistem UNBK di Sekolah/Madrasah Pelaksana UNBK

1. Penyiapan server lokal, client, jaringan LAN, jaringan WAN, instalasi
sistem, dan instalasi aplikasi pada: H-21 sampai dengan H-15.
2. Simulasi ujian dan gladi bersih sesuai dengan waktu yang
ditetapkan oleh Tim Teknis UNBK Pusat.
3. Sinkronisasi data pada: H-7 sampai dengan H-2.
4. Pencetakan Berita Acara, Daftar Hadir, dan Kartu Login pada: H-2
sampai dengan H-1.

33

J. Prosedur Pelaksanaan UNBK

1. Ruang UNBK
Panitia UN Tingkat Satuan Pendidikan menetapkan ruang UNBK
dengan persyaratan sebagai berikut.
a. Ruang ujian aman dan layak untuk pelaksanaan UNBK;
b. Sekolah/Madrasah pelaksana UNBK menetapkan pembagian
sesi untuk setiap peserta ujian beserta komputer client yang
akan digunakan selama ujian.
c. Penetapan proktor, pengawas, dan teknisi UNBK;
1) setiap server ditangani oleh seorang proktor;
2) setiap 20 (dua puluh) peserta diawasi oleh satu pengawas;
dan
3) setiap sekolah/madrasah pelaksana UNBK ditangani
minimal satu orang teknisi dan setiap teknisi menangani
sebanyak-banyaknya dua ruang UNBK atau 40 (empat
puluh) komputer client;
d. Setiap ruang UNBK ditempel pengumuman yang bertuliskan
”DILARANG MASUK RUANG UJIAN SELAIN PESERTA UJIAN,
PENGAWAS, PROKTOR, DAN/ATAU TEKNISI.
TIDAK DIPERKENANKAN MEMBAWA ALAT KOMUNIKASI
DAN/ATAU KAMERA KE DALAM RUANG UJIAN.”
e. Setiap ruang ujian dilengkapi denah tempat duduk peserta ujian
dengan disertai foto peserta yang ditempel di pintu masuk ruang
ujian;
f. Setiap ruang ujian memiliki pencahayaan dan ventilasi yang
cukup;
g. Gambar atau alat peraga yang berkaitan dengan materi UN
dikeluarkan dari ruang ujian;
h. Tempat duduk peserta UNBK diatur sebagai berikut.
1) Satu komputer untuk satu orang peserta ujian untuk satu
sesi ujian;
2) Jarak antara komputer yang satu dengan komputer yang
lain disusun agar antarpeserta tidak dapat saling melihat
layar komputer dan berkomunikasi; dan
3) Penempatan peserta ujian sesuai dengan nomor peserta
untuk setiap sesi ujian;
i. Ruang, perangkat komputer, nomor peserta untuk setiap sesi
ujian sudah dipersiapkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum
UN dimulai.

34

2. Pengawas Ruang UNBK, Proktor, dan Teknisi
a. Pengawas ruang, proktor, dan teknisi harus menandatangani
surat pernyataan bersedia menjadi pengawas ruang, proktor,
dan teknisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Pengawas ruang, proktor, dan teknisi tidak diperkenankan
membawa dan/atau menggunakan perangkat komunikasi
elektronik, kamera, dan sejenisnya ke dalam ruang ujian.
c. Proktor dan teknisi dapat berasal dari sekolah/madrasah
pelaksana UNBK.
d. Proktor mengunduh password untuk setiap peserta dari server
pusat atau perguruan tinggi yang menjadi tim teknis provinsi.
e. Proktor mengunduh token untuk setiap sesi ujian.
f. Pengawas memastikan peserta ujian adalah peserta yang
terdaftar dan menempati tempat masing-masing.
g. Proktor membagikan password kepada setiap peserta pada awal
sesi ujian.
h. Proktor mengumumkan token yang akan digunakan untuk sesi
ujian setelah semua peserta berhasil login ke dalam sistem.
i. Proktor melaporkan/mengunggah hasil ujian ke server pusat.
j. Pengawas dan Proktor mencatat hal-hal yang tidak sesuai
dengan POS dalam berita acara pelaksanaan UNBK.
k. Pengawas dan proktor membuat dan menyerahkan berita acara
pelaksanaan dan daftar hadir ke Panitia UN Tingkat Satuan
Pendidikan serta mengunggah ke web UNBK.
3. Tata Tertib Pengawas Ruang Ujian, Proktor, dan Teknisi
a. Di Ruang Sekretariat UN
1) Pengawas ruang, proktor, dan teknisi harus hadir di lokasi
pelaksanaan ujian 45 menit sebelum ujian dimulai;
2) Pengawas ruang, proktor, dan teknisi menerima penjelasan
dan pengarahan dari Ketua Panitia UN Tingkat Satuan
Pendidikan;
3) Pengawas ruang, proktor, dan teknisi mengisi dan
menandatangani pakta integritas;
b. Di Ruang Ujian
Pengawas ruang masuk ke dalam ruangan 20 menit sebelum
waktu pelaksanaan ujian untuk melakukan secara berurutan:
1) memeriksa kesiapan ruang ujian;
2) mempersilakan peserta ujian untuk memasuki ruangan
dengan menunjukkan kartu peserta ujian dan meletakkan
tas di bagian depan ruang ujian, serta menempati tempat
duduk sesuai dengan nomor yang telah ditentukan;
3) membacakan tata tertib peserta ujian;

35

4) memimpin doa dan mengingatkan peserta untuk bekerja
dengan jujur;
5) mempersilakan peserta ujian untuk mulai mengerjakan soal;
6) Selama ujian berlangsung, pengawas ruang ujian wajib:
a) menjaga ketertiban dan ketenangan suasana sekitar
ruang ujian;
b) memberi peringatan dan sanksi kepada peserta yang
melakukan kecurangan;
c) melarang orang yang tidak berwenang memasuki ruang
ujian selain peserta ujian; dan
d) mematuhi tata tertib pengawas, di antaranya tidak
merokok di ruang ujian, tidak membawa dan/atau
menggunakan alat atau piranti komunikasi dan/atau
kamera, tidak mengobrol, tidak membaca, tidak memberi
isyarat, petunjuk, dan/atau bantuan apapun kepada
peserta berkaitan dengan jawaban dari soal ujian yang
diujikan.
7) Lima (5) menit sebelum waktu ujian selesai, pengawas ruang
memberi peringatan kepada peserta ujian bahwa waktu
tinggal lima menit; dan
8) Setelah waktu ujian selesai, pengawas mempersilakan
peserta ujian untuk berhenti mengerjakan soal.
Pengawas ruang ujian tidak diperkenankan membawa perangkat
komunikasi elektronik, kamera, dan sejenisnya serta membawa
bahan bacaan lain ke dalam ruang ujian.
4. Tata Tertib Peserta UNBK
Peserta ujian:
a. memasuki ruangan setelah tanda masuk dibunyikan, yakni 15
(lima belas) menit sebelum ujian dimulai;
b. memasuki ruang ujian sesuai dengan sesi dan menempati
tempat duduk yang telah ditentukan;
c. yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti ujian
setelah mendapatkan izin dari Ketua Panitia UN Tingkat
Sekolah/Madrasah, tanpa diberikan perpanjangan waktu;
d. dilarang membawa dan/atau menggunakan perangkat
komunikasi elektronik dan optik, kamera, kalkulator, dan
sejenisnya ke dalam ruang ujian;
e. mengumpulkan tas, buku, dan catatan dalam bentuk apapun di
bagian depan di dalam ruang kelas;
f. mengisi daftar hadir dengan menggunakan pulpen yang
disediakan oleh pengawas ruangan;
g. masuk ke dalam (login) sistem menggunakan username dan
password yang diterima dari proktor;
h. mulai mengerjakan soal setelah ada tanda waktu mulai ujian;

36

i. selama ujian berlangsung, hanya dapat meninggalkan ruangan
dengan izin dan pengawasan dari pengawas ruang ujian;
j. selama ujian berlangsung, dilarang:
1) menanyakan jawaban soal kepada siapa pun;
2) bekerja sama dengan peserta lain;
3) memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal;
4) memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau
melihat pekerjaan peserta lain;
5) menggantikan atau digantikan oleh orang lain.
k. yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu ujian
berakhir tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan sebelum
waktu ujian berakhir;
l. berhenti mengerjakan soal setelah ada tanda waktu ujian
berakhir; dan
m. meninggalkan ruangan setelah ujian berakhir.

K. Jadwal Pelaksanaan UNBK

Jadwal pelaksanaan UNBK sebagaimana terlampir (Lampiran 4).

37

BAB VI PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL BERBASIS KERTAS DAN PENSIL (UNKP)


A. Penetapan Sekolah/Madrasah Pelaksana UNKP

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya menetapkan sekolah/
madrasah pelaksana UNKP yang memenuhi kriteria seperti yang
telah diuraikan dalam BAB III huruf E.
2. Satuan pendidikan ditetapkan sebagai pelaksana UNKP karena tidak
dapat melaksanakan UNBK, setelah diverifikasi oleh dinas
pendidikan provinsi atau dinas pendidikan kabupaten/kota sesuai
dengan kewenangan dan setelah berkoordinasi dengan Panitia
Tingkat Pusat.
3. Peserta UN yang memerlukan pengaturan khusus diatur pada BAB
XV.

B. Penetapan Pengawas Ruang UNKP

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangannya menetapkan pengawas ruang UNKP berdasarkan
usulan satuan pendidikan pelaksana ujian yang memenuhi kriteria
dan persyaratan berikut:
a. memiliki sikap dan perilaku disiplin, jujur, bertanggung jawab,
teliti, dan memegang teguh kerahasiaan;
b. dalam keadaan sehat dan sanggup mengawasi ujian dengan
baik;
c. bukan guru mata pelajaran yang sedang diujikan;
d. tidak berasal dari satuan pendidikan yang sama dari peserta
ujian; dan
e. bersedia menandatangani pakta integritas.
2. Mekanisme Penetapan Pengawas
a. Satuan pendidikan pelaksana ujian mengirimkan usulan calon
pengawas ke Panitia UN Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.
b. Panitia UN Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangannya menetapkan pengawas ruang ujian.

C. Prosedur Pelaksanaan UNKP

1. Pelaksanaan oleh satuan pendidikan:

a. mengambil naskah soal UN dari tempat penyimpanan akhir di
Kabupaten/Kota sampai ke lokasi ujian;

38

b. menandatangani amplop LJUN yang sudah dilem;
c. mengembalikan LJUN yang tidak terpakai dari satuan pendidikan
ke Panitia UN tingkat kabupaten/kota.
d. memeriksa dan memastikan amplop naskah soal UNKP dalam
keadaan tertutup dan tersegel;
e. memastikan LJUN yang telah diisi dimasukkan ke dalam amplop,
dilem/dilak di ruang ujian, serta ditandatangani oleh pengawas
ruang dan dibubuhi stempel satuan pendidikan pada tempat
yang dilem/dilak tersebut;
f. menjamin kerahasiaan dan keamanan naskah soal UN;
g. menjelaskan tata tertib pengawasan ruang ujian; dan cara
pengisian LJUN kepada pengawas ruang;
h. mengumpulkan dan mengirimkan LJUN kepada Panitia UN
Tingkat Kabupaten/Kota untuk selanjutnya dikirim ke LPMP;
i. khusus untuk SILN, mengirim LJUN langsung ke Panitia UN
Tingkat Pusat;
j. menyimpan naskah soal UNKP yang sudah diujikan di satuan
pendidikan dalam jangka waktu satu bulan setelah pengumuman
kelulusan dan setelah itu soal UNKP dimusnahkan disertai
dengan berita acara pemusnahan dan diserahkan ke Panitia UN
Tingkat Kabupaten/Kota.

2. Ruang UNKP

Panitia UN Tingkat Satuan Pendidikan menetapkan ruang ujian
dengan persyaratan sebagai berikut.
a. Ruang ujian aman dan layak untuk pelaksanaan ujian.
b. Setiap ruangan maksimum diisi oleh 20 peserta ujian dan
diawasi oleh dua orang pengawas.
c. Setiap ruang ujian ditempel pengumuman yang bertuliskan
”DILARANG MASUK RUANG UJIAN SELAIN PESERTA UJIAN
DAN PENGAWAS. TIDAK DIPERKENANKAN MEMBAWA ALAT
KOMUNIKASI DAN/ATAU KAMERA KE DALAM RUANG
UJIAN.”

d. Setiap ruang ujian disediakan denah tempat duduk peserta ujian
dengan disertai foto peserta yang ditempel di pintu masuk ruang
ujian.
e. Setiap ruang ujian memiliki pencahayaan dan ventilasi yang
cukup.
f. Gambar atau alat peraga yang berkaitan dengan materi ujian
dikeluarkan dari ruang ujian.
g. Tempat duduk peserta ujian diatur sesuai dengan nomor urut
peserta ujian.

39

h. Penempatan peserta UN sesuai dengan mata pelajaran pilihan
dan memperhatikan nomor urut peserta.
i. Ruang ujian sudah dipersiapkan paling lambat 1 (satu) hari
sebelum ujian dimulai.
3. Pengawas Ruang UNKP.
a. Pengawas ruang ujian harus menandatangani surat pernyataan
bersedia menjadi pengawas ruang sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
b. Pengawas ruang ujian tidak diperkenankan membawa perangkat
komunikasi elektronik, kamera, dan sejenisnya serta membawa
bahan bacaan lain ke dalam ruang ujian.
c. Penempatan pengawas ruang ditentukan dengan sistem silang
antar satuan pendidikan dalam satu kabupaten/kota.
d. Pengawas memastikan peserta ujian adalah peserta yang
terdaftar dan menempati tempat masing-masing.
e. Pengawas mencatat hal-hal yang tidak sesuai dengan POS dalam
berita acara pelaksanaan UNKP.
f. Pengawas membuat dan menyerahkan berita acara pelaksanaan
dan daftar hadir ke Panitia UN tingkat Satuan Pendidikan.
4. Tata Tertib Pengawas Ruang Ujian
a. Di Ruang Sekretariat UN
1) Pengawas ruang harus hadir di lokasi pelaksanaan ujian 45
menit sebelum ujian dimulai;
2) Pengawas ruang menerima penjelasan dan pengarahan dari
Ketua Panitia UN Tingkat Satuan Pendidikan;
3) Pengawas ruang mengisi dan menandatangani pakta
integritas;
4) Pengawas ruang menerima bahan UN yang berupa naskah
soal UN, amplop pengembalian LJUN, daftar hadir, dan berita
acara pelaksanaan UN;
5) Pengawas ruang memeriksa kondisi bahan UN dalam
keadaan baik di dalam amplop naskah yang masih tersegel.
b. Di Ruang Ujian
Pengawas ruang masuk ke dalam ruangan 20 menit sebelum
waktu pelaksanaan ujian untuk melakukan secara berurutan:
1) memeriksa kesiapan ruang ujian;
2) mempersilakan peserta UN untuk memasuki ruangan dengan
menunjukkan kartu peserta UN dan meletakkan tas peserta
ujian di bagian depan ruang ujian, serta menempati tempat
duduk sesuai dengan nomor yang telah ditentukan;
3) memeriksa dan memastikan setiap peserta UN hanya
membawa pensil, penghapus, peraut, dan penggaris yang
akan dipergunakan ke tempat duduk masing-masing;

40

4) memeriksa dan memastikan amplop soal dalam keadaan
tertutup rapat (tersegel), membuka amplop tersebut
disaksikan oleh peserta ujian;
5) membacakan tata tertib peserta UN;
6) membagikan naskah soal UN dengan cara meletakkan di atas
meja peserta dalam posisi tertutup (terbalik);
7) kelebihan naskah soal UN selama ujian berlangsung tetap
disimpan di ruang ujian dan tidak diperbolehkan dibaca oleh
pengawas ruangan;
8) memberikan kesempatan kepada peserta ujian untuk
mengecek kelengkapan soal;
9) mewajibkan peserta untuk menuliskan nama dan nomor
ujian pada kolom yang tersedia pada LJUN dan naskah soal;
10) mewajibkan peserta ujian untuk melengkapi isian pada LJUN
secara benar;
11) memeriksa dan memastikan peserta UN telah mengisi
identitas dengan benar sesuai dengan kartu peserta;
12) mewajibkan peserta ujian untuk memisahkan LJUN dengan
naskah, secara hati-hati agar tidak rusak;
13) memastikan peserta ujian menandatangani daftar hadir;
14) mengingatkan peserta agar terlebih dahulu membaca
petunjuk cara menjawab soal;
15) memimpin doa dan mengingatkan peserta untuk bekerja
dengan jujur;
16) mempersilakan peserta UN untuk mulai mengerjakan soal;
17) Selama UN berlangsung, pengawas ruang UN wajib:
a) menjaga ketertiban dan ketenangan suasana sekitar ruang
ujian;
b) memberi peringatan dan sanksi kepada peserta yang
melakukan kecurangan;
c) melarang orang yang tidak berwenang memasuki ruang
UN selain peserta ujian; dan
d) menaati larangan di antaranya dilarang merokok di ruang
ujian, mengobrol, membaca, memberi isyarat, petunjuk,
dan bantuan apapun kepada peserta berkaitan dengan
jawaban dari soal UN yang diujikan.
18) Lima (5) menit sebelum waktu ujian selesai, pengawas ruang
memberi peringatan kepada peserta ujian bahwa waktu
tinggal lima menit;
19) Setelah waktu ujian selesai, pengawas ruang ujian:
a) mempersilakan peserta ujian untuk berhenti mengerjakan
soal;
b) mempersilakan peserta ujian meletakkan naskah soal dan
LJUN di atas meja dengan rapi;

41

c) mengumpulkan LJUN dan naskah soal UN;
d) menghitung jumlah LJUN sama dengan jumlah peserta
UN; bila sudah lengkap mempersilakan peserta UN
meninggalkan ruang ujian;
e) menyusun secara urut LJUN dari nomor peserta terkecil
dan memasukkannya ke dalam amplop LJUN disertai
dengan satu lembar daftar hadir peserta, satu lembar
berita acara pelaksanaan, kemudian MENUTUP,
MENGELEM/MEMBUBUHKAN LAK, MENANDATANGANI
amplop LJUN DI DALAM RUANG UJIAN;
f) menyusun naskah soal secara urut dari nomor peserta
terkecil termasuk naskah cadangan yang tidak digunakan
dan memasukkannya ke dalam amplop naskah soal; serta
mengelem dan membubuhkan tanda tangan pengawas di
bagian penutup amplop soal;
g) menyerahkan amplop LJUN yang sudah dilem dan
ditandatangani, dan satu lembar daftar hadir peserta dan
satu lembar berita acara pelaksanaan UN kepada Panitia
UN Tingkat Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan
dan membubuhi stempel Satuan Pendidikan pada amplop
pengembalian LJUN tersebut;
h) membubuhkan cap sekolah pada bagian penutup amplop
LJUN, di atas tanda tangan pengawas, menyerahkan
naskah soal UN yang sudah dipakai, sudah dilem, dan
sudah dibubuhi tanda tangan dan stempel sekolah kepada
Panitia UN Tingkat Sekolah/Madrasah/Pendidikan
Kesetaraan untuk disimpan di tempat yang aman.

5. Tata Tertib Peserta Ujian Nasional
Peserta UN:
a. memasuki ruangan setelah tanda masuk dibunyikan, yakni 15
(lima belas) menit sebelum ujian dimulai;
b. yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti ujian
setelah mendapatkan izin dari Ketua Panitia UN Tingkat
Sekolah/Madrasah, tanpa diberikan perpanjangan waktu jika
terlambat hadir;
c. dilarang membawa perangkat komunikasi elektronik dan optik,
kamera, kalkulator, dan sejenisnya ke dalam ruang ujian;
d. mengumpulkan tas, buku, dan catatan dalam bentuk apapun di
dalam ruang kelas di bagian depan selama ujian berlangsung;
e. membawa alat tulis menulis berupa pensil 2B, karet penghapus,
peraut, penggaris, dan kartu tanda peserta ujian;
f. mengisi daftar hadir dengan menggunakan pulpen yang
disediakan oleh pengawas ruangan;
g. mengisi identitas pada halaman pertama butir naskah soal dan
identitas pada LJUN secara lengkap dan benar serta menyalin
pernyataan “Saya mengerjakan UN dengan jujur” dan
menandatanganinya;

42

h. jika memerlukan penjelasan cara pengisian identitas pada LJUN
dapat bertanya kepada pengawas ruang UN dengan cara
mengacungkan tangan terlebih dahulu;
i. diberi kesempatan untuk mengecek ketepatan antara sampul
naskah dan isi naskah serta mengecek kelengkapan soal, mulai
dari kelengkapan halaman soal sampai kelengkapan nomor soal;
j. jika memperoleh naskah soal/LJUN yang cacat, rusak, atau
LJUN terlipat, maka naskah soal beserta LJUN-nya tersebut
diganti dengan naskah soal cadangan yang terdapat di ruang
tersebut atau di ruang lain;
k. jika tidak memperoleh naskah soal/LJUN karena kekurangan
naskah/LJUN, maka peserta yang bersangkutan diberikan
naskah soal/LJUN cadangan yang terdapat di ruang lain atau
sekolah/madrasah yang terdekat;
l. memisahkan LJUN dari naskah soal secara hati-hati;
m. mulai mengerjakan soal setelah ada tanda waktu mulai ujian;
n. selama UN berlangsung, hanya dapat meninggalkan ruangan
dengan izin dan pengawasan dari pengawas ruang ujian;
o. selama UN berlangsung, dilarang:
1) menanyakan jawaban soal kepada siapa pun;
2) bekerja sama dengan peserta lain;
3) memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal;
4) memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau
melihat pekerjaan peserta lain;
5) membawa naskah soal UN dan LJUN keluar dari ruang ujian;
6) menggantikan atau digantikan oleh orang lain.
p. jika meninggalkan ruangan setelah membaca soal dan tidak
kembali lagi sampai tanda selesai dibunyikan, dinyatakan telah
selesai menempuh/mengikuti UN pada mata pelajaran yang
terkait;
q. yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu UN berakhir
tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan sebelum waktu ujian
berakhir;
r. berhenti mengerjakan soal setelah ada tanda berakhirnya waktu
ujian; dan
s. meninggalkan ruangan setelah ujian berakhir.
D. Jadwal Pelaksanaan UNKP
Jadwal pelaksanaan UNKP sebagaimana terlampir (Lampiran 4).

43

BAB VII PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL

UNTUK PENDIDIKAN KESETARAAN

A. Moda Ujian Nasional
1. Pelaksanaan UN untuk pendidikan kesetaraan mengutamakan
moda UNBK.
2. Moda UNKP digunakan pada satuan pendidikan yang tidak dapat
melaksanakan UNBK berdasarkan hasil verifikasi dinas pendidikan
sesuai dengan kewenangan setelah berkoordinasi dengan Panitia UN
Tingkat Pusat.
B. Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana UN
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menetapkan
PKBM/SKB/Pondok Pesantren Salafiah Pelaksana UNBK atau UNKP
yang memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Bab III
huruf E.
2. Dalam hal tidak ada PKBM/SKB/Pondok Pesantren Salafiah yang
memenuhi persyaratan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
dapat menetapkan sekolah/madrasah jenjang yang sama sebagai
pelaksana UNBK atau UNKP untuk pendidikan kesetaraan.
3. Satuan pendidikan yang bergabung melaksanakan UN dengan moda
yang sama dengan satuan pendidikan pelaksana UN.
C. Penetapan Ruang Ujian
1. Ruang ujian ditetapkan oleh satuan pendidikan pelaksana ujian.
2. Ruang ujian dapat berlokasi di satuan pendidikan pelaksana ujian,
di satuan pendidikan yang bergabung, atau tempat lain yang
memenuhi persyaratan.
D. Penetapan Pengawas Ruang Ujian
1. Pengawas ruang ujian untuk Pendidikan Kesetaraan diutamakan
dari guru pendidikan formal.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menetapkan pengawas
ruang ujian untuk Pendidikan Kesetaraan yang dilaksanakan
dengan moda UNBK, sesuai dengan kriteria sebagaimana diatur
dalam BAB V huruf G angka 2.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menetapkan pengawas
ruang ujian untuk Pendidikan Kesetaraan yang dilaksanakan
dengan moda UNKP, sesuai dengan kriteria sebagaimana diatur
dalam BAB VI huruf B.

44
E. Prosedur Pelaksanaan Ujian
1. Prosedur pelaksanaan ujian untuk Pendidikan Kesetaraan dengan
moda UNBK sebagaimana diatur dalam BAB V huruf J.
2. Prosedur pelaksanaan ujian untuk Pendidikan Kesetaraan dengan
moda UNKP sebagaimana diatur dalam BAB VI huruf C.
F. Jadwal Pelaksanaan UN untuk Pendidikan Kesetaraan
Jadwal pelaksanaan UN untuk Pendidikan Kesetaraan dengan moda
UNBK atau UNKP sebagaimana terlampir (Lampiran 4).

45
BAB VIII

PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL
UNTUK PERBAIKAN

A. Peserta
Ujian Nasional untuk Perbaikan diikuti oleh:
1. peserta UN jenjang SMA/MA, SMK/MAK sederajat dan Program
Paket C/Ulya Tahun Pelajaran 2018/2019 yang telah terdaftar
sebagai peserta ujian, namun belum mengikuti UN pada bulan
Maret atau April 2018 karena alasan tertentu dan disertai bukti
yang sah;
2. peserta UN Tahun Pelajaran 2017/2018 atau 2018/2019 pada
jenjang SMA/MA, SMK/MAK, dan Program Paket C/Ulya yang
belum memenuhi kriteria pencapaian kompetensi lulusan yang
ditetapkan; atau
3. peserta UN yang sudah memenuhi kriteria pencapaian kompetensi
lulusan dapat mengikuti UN untuk perbaikan dengan syarat calon
peserta harus memberikan bukti yang sah (berupa surat keterangan
dari lembaga yang bersangkutan atau pernyataan resmi yang dimuat
dalam laman, brosur, atau bentuk lain yang sejenis) dari pengguna
yang mensyaratkan capaian nilai dengan kriteria tertentu.

B. Persyaratan
1. Peserta SMA/MA, SMK/MAK, atau Program Paket C/Ulya wajib
memenuhi persyaratan peserta UN berdasarkan ketentuan BAB II
B. Ketentuan lain yang harus dipenuhi adalah:
a. Peserta tercatat dalam daftar nominasi tetap (DNT);
b. Peserta UN Tahun Pelajaran 2018/2019 yang akan
mengikuti UN untuk Perbaikan wajib memberikan bukti
tertulis berkaitan dengan alasan tidak mengikuti UN utama
atau susulan (misalnya sakit) yang diketahui oleh satuan
pendidikan asal;
c. Memiliki nomor peserta ujian (kartu peserta ujian).
2. Peserta SMA/MA, SMK/MAK, atau Program Paket C/Ulya yang
akan memperbaiki nilai UN, wajib memiliki:
a. Ijazah atau surat keterangan kelulusan yang telah dilegalisir;
dan
b. Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) terakhir atau SHUN
sementara yang telah dilegalisir.

46

C. Pendaftaran
1. Peserta UN tahun pelajaran 2017/2018 atau 2018/2019 pada
jenjang SMA/MA/SMK/MAK dan Program Paket C/Ulya sederajat
yang akan mengikuti UN untuk Perbaikan pada tahun pelajaran
2018/2019 harus mendaftarkan diri dan menentukan mata ujian
yang akan diikutinya melalui satuan pendidikan pelaksana UN
untuk Perbaikan.
2. Pendaftaran dilakukan secara daring (online).
D. Mekanisme dan Prosedur Pendaftaran
1. Calon peserta Ujian Nasional untuk Perbaikan yang memperbaiki
nilai UN mendaftar dengan mekanisme dan prosedur sebagai
berikut.
a. Calon peserta mengakses informasi pendaftaran di laman
http://unp.kemdikbud.go.id.
b. Calon peserta memilih lokasi tempat pelaksanaan UN.
c. Calon peserta mendaftarkan diri secara langsung ke satuan
pendidikan tempat pelaksanaan UN yang dipilih.
d. Calon peserta menyerahkan salinan Ijazah atau surat
keterangan kelulusan, salinan SHUN atau SHUN sementara, pas
foto terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar, surat
pernyataan bermaterai; dan kartu peserta ujian dari sekolah asal
bagi peserta baru.
e. Petugas pendaftaran pada satuan pendidikan melakukan
verifikasi calon peserta dengan cara memeriksa keabsahan
dan/atau kesesuaian:
1) Ijazah atau surat keterangan kelulusan yang telah
dilegalisir;
2) SHUN atau SHUN sementara yang telah dilegalisir dan nilai
yang tertera pada SHUN;
3) pas foto, foto di ijazah, dan tampak diri peserta saat
mendaftar;
4) surat pernyataan bermaterai; dan
5) kartu peserta ujian dari sekolah asal bagi peserta baru.
f. Petugas pendaftaran pada satuan pendidikan memasukkan data

calon peserta pada laman yang disediakan dengan langkah-
langkah:

1) login ke laman http://unp.kemdikbud.go.id menggunakan
user dan password petugas;
2) memasukkan data nomor UN calon peserta UN;
3) memasukkan data mata ujian yang akan ditempuh oleh
peserta:
a) peserta yang memperbaiki nilai UN, memasukkan data
mata ujian yang akan diperbaiki,

47

b) peserta UN untuk Perbaikan yang baru pertama kali
mengikuti UN wajib menempuh seluruh mata ujian yang
diujikan.
4) mencetak kartu peserta ujian;
5) menempel pas foto dan membubuhkan stempel satuan
pendidikan pada kartu peserta ujian;
6) menandatangani kartu peserta ujian; dan
7) menyerahkan kartu peserta ujian ke peserta.
g. Peserta UN untuk Perbaikan login ke laman
http://unp.kemdikbud.go.id menggunakan user dan password
yang tercantum di kartu peserta ujian, untuk:
1) mengecek kesesuaian data di laman tersebut; dan
2) melengkapi informasi surel/email dan/atau nomor HP.
2. Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana UN untuk Perbaikan.
a. Provinsi berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam
menetapkan satuan pendidikan untuk melaksanakan UN untuk
Perbaikan.
b. Provinsi menetapkan satuan pendidikan pelaksana UN untuk
Perbaikan dan waktu pelaksanaan ujian di masing-masing
satuan pendidikan dengan mempertimbangkan unsur jarak,
lokasi, transportasi peserta, serta kapasitas server dan client
satuan pendidikan.
c. Jika kapasitas komputer pada satuan pendidikan pelaksana UN
untuk Perbaikan tidak dapat melayani sejumlah peserta pada
waktu yang ditentukan, maka sebagian peserta dapat
mengerjakan UN untuk Perbaikan di satuan pendidikan yang
terdekat.
E. Pelaksanaan
1. Ujian Nasional untuk Perbaikan dilaksanakan dengan moda UNBK.
2. Soal UN untuk Perbaikan mengacu pada kisi-kisi UN Tahun
Pelajaran 2018/2019.
3. Hasil UN untuk Perbaikan dilaporkan dalam bentuk SHUN.
a. Bagi peserta yang memperbaiki nilai, SHUN memuat nilai
yang lebih tinggi dari nilai UN sebelumnya.
b. Bagi Peserta yang tidak lengkap mata ujian, SHUN memuat nilai
dari mata pelajaran yang diikuti.
F. Jadwal dan Mata Ujian UN untuk Perbaikan
1. Jadwal pelaksanaan UN untuk Perbaikan dilaksanakan pada
tanggal 27-30 Juli 2019.
2. Peserta ujian dapat memilih tempat, jadwal ujian, sesi ujian, dan
mata ujian;

48

3. Peserta ujian hanya dapat mengikuti paling banyak dua mata ujian
dalam satu hari pelaksanaan ujian.

49
BAB IX

PEMERIKSAAN HASIL UJIAN NASIONAL

A. Pengumpulan dan Pengolahan Hasil UNBK
1. Pengawas ruang ujian membuat berita acara pelaksanaan dan
mengisi daftar hadir serta mengirimkannya ke Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota untuk SMP sederajat dan Dinas Pendidikan
Provinsi untuk SMA sederajat.
2. Pengawas mencatat hal-hal yang tidak sesuai dengan POS dalam
berita acara pelaksanaan UNBK.
3. Proktor mengunggah berita acara pelaksanaan dan daftar hadir ke
web UNBK.
4. Proktor melaporkan/mensinkronisasikan hasil ujian untuk setiap
peserta UN pada setiap sesi ke server pusat.
5. Panitia UN Tingkat Pusat melalui tim teknis UNBK Pusat
melakukan skoring dan analisis.
6. Hasil UNBK diumumkan sesuai dengan tanggal yang telah
ditetapkan.

B. Pengumpulan dan Pengolahan Hasil UNKP
1. SMA/MA/SMAK/SMTK/Utama Widya Pasraman, dan SMK/MAK
Ketua Panitia UN Tingkat Satuan Pendidikan:
a. mengisi dan menandatangani berita acara kelengkapan bahan
UN di ruang panitia UN tingkat satuan pendidikan;
b. mengawasi pengumpulan amplop pengembalian LJUN berisi
LJUN yang telah diisi peserta UN yang telah dilem,
ditandatangani pada bagian sambungan penutup amplop oleh
pengawas ruang UN, dan dibubuhi stempel satuan pendidikan;
c. mengisi dan menandatangani berita acara serah terima, amplop
pengembalian LJUN, amplop yang berisi naskah soal, pakta
integritas, daftar hadir, dan berita acara pelaksanaan UN di
ruang Panitia UN tingkat satuan pendidikan;
d. menyampaikan amplop berisi LJUN ke unit pelaksana
teknis/kantor cabang dinas pendidikan provinsi atau petugas
lain yang ditunjuk oleh dinas pendidikan provinsi untuk
diteruskan ke LPMP; dan
e. menyerahkan amplop yang berisi naskah soal yang telah
diujikan ke satuan pendidikan.

50

2. SMP/MTs/SMPTK, SMPLB, Program Paket B/Wustha, SMALB,
dan Program Paket C/Ulya
a. Ketua Panitia UN Tingkat Satuan Pendidikan mengumpulkan
LJUN dalam amplop yang telah dilem oleh pengawas ruang UN
dan menandatangani berita acara;
b. Ketua Panitia UN Tingkat Satuan Pendidikan mengirimkan
LJUN dalam amplop tertutup ke Panitia UN Tingkat
Kabupaten/Kota untuk diteruskan ke LPMP;
c. Pengiriman LJUN dari Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota ke
LPMP dilakukan langsung setelah ujian berakhir setiap harinya;
d. LPMP memeriksa kesesuaian jumlah amplop yang berisi LJUN
dengan jumlah ruangan dari setiap satuan pendidikan yang
diterima dari Panitia Pelaksana UN kabupaten/kota; dan
e. Setiap perpindahan dokumen disertai dengan berita acara yang
ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan dan pihak yang
menerima dokumen, serta diberi keterangan tanggal dan jam
serah terima dokumen.
3. Sekolah Indonesia/Pendidikan Kesetaraan di Luar Negeri
Atase Pendidikan/Konsul Jenderal atau sekolah pelaksana UN di
luar negeri mengirimkan LJUN ke Puspendik paling lambat satu
minggu setelah UN berakhir.
C. Pengolahan Hasil UNKP
1. LPMP
a. Menerima LJUN SMA/MA/SMAK/SMTK/Utama Widya
Pasraman, SMK/MAK dari unit pelaksana teknis/kantor cabang
dinas pendidikan provinsi atau petugas lain yang ditunjuk oleh
dinas pendidikan provinsi.
b. Menerima LJUN SMP/MTs, Program Paket C/Ulya dan Program
Paket B/Wustha dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
c. Memindai dan memvalidasi LJUN SMA/MA/SMAK/SMTK/
Utama Widya Pasraman, SMK/MAK, SMP/MTs, Program Paket
C/Ulya dan Program Paket B/Wustha, serta menyampaikan
hasilnya ke Panitia UN Tingkat Pusat.
d. Memusnahkan LJUN satu tahun setelah pelaksanaan ujian
disertai dengan berita acara dan dilaporkan ke Panitia UN
Tingkat Pusat.
e. Melaporkan hasil pemindaian kepada Panitia UN Tingkat Pusat.
2. Dinas Pendidikan Provinsi
a. Membantu LPMP dalam pemindaian LJUN
SMA/MA/SMAK/SMTK/Utama Widya Pasraman dan
SMK/MAK. SMP/MTs, Program Paket C/Ulya dan Program
Paket B/Wustha

51
b. Mencetak DKHUN dan SHUN.
c. Mengirim DKHUN dan SHUN ke sekolah/madrasah/PKBM/SKB
melalui Panitia Tingkat Kabupaten/Kota disertai dengan berita
acara.
d. Memusnahkan LJUN satu tahun setelah pelaksanaan ujian
disertai dengan berita acara dan dilaporkan ke Panitia UN
Tingkat Pusat.
3. Panitia UN Tingkat Pusat
a. Menerima, memindai LJUN, dan memeriksa butir soal jawaban
singkat mata ujian Matematika dari Sekolah Indonesia di luar
negeri.
b. Menskor hasil pemindaian dan butir soal jawaban singkat mata
ujian Matematika dari SILN.
c. Mencetak dan mengirimkan DKHUN dan blangko ijazah ke
Sekolah Indonesia di luar negeri.
d. Memusnahkan LJUN Sekolah Indonesia di Luar Negeri satu
tahun setelah pelaksanaan ujian disertai dengan berita acara.

52
BAB X

KRITERIA PENCAPAIAN KOMPETENSI LULUSAN BERDASARKAN

HASIL UJIAN NASIONAL

Nilai hasil UN dilaporkan dalam rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 100
(seratus), dengan tingkat pencapaian kompetensi lulusan dalam kategori
sebagai berikut:
a. sangat baik, jika nilai UN lebih besar dari 85 (delapan puluh lima) dan
lebih kecil dari atau sama dengan 100 (seratus);
b. baik, jika nilai lebih besar dari 70 (tujuh puluh) dan lebih kecil dari atau
sama dengan 85 (delapan puluh lima);
c. cukup, jika nilai lebih besar dari 55 (lima puluh lima) dan lebih kecil dari
atau sama dengan 70 (tujuh puluh); dan
d. kurang, jika nilai lebih kecil dari atau sama dengan 55 (lima puluh lima).

53
BAB XI

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

1. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dilakukan oleh Panitia UN Tingkat
Pusat, Panitia UN Tingkat Provinsi, Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota,
LPMP, serta Panitia UN Tingkat Satuan Pendidikan sesuai dengan tugas
dan kewenangannya.
2. Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi, pemantau menggunakan
instrumen yang dikembangkan dengan mengacu pada POS UN.
3. Hasil pemantauan dan evaluasi dijadikan bahan pertimbangan perbaikan
pelaksanaan UN pada masa mendatang.

54
BAB XII

BIAYA PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL

1. Komponen biaya untuk pelaksanaan UN meliputi biaya persiapan dan
pelaksanaan di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan satuan
pendidikan.
2. Biaya persiapan dan pelaksanaan UN menjadi tanggung jawab
pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3. Biaya pelaksanaan dan pengelolaan UN di tingkat pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota dibebankan pada anggaran Balitbang Kemendikbud.
4. Biaya pelaksanaan UN di satuan pendidikan dianggarkan melalui dana
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) baik di Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan maupun di Kementerian Agama.
5. Biaya pelaksanaan UN di satuan pendidikan dibebankan pada:
a. Direktorat Jenderal Dikdasmen untuk SMA/SMK dan SMP melalui
dana BOS;
b. Direktorat Jenderal PAUD-DIKMAS untuk Paket C dan Paket B
melalui dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan;
c. Kementerian Agama melalui BOS (untuk Madrasah Negeri di Satker
Sekolah untuk Madrasah Swasta melalui dana di Satker
Kabupaten/Kota/Kanwil, dan untuk sekolah keagamaan lainnya
melalui dana di Kanwil/Pusat).
6. Mekanisme penggunaaan dana BOS untuk UN diatur oleh Direktorat
Jenderal terkait berdasarkan POS UN sebagai acuan untuk menetapkan
komponen biaya UN.
7. Satuan pendidikan yang menerima BOP Kesetaraan tidak boleh
memungut/ membebankan biaya pelaksanaan UN kepada peserta didik
8. Biaya Penggandaan dan Pendistribusian Ijazah.
a. Biaya penggandaan dan pendistribusian ijazah
SMA/SMALB/SMK/SMP/SMPLB dibebankan pada Direktorat
Jenderal Dikdasmen.
b. Biaya penggandaan dan pendistribusian ijazah Paket C dan Paket B
dibebankan pada Direktorat Jenderal PAUD-DIKMAS.
c. Biaya penggandaan dan pendistribusian ijazah MTs/MA/Ulya
(Salafiah) dibebankan pada Kementerian Agama.

9. Pencetakan dan pendistribusian SHUN dibebankan pada Balitbang
Kemendikbud.
10. Biaya persiapan dan pelaksanaan UN Tingkat Pusat mencakup
komponen-komponen sebagai berikut:

55
a. Penyiapan Permendikbud dan POS UN;
b. Rapat koordinasi dan sosialisasi kebijakan UN;
c. Sosialisasi UN ke daerah;
d. Koordinasi dengan Panitia Pengadaan Provinsi, dan Panitia UN
Tingkat Provinsi, dan Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota;

e. Penyusunan soal, pembuatan master copy, dan penyiapan paket-
paket soal dan pengiriman ke percetakan untuk UNBK dan UNKP;

f. Penyiapan server UNBK pusat yang handal termasuk pengamanan
terhadap upaya gangguan dari para hacker;
g. Penyiapan sistem UNBK termasuk koordinasi dan pelatihan proktor
di tingkat pusat;
h. Penggandaan master copy bahan UN dan kaset listening
comprehension untuk satuan pendidikan yang melaksanakan UNKP;
i. Pemantauan kesiapan pelaksanaan UN;
j. Pengumpulan nilai USBN;
k. Pemantauan pelaksanaan UN;
l. Penskoran hasil UN;
m. Analisis hasil UN, pelaporan, dan penyusunan rekomendasi; dan
n. Publikasi hasil UN.
11. Pelaksanaan UN Tingkat Provinsi dibiayai oleh dana dari Pusat yang
ditransfer melalui PPK Satker Balitbang di setiap provinsi dan APBD
Provinsi, mencakup komponen-komponen sebagai berikut:
a. Koordinasi persiapan sistem untuk UNBK termasuk dengan
mekanisme resource sharing, serta koordinasi dengan instansi
terkait (PLN, penyedia layanan internet, dll.);
b. Koordinasi pelaksanaan pengadaan bahan UN;
c. Koordinasi/pencetakan dan pendistribusian blangko pendataan
calon peserta UN ke kabupaten/kota;
d. Pengelolaan data peserta UN dan penerbitan kartu peserta UN;
e. Penggandaan dan pendistribusian Permendikbud tentang UN dan
POS UN ke Panitia UN tingkat kabupaten/kota;
f. Pelaksanaan sosialisasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi
terkait di provinsi yang bersangkutan dalam rangka persiapan
pelaksanaan UN;
g. Koordinasi penilaian hasil UN oleh Panitia tingkat provinsi serta
pemindaian LJUN bila diperlukan;
h. Pencetakan dan pendistribusian DKHUN ke satuan pendidikan
Panitia melalui Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota;
i. Mencetak blangko SHUN;

56

j. Pencetakan blangko, pengisian dan pendistribusian SHUN ke
satuan pendidikan Panitia melalui Panitia UN Tingkat
Kabupaten/Kota;
k. Percetakan/penggandaan dan pendistribusian blangko ijazah ke
satuan pendidikan;
l. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan UN; dan
m. Penyusunan dan pengiriman laporan UN.
12. Pelaksanaan UN Tingkat Kabupaten/Kota dibiayai oleh Pusat dan APBD
Kabupaten/Kota, mencakup komponen-komponen sebagai berikut:
a. Koordinasi Persiapan sistem untuk UNBK termasuk dengan
mekanisme resource sharing, serta koordinasi dengan instansi
terkait (PLN, penyedia layanan internet, dll.) di tingkat
kota/kabupaten;
b. Koordinasi pelaksanaan pengadaan bahan UN;
c. Koordinasi/pencetakan dan pendistribusian blangko pendataan
calon pengawas UN ke satuan pendidikan;
d. Pengelolaan data pengawas ruang UN, proktor, dan teknisi UNBK;
e. Pelatihan proktor dan teknisi UNBK;
f. Penerbitan kartu pengawas UN, proktor, dan teknisi UNBK;
g. Penggandaan dan pendistribusian Permendikbud tentang UN dan
POS UN ke satuan pendidikan;
h. Pelaksanaan sosialisasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi
terkait di Kabupaten/Kota setempat dalam rangka persiapan
pelaksanaan UN;
i. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan UN;
j. Koordinasi penilaian dan pemindaian hasil UN dengan Panitia UN
tingkat provinsi; dan
k. Penyusunan dan pengiriman laporan UN.
13. Biaya pelaksanaan UN Tingkat Satuan Pendidikan mencakup
komponen-komponen sebagai berikut:
a. Pengisian dan pengiriman data calon peserta UN ke Panitia UN
Tingkat Kabupaten/Kota;
b. Penyiapan sistem UNBK termasuk dengan mekanisme resource
sharing;
c. Pengisian kartu peserta UN;
d. Pengadaan bahan UN di tingkat satuan pendidikan untuk yang
masih menggunakan UNKP;
e. Pengiriman LJUN ke kabupaten/kota ke instansi yang berwenang;
f. Pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan UN;
g. Pengadaan bahan pendukung UN;
h. Pengawasan pelaksanaan UN di satuan pendidikan;

57

i. Asistensi teknis dan pelaksanaan UNBK oleh proktor dan teknisi;
dan
j. Penyusunan dan pengiriman laporan UN.

58
BAB XIII

PROSEDUR PENANGANAN MASALAH DAN TINDAK LANJUT

A. Prosedur Penanganan Masalah UNBK
1. Pelaksana UNBK Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota
membentuk unit layanan bantuan (helpdesk).
2. Dalam hal kondisi khusus atau terjadi hambatan/gangguan teknis
dalam pelaksanaan, sekolah/madrasah pelaksana UNBK dapat
mengambil tindakan, berkoordinasi dengan help desk berdasarkan
petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan oleh Pelaksana UNBK
Tingkat Pusat.
3. Kondisi khusus tersebut mencakup antara lain: listrik padam,
kerusakan peralatan atau sarana/prasarana, kerusakan sistem,
hambatan jaringan, dan sebagainya.
4. Bentuk tindakan dari penanganan kondisi khusus tersebut antara
lain meliputi: perubahan jadwal pelaksanaan UNBK, penggantian
pelaksanaan dari UNBK ke UNKP, atau bentuk lain yang diputuskan
Pelaksana UNBK Tingkat Pusat dan dilaporkan kepada Penyelenggara
UN.

5. Pelaksanaan ujian yang tidak sesuai dengan POS UN dan kejadian-
kejadian khusus serta tindakan penanganannya dilaporkan oleh

sekolah/madrasah pelaksana UNBK dan dicatat dalam Berita Acara
Pelaksanaan UNBK.

B. Jenis Pelanggaran
1. Jenis pelanggaran oleh peserta ujian:
a. Pelanggaran ringan meliputi:
1) meminjam alat tulis dari peserta ujian;
2) tidak membawa kartu ujian;
3) menanyakan tentang teknis UNBK pada peserta lain.
b. Pelanggaran sedang meliputi:
1) membuat kegaduhan di dalam ruang ujian.
c. Pelanggaran berat meliputi:
1) membawa contekan ke ruang ujian;
2) kerja sama dengan peserta ujian;
3) menyontek atau menggunakan kunci jawaban;
4) meminta orang lain mengikuti ujian mengatasnamakan
peserta ujian;

59

5) membawa alat komunikasi (HP), kamera, perangkat elektronik
yang dapat merekam gambar dan/atau alat elektronik lainnya
yang tidak sah ke dalam ruang ujian.
2. Jenis pelanggaran oleh pengawas ruang ujian
a. Pelanggaran ringan meliputi:
1) lalai, tertidur, merokok, dan berbicara yang dapat mengganggu
konsentrasi peserta ujian;
2) lalai membantu peserta ujian mengisi identitas diri sesuai
dengan kartu identitas; atau
3) lalai memastikan sistem UNBK berjalan dengan baik sesuai
dengan semua prosedur yang harus dilakukan secara tertib,
konsisten, dan tepat waktu.
b. Pelanggaran sedang meliputi:
1) lalai menangani gangguan pada UNBK sehingga menimbulkan
penundaan waktu ujian di atas 30 menit.
2) tidak mengelem amplop LJUN di ruang ujian (untuk pengawas
UNKP).
c. Pelanggaran berat meliputi:
1) memberi contekan;
2) membantu peserta ujian dalam menjawab soal;
3) menyebarkan/membacakan/memberikan kunci jawaban
kepada peserta ujian;
4) membaca naskah soal (UNKP) dan/atau bahan bacaan lain di
ruang ujian;
5) mengganti dan mengisi LJUN atau mengubah jawaban UNBK;
6) lalai menangani gangguan pada UNBK sehingga
mengharuskan pengulangan ujian;
7) menggunakan alat komunikasi (HP), kamera, dan/atau
perangkat elektronik yang dapat merekam gambar; dan/atau
8) memeriksa dan menyusun LJUN tidak di ruang ujian (untuk
pengawas UNKP).

3. Jenis Pelanggaran oleh Pengelola Satuan Pendidikan
a. Pelanggaran sedang:
1) tidak menjalankan tugas dan ketentuan yang ditetapkan
dalam POS UN.
b. Pelanggaran berat
1) memanipulasi data identitas peserta UN;
2) menyebarkan/memberikan kunci jawaban kepada peserta
ujian;
3) mengganti dan mengisi LJUN atau jawaban UNBK.

60

4) Langkah-langkah dan prosedur tindak lanjut pengaduan
dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan UN
1. Laporan tertulis
Pelapor harus menyampaikan laporan secara tertulis yang
memuat:
a. identitas diri pelapor;
b. pelaku pelanggaran;
c. bentuk pelanggaran;
d. tempat pelanggaran;
e. waktu pelanggaran;
f. bukti pelanggaran; dan
g. saksi pelanggaran.
2. Laporan tertulis disampaikan ke Panitia UN Tingkat
Satuan Pendidikan untuk ditindaklanjuti.
3. Investigasi
Investigasi dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama
oleh:
a. Inspektorat Jenderal Kemendikbud/Kemenag.
b. Badan Standar Nasional Pendidikan.
c. Pusat Penilaian Pendidikan Kemendikbud.
4. Bentuk investigasi:
a. Peninjauan ke tempat kejadian perkara.
b. Analisis pola jawaban per daerah (Provinsi/Kabupaten
/Kota).
5. Hasil investigasi
Hasil investigasi dibahas dalam rapat Panitia UN Tingkat
Pusat untuk ditindaklanjuti.
6. Rekomendasi
Rekomendasi tindak lanjut pelanggaran berat disampaikan
kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Hasil Rekomendasi
Menteri menetapkan keputusan hasil rekomendasi.
8. Pelaksanaan Keputusan
Panitia UN Tingkat Pusat melaksanakan keputusan
Menteri.

61
BAB XIV
SANKSI

1. Peserta UN yang melakukan jenis pelanggaran sebagaimana diuraikan
dalam BAB XII akan diberi sanksi sebagai berikut.
a. Pelanggaran ringan yang dilakukan oleh peserta ujian dengan
sanksi diberi peringatan lisan oleh pengawas ruang.
b. Pelanggaran sedang yang dilakukan oleh peserta ujian dengan
sanksi pembatalan ujian pada mata pelajaran bersangkutan oleh
ketua panitia tingkat satuan pendidikan.
c. Pelanggaran berat yang dilakukan oleh peserta ujian dengan
sanksi dikeluarkan dari ruang ujian dan dinyatakan mendapat
nilai 0 (nol) untuk mata pelajaran bersangkutan oleh ketua panitia
tingkat satuan pendidikan.

2. Pengawas ruang ujian yang melanggar tata tertib akan dikenakan
sanksi sebagai berikut.
a. Pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pengawas ruang dengan
sanksi dibebastugaskan sebagai pengawas ruang ujian oleh ketua
panitia satuan pendidikan.
b. Pelanggaran sedang dan berat yang dilakukan oleh pengawas
ruang dengan sanksi dibebastugaskan sebagai pengawas ruang

ujian dan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan-
undangan oleh ketua Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota atau

Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

3. Satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran sedang dan berat
akan dikenakan sanksi oleh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota
atau provinsi sesuai dengan kewenangannya.
4. Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan Pelaksana UN yang tidak
memberi peringatan kepada pengawas ruang ujian yang melanggar
ketentuan POS diberi peringatan tertulis oleh panitia UN Tingkat
Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat.
5. Pelanggaran tata tertib dan ketentuan POS UN akan diberi sanksi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Semua jenis pelanggaran harus dituangkan dalam berita acara.

62
BAB XV
PENGATURAN KHUSUS

1. BSNP berkoordinasi dengan Balitbang, direktorat dan pemerintah
daerah terkait akan mengatur secara khusus pelaksanaan UN di daerah
terdampak bencana berkaitan dengan jadwal, tempat, moda
pelaksanaan, bahan, dan pengolahan hasil UN.
2. Pelaksanaan UN bagi peserta UN yang memerlukan layanan khusus
dan/atau berbeda dapat diberikan kepada:
a. Peserta UN yang menyandang disabilitas tunanetra, tunarungu,
tunalaras, dan tunadaksa;
b. Peserta UN yang berada di Lembaga Pemasyarakatan; dan/atau
c. Peserta UN yang dirawat di rumah sakit atau di tempat lain yang
ditentukan oleh petugas kesehatan.

3. Peserta didik dengan kebutuhan khusus tidak wajib mengikuti UN.
4. Pelaksanaan UN dengan layanan khusus/berbeda dapat diberikan
apabila:
a. Peserta UN seperti pada angka (1) huruf (a) telah melaporkan
kondisinya kepada Panitia UN Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota
dan atau tingkat Satuan Pendidikan selambat-lambatnya 1 (satu)
bulan sebelum pelaksanaan UN;
b. Peserta UN seperti pada angka (1) huruf (b) atau (c) telah dilaporkan
kondisinya kepada Panitia UN Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota
dan atau tingkat Satuan Pendidikan selambat-lambatnya 1 (satu)
minggu sebelum pelaksanaan UN.
c. Peserta UN seperti pada angka (1) huruf (c) telah dilaporkan
kondisinya kepada Panitia UN tingkat Satuan Pendidikan paling
lambat sehari sebelum pelaksanaan UN dan kondisi kesehatannya
memungkinkan untuk mengikuti ujian di tempat perawatannya.
5. Pengaturan khusus bagi peserta UN penyandang disabilitas dapat
diberikan sebagai berikut:
a. Peserta UN tunanetra dapat memperoleh naskah soal UN dalam
huruf Braile; atau
b. Peserta UN tunanetra dapat mengerjakan soal UN dengan
pendamping pembaca soal terlatih yang telah mendapat persetujuan
tertulis oleh Panitia UN Tingkat Satuan Pendidikan; atau
c. Peserta UN tunarungu akan mendapat naskah soal tertulis sebagai
pengganti soal Listening Comprehension (LC) untuk Bahasa Inggris;
atau

63

d. Peserta UN tunadaksa mendapat bantuan dari pendampingnya yang
telah mendapat persetujuan tertulis oleh Panitia UN Tingkat Satuan
Pendidikan.

6. Penanggung jawab lokasi UN melaporkan pelaksanaan UN dengan
layanan khusus/berbeda secara tertulis dan dicatat dalam berita acara
pelaksanaan UN.

64
BAB XVI
KEJADIAN LUAR BIASA

1. Jika terjadi peristiwa luar biasa yang berpotensi gagalnya pelaksanaan
UN, maka Penyelenggara dan Panitia UN Tingkat Pusat menyatakan
kondisi darurat atau krisis.
2. Dalam kondisi darurat atau krisis sebagaimana dimaksud pada butir
nomor 1, Menteri membentuk tim khusus untuk menangani peristiwa
tersebut.
3. Peristiwa luar biasa yang dimaksud pada butir nomor 1 di atas meliputi
bencana alam, huru-hara, perang, dan peristiwa lain di luar kendali
penyelenggara UN.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 November 2018

Ketua

Bambang Suryadi, Ph.D.

65

Lampiran 1 : Daftar Sekolah Indonesia Luar Negeri dan Tempat
Pelaksanaan Ujian Nasional untuk Pendidikan
Kesetaraan di Luar Negeri.
Daftar Sekolah Indonesia Luar Negeri

No Nama Sekolah

Indonesia (SI) Alamat Negara

1. S.I. Wassenaar Rijkstraatweg 679 2245 CB Wassenaar

Telp. 070-5178875 Belanda

2. S.I. Moskow

Novokuznetskaya, Ulitsa 12, Moskow
Rusia
Telp. 7-095-2319549

Rusia

3. S.I. Cairo 13 Babel Str. Dokki PO Box 1661

Cairo-Egypt Telp. 3372822 Mesir

4. S.I. Riyadh

Prince Naif bin Abdul Aziz Hayy Ummul
Hamam Gharby
PO Box 9434 Saudi Arabia

Saudi Arabia

5. S.I. Jeddah c/o Konsulat Jenderal RI PO Box 10

Jeddah 21411 Saudi Arabia Saudi Arabia

6. S.I. Yangoon

100-Lower Kyimyindine Road Ahlone,
Yangoon, Myanmar
Telp. 20988 600-602

Myanmar

7. S.I. Bangkok Petchburi Road Bangkok

Telp. 253135-40 Thailand

8. S.I. Kuala Lumpur

Lorong Tun Ismail 50480 Kuala
Lumpur, Malaysia,
Telp. 603-292 7682

Malaysia

9. S.I. Kinabalu

JL. Sulaman alamesra, Blok H Lot 47
Ground floor, Lorong plaza Utama 1
Kota Kinabalu, Sabah Malaysia

Malaysia

10. S.I. Singapura Siglap Road Singapura 455859

Telp. 4480722 Singapura Singapura

11. S.I. Tokyo 4-6-6, Meguro-Ku, Tokyo 153 Telp. 03-

3719-1786, Jepang Jepang

12. S.I. Damascus Al-Akrami Street No. 10 A

PO Box 3530, Damascus, Syria Syria
13. S.I. Davao Davao City Street, Davao, Filipina Filipina
Tempat Pelaksanaan UN untuk Pendidikan Kesetaraan

di Luar Negeri

No Negara Kota
1. Singapura Singapura
2. Malaysia Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, dan Kuching
3. Hongkong Hongkong dan Makau
4. Saudi Arabia Riyadh

66

Lampiran 2 : Jumlah Butir Soal dan Alokasi Waktu untuk Masing-Masing

Jenjang dan Mata Ujian

a. SMA/MA Program IPA/Peminatan Matematika dan IPA
No Mata Ujian Jumlah

Butir Soal Alokasi Waktu
1. Bahasa Indonesia 50 120 menit
2. Bahasa Inggris 50*) 120 menit
3. Matematika 40**) 120 menit
4. Satu Mata Ujian Pilihan
(Fisika, Kimia, atau Biologi) 40 120 menit
*) terdiri atas 15 soal listening comprehension atau 15 soal reading untuk
penyandang tunarungu dan 35 soal pilihan ganda.
**) berbentuk soal pilihan ganda dan isian singkat.
b. SMA/MA Program IPS/Peminatan IPS
No Mata Ujian Jumlah

Butir Soal Alokasi Waktu
1. Bahasa Indonesia 50 120 menit
2. Bahasa Inggris 50*) 120 menit
3. Matematika 40**) 120 menit
4.
Satu Mata Ujian Pilihan
(Ekonomi, Sosiologi, atau
Geografi)

40/50 120 menit
*) terdiri atas 15 soal listening comprehension atau 15 soal reading untuk
penyandang tunarungu dan 35 soal pilihan ganda.
**) berbentuk soal pilihan ganda dan isian singkat.
c. SMA/MA Program Bahasa/Peminatan Bahasa dan Budaya
No Mata Ujian Jumlah

Butir Soal Alokasi Waktu
1. Bahasa Indonesia 50 120 menit
2. Bahasa Inggris 50*) 120 menit
3. Matematika 40**) 120 menit

4.
Satu Mata Ujian Pilihan:
1. Sastra Indonesia
(Kurikulum 2006),
Bahasa dan Sastra
Indonesia (Kurikulum
2013).
2. Antropologi
3. Bahasa Asing (Arab,
Jepang, Jerman,
Perancis, atau Mandarin)

40

50
50

120 menit

*) terdiri atas 15 soal listening comprehension atau 15 soal reading untuk
penyandang tunarungu dan 35 soal pilihan ganda.
**) berbentuk soal pilihan ganda dan isian singkat.

67

d. SMA pada SPK
No Mata Ujian Jumlah

Butir Soal Alokasi Waktu
1. Bahasa Indonesia 50 120 menit
2. Bahasa Inggris 50*) 120 menit
3. Matematika 40**) 120 menit
4. Satu mata pelajaran jurusan
yang diujikan***) 40/50 120 menit
*) terdiri atas 15 soal listening comprehension atau 15 soal reading untuk
penyandang tunarungu dan 35 soal pilihan ganda.
**) berbentuk soal pilihan ganda dan isian singkat.
***) Peserta UN pada SPK memilih satu mata pelajaran jurusan dari IPA, IPS, Bahasa,
atau Keagamaan yang diujikan dalam UN.
e. MA (Madrasah Aliyah) Program Keagamaan
No Mata Ujian Jumlah

Butir Soal Alokasi Waktu
1. Bahasa Indonesia 50 120 menit
2. Bahasa Inggris 50*) 120 menit
3. Matematika 40**) 120 menit
4. Satu Mata Ujian Pilihan
(Tafsir, Hadis, atau Fikih)

50 120 menit
*) terdiri atas 15 soal listening comprehension atau 15 soal reading untuk
penyandang tunarungu dan 35 soal pilihan ganda.
**) berbentuk soal pilihan ganda dan isian singkat.
f. SMAK
No Mata Ujian Jumlah

Butir Soal Alokasi Waktu
1. Bahasa Indonesia 50 120 menit
2. Bahasa Inggris 50*) 120 menit
3. Matematika 40**) 120 menit

4.
Satu Mata Ujian Pilihan
(Kitab Suci, Doktrin Gereja
Katolik dan Moral Kristiani,
atau Liturgi)

50 120 menit
*) terdiri atas 15 soal listening comprehension atau 15 soal reading untuk
penyandang tunarungu dan 35 soal pilihan ganda.
**) berbentuk soal pilihan ganda dan isian singkat.

68

g. SMTK
No Mata Ujian Jumlah

Butir Soal Alokasi Waktu
1. Bahasa Indonesia 50 120 menit
2. Bahasa Inggris 50*) 120 menit
3. Matematika 40**) 120 menit

4.
Satu Mata Ujian Pilihan
(Ilmu Pengetahuan Alkitab,
Etika Kristen, atau Sejarah
Gereja)

50 120 menit

*) terdiri atas 15 soal listening comprehension atau 15 soal reading untuk
penyandang tunarungu dan 35 soal pilihan ganda.
**) berbentuk soal pilihan ganda dan isian singkat.
h. Utama Widya Pasraman (Sekolah Keagamaan Hindu setingkat SMA)
No Mata Ujian Jumlah

Butir Soal Alokasi Waktu
1. Bahasa Indonesia 50 120 menit
2. Bahasa Inggris 50*) 120 menit
3. Matematika 40**) 120 menit
4. Satu Mata Ujian Pilihan
(Wada, Etika, atau Itihasa) 50 120 menit
*) terdiri atas 15 soal listening comprehension atau 15 soal reading untuk
penyandang tunarungu dan 35 soal pilihan ganda.
**) berbentuk soal pilihan ganda dan isian singkat.
i. SMK/MAK
No Mata Ujian Jumlah

Butir Soal Alokasi Waktu
1. Bahasa Indonesia 50 120 menit
2. Bahasa Inggris 50*) 120 menit
3. Matematika**) 40***) 120 menit
4. Teori Kejuruan 40 120 menit
*) terdiri atas 15 soal listening comprehension atau 15 soal reading untuk
penyandang tunarungu dan 35 soal pilihan ganda.
**) terdiri atas tiga kelompok kejuruan:
(1) kelompok Teknologi, Kesehatan, dan Pertanian;
(2) kelompok Pariwisata, Seni dan Kerajinan, Teknologi Kerumahtanggaan,
Pekerjaan Sosial, dan Administrasi Perkantoran;

69

(3) program Keahlian Akuntansi dan Penjualan.
***) berbentuk soal pilihan ganda dan isian singkat.
j. Program Paket C/Ulya – IPS
No Mata Ujian Jumlah

Butir Soal Alokasi Waktu
1. Pendidikan Kewarganegaraan 50 120 menit
2. Bahasa Indonesia 50 120 menit
3. Bahasa Inggris 50*) 120 menit
4. Matematika 40**) 120 menit
5. Ekonomi 40 120 menit
6. Geografi 50 120 menit
7. Sosiologi 50 120 menit
*) terdiri atas 15 soal listening comprehension atau 15 soal reading untuk
penyandang tunarungu dan 35 soal pilihan ganda.
**) berbentuk soal pilihan ganda dan isian singkat.
k. Program Paket C/Ulya – IPA
No Mata Ujian Jumlah

Butir Soal Alokasi Waktu
1. Pendidikan Kewarganegaraan 50 120 menit
2. Bahasa Indonesia 50 120 menit
3. Bahasa Inggris 50*) 120 menit
4. Matematika 40**) 120 menit
5. Fisika 40 120 menit
6. Kimia 40 120 menit
7. Biologi 40 120 menit
*) terdiri atas 15 soal listening comprehension atau 15 soal reading untuk
penyandang tunarungu dan 35 soal pilihan ganda.
**) berbentuk soal pilihan ganda dan isian singkat.
l. SMP, MTs, SMPTK, dan SMPLB
No Mata Ujian Jumlah

Butir Soal Alokasi Waktu
1. Bahasa Indonesia 50 120 menit
2. Bahasa Inggris 50 120 menit
3. Matematika 40 120 menit
4. Ilmu Pengetahuan Alam 40 120 menit

70

m. SMP pada SPK
No Mata Ujian Jumlah

Butir Soal Alokasi Waktu
1. Bahasa Indonesia 50 120 menit
2. Bahasa Inggris 50 120 menit
3. Matematika 40 120 menit
4. Ilmu Pengetahuan Alam 40 120 menit
n. Paket B/Wustha
No Mata Ujian Jumlah

Butir Soal Alokasi Waktu
1. Pendidikan Kewarganegaraan 50 120 menit
2. Bahasa Indonesia 50 120 menit
3. Bahasa Inggris 50 120 menit
4. Matematika 40 120 menit
5. Ilmu Pengetahuan Alam 40 120 menit
6. Ilmu Pengetahuan Sosial 50 120 menit
o. SMALB Kekhususan Tunanetra (A), Tunadaksa (D), dan Tunalaras (E)
No Mata Ujian Jumlah

Butir Soal Alokasi Waktu
1. Bahasa Indonesia 50 120 menit
2. Bahasa Inggris 50*) 120 menit
3. Matematika 40 120 menit
*) terdiri atas 15 soal listening comprehension dan 35 soal pilihan ganda.
p. SMALB Kekhususan Tunarungu (B)
No Mata Ujian Jumlah

Butir Soal Alokasi Waktu
1. Bahasa Indonesia 50 120 menit
2. Bahasa Inggris 50 120 menit
3. Matematika 40 120 menit

71

Lampiran 3 : Tanggal-Tanggal Penting Pelaksanaan UN Tahun Pelajaran

2018/2019

NO. KEGIATAN HARI TANGGAL
Ujian Nasional SMA/MA sederajat dan SMK/MAK
1. Sinkronisasi UN SMK/MAK Jumat-Sabtu 22 dan 23 Maret 2019
2. UN SMK/MAK Senin-Kamis 25-28 Maret 2019
3. Sinkronisasi UN SMA/MA
sederajat Jumat-Sabtu 29-30 Maret 2019
4. UN SMA/MA sederajat Senin, Selasa,

Kamis, Senin 1, 2, 4, 8 April 2019

5.
Sinkronisasi UN Susulan
SMA/MA sederajat dan
SMK/MAK

Sabtu-Minggu 13-14 April 2019

6. UN Susulan SMA/MA sederajat
dan SMK/MAK Senin-Selasa 15-16 April 2019
7. Pemindaian UN Selasa-Sabtu 26 Maret-13 April 2019
8. Pengiriman Hasil Pemindaian UN Senin 15 April 2019
9. Pemindaian UN Susulan Selasa-Sabtu 23-27 April 2019
10. Pengiriman Hasil Pemindaian UN
Susulan Senin 29 April 2019
11. Skoring Selasa–Kamis 16 April–2 Mei 2019
12. Penyerahan Hasil UN ke Provinsi Jumat 3 Mei 2019
13. Pengumuman Hasil UN di
Satuan Pendidikan Senin-Kamis 6-9 Mei 2019
Ujian Nasional untuk Pendidikan Kesetaraan Program Paket C/Ulya
1. Sinkronisasi UN Program Paket
C/Ulya Kamis 11 April 2019

2. UN Program Paket C/Ulya *)

Jumat/Sabtu/
Minggu/
Senin/Selasa

12/13/14/15/16 April
2019 (Dinas
Pendidikan
Kabupaten/Kota
menetapkan 4 hari
dari 5 hari yang
disediakan)

3. Sinkronisasi UN Susulan
Program Paket C/Ulya Kamis 25 April 2019

4. UN Susulan Program Paket
C/Ulya

Jumat/Sabtu/
Minggu/
Senin/Selasa

26/27/28/29/30 April
2019 (Dinas
Pendidikan
Kabupaten/Kota
menetapkan 4 hari
dari 5 hari yang
disediakan)
5. Pemindaian UN dan UN Susulan Rabu-Rabu 17 April–1 Mei 2019
6. Pengiriman Hasil Pemindaian Kamis 2 Mei 2019
7. Skoring Jumat-Sabtu 3-4 Mei 2019

72

NO. KEGIATAN HARI TANGGAL
8. Penyerahan Hasil UN ke Provinsi Minggu 5 Mei 2019
9. Pengumuman Program Paket
C/Ulya Senin-Kamis 6-9 Mei 2019
Ujian Nasional SMP/MTs
1. Sinkronisasi UN SMP/MTs Jumat-Sabtu 19-20 April 2019
2.
UN SMP/MTs Senin-Kamis 22-25 April 2019
UN SMP/MTs Khusus di Provinsi
Papua, Papua Barat, dan NTT Selasa-Jumat 23-26 April 2019
3. Sinkronisasi UN Susulan
SMP/MTs Sabtu-Minggu 27-28 April 2019
4. UN Susulan SMP/MTs Senin-Selasa 29-30 April 2019
5. Pemindaian UN dan UN Susulan Selasa-Senin 23 April-6 Mei 2019
6. Pengiriman Hasil Pemindaian Selasa 7 Mei 2019
7. Skoring Rabu-Jumat 8-24 Mei 2019
8. Penyerahan Hasil UN ke Provinsi Sabtu 25 Mei 2019
9. Pengumuman Hasil UN di
Satuan Pendidikan Senin-Selasa 27-28 Mei 2019
Ujian Nasional untuk Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha
1. Sinkronisasi UN Program Paket
B/Wustha Rabu-Kamis 8-9 Mei 2019

2. UN Program Paket B/Wustha *) Jumat/Sabtu/
Minggu/Senin

10/11/12/13 Mei
2019
(Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota
menetapkan 3 hari
dari 4 hari yang
disediakan)

3. Sinkronisasi UN Susulan
Program Paket B/Wustha Rabu-Kamis 15-16 Mei 2019

4. UN Susulan Program Paket
B/Wustha

Jumat/Sabtu/
Senin/Selasa

17/18/20/21 Mei
2019
(Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota
menetapkan 3 hari
dari 4 hari yang
disediakan)
5. Pemindaian UN dan UN Susulan Jumat-Rabu 17–22 Mei 2019
6. Pengiriman Hasil Pemindaian Kamis 23 Mei 2019
7. Skoring Jumat-Sabtu 24-25 Mei 2019
8. Penyerahan Hasil UN ke Provinsi Minggu 26 Mei 2019
9. Pengumuman Program Paket
B/Wustha Senin-Selasa 27-28 Mei 2019
Ujian Nasional untuk Pendidikan Kesetaraan Program Paket C/Ulya di Luar Negeri
1. UN Program Paket C/Ulya Sabtu, Minggu,
Minggu

13-14 dan 21 April
2019

2. UN Susulan Program Paket Sabtu, Minggu, 27-28 April dan 4 Mei

73

NO. KEGIATAN HARI TANGGAL
C/Ulya Sabtu 2019
3. Pengumuman Program Paket
C/Ulya Senin-Kamis 6-9 Mei 2019
Ujian Nasional untuk Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha di Luar
Negeri
1. UN Program Paket B/Wustha Sabtu, Minggu,

Minggu 4, 5, dan 12 Mei 2019

2. UN Susulan Program Paket
B/Wustha Sabtu, Minggu 18-19 Mei 2019
3. Pengumuman Program Paket
B/Wustha Senin-Selasa 27-28 Mei 2019
Ujian Nasional untuk Perbaikan

1.
UN untuk Perbaikan SMA/MA,
SMK/MAK, Program Paket
C/Ulya

Sabtu, Minggu,
Senin, Selasa

27-30 Juli 2019
2. Pengumuman UN Perbaikan Jumat 9 Agustus 2019
Catatan.*) UNBK untuk Pondok Pesantren Salafiyah Program Ulya dan Program Wustha
dapat dilaksanakan dalam 4 (empat) sesi.

74

Lampiran 4 : Jadwal UN Tahun Pelajaran 2018/2019

A. Jadwal UNBK

Jadwal UNBK SMK

Hari & Tanggal Sesi Pukul Mata Pelajaran
Senin,
25 Maret 2019

1 07.30 – 09.30
2 10.30 – 12.30 Bahasa Indonesia
3 14.00 – 16.00

Selasa,
26 Maret 2019

1 07.30 – 09.30
2 10.30 – 12.30 Matematika
3 14.00 – 16.00

Rabu,
27 Maret 2019

1 07.30 – 09.30
2 10.30 – 12.30 Bahasa Inggris
3 14.00 – 16.00

Kamis,
28 Maret 2019

1 07.30 – 09.30
2 10.30 – 12.30 Teori Kejuruan
3 14.00 – 16.00

Jadwal UNBK SMA/MA/SMAK/SMTK/Utama Widya Pasraman *)
Hari & Tanggal Sesi Pukul Mata Pelajaran
Senin,
1 April 2019

1 07.30 – 09.30
Bahasa Indonesia 2 10.30 – 12.30
3 14.00 – 16.00

Selasa,
2 April 2019

1 07.30 – 09.30
Matematika 2 10.30 – 12.30
3 14.00 – 16.00

Kamis,
4 April 2019

1 07.30 – 09.30
Bahasa Inggris 2 10.30 – 12.30
3 14.00 – 16.00

Senin,
8 April 2019

1 07.30 – 09.30 Satu mata
pelajaran jurusan
yang diujikan **)

2 10.30 – 12.30
3 14.00 – 16.00

*) Termasuk SPK
**) Peserta UN pada SPK memilih satu mata pelajaran jurusan dari IPA, IPS, Bahasa, atau
Keagamaan yang diujikan dalam UN.

75

Jadwal UNBK Susulan SMK/MAK

Hari & Tanggal Pukul Mata Pelajaran
Senin,
15 April 2019

07.30 – 09.30 Bahasa Indonesia
10.30 – 12.30 Matematika

Selasa,
16 April 2019

07.30 – 09.30 Bahasa Inggris
10.30 – 12.30 Teori Kejuruan

Jadwal UNBK Susulan SMA/MA/SMAK/SMTK/Utama Widya Pasraman *)
Hari & Tanggal Pukul Mata Pelajaran
Senin,
15 April 2019

07.30 – 09.30 Bahasa Indonesia
10.30 – 12.30 Matematika

Selasa,
16 April 2019

07.30 – 09.30 Bahasa Inggris
10.30 – 12.30

Satu mata pelajaran
jurusan yang diujikan
**)

*) Termasuk SPK
**) Peserta UN pada SPK memilih satu mata pelajaran jurusan dari IPA, IPS,
Bahasa, atau Keagamaan yang diujikan dalam UN
Jadwal UNBK SMP/MTs *)

Hari & Tanggal Sesi Pukul Mata Pelajaran
Senin,
22 April 2019

1 07.30 – 09.30
2 10.30 – 12.30 Bahasa Indonesia
3 14.00 – 16.00

Selasa,
23 April 2019

1 07.30 – 09.30
2 10.30 – 12.30 Matematika
3 14.00 – 16.00

Rabu,
24 April 2019

1 07.30 – 09.30
2 10.30 – 12.30 Bahasa Inggris
3 14.00 – 16.00

Kamis,
25 April 2019

1 07.30 – 09.30
2 10.30 – 12.30 IPA
3 14.00 – 16.00

*) Termasuk SPK

Jadwal UNBK SMP/MTs Khusus di
Provinsi Papua, Papua Barat, dan NTT *)

Hari & Tanggal Sesi Pukul Mata Pelajaran
Selasa,
23 April 2019

1 07.30 – 09.30
2 10.30 – 12.30 Bahasa Indonesia
3 14.00 – 16.00

Rabu,
24 April 2019

1 07.30 – 09.30
2 10.30 – 12.30 Matematika
3 14.00 – 16.00

Kamis,
25 April 2019

1 07.30 – 09.30
2 10.30 – 12.30 Bahasa Inggris
3 14.00 – 16.00

76

Hari & Tanggal Sesi Pukul Mata Pelajaran
Jumat,
26 April 2019

1 07.30 – 09.30
2 10.30 – 12.30 IPA
3 14.00 – 16.00

*) Termasuk SPK

Jadwal UNBK Susulan SMP/MTs *)

Hari & Tanggal Pukul Mata Pelajaran
Senin,
29 April 2019

07.30 – 09.30 Bahasa Indonesia
10.30 – 12.30 Matematika

Selasa,
30 April 2019

07.30 – 09.30 Bahasa Inggris
10.30 – 12.30 IPA

*) Termasuk SPK

77

B. Jadwal UNKP
Jadwal UNKP SMA/MA/SMAK/SMTK/Utama Widya Pasraman *)
Hari & Tanggal Pukul Mata Pelajaran
Senin, 1 April 2019 07.30 – 09.30 Bahasa
Indonesia
Selasa, 2 April 2019 07.30 – 09.30 Matematika
Kamis, 4 April 2019 07.30 – 09.30 Bahasa Inggris
Senin, 8 April 2019 07.30 – 09.30

Satu mata
pelajaran
jurusan yang
diujikan **)

*) Termasuk SPK
**) Peserta UN pada SPK memilih satu mata pelajaran jurusan dari IPA, IPS,
Bahasa, atau Keagamaan yang diujikan dalam UN.
Jadwal UNKP Susulan SMA/MA/SMAK/SMTK/Utama Widya Pasraman *)
Hari & Tanggal Pukul Mata Pelajaran
Senin, 15 April 2019 07.30 – 09.30 Bahasa Indonesia
10.30 – 12.30 Matematika

Selasa, 16 April 2019

07.30 – 09.30 Bahasa Inggris
10.30 – 12.30

Satu mata pelajaran
jurusan yang diujikan
**)

*) Termasuk SPK
**) Peserta UN pada SPK memilih satu mata pelajaran jurusan dari IPA, IPS, Bahasa, atau
Keagamaan yang diujikan dalam UN.

Jadwal UNKP SMP/MTs dan SMPLB *)

Hari & Tanggal Pukul Mata Pelajaran
Senin, 22 April 2019 10.30 – 12.30 Bahasa Indonesia
Selasa, 23 April 2019 10.30 – 12.30 Matematika
Rabu, 24 April 2019 10.30 – 12.30 Bahasa Inggris
Kamis, 25 April 2019 10.30 – 12.30 IPA
*) Termasuk SPK
Jadwal UNKP SMP/MTs dan SMPLB Khusus di Provinsi Papua, Papua

Barat, dan NTT *)

Hari & Tanggal Pukul Mata Pelajaran
Selasa, 23 April 2019 10.30 – 12.30 Bahasa Indonesia
Rabu, 24 April 2019 10.30 – 12.30 Matematika
Kamis, 25 April 2019 10.30 – 12.30 Bahasa Inggris
Jumat, 26 April 2019 10.30 – 12.30 IPA
*) Termasuk SPK

78

Jadwal UNKP Susulan SMP/MTs dan SMPLB *)
Hari & Tanggal Pukul Mata Pelajaran
Senin, 29 April 2019 07.30 – 09.30 Bahasa Indonesia
10.30 – 12.30 Matematika
Selasa, 30 April 2019 07.30 – 09.30 Bahasa Inggris

10.30 – 12.30 IPA

*) Termasuk SPK

C. Jadwal UN untuk Pendidikan Kesetaraan

Jadwal UN untuk Pendidikan Kesetaraan

Program Paket C/Ulya

Hari*) Sesi**) Pukul Program IPS Program IPA
Hari
Pertama***)

1 07.30 – 09.30 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia
2 10.30 – 12.30 Geografi Kimia
Hari Kedua 1 07.30 – 09.30 Matematika Matematika
2 10.30 – 12.30 Sosiologi Biologi

Hari Ketiga

1 07.30 – 09.30 Bahasa Inggris Bahasa Inggris
2 10.30 – 12.30 Pendidikan
Kewarganegaraan

Pendidikan
Kewarganegaraan

Hari Keempat 1 07.30 – 09.30 Ekonomi Fisika
Catatan.
*) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menetapkan pelaksanaan ujian 4 hari dari 5 hari,
dalam rentang waktu 12-16 April 2019.
**) Pelaksanaan UNBK di Pondok Pesantren Salafiyah Program Ulya dan Program Wustha
dapat dilaksanakan dalam 4 (empat) sesi (kecuali hari Jumat) dengan pengaturan Sesi
Ketiga pada pukul 13.30 – 15.30 dan Sesi Keempat pada pukul 16.00 – 18.00 waktu
setempat.
***) Jika Hari Pertama adalah hari Jumat, maka Sesi Pertama diselenggarakan pada
pukul 08.30 – 10.30 dan Sesi Kedua pada pukul 13.30 – 15.30 waktu setempat.
Jadwal UN Susulan untuk Pendidikan Kesetaraan

Program Paket C/Ulya

Hari*) Sesi**) Pukul Program IPS Program IPA
Hari
Pertama***)

1 07.30 – 09.30 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia
2 10.30 – 12.30 Geografi Kimia
Hari Kedua 1 07.30 – 09.30 Matematika Matematika
2 10.30 – 12.30 Sosiologi Biologi

Hari Ketiga

1 07.30 – 09.30 Bahasa Inggris Bahasa Inggris
2 10.30 – 12.30 Pendidikan
Kewarganegaraan

Pendidikan
Kewarganegaraan

Hari Keempat 1 07.30 – 09.30 Ekonomi Fisika
Catatan.
*) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menetapkan pelaksanaan ujian 4 hari dari 5 hari,
dalam rentang waktu 26-30 April 2019.
**) Pelaksanaan UNBK di Pondok Pesantren Salafiyah Program Ulya dan Program Wustha
dapat dilaksanakan dalam 4 (empat) sesi (kecuali Hari Jumat) dengan pengaturan Sesi
Ketiga pada pukul 13.30 – 15.30 dan Sesi Keempat pada pukul 16.00 – 18.00 waktu
setempat.

79

***) Jika Hari Pertama adalah hari Jumat, maka Sesi Pertama diselenggarakan pada pukul
08.30 – 10.30 dan Sesi Kedua pada pukul 13.30 – 15.30 waktu setempat.
Jadwal UN untuk Pendidikan Kesetaraan
Program Paket B/Wustha

Hari*) Sesi**) Pukul Mata Pelajaran
Hari Pertama***) 1 07.30 – 09.30 Bahasa Indonesia

2 10.30 – 12.30 Pendidikan Kewarganegaraan

Hari Kedua 1 07.30 – 09.30 Matematika

2 10.30 – 12.30 Ilmu Pengetahuan Sosial

Hari Ketiga 1 07.30 – 09.30 Bahasa Inggris
2 10.30 – 12.30 Ilmu Pengetahuan Alam

Catatan.
*) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menetapkan pelaksanaan ujian 3 hari dari
4 hari, dalam rentang waktu 10-13 Mei 2019.
**) Pelaksanaan UNBK di Pondok Pesantren Salafiyah Program Ulya dan Program
Wustha dapat dilaksanakan dalam 4 (empat) sesi (kecuali hari Jumat) dengan
pengaturan Sesi Ketiga pada pukul 13.30 – 15.30 dan Sesi Keempat pada
pukul 16.00 – 18.00 waktu setempat.
***) Jika Hari Pertama adalah hari Jumat, maka Sesi Pertama diselenggarakan
pada pukul 08.30 – 10.30 dan Sesi Kedua pada pukul 13.30 – 15.30 waktu
setempat.
Jadwal UN Susulan untuk Pendidikan Kesetaraan

Program Paket B/Wustha

Hari*) Sesi**) Pukul Mata Pelajaran
Hari Pertama***) 1 07.30 – 09.30 Bahasa Indonesia

2 10.30 – 12.30 Pendidikan Kewarganegaraan

Hari Kedua 1 07.30 – 09.30 Matematika

2 10.30 – 12.30 Ilmu Pengetahuan Sosial

Hari Ketiga 1 07.30 – 09.30 Bahasa Inggris
2 10.30 – 12.30 Ilmu Pengetahuan Alam

Catatan.
*) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menetapkan pelaksanaan ujian 3 hari dari
4 hari, dalam rentang waktu 17-18 dan 20-21 Mei 2019.
**) Pelaksanaan UNBK di Pondok Pesantren Salafiyah Program Ulya dan Program
Wustha dapat dilaksanakan dalam 4 (empat) sesi (kecuali hari Jumat) dengan
pengaturan Sesi Ketiga pada pukul 13.30 – 15.30 dan Sesi Keempat pada
pukul 16.00 – 18.00 waktu setempat.
***) Jika Hari Pertama adalah hari Jumat, maka Sesi Pertama diselenggarakan
pada pukul 08.30 – 10.30 dan Sesi Kedua pada pukul 13.30 – 15.30 waktu
setempat.
D. Jadwal UN untuk Pendidikan Kesetaraan di Luar Negeri
Jadwal UN Program Paket C/Ulya (Luar Negeri)
Hari &
Tanggal Pukul Program IPS Program IPA
Sabtu,
13 April 2019

07.30 – 09.30 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia
10.30 – 12.30 Geografi Kimia

Minggu,
14 April 2019

07.30 – 09.30 Matematika Matematika
10.30 – 12.30 Sosiologi Biologi
13.30 – 15.30 Pendidikan Pendidikan

80
Kewarganegaraan Kewarganegaraan

Minggu,
21 April 2019

07.30 – 09.30 Bahasa Inggris Bahasa Inggris
10.30 – 12.30 Ekonomi Fisika

Jadwal UN Susulan Program Paket C/Ulya (Luar Negeri)
Hari &
Tanggal Pukul Program IPS Program IPA
Sabtu,
27 April 2019

07.30 – 09.30 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia
10.30 – 12.30 Geografi Kimia

Minggu,
28 April 2019

07.30 – 09.30 Matematika Matematika
10.30 – 12.30 Sosiologi Biologi
13:30 – 15:30 Pendidikan
Kewarganegaraan

Pendidikan
Kewarganegaraan

Sabtu,
4 Mei 2019

07.30 – 09.30 Bahasa Inggris Bahasa Inggris
10.30 – 12.30 Ekonomi Fisika

Jadwal UN Program Paket B/Wustha (Luar Negeri)
Hari &
Tanggal Pukul Mata Pelajaran
Sabtu,
4 Mei 2019

07.30 – 09.30 Bahasa Indonesia
10.30 – 12.30 Pendidikan Kewarganegaraan

Minggu,
5 Mei 2019

07.30 – 09.30 Matematika
10.30 – 12.30 Ilmu Pengetahuan Sosial

Minggu,
12 Mei 2019

07.30 – 09.30 Bahasa Inggris
10.30 – 12.30 Ilmu Pengetahuan Alam

Jadwal UN Susulan Program Paket B/Wustha (Luar Negeri)
Hari &
Tanggal Pukul Mata Pelajaran
Sabtu,
18 Mei 2019

07.30 – 09.30 Bahasa Indonesia
10.30 – 12.30 Pendidikan Kewarganegaraan
14.00 – 16.00 Ilmu Pengetahuan Alam

Minggu,
19 Mei 2019

07.30 – 09.30 Matematika
10.30 – 12.30 Ilmu Pengetahuan Sosial
14.00 – 16.00 Bahasa Inggris

  • un 2019 smp
  • un 2019 tanggal
  • un 2019 sd
  • un 2019 smk
  • un 2019 penentu kelulusan
  • un 2019 dimajukan
  • un 2019 jadwal
  • un 2019 smk kapan
  • un 2019 dipercepat
  • un 2019 sma
  • un 2019 ada essay
  • un 2019 bulan apa
  • apakah un 2019 penentu kelulusan
  • apakah un 2019 essay
  • apakah un 2019 menentukan kelulusan
  • un tahun 2019 bulan apa
  • aturan un 2019
  • aplikasi un 2019
  • un 2019 bakal lebih sulit
  • unbk 2019
  • un biologi 2019
  • un 2019 tanggal berapa
  • un sma 2019 berapa mapel
  • un paket c 2019
  • un 2019 dilaksanakan pada tanggal
  • un day 2019
  • apakah un 2019 dimajukan
  • un sekolah dasar 2019
  • soal un sd 2019 dan kunci jawaban
  • data un 2019
  • prediksi un smp 2019 dan pembahasannya
  • ujian nasional 2019 essay
  • un ekonomi 2019
  • un sma 2019 essay
  • soal un 2019 essay
  • buku un erlangga 2019
  • un 2019 full essay
  • un fisika 2019
  • materi un fisika 2019
  • prediksi un fisika 2019
  • fokus un 2019
  • fokus un 2019 smp
  • contoh soal un fisika 2019
  • un geografi 2019
  • soal un geografi 2019
  • buku un smk 2019 gramedia
  • buku un smp 2019 gramedia
  • soal prediksi un geografi 2019
  • soal un ipa 2019
  • buku un ips 2019
  • info un 2019
  • info un 2019 sma
  • buku un sma 2019 ips
  • isu un 2019
  • materi un smp 2019 ipa
  • soal un smp 2019 ipa
  • un.kemdikbud.go.id 2019
  • soal un 2019
  • soal un 2019 smp
  • soal un 2019 sd
  • soal un 2019 sma
  • soal un 2019 smk
  • soal ujian nasional 2019
  • juknis un 2019
  • jadwal un 2019 sd
  • jawaban un 2019


= Baca Juga =

0 Response to "download pos ujian nasional unbk unkp un smp sma smk tahun 2019 tahun pelajaran 2018/2019"

Posting Komentar

Silahkan berkomentar dengan sopan dan sesuai dengan topik..