Breaking

Rabu, 20 Februari 2019

Permendikbud Nomor 7 Tahun 2019 tentang Juknis BOS Pendidikan Keseteraan (Penggunaan Dana Alokasi Khusus)

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN

Download Permendikbud Nomor 7 Tahun 2019 tentang Juknis BOS Pendidikan Keseteraan (Penggunaan Dana Alokasi Khusus), tomatalikuang.com

Anda bisa mendownload filenya dalam bentuk pdf disini
atau bisa anda lihat dibawah ini:



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap
pembiayaan operasional pendidikan dalam
penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang merata dan
bermutu, pemerintah mengalokasikan dana alokasi
khusus nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan
pendidikan kesetaraan;
b. bahwa untuk membantu pemerintah daerah mewujudkan
peningkatan pelayanan dasar masyarakat terhadap layanan
pendidikan kesetaraan yang adil dan lebih bermutu,
pemerintah mengalokasikan dana bantuan biaya
operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan, menteri teknis menetapkan petunjuk teknis
penggunaan dana alokasi khusus;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang
https://ainamulyana.blogspot.com/
https://ainamulyana.blogspot.com/

- 2 -

www.jdih.kemdikbud.go.id
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Kesetaraan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4744);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

https://ainamulyana.blogspot.com/
https://ainamulyana.blogspot.com/

- 3 -

www.jdih.kemdikbud.go.id
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 4575, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5423);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
https://ainamulyana.blogspot.com/
https://ainamulyana.blogspot.com/

- 4 -

www.jdih.kemdikbud.go.id
Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81
Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan
Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 877);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4
tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar
(SKB) sebagai Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
KHUSUS NONFISIK UNTUK BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut
DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam
anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan
khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.
2. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Kesetaraan yang selanjutnya disebut BOP Kesetaraan
adalah program pemerintah untuk membantu penyediaan
pendanaan biaya operasional personalia dan
nonpersonalia bagi peserta didik pendidikan kesetaraan

https://ainamulyana.blogspot.com/

- 5 -

www.jdih.kemdikbud.go.id
yang diberikan melalui satuan pendidikan penyelenggara
pendidikan kesetaraan untuk mendukung kegiatan
operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.
3. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya
disebut DAK Nonfisik BOP Kesetaraan adalah dana yang
dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja
negara kepada daerah untuk membantu penyediaan
pendanaan biaya operasional personal dan nonpersonalia
bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan
kesetaraan.
4. Pendidikan Kesetaraan adalah upaya pembinaan yang
ditujukan prioritas kepada anak usia 7 (tujuh) sampai
dengan 18 (delapan belas) tahun yang karena suatu hal
tidak bisa masuk ke pendidikan formal Sekolah Dasar,
Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas,
sehingga anak tersebut mempunyai bekal pengetahuan
untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan
selanjutnya dan atau untuk bisa membangun masa
depannya dengan baik.
5. Satuan Pendidikan adalah Sanggar Kegiatan Belajar yang
selanjutnya disingkat SKB dan Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM.
6. Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional yang
selanjutnya disingkat NPSN adalah kode pengenal yang
ditetapkan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan
Kebudayaan.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

- 6 -

www.jdih.kemdikbud.go.id
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Petunjuk teknis penggunaan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan
dimaksudkan untuk memberikan acuan/pedoman bagi
Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan penyelenggara
Pendidikan Kesetaraan dalam penggunaan dan
pertanggungjawaban keuangan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan.

Pasal 3

Petunjuk Teknis DAK Nonfisik BOP Kesetaraan disusun dengan
tujuan agar:
a. pemanfaatan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan tepat sasaran
dalam mendukung operasional penyelenggaraan
Pendidikan Kesetaraan secara efektif dan efisien; dan
b. pertanggungjawaban keuangan DAK Nonfisik BOP
Kesetaraan dilaksanakan dengan tertib administrasi,
transparan, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari
penyimpangan.

BAB III

PRINSIP PENGGUNAAN DAK NONFISIK BOP KESETARAAN

Pasal 4

Penggunaan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan dilaksanakan
dengan prinsip:
a. efisien, yaitu penggunaan dana dan daya yang ada untuk
mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu
sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
b. efektif, yaitu sesuai dengan kebutuhan yang telah

ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;

c. transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang
memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan

- 7 -

www.jdih.kemdikbud.go.id
mendapatkan informasi mengenai pengelolaan DAK
Nonfisik BOP Kesetaraan;
d. adil, yaitu semua peserta didik mendapatkan hak yang
sama dalam memperoleh layanan pendidikan kesetaraan
tanpa memandang perbedaan suku, agama, golongan, ras,
dan jenis kelamin;
e. akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat
dipertanggungjawabkan;
f. kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus
dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
g. manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang
sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan
daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan
secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi
Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan.

BAB IV

ALOKASI DAN PENYALURAN

Pasal 5

Alokasi dan penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan setiap
tahun anggaran ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB V
SASARAN
Pasal 6

(1) Sasaran program DAK Nonfisik BOP Kesetaraan
merupakan peserta didik pada Satuan Pendidikan
penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Program Paket A,
Program Paket B, atau Program Paket C yang terdata dalam
data pokok Pendidikan Anak Usia Dini-Pendidikan
Masyarakat (Dapo PAUD-Dikmas).
(2) Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh

- 8 -

www.jdih.kemdikbud.go.id
Pemerintah Daerah sebagai penerima DAK Nonfisik BOP
Kesetaraan.
(3) Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungut
biaya pendidikan kepada peserta didik.
(4) Peserta didik Program Paket A, Program Paket B, dan
Program Paket C sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diprioritaskan bagi peserta didik berusia 7 (tujuh) sampai
dengan 18 (delapan belas) tahun.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 7

(1) Pelaporan penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan
DAK Nonfisik BOP Kesetaraan dilakukan secara
berjenjang, mulai dari laporan tingkat Satuan Pendidikan
penyelenggara Pendidikan Kesetaraan, Pemerintah
Daerah, dan pemerintah pusat.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan
penyelenggara Pendidikan Kesetaraan;
b. pembukuan realisasi penggunaan dana;
c. rekapitulasi penggunaan dana DAK Nonfisik BOP
Kesetaraan; dan
d. penanganan pengaduan masyarakat.
(3) Penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan DAK
Nonfisik BOP Kesetaraan dan formatnya dilaksanakan
sesuai dengan petunjuk teknis tercantum dalam Lampiran
I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- 9 -

www.jdih.kemdikbud.go.id
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Petunjuk teknis DAK Nonfisik BOP Kesetaraan ini berlaku
mulai tahun anggaran 2019.
Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

www.jdih.kemdikbud.go.id
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2019
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.
MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2019
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 114
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
TTD.
Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

www.jdih.kemdikbud.go.id

SALINAN
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN
PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

DAK NONFISIK BOP KESETARAAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31
ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh
pendidikan, dan ayat (2) berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti

pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. Dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

menyebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal,
nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan mengganti.
Pendidikan Nonformal (PNF) merupakan salah satu jalur pendidikan pada
sistem pendidikan nasional yang bertujuan antara lain untuk memenuhi
kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dijangkau dan dipenuhi
oleh jalur pendidikan formal. PNF memberikan berbagai pelayanan
pendidikan bagi setiap warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan
sepanjang hayat sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan
zaman.
Salah satu program pemerintah dalam upaya melayani kebutuhan dasar
pendidikan bagi masyarakat yang kurang beruntung adalah Pendidikan
Kesetaraan. Pendidikan Kesetaraan ini merupakan kegiatan layanan PNF
yang dapat dilaksanakan melalui pendekatan kemasyarakatan, mengingat
karakteristik budaya dan masyarakatnya.

- 2 -

www.jdih.kemdikbud.go.id
Pendidikan Kesetaraan meliputi Program Paket A setara SD/MI, Program
Paket B setara SMP/MTs, dan Program Paket C setara SMA/MA yang
dapat diselenggarakan melalui SKB, PKBM, Kelompok Belajar, Majelis
Taklim atau satuan pendidikan sejenis lainnya.
Penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan diutamakan bagi
masyarakat putus sekolah karena keterbatasan ekonomi atau bertempat
tinggal di daerah-daerah khusus (daerah perbatasan, daerah bencana,
dan daerah yang terisolir) yang belum memiliki fasilitas pendidikan yang
memadai.
Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal, pendidikan merupakan kebutuhan dasar.
Kebutuhan dasar di bidang pendidikan ini termasuk pendidikan
kesetaraan yang diprioritaskan bagi anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18
(delapan belas) tahun yang merupakan usia wajib belajar. Merujuk pada
ketentuan tersebut mengandung konsekuensi Pemerintah Daerah wajib
membiayai Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan
Program Paket C. Mengingat kemampuan keuangan daerah terbatas,
pemerintah pusat mengalokasikan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan untuk
membantu Pemerintah Daerah memenuhi layanan pendidikan bagi
peserta didik pada Program Pendidikan Kesetaraan.

B. Tujuan Bantuan
Tujuan pemberian DAK Nonfisik BOP Kesetaraan adalah untuk:
1. membantu penyediaan biaya operasional personalia dan
nonpersonalia yang diberikan melalui Satuan Pendidikan
penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program
Paket B dan Program Paket C;
2. meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat dan orang tua
dalam mengikuti layanan Pendidikan Kesetaraan yang berkualitas;
dan
3. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan
pengembangan Pendidikan Kesetaraan.

- 3 -

www.jdih.kemdikbud.go.id

C. Sasaran Bantuan
Sasaran program DAK Nonfisik BOP Kesetaraan merupakan peserta didik
dengan prioritas usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun

pada program Pendidikan Kesetaraan dan terdata dalam Dapo PAUD-
Dikmas.

Sasaran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan tidak berlaku bagi Satuan
Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan yang telah memperoleh
bantuan biaya operasional yang sama dari sumber lain seperti anggaran
pendapatan dan belanja daerah atau dana desa pada tahun berkenaan.
D. Penerima Manfaat
Penerima manfaat pemberian BOP Kesetaraan merupakan peserta didik
pada Pendidikan Kesetaraan dengan prioritas usia 7 (tujuh) sampai
dengan 18 (delapan belas) tahun yang mengikuti pendidikan pada:
1. Pendidikan Kesetaraan Program Paket A
a. anak usia 7- 12 tahun yang tidak mengikuti pendidikan formal
Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah;
b. anak usia 7 – 18 yang belum menyelesaikan jenjang pendidikan
dasar pada satuan pendidikan formal; atau
c. anak putus sekolah pada satuan pendidikan Sekolah Dasar atau
Madrasah Ibtidaiyah.

2. Pendidikan Kesetaraan Program Paket B
a. lulusan Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah yang tidak
melanjutkan ke jenjang lebih tinggi pada satuan pendidikan
formal; atau
b. anak putus sekolah pada satuan pendidikan Sekolah Menengah
Pertama atau Madrasah Tsanawiyah.
3. Pendidikan Kesetaraan Program Paket C
a. lulusan Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah
yang tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi pada satuan
pendidikan formal; atau
b. anak putus sekolah pada satuan pendidikan Sekolah Menengah
Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah.

- 4 -

www.jdih.kemdikbud.go.id

E. Pengalokasian
Pengalokasian besaran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan dari pemerintah
pusat ke Pemerintah Daerah menggunakan perhitungan sebagai berikut:
1. jumlah peserta didik Pendidikan Kesetaraan yang dilayani Satuan
Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan yang tercatat pada
Dapo PAUD-Dikmas per-akhir bulan September tahun anggaran
sebelumnya; dan
2. besaran alokasi DAK Nonfisik BOP Kesetaraan:
a. Program Paket A adalah jumlah peserta didik dikalikan satuan
biaya BOP Pendidikan Kesetaraan Paket A sebesar Rp1.300.000,00
(satu juta tiga ratus ribu rupiah) perpeserta didik pertahun;
b. Program Paket B adalah jumlah peserta didik dikalikan Satuan
biaya BOP Pendidikan Kesetaraan Paket B sebesar
Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perpeserta
didik pertahun;
c. Program Paket C adalah jumlah peserta didik dikalikan Satuan
biaya BOP Pendidikan Kesetaraan Paket C sebesar
Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perpeserta
didik pertahun.
F. Penyaluran Dana
1. penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan dari Rekening Kas Umum
Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) mengikuti
ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan dari RKUN ke RKUD
dilakukan dalam 2 tahap yaitu tahap I paling cepat bulan Maret dan
tahap II paling cepat pada bulan Agustus tahun berkenaan;
3. penghitungan alokasi penyaluran BOP Kesetaraan dari RKUD ke
Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan
berdasarkan data riil jumlah peserta didik kesetaraan yang dilayani

sesuai dengan data yang tercatat dalam Dapo PAUD-Dikmas per-
akhir Februari untuk tahap I dan per-akhir Juli untuk tahap II; dan

- 5 -

www.jdih.kemdikbud.go.id
4. jika terjadi sisa dana karena pengurangan peserta didik, sisa dana
bisa dialokasikan kembali untuk BOP Kesetaraan tahap/tahun

berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

G. Dana Cadangan (Buffer)
1. Untuk menjaga keseimbangan terjadinya penambahan peserta didik
pada Pendidikan Kesetaraan setelah pagu ditetapkan, pemerintah
menyediakan dana cadangan.
2. Apabila ketersediaan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan lebih kecil dari
kebutuhan BOP Kesetaraan berdasarkan data riil peserta didik, maka
Pemerintah Daerah dapat mengajukan tambahan alokasi BOP
Kesetaraan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
sepanjang dana cadangan (buffer) masih tersedia.
3. Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas melalui Direktorat Pembinaan
Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan mengajukan rekomendasi
usulan penambahan alokasi DAK Nonfisik BOP Kesetaraan kab/kota
ke Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan untuk pemanfaatan dana cadangan (buffer) yang tersedia.

H. Sisa Dana
1. Dalam hal terjadi sisa dana BOP Kesetaraan maka sisa dana dapat
diperhitungkan kembali untuk dana BOP Kesetaran tahap berikutnya
pada tahun yang sama.
2. Dalam hal terjadi sisa dana BOP Kesetaraan pada tahun berkenaan,
maka sisa dana dapat diperhitungkan kembali untuk dana BOP
Kesetaran pada rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. Persyaratan Teknis Penyaluran Dana
1. Persyaratan Penyaluran tahap I (pertama):
a. telah ditandatanganinya Peraturan Daerah APBD yang memuat
output BOP Kesetaraan;

- 6 -

www.jdih.kemdikbud.go.id
b. laporan penyerapan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan tahun
sebelumnya;
c. surat permohonan pencairan dana tahap I;
d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM); dan
e. kebutuhan alokasi dana BOP Kesetaraan tahap I.
2. Penyaluran tahap II (kedua):
a. laporan penyerapan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan tahap I;
b. surat permohonan pencairan dana tahap II;
c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM);
d. kebutuhan alokasi dana BOP Kesetaraan tahap II.

- 7 -

www.jdih.kemdikbud.go.id

BAB II

IMPLEMENTASI BOP KESETARAAN

A. Persyaratan Penerima DAK Nonfisik BOP Kesetaraan
Persyaratan Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan
penerima bantuan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan adalah sebagai berikut:
1. memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN);
2. aktif menyelenggarakan program Pendidikan Kesetaraan Program
Paket A, Program Paket B, atau Program Paket C;
3. memiliki rombongan belajar peserta didik Pendidikan Kesetaraan
berjumlah paling sedikit 10 (sepuluh) orang yang terdaftar dalam
Dapo PAUD-Dikmas;
4. memiliki rekening yang digunakan atas nama Satuan Pendidikan
penyelenggara Pendidikan Kesetaraan; dan
5. memiliki nomor pokok wajib pajak.
B. Dukungan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum yang Berkualitas
Dalam rangka mendukung pemenuhan standar pelayanan minimum
(SPM) yang berkualitas, Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan
Kesetaraan penerima DAK Nonfisik BOP Kesetaraan harus
memperhatikan hal-hal berikut:
1. DAK Nonfisik BOP Kesetaraan harus menjadi sarana penting untuk
meningkatkan layanan dasar melalui Pendidikan Kesetaraan bagi
peserta didik program kesetaraan dengan prioritas usia 7 (tujuh)
sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
2. DAK Nonfisik BOP Kesetaraan diharapkan dapat memberikan akses
layanan pendidikan bagi anak dengan prioritas usia 7 (tujuh) sampai
dengan 18 (delapan belas) tahun bagi anak yang keterbatasan
ekonomi atau bertempat tinggal di daerah khusus (daerah
perbatasan, daerah bencana, dan daerah yang terisolir) dalam upaya
pemenuhan hak layanan dasar masyarakat;
3. DAK Nonfisik BOP Kesetaraan mendukung sosialisasi gerakan
pendidikan menengah universal yang berkualitas; dan

- 8 -

www.jdih.kemdikbud.go.id
4. DAK Nonfisik BOP Kesetaraan harus menjadi motivator layanan
Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan
Program Paket C bagi masyarakat.
C. Pengelolaan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan
DAK Nonfisik BOP Kesetaraan diterima secara utuh dan dikelola secara
mandiri oleh Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan
dengan melibatkan peran tokoh masyarakat, dengan prinsip sebagai
berikut:
1. Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan mengelola
dana sesuai dengan prinsip penggunaan dana DAK Nonfisik BOP
Kesetaraan;
2. Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan harus
menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan
(RKAS), dimana DAK Nonfisik BOP Kesetaraan merupakan bagian
integral dari RKAS tersebut;
3. RKAS disusun berdasarkan kebutuhan nyata/riil untuk mendukung
pelaksanaan pembelajaran di Satuan Pendidikan penyelenggara
Pendidikan Kesetaraan.
4. RKAS ditandatangani oleh kepala Satuan Pendidikan penyelenggara
Pendidikan Kesetaraan. Dokumen ini disimpan di Satuan Pendidikan
penyelenggara Pendidikan Kesetaraan dan diperlihatkan kepada
Pengawas atau Penilik, Tim Manajemen DAK Nonfisik BOP
Kesetaraan Daerah, serta para pemeriksa lainnya apabila diperlukan.
5. RKAS dibuat setahun sekali pada awal tahun pelajaran, namun
demikian dapat dilakukan revisi pada semester kedua. Oleh karena
itu Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan dapat
membuat RKAS tahunan yang dirinci tiap semester. RKAS wajib
dilengkapi dengan rencana penggunaan DAK Nonfisik BOP
Kesetaraan yang diterima secara rinci.

- 9 -

www.jdih.kemdikbud.go.id

BAB III

PELAKSANAAN DAK NONFISIK BOP KESETARAAN

A. Organisasi Pelaksana
Organisasi Pelaksana DAK Nonfisik BOP Kesetaraan terdiri atas:
1. Tim Manajemen DAK Nonfisik BOP Kesetaraan Pusat yang dibentuk
oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
2. Tim Manajemen DAK Nonfisik BOP Kesetaraan Daerah yang dibentuk
oleh Pemerintah Daerah.

B. Alur Proses Penetapan Alokasi dan Penyaluran Dana BOP Kesetaraan

- Verifikasi dan update Data DAPO PAUD Dikmas peserta didik pendidikan
kesetaraan secara berkala
- SK Kepala Daerah untuk Penetapan Satuan Pendidikan penyelenggara
pendidikan kesetaraan Penerima DAK Nonfisik BOP-Kesetaraan
- Pemilihan Bank Penyalur
- Melakukan pengawasan terhadap penggunaan DAK Nonfisik BOP- Kesetaraan
sesuai peraturan menteri
- Melaporkan penyaluran dan penggunaan dana BOP ke Manajemen Pusat

SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
KEMDIKBUD
Ditjen PAUD-DIKMAS

KEMENKEU
Alokasi kepada
Pemerintah Daerah

PEMERINTAH DAERAH

- Verifikasi data DAPO PAUD Dikmas
- Cleansing data Kesetaraan
- Pengajuan data
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan
dana BOP Pendidikan Kesetaraan

- Mengisi dan pembaruan (update) DAPO PAUD Dikmas peserta didik
pendidikan kesetaraan secara berkala
- Menyusun RKAS
- Menggunakan DAK Non Fisik BOP-Kesetaran sesuai RKAS
- Melaporkan penggunaan DAK Non Fisik BOP-Kesetaraan
D
A
T
A
D
A
P
O
P
A
U
D
D
I
K
M
A
S

- 10 -

www.jdih.kemdikbud.go.id

C. Persiapan Penyaluran Dana
1. Tim Manajemen DAK Nonfisik BOP Kesetaraan Daerah melakukan
kontrol/verifikasi terhadap Satuan Pendidikan penyelenggara
Pendidikan Kesetaraan yang sudah memiliki NPSN.
2. Tim Manajemen DAK Nonfisik BOP Kesetaraan Daerah melakukan
kontrol/verifikasi terhadap data riil peserta didik di Satuan
Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Program Paket A,

Program Paket B atau Program Paket C berdasarkan Dapo PAUD-
Dikmas.

3. Tim Manajemen DAK Nonfisik BOP Kesetaraan Daerah mengusulkan
daftar Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan
calon penerima DAK Nonfisik BOP Kesetaraan yang memenuhi
persyaratan untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala
Daerah.
4. Tim Manajemen DAK Nonfisik BOP Kesetaraan Daerah menyerahkan
Surat Keputusan daftar Satuan Pendidikan penyelenggara
Pendidikan Kesetaraan penerima dana DAK Nonfisik BOP Kesetaraan
dilampiri jumlah peserta didik dan jumlah alokasi dana per-satuan
pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan kepada Dinas
Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) untuk keperluan
pencairan dana DAK Nonfisik BOP Kesetaraan dari Bendahara
Umum Daerah (BUD) ke Satuan Pendidikan penyelenggara
Pendidikan Kesetaraan.
5. Tim Manajemen DAK Nonfisik BOP Kesetaraan Daerah memilih dan
menetapkan satu bank penyalur.
6. Bank Penyalur melakukan pencairan atau transfer dana DAK
Nonfisik BOP Kesetaraan kepada rekening Satuan Pendidikan
penyelenggara Pendidikan Kesetaraan penerima BOP Kesetaraan
sesuai dengan yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Daerah
atau pejabat yang ditunjuk.

D. Penyaluran Dana DAK Nonfisik BOP Kesetaraan
Penyaluran dana DAK Nonfisik BOP Kesetaraan dari RKUN ke RKUD. Dari
RKUD disalurkan langsung ke rekening Satuan Pendidikan penyelenggara
pendidikan kesetaraan sesuai mekanisme Penganggaran, Pelaksanaan,
dan Pertanggungjawaban Belanja Program DAK Nonfisik BOP Kesetaraan

- 11 -

www.jdih.kemdikbud.go.id

oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Penyaluran dana DAK Nonfisik BOP Kesetaraan dilaksanakan

dengan mekanisme:
1. melalui belanja langsung untuk Satuan Pendidikan Kesetaraan yang
diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah dan belanja
tidak langsung untuk Satuan Pendidikan Nonformal yang
diselenggarakan oleh masyarakat;
2. bagi belanja tidak langsung penyaluran DAK Nonfisik BOP
Kesetaraan kepada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan
Kesetaraan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan
dengan mekanisme hibah;
3. penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan kepada Satuan Pendidikan
yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan mekanisme hibah
diberikan setiap tahun sepanjang masih menyelenggarakan
Pendidikan Kesetaraan.
E. Pengambilan Dana
Ketentuan pengambilan dana DAK Nonfisik BOP Kesetaraan oleh Satuan
Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan sebagai berikut:
1. pengambilan dana DAK Nonfisik BOP Kesetaraan dari rekening
Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan dilakukan
oleh bendahara Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan
Kesetaraan atas persetujuan kepala/pengelola Satuan Pendidikan
penyelenggara Pendidikan Kesetaraan dan dilakukan segera sesuai
kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan. Saldo minimum ini bukan termasuk
pemotongan. Pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis
rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun;
2. dana DAK Nonfisik BOP Kesetaraan harus diterima secara utuh oleh
Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan dan tidak
diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun
dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun;
3. penggunaan dana DAK Nonfisik BOP Kesetaraan disesuaikan dengan
kebutuhan Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan

- 12 -

www.jdih.kemdikbud.go.id
sebagaimana tertuang dalam RKAS atau Satuan Pendidikan
Nonformal;
4. Jika terjadi perbedaan peruntukan atau pembelanjaan, Satuan
Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan harus mengajukan
usul perbaikan RKAS kepada BPKAD melalui SKPD Dinas
Pendidikan.

- 13 -

www.jdih.kemdikbud.go.id

BAB IV

PENGGUNAAN DANA DAK NONFISIK BOP KESETARAAN

1. Komponen Pembiayaan
Penggunaan dana DAK Nonfisik BOP Kesetaraan di Satuan Pendidikan
penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B
dan Program Paket C didasarkan pada RKAS pendidikan yang telah
disusun dengan memperhatikan komponen kegiatan sebagai berikut:
Komponen Penggunaan Keterangan

Biaya
Operasional
Pembelajaran

1. Boardmaker/spidol, alat peraga
pendidikan;
2. Buku-buku/modul pembelajaran;
3. Alat dan bahan praktek keterampilan;
4. Operasional penyelenggaraan Paket
Kesetaraan;
5. Transport bagi tenaga pengajar
(aparatur sipil negara) yang mengajar
diluar satuan administrasi pangkal;
6. Honorarium dan transport bagi
tenaga pengajar diluar aparatur sipil
negara.

paling sedikit
65%

Biaya
Pendukung

1. Evaluasi pembelajaran semester,
Ujian tingkat satuan dan Ujian
Nasional;
2. Panduan pelaksanaan pendidikan
kesetaraan;
3. Penyusunan syllabus dan RPP;
4. Absensi peserta didik dan Tutor.

paling banyak
25%

Biaya
Administrasi
dan Lainnya

1. Spanduk dan bahan sosialisasi;
2. Pelaporan (penyusunan, penggadaan
dan pengiriman laporan);
3. Biaya pendataan peserta didik
program pendidikan kesetaraan;
4. ATK dan bahan pakai habis.

paling banyak
10%

2. Larangan Penggunaan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan
DAK Nonfisik BOP Kesetaraan tidak boleh digunakan untuk hal-hal berikut:
1. disimpan dengan maksud dibungakan;
2. dipinjamkan kepada pihak lain;
3. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Satuan Pendidikan
penyelenggara Pendidikan Kesetaraan atau Satuan Pendidikan
nonformal lainnya;

- 14 -

www.jdih.kemdikbud.go.id
4. membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD
kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/pusat, atau pihak lainnya;
5. membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk
kepentingan pribadi;
6. digunakan untuk rehabilitasi ringan, sedang maupun berat,
7. membangun gedung/ruangan baru;
8. pembelian barang modal (laptop, komputer, printer, tape recorder,
LCD proyektor dll), kecuali untuk mendukung proses pembelajaran;
9. pembelian meubelair (misal meja, kursi, lemari, dll);
10. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah
pusat atau Pemerintah Daerah secara penuh/wajar;
11. membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan
operasional Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan
Kesetaraan, misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan hari
besar nasional, upacara keagamaan/acara keagamaan, iuran
organisasi, dan lain sebagainya;
12. membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti
pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOP Kesetaraan;
13. membeli buku, alat, dan bahan pembelajaran yang mengandung
kekerasan, paham kebencian, pornografi dan suku, agama, ras, dan
antar golongan (sara); dan
14. membiayai keperluan apapun di luar RKAS yang telah ditetapkan.
3. Kewajiban dan Tanggung Jawab
1. Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan yang
menerima DAK Nonfisik BOP Kesetaraan wajib mengikuti petunjuk
teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.
2. Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan yang
menerima DAK Nonfisik BOP Kesetaraan dilarang melakukan
gratifikasi, memberikan janji ataupun sesuatu kepada siapapun
terkait dengan pengelolaan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan.
3. Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan yang
menerima DAK Nonfisik BOP Kesetaraan bertanggung jawab penuh
atas penggunaan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan sesuai dengan
petunjuk teknis.

- 15 -

www.jdih.kemdikbud.go.id

BAB V

MONITORING, SUPERVISI, PELAPORAN DAN SANKSI

A. Monitoring
Bentuk kegiatan monitoring dan supervisi adalah melakukan
pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap penyaluran
dan pemanfaatan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan. Secara umum tujuan
kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa DAK Nonfisik BOP
Kesetaraan diterima oleh yang berhak dalam ketepatan jumlah, waktu,
cara, dan penggunaan. Komponen utama yang dipantau antara lain:
1. alokasi DAK Nonfisik BOP Kesetaraan kepada penerima bantuan;
2. penyaluran dan penggunaan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan;
3. pelayanan dan penanganan pengaduan; dan
4. pelaporan, serta perubahan rencana penggunaan dan pelaksanaan
DAK Nonfisik BOP Kesetaraan.
Monitoring dan supervisi dilakukan oleh Tim Manajemen DAK Nonfisik
BOP Pendidikan Kesetaraan Pusat dan Daerah sebagai berikut:
1. Monitoring oleh Tim Manajemen DAK Nonfisik BOP Kesetaraan Pusat
Kegiatan monitoring dilakukan oleh Tim Manajemen DAK Nonfisik
BOP Kesetaraan Pusat secara sampling dengan tujuan untuk
memperoleh informasi tentang ketepatan penyerapan dana, jumlah
dan waktu penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan berdasarkan
laporan dari Tim Manajemen DAK Nonfisik BOP Kesetaraan Daerah.
2. Pengawasan oleh Tim Manajemen DAK Nonfisik BOP Kesetaraan
Daerah
Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Manajemen DAK
Nonfisik BOP Kesetaraan Daerah sebagai berikut:
a. pengawasan ditujukan untuk memastikan ketepatan
penyerapan dana, jumlah, waktu, cara, dan penggunaan DAK
Nonfisik BOP Kesetaraan pada tingkat Satuan Pendidikan
penyelenggara Pendidikan Kesetaraan;
b. responden terdiri atas Pengelola Satuan Pendidikan
penyelenggara Pendidikan Kesetaraan penerima BOP

- 16 -

www.jdih.kemdikbud.go.id
Kesetaraan, tenaga pendidik pendidikan kesetaraan; dan orang
tua peserta didik;
c. pengawasan dilaksanakan pada saat dan setelah penyaluran
dana;
d. pengawas atau penilik berkewajiban melakukan pengawasan
penggunaan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan secara terintegrasi.
Pengawasan sebagai kontrol proses dan tidak merupakan
persyaratan pencairan dana. Hasil pengawasan dapat dijadikan dasar
penentuan Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan
yang layak menerima DAK Nonfisik BOP Kesetaraan pada tahun
anggaran berikutnya.

B. Pelaporan
Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan DAK
Nonfisik BOP Kesetaraan, masing-masing pengelola program di tiap
tingkat (pusat, daerah, Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan
Kesetaraan) wajib melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait.
Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah
yang berkaitan dengan penerima bantuan, penyaluran, penyerapan,
pemanfaatan dana, pertanggungjawaban keuangan serta hasil monitoring
evaluasi dan pengaduan masalah.
Tanggung jawab pelaporan untuk masing-masing tingkat sebagai berikut:
1. Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan
a. Pencatatan
Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan
diwajibkan membuat pencatatan perolehan dana dan
pemanfaatan dana BOP Kesetaraan. Setiap transaksi
penerimaan dan penggunaan dana dicatat secara berurutan
berdasarkan tanggal penerimaan kas dan pengeluaran kas.
Setiap transaksi ini harus didukung dengan bukti pengeluaran
yang sah dan lengkap. Setiap transaksi dalam formulir ini
dibuatkan nomor referensi yang terkait langsung dengan
penyimpanan bukti pengeluaran secara fisiknya.

- 17 -

www.jdih.kemdikbud.go.id
Rekapitulasi pencatatan penerimaan dan penggunaan dana ini
disiapkan oleh Bendahara Satuan Pendidikan penyelenggara
Pendidikan Kesetaraan dan dimintakan persetujuan dari
kepala/pengelola Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan
Kesetaraan.
Seluruh arsip data keuangan berupa laporan keuangan dan
dokumen pendukungnya diberi nomor dan tanggal, ditata secara
berurutan sesuai nomor dan tanggal kejadiannya, serta
disimpan di tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan.
b. Penggunaan Dana
1) Laporan penggunaan dana BOP Kesetaraan di tingkat
Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan
disusun dan dilengkapi dengan bukti pengeluaran
(kuitansi/faktur/nota/bon dari vendor/toko/supplier).
2) Laporan penggunaan dana BOP Kesetaraan di tingkat
Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan
disertai dengan bukti Surat Pernyataan Tanggung Jawab
yang menyatakan bahwa dana BOP Kesetaraan yang
diterima dan telah digunakan.
3) Laporan penggunaan dana BOP Kesetaraan di tingkat
Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan
disampaikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota.

2. Tingkat Daerah
Tim Manajemen DAK Nonfisik BOP Kesetaraan Daerah melaporkan
kepada Tim Manajemen DAK Nonfisik BOP Kesetaraan Pusat tiap-tiap
semester yang mencakup hal-hal berikut.
a. Surat Keputusan Penetapan Satuan Pendidikan penyelenggara
Pendidikan Kesetaraan penerima BOP Kesetaraan dari pejabat
yang ditunjuk oleh bupati/walikota.
b. Dana yang disalurkan ke rekening Satuan Pendidikan
penyelenggara Pendidikan Kesetaraan.
c. Revisi Surat Keputusan alokasi dana BOP Kesetaraan apabila
terjadi kesalahan/ketidaktepatan/perubahan data.

- 18 -

www.jdih.kemdikbud.go.id
d. Penanganan pengaduan masyarakat, yang antara lain berisi
informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan
penanganan, dan status penyelesaian.

3. Tingkat Pemerintah
Laporan semesteran penggunaan dana DAK Nonfisik BOP Kesetaraan
per-kabupaten memuat hal-hal berikut:
a. rekapitulasi jumlah penerima bantuan per-kabupaten/kota
disusun berdasarkan data realisasi bantuan;
b. hasil monitoring dan evaluasi yang berisi tentang waktu
pelaksanaan, hasil monitoring, analisis, kesimpulan, saran, dan
rekomendasi;
c. penanganan pengaduan masyarakat yang antara lain berisi
informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan
penanganan, dan status penyelesaian yang merupakan
rekapitulasi dari penanganan pengaduan yang dilakukan oleh
Tim Manajemen DAK Nonfisik BOP Kesetaraan Daerah;
d. kegiatan lainnya, seperti sosialisasi, pelatihan, pengadaan, dan
kegiatan lainnya; dan
e. laporan semesteran dan laporan akhir tahun harus diserahkan
ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur
Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
(Ditjen PAUD-Dikmas) pada akhir bulan Juli dan bulan Februari
tahun berikutnya.

C. SANKSI
Pelanggaran terhadap penyaluran dan penggunaan dana DAK Nonfisik
BOP Kesetaraan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Sanksi akan diberlakukan jika:
1. Pemerintah Daerah tidak menyampaikan laporan atau persyaratan
penyaluran, sehingga mengakibatkan sampai dengan akhir tahun
DAK Nonfisik BOP Kesetaraan tidak tersalurkan ke RKUD; atau
2. Pemerintah Daerah tidak menyalurkan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan
dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah dana masuk ke
RKUD.

- 19 -

www.jdih.kemdikbud.go.id

BAB VI

PELAYANAN DAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

A. Ketentuan Umum
Setiap pertanyaan, usulan dan keluhan masyarakat harus langsung diberi
tanggapan/respon. Pengelolaan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan
Masyarakat (P3M) dalam program DAK Nonfisik BOP Pendidikan
Kesetaraan ditujukan untuk:
1. mengatur alur informasi pengaduan/temuan masalah agar dapat
diterima oleh pihak yang tepat;
2. memastikan bahwa pengelola program akan menindaklanjuti setiap
pengaduan yang masuk;
3. memastikan setiap progres penanganan akan didokumentasikan
secara jelas; dan
4. menyediakan bentuk informasi dan database yang harus disajikan
dan dapat diakses publik.

B. Pengelolaan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat (P3M)
Informasi, pertanyaan, atau pengaduan dapat disampaikan secara
langsung, atau melalui SMS, telepon, surat atau surel Unit Layanan
Terpadu (ULT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Gedung C
Lantai 1 Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jl. Sudirman,
Senayan, Jakarta Pusat sebagai berikut:
1. Telepon : 021-57903020
2. Email
a. pengaduan : pengaduan@kemdikbud.go.id
b. pelayanan : layanan@kemdikbud.go.id
3. SMS : 0811976929
4. Laman pengaduan : http://pengaduan.kemdikbud.go.id
C. Tugas dan Fungsi Layanan

Tim Manajemen DAK Nonfisik BOP Kesetaraan melaksanakan fungsi-
fungsi untuk melakukan tindak lanjut terhadap informasi/pengaduan

yang diterima. Pembagian tugas dan fungsi layanan pada program BOP
Pendidikan Kesetaraan adalah sebagai berikut:

- 20 -

www.jdih.kemdikbud.go.id

1. Tim Manajemen DAK Nonfisik BOP Kesetaraan Pusat:
a. menetapkan petugas Unit P3M (Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat);
b. menerima dan mencatat semua informasi, termasuk hasil
temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan/Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat Jenderal ke dalam
sistem pengaduan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan melalui Unit
Layanan Terpadu (ULT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
di Gedung C Lantai 1 Komplek Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Jl. Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat.
c. menjawab pertanyaan dan menindaklanjuti usul/saran/masukan;
d. memonitor progres penanganan pengaduan yang ada di provinsi
maupun kabupaten/kota;
e. menganalisa informasi sebagai bahan masukan bagi kebijakan
manajemen DAK Nonfisik BOP Kesetaraan;
f. menyampaikan informasi kepada Inspektorat Jenderal dalam hal
diperlukan tindak lanjut;
g. membuat laporan perkembangan penanganan pengaduan secara
regular sesuai dengan periode laporan program BOP Pendidikan
Kesetaraan. Laporan tersebut bersumber dari sistem pengaduan
di laman BOP Kesetaraan yang merupakan rekapitulasi status
provinsi;
h. menginformasikan status penanganan pengaduan DAK Nonfisik
BOP Kesetaraan secara berkala kepada provinsi,
kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti; dan
i. melakukan koordinasi dengan Bagian Umum dan Kerja Sama
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat terkait dengan publikasi informasi.
2. Tim Manajemen DAK Nonfisik BOP Kesetaraan Kabupaten/Kota
a. menetapkan petugas Unit P3M;
b. menerima, mencatat dan menyampaikan semua informasi (saran,
pertanyaan, dan pengaduan) dari masyarakat baik yang
disampaikan melalui telepon, email, surat, fax, termasuk hasil
temuan audit ke dalam sistem pengaduan DAK Nonfisik BOP

- 21 -

www.jdih.kemdikbud.go.id
Kesetaraan melalui Unit Layanan Terpadu (ULT) Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan di Gedung C Lantai 1 Komplek
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jl. Sudirman, Senayan,
Jakarta Pusat;
c. menjawab pertanyaan dan menindaklanjuti usul/saran/masukan
dari masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui sistem
pengaduan daring di laman DAK Nonfisik BOP Kesetaraan dan
SMS;
d. melakukan penanganan yang diperlukan dan memonitor
kemajuan dan hasil penanganan pengaduan;
e. memperbarui status kemajuan dan hasil tindak lanjut
pengaduan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan secara
daring di laman BOP Kesetaraan;
f. membuat laporan perkembangan status pengaduan secara
reguler sesuai dengan periode laporan program DAK Nonfisik
BOP Kesetaraan. Laporan tersebut bersumber dari sistem
pengaduan di laman BOP Pendidikan Kesetaraan;
g. menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala dengan
agenda menyampaikan status kemajuan dan hasil tindak lanjut
pengaduan untuk mendorong penyelesaiannya; dan
h. melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) kabupaten/kota terkait dengan publikasi
informasi.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
TTD.
Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

www.jdih.kemdikbud.go.id

SALINAN
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESERATAAN

Format BOP_Kest-01

FORMULIR ISIAN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Jabatan : Kepala Satuan Pendidikan/Ketua Pengelola
...............................................
Alamat :
dengan ini menyatakan bahwa:
1. Belanja Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan (BOP_Kest) telah
digunakan dalam rangka mendukung operasional pendidikan kesetaraan
dan tidak untuk keperluan pribadi.
2. Jumlah peserta didik yang memenuhi syarat sebanyak ... orang
3. Penggunaan belanja DAK Nonfisik BOP Kesetaraan adalah sebagai berikut:
penerimaan dana BOP Kesetaraan Rp .........................
penggunaan dana BOP Kesetaraan:
a. biaya operasional pembelajaran Rp .........................
b. biaya pendukung Rp .........................
c. biaya administrasi dan lainnya Rp .........................
(Bukti penggunaan terlampir)
4. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau dituntut
secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai
cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Nama Kabupaten/Kota/
Provinsi DKI Jakarta)*, .........
Kepala (Satuan Pendidikan) .............,

Materai
Rp.6.000
(Nama Lengkap & Stempel)

*(coret yang tidak perlu)

- 2 -

www.jdih.kemdikbud.go.id

Format BOP_Kest-02

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SATUAN PENDIDIKAN (RKAS)

TAHUN ANGGARAN ......

Nama Satuan :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Sumber Dana : DAK Nonfisik BOP Kesetaraan
No Uraian Kegiatan Biaya Waktu

Menyetujui .............................,..............
Pengelola/Kepala satuan Bendahara/Penanggung jawab
kegiatan,

....................................... ................................................

*(coret yang tidak perlu)

diisi oleh Satuan Pendidikan
atau Satuan pendidikan
nonformal lainnya dikirim ke
tim manajemen BOP
*Kabupaten/Kota/Provinsi DKI
Jakarta

- 3 -

www.jdih.kemdikbud.go.id

Format BOP_Kest-03

CONTOH

PENCATATAN PENGGUNAAN DANA BOP KESETARAAN

TAHUN ANGGARAN ...............

Nama Satuan :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
No Jenis Pengeluaran Tg/Bln Jumlah No. Bukti

Menyetujui .........................,..................
Pengelola/Kepala satuan Bendahara/Penanggung jawab
kegiatan,

....................................... ................................................

- 4 -

www.jdih.kemdikbud.go.id

Format BOP-04

CONTOH

LAPORAN PENGGUNAAN DANA DAK NONFISIK BOP KESETARAAN

TAHUN ANGGARAN ...............

Nama Satuan :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
No Jenis Pengeluaran Jumlah No. Bukti
1. Biaya Operasional Pembelajaran
a. ...................................
b. ...................................
c. ..................................
d. ................................. dst
2. Biaya Pendukung
a. .................................
b. .................................
c. .................................
3. Biaya Administrasi dan Lainnya
a. ................................
b. ................................
c. ................................ dst
Jumlah
Menyetujui .................................., ..................
Pengelola/Kepala satuan Bendahara/Penanggung jawab
kegiatan,

....................................... ................................................

- 5 -

www.jdih.kemdikbud.go.id

Format BOP_Kest-05

CONTOH

REKAPITULASI PENYALURAN DANA DAK NONFISIK

BOP KESETARAAN

KABUPATEN/KOTA................ PROVINSI..............................

TAHUN ANGGARAN .......

No Nama Satuan Pendidikan
Penyelenggara Pendidikan
Kesetaraan

Tgl Realisasi
Penyaluran dari RKUD
ke rekening

Jumlah

Jumlah
......................, ..............
Ketua tim BOP Kesetaraan
Kab/Kota/Provinsi DKI Jakarta*

.........................................
NIP: ......................................

*(coret yang tidak perlu)

- 6 -

www.jdih.kemdikbud.go.id

Format BOP_Kest-06

CONTOH

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DAK NONFISIK BOP KESETARAAN
KAB/KOTA................ PROVINSI..............................

TAHUN ANGGARAN ..........

No. Jenis Satuan Pendidikan
Penyelenggara
Pendidikan Kesetaraan

Jumlah
Lembaga

Jumlah
Peserta

Jumlah
Lulusan

Jumlah
Dana DAK
BOP
Kesetaraan

1 Sanggar Kegiatan Belajar
(SKB)
2 PKBM
3 .....
4 .....
Jumlah
No. Realisasi Penggunaan
Dana DAK BOP
Kesetaraan Jumlah Persentase

Permasalahan dalam
Penyaluran Dana
DAK BOP
Kesetaraan

1 Biaya Operasional
Pembelajaran
2 Biaya Pendukung
3 Biaya Administrasi dan
Lainnya

a. Sisa dana BOP Kesetaraan di RKUD Provinsi/Kabupaten/Kota penyaluran tahun sebelumnya : Rp.....
b. Transfer dana BOP Kesetaraan dari KUN ke RKUD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun ini : Rp.....
c. Total dana BOP Kesetaraan yang ada di RKUD Provinsi/Kabupaten/Kota : Rp.....
d. Total Kebutuhan dana BOP Kesetaraan : Rp.....
e. Kurang salur dana BOP Kesetaraan : Rp.....
Demikian laporan ini dibuat dengan
sebenarnya
......................, ..................
Kepala dinas pendidikan Kabupaten/Kota/
Provinsi DKI Jakarta*

.......................................
NIP: ...............................

*(coret yang tidak perlu)

- 7 -

www.jdih.kemdikbud.go.id

Format BOP_Kest-07

LEMBAR PENCATATAN PENGADUAN MASYARAKAT

1. Identitas Pengadu :
a. Nama :
b. Alamat :
2. Tanggal Terima Pengaduan :
3. Lokasi Kejadian :
a. RT/RW/Dusun :
b. Desa/Kelurahan :
c. Kecamatan :
d. Kabupaten/Kota :
e. Provinsi :
4. Uraian Pengaduan :
5. Tanggal Penyelidikan Dilakukan :
6. Penyelidik :
7. Temuan :
8. Keputusan / Rekomendasi :
9. Pelaksanaan Keputusan :
10. Tanggal Pemberitahuan kepada pengadu tentang keputusan/dan
pelaksanaan keputusan :
11. Dokumen yang Diterima :

......................................., ..............
Melaporkan:
UPM Kab/Kota/Provinsi DKI Jakarta*

...............................................
NIP : ......................................

*(coret yang tidak perlu)

https://ainamulyana.blogspot.com/

- 8 -

www.jdih.kemdikbud.go.id

Formulir BOP_Kest-08

LEMBAR PENCATATAN PERTANYAAN/KRITIK/SARAN

1. Identitas Penanya/Pemberi Saran :
a. Nama :
b. Alamat :

2. Tanggal Terima Pertanyaan/Saran :
3. Uraian Pertanyaan/Saran :

4. Penerima Pertanyaan / Saran :

5. Tindak Lanjut Saran :

......................................., ..............
Melaporkan:
UPM Kab/Kota/ Provinsi DKI Jakarta*

................................................
NIP: ........................................

*(coret yang tidak perlu)

Dibuat oleh Tim
manajemen BOP di
Kab/Kota/Pusat

https://ainamulyana.blogspot.com/

- 9 -

www.jdih.kemdikbud.go.id

Formulir BOP-09

PENANGANAN PENGADUAN/ KRITIK/SARAN

PELAKSANAAN DAK NONFISIK BOP PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN .........

No Sumber Informasi Isi
Pengaduan

Isi Kritik Isi Saran Tindak
Lanjut

..........................., .........
Melaporkan:
UPM Kab/Kota/Pusat

................................................
NIP: ........................................

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
TTD.
Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

Demikian Permendikbud Nomor 7 Tahun 2019 tentang Juknis BOS Pendidikan Keseteraan.
Loading...

1 komentar:

  1. KABAR BAIK!!!

    Nama saya Lady Mia, saya ingin menggunakan media ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman agar sangat berhati-hati, karena ada penipuan di mana-mana, mereka akan mengirim dokumen perjanjian palsu kepada Anda dan mereka akan mengatakan tidak ada pembayaran di muka, tetapi mereka adalah penipu , karena mereka kemudian akan meminta pembayaran biaya lisensi dan biaya transfer, jadi berhati-hatilah terhadap Perusahaan Pinjaman yang curang itu.

    Perusahaan pinjaman yang nyata dan sah, tidak akan menuntut pembayaran konstan dan mereka tidak akan menunda pemrosesan transfer pinjaman, jadi harap bijak.

    Beberapa bulan yang lalu saya tegang secara finansial dan putus asa, saya telah ditipu oleh beberapa pemberi pinjaman online, saya hampir kehilangan harapan sampai Tuhan menggunakan teman saya yang merujuk saya ke pemberi pinjaman yang sangat andal bernama Ms. Cynthia, yang meminjamkan saya pinjaman tanpa jaminan sebesar Rp800,000,000 (800 juta) dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa konstan pembayaran atau tekanan dan tingkat bunga hanya 2%.

    Saya sangat terkejut ketika saya memeriksa saldo rekening bank saya dan menemukan bahwa jumlah yang saya terapkan dikirim langsung ke rekening bank saya tanpa penundaan.

    Karena saya berjanji bahwa saya akan membagikan kabar baik jika dia membantu saya dengan pinjaman, sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman dengan mudah tanpa stres atau penipuan

    Jadi, jika Anda memerlukan pinjaman apa pun, silakan hubungi dia melalui email nyata: cynthiajohnsonloancompany@gmail.com dan atas karunia Allah, ia tidak akan pernah mengecewakan Anda dalam mendapatkan pinjaman jika Anda mematuhi perintahnya.

    Anda juga dapat menghubungi saya di email saya: ladymia383@gmail.com dan Sety yang memperkenalkan dan memberi tahu saya tentang Ibu Cynthia, ini emailnya: arissetymin@gmail.com

    Yang akan saya lakukan adalah mencoba untuk memenuhi pembayaran cicilan pinjaman saya yang akan saya kirim langsung ke rekening perusahaan setiap bulan.

    Sepatah kata cukup untuk orang bijak.

    BalasHapus

Silahkan berkomentar dengan sopan dan sesuai dengan topik..