Download Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah

Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2019 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, tomatalikuang.com

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah

Anda bisa mendownloadnya di link dibawah ini:
Permenpan RB RI nomor 5 tahun 2019.pdf
atau bisa anda lihat langsung dibawah ini:
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk pembentukan inovasi pelayanan publik
melalui pelaksanaan gerakan wajib 1 (satu) instansi 1
(satu) inovasi serta guna mendorong percepatan
peningkatan kualitas pelayanan publik yang
merupakan kebutuhan dan hak masyarakat setiap
warga negara dan penduduk, perlu menyelenggarakan
kompetisi inovasi pelayanan publik di lingkungan
kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan
usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;
b. bahwa agar pelaksanaan kompetisi sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan efektif,
efisien, akuntabel, dan transparan perlu adanya
pedoman penyelenggaraan kompetisi inovasi pelayanan
publik;

SALINAN



-2-

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi tentang Kompetisi Inovasi
Pelayanan Publik di Lingkungan
Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan
Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47
Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014
tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 517) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 574);



-3-

MEMUTUSKAN:


Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI TENTANG KOMPETISI INOVASI PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH
DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK
DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Inovasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Inovasi
adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang
merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau
adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi
masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan
Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha
Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang
selanjutnya disebut Kompetisi adalah kegiatan penjaringan,
seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan yang
diberikan kepada Inovasi yang dilakukan oleh
kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha
milik negara, dan badan usaha milik daerah.
3. Tim Evaluasi yang selanjutnya disingkat TE adalah unsur
penilai dalam Kompetisi yang terdiri dari akademisi
dan/atau praktisi yang kompeten di bidang pelayanan
publik.
4. Tim Panel Independen yang selanjutnya disingkat TPI
adalah unsur penilai dalam Kompetisi yang terdiri dari
tokoh masyarakat dan/atau unsur profesi/keahlian yang
memiliki reputasi baik dalam pemikiran dan/atau
pengalaman mendorong upaya-upaya peningkatan
pelayanan publik.
5. Tim Sekretariat adalah pejabat dan pegawai di lingkungan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi yang bertugas memfasilitasi proses
Kompetisi.

-4-

6. Menteri adalah menteri yang menangani urusan
pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur negara dan
reformasi birokrasi.

Pasal 2

(1) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi menyelenggarakan Kompetisi.
(2) Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan setiap tahun.

Pasal 3

(1) Setiap kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan
usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah wajib
mengikutsertakan paling sedikit 1 (satu) Inovasi di
lingkungan instansi masing-masing setiap tahun untuk
kegiatan Kompetisi.
(2) Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah
yang ikut serta dalam Kompetisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyelenggarakan Public Service Obligation
(PSO) atau usaha lain yang bertujuan untuk peningkatan
pelayanan publik, mengikutsertakan Inovasi di
lingkungan instansi masing-masing.

Pasal 4

Persyaratan Inovasi yang diikutsertakan dalam Kompetisi
yaitu:
a. selaras dengan tema Kompetisi;
b. memenuhi seluruh kriteria Inovasi;
c. relevan dengan salah satu kategori Kompetisi;
d. telah diimplementasikan paling singkat 1 (satu) tahun
dihitung mundur dari waktu penutupan pendaftaran
Kompetisi sampai dengan waktu dimulainya implementasi
Inovasi;
e. diajukan secara daring (online) dalam bentuk proposal
melalui sistem informasi inovasi pelayanan publik dan
wajib disertai dokumen pendukung yang relevan;

-5-

f. menggunakan judul yang menggambarkan Inovasi dengan
memperhatikan norma dan kepantasan;
g. belum pernah menerima penghargaan sebagai kategori
terbaik (Top 40/Top 35/Top 25/Top 9) Inovasi pada
Kompetisi periode sebelumnya; dan
h. belum pernah menerima penghargaan sebagai Top 99
Inovasi sebanyak 2 (dua) kali, baik secara berturut-turut
maupun tidak, pada Kompetisi periode sebelumnya.

Pasal 5

(1) Untuk penyelenggaraan Kompetisi, Menteri menetapkan:
a. TE;
b. TPI; dan
c. Tim Sekretariat.
(2) TE mempunyai tugas melakukan evaluasi dan penilaian
terhadap proposal Inovasi yang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(3) TPI mempunyai tugas menentukan Inovasi yang masuk,
melakukan penilaian dalam tahap presentasi dan
wawancara, melakukan verifikasi dan observasi lapangan,
dan menentukan Inovasi terbaik.
(4) Tim Sekretariat mempunyai tugas memfasilitasi
keseluruhan tahapan Kompetisi mulai dari sosialisasi dan
publikasi, pengajuan proposal Inovasi, penilaian, serta
pemberian penghargaan.

Pasal 6

Pedoman Kompetisi tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

-6-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2019
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAFRUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 230

6

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.


KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH,
BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

BAB I PENDAHULUAN


A. Latar Belakang


Visi Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81
Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
menyatakan bahwa pada tahun 2025 akan dicapai pemerintahan kelas
dunia. Visi tersebut sejalan dengan pelaksanaan Agenda 2030 dari
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tujuan pembangunan yang
berkelanjutan (SDGs – Sustainable Development Goals) yang diadopsi ke
dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh
pemerintah sebenarnya telah mengalami peningkatan, namun belum
memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, dalam
rangka mencapai visi dan komitmen tersebut diperlukan percepatan dan
upaya luar biasa (keluar dari rutinitas, business as usual, dan monoton)
agar menciptakan perubahan kepada tradisi, pola, dan cara baru melalui
gerakan Satu Instansi Satu Inovasi (One Agency One Innovation), yaitu
gerakan yang mewajibkan 1 (satu) instansi menghasilkan paling sedikit 1

-7-

(satu) inovasi setiap tahun. Untuk menjadikan gerakan ini sebagai
bagian dari upaya terintegrasi peningkatan kualitas pelayanan publik,
maka diperlukan pembinaan Inovasi dalam Kompetisi yang akan
mendorong instansi untuk memunculkan Inovasinya secara kompetitif.
Pedoman penyelenggaraan Kompetisi diperlukan agar pelaksanaannya
dapat berjalan dengan efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

B. Tema

Tema Kompetisi ditetapkan setiap tahun.

C. Tujuan


Penyelenggaraan Kompetisi bertujuan untuk:
1. Menjaring, mendokumentasikan, mendiseminasikan, dan
mempromosikan Inovasi sebagai upaya percepatan peningkatan
kualitas pelayanan publik;
2. Memberikan apresiasi dan penghargaan bagi penyelenggara
pelayanan publik yang Inovasinya ditetapkan sebagai Top Inovasi;
3. Memotivasi penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan
Inovasi dan profesionalisme dalam pemberian pelayanan publik;
4. Meningkatkan citra penyelenggara pelayanan publik; dan
5. Menjadi sarana pertukaran pengalaman dan pembelajaran dalam
rangka pengembangan sistem Jaringan Inovasi Pelayanan Publik
Nasional.

-8-

BAB II PENYELENGGARA, PESERTA, DAN SARANA KOMPETISI


A. Penyelenggara Kompetisi

1. Penyelenggara Kompetisi, terdiri dari:
a. TE, bertugas melakukan penilaian proposal Inovasi yang
memenuhi persyaratan (lolos Seleksi Administrasi) serta
melakukan verifikasi dan observasi lapangan apabila diminta oleh
TPI;
b. TPI, bertugas menentukan Inovasi yang masuk dan melakukan
penilaian dalam tahap presentasi dan wawancara, melakukan
verifikasi dan observasi lapangan, serta menentukan Inovasi
Terbaik; dan
c. Tim Sekretariat, bertugas memfasilitasi keseluruhan tahapan
Kompetisi mulai dari sosialisasi dan publikasi, pengajuan proposal
Inovasi, penilaian, serta pemberian penghargaan.
2. Pakta Integritas
a. Pakta Integritas berisi komitmen individual dari TE dan TPI untuk
menjalankan tugas dengan baik, tidak memihak, bertindak
objektif, serta tidak melakukan tindakan lain yang diduga akan
mengakibatkan terganggunya independensi yang bersangkutan.
b. TE dan TPI wajib menandatangani Pakta Integritas sebelum
melaksanakan tugasnya.

B. Peserta Kompetisi

1. Peserta Kompetisi terdiri dari kementerian/lembaga dan pemerintah
daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.
2. Inovasi dari peserta yang diikutsertakan dalam Kompetisi diajukan
dalam bentuk proposal dan dokumentasi Inovasi.
3. Apabila Inovasi merupakan hasil kerja sama dengan komunitas
masyarakat dan/atau sektor swasta, maka harus diajukan atas
nama peserta (kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan
usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah) yang
bersangkutan.
4. Inovasi badan usaha milik daerah diajukan melalui pemerintah
daerah yang bersangkutan.

-9-

5. Peserta dapat mengajukan lebih dari 1 (satu) Inovasi.
6. Peserta wajib menyetujui pernyataan bahwa segala informasi yang
disampaikan dalam Kompetisi adalah benar. Jika suatu saat terbukti
tidak benar maka penyelenggara Kompetisi berhak mendiskualifikasi
peserta dan/atau membatalkan dan mencabut kembali penghargaan
yang telah diberikan.
C. Sarana Kompetisi

Sarana Kompetisi adalah Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik
yang selanjutnya disebut Sinovik, yang digunakan dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Alamat situs yaitu https://sinovik.menpan.go.id.
2) Pengguna Sinovik terdiri dari penyelenggara yaitu Admin
Kementerian dan peserta yaitu Admin Lokal dan UPP (Unit Pelayanan
Publik).
a. Admin Kementerian, yaitu Tim Sekretariat yang bertugas
mengelola Sinovik dengan cara:
1) Membuat dan membagikan ID pengguna dan sandi bagi Admin
Lokal;
2) Memandu secara teknis Admin Lokal dan UPP UIP dalam
penggunaan Sinovik; dan
3) Memfasilitasi TE dan TPI sesuai tahapan penilaian Kompetisi.
b. Admin Lokal
1) Admin Lokal terdiri dari:
a) Admin Lokal kementerian/lembaga dan badan usaha milik
negara yaitu Biro Organisasi atau unit lain yang ditunjuk di
lingkungan kementerian/lembaga dan badan usaha milik
negara yang bertugas mengelola dan mengajukan inovasi di
lingkungan kementerian/lembaga dan badan usaha milik
negara melalui Sinovik.
b) Admin Lokal pemerintah daerah yaitu Biro/Bagian
Organisasi atau unit lain yang ditunjuk di lingkungan
pemerintah daerah yang bertugas mengelola dan
mengajukan inovasi di lingkungan pemerintah daerah dan
badan usaha milik daerah melalui Sinovik.

-10-

2) Admin Lokal bertugas:
a) Membuat dan membagikan ID pengguna dan sandi bagi
UPP;
b) Memandu secara teknis UPP dalam penggunaan Sinovik;
c) Mengevaluasi dan/atau memberikan koreksi terhadap
proposal dan dokumentasi Inovasi yang dibuat oleh UPP;
d) Mengajukan proposal dan dokumentasi Inovasi yang dibuat
oleh UPP kepada Admin Kementerian.

c. UPP, yaitu satuan kerja pelayanan publik di lingkungan
kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik
negara, dan badan usaha milik daerah yang bertugas membuat
proposal dan dokumentasi Inovasi melalui Sinovik.

-11-

BAB III KRITERIA INOVASI DAN KATEGORI KOMPETISI


A. Kriteria Inovasi


Inovasi yang diikutsertakan dalam Kompetisi wajib memenuhi
seluruh kriteria sebagai berikut:
1. Memiliki kebaruan, yaitu memperkenalkan gagasan yang unik,
pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan
dan desain pelaksanaan yang unik, atau modifikasi dari inovasi
pelayanan publik yang telah ada, untuk penyelenggaraan pelayanan
publik;
2. Efektif, yaitu memperlihatkan capaian yang nyata dan memberikan
solusi dalam penyelesaian permasalahan;
3. Bermanfaat, yaitu menyelesaikan permasalahan yang menjadi
kepentingan dan perhatian publik;
4. Dapat ditransfer/direplikasi, yaitu dapat dan/atau telah dicontoh
dan/atau menjadi rujukan dan/atau diterapkan oleh unit
penyelenggara pelayanan publik lainnya;
5. Berkelanjutan, yaitu mendapat jaminan terus dipertahankan yang
diperlihatkan dalam bentuk dukungan program dan anggaran, tugas
dan fungsi organisasi, serta hukum dan perundang-undangan.
B. Kategori Kompetisi

Kategori Kompetisi terdiri dari:
1. Pengentasan kemiskinan;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Ketahanan pangan;
5. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja;
6. Pemberdayaan masyarakat;
7. Pelayanan publik responsif gender;
8. Perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup; dan
9. Tata kelola pemerintahan.

-12-

BAB IV TAHAPAN DAN JADWAL KOMPETISI


A. Tahapan Kompetisi
Tahapan Kompetisi terdiri dari:
1. Sosialisasi dan Publikasi
Sosialisasi dan publikasi untuk mengumumkan dan
mendiseminasikan penyelenggaraan Kompetisi ini dilakukan sebagai
berikut:
a. Sosialisasi melalui sosialisasi nasional dan bimbingan teknis di
tingkat kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha
milik negara, dan badan usaha milik daerah.
b. Publikasi melalui pemberitaan di sejumlah media.
2. Pengajuan Proposal dan Dokumentasi Inovasi
Mekanisme pengajuan proposal Inovasi dilakukan sebagai berikut:
a. UPP membuat dan mengajukan proposal dan dokumentasi
Inovasi kepada Admin Lokal melalui Sinovik.
b. Admin Lokal mengajukan proposal dan dokumentasi Inovasi
yang diajukan oleh UPP tersebut kepada Admin Kementerian.
c. Apabila Admin Lokal menilai proposal dan dokumentasi Inovasi
tersebut belum layak, maka Admin Lokal berhak untuk
mengembalikan proposal tersebut kepada UPP untuk dilakukan
perbaikan dengan memberikan arahan dan penjelasan
mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki, sebelum diajukan
kepada Admin Kementerian.

3. Penilaian
Tahapan penilaian terdiri dari:
a. Seleksi Administrasi
Seleksi Administrasi dilakukan oleh Tim Sekretariat terhadap
seluruh proposal dan dokumentasi Inovasi yang diajukan oleh
peserta dalam Sinovik. Seleksi dilakukan berdasarkan ketentuan
dan persyaratan sebagai berikut:
1) Selaras dengan tema Kompetisi;
2) Memenuhi seluruh kriteria Inovasi;

-13-

3) Relevan dengan salah satu kategori Kompetisi;
4) Telah diimplementasikan paling singkat 1 (satu) tahun
dihitung mundur dari waktu penutupan pendaftaran
Kompetisi sampai dengan waktu dimulainya implementasi
Inovasi;
5) Diajukan dalam bentuk proposal Inovasi melalui Sinovik dan
wajib disertai dokumen pendukung yang relevan;
6) Menggunakan judul yang menggambarkan Inovasi dengan
memperhatikan norma dan kepantasan;
7) Belum pernah menerima penghargaan sebagai kategori
terbaik (Top 40/Top 35/Top 25/Top 9) Inovasi pada
Kompetisi periode sebelumnya; dan
8) Belum pernah menerima penghargaan sebagai Top 99 Inovasi
sebanyak 2 (dua) kali, baik secara berturut-turut maupun
tidak, pada Kompetisi periode sebelumnya.
b. Penilaian Proposal dan Dokumentasi Inovasi
Proposal dan dokumentasi Inovasi yang memenuhi persyaratan
(lolos Seleksi Administrasi) selanjutnya dinilai oleh TE. Setiap
proposal dan dokumentasi Inovasi dinilai oleh dua orang anggota
TE. Tahap ini menghasilkan nominasi Top 99 Inovasi yang
dilampirkan dalam Berita Acara Serah Terima dari TE kepada
TPI.
c. Penentuan Top 99 Inovasi
Pada tahap ini, TPI melakukan penilaian dengan cara sebagai
berikut:
1) Meminta penjelasan kepada TE atas nominasi Top 99 Inovasi;
2) Meminta wakil dari pemangku kepentingan terkait untuk
memberikan klarifikasi mengenai Inovasi yang
dinominasikan;
3) Menentukan Top 99 Inovasi dalam sidang TPI yang dihadiri
oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota TPI.
Top 99 Inovasi selanjutnya diumumkan secara luas melalui web
Kementerian PANRB, Sinovik, dan media lainnya guna
mendapatkan opini dari masyarakat.
Top 99 Inovasi selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan
Menteri apabila dalam kurun waktu tertentu setelah diumumkan

-14-

tidak ada penyampaian keberatan dari masyarakat yang disertai
dengan bukti yang relevan dan meyakinkan.
d. Presentasi dan Wawancara
TPI melakukan penilaian presentasi dan wawancara terhadap
Top 99 Inovasi dengan komponen penilaian sebagai berikut:
1) Penyajian dengan bobot 30%;
2) Substansi dengan bobot 70%.
Pada sesi tertentu di tahap presentasi dan wawancara, TPI dapat
mengundang wakil pengguna pelayanan atau tenaga ahli yang
mewakili profesi untuk menjadi bagian dari panel penilai. Hasil
penilaian wakil pengguna layanan atau tenaga ahli tersebut
bersifat pertimbangan dan tidak mengikat TPI dalam
pengambilan keputusan.
e. Verifikasi dan Observasi Lapangan
1) TPI dapat melakukan verifikasi dan observasi lapangan
terhadap Top 99 Inovasi untuk memastikan kesesuaian
informasi antara proposal dan dokumentasi Inovasi serta
hasil presentasi dan wawancara dengan fakta di lapangan,
dengan mengedepankan integritas, profesionalitas, dan
akuntabilitas.
2) TPI dapat meminta TE dan/atau menugaskan mystery
shopper untuk melakukan verifikasi dan observasi lapangan
terhadap Top 99 Inovasi dengan mengedepankan integritas,
profesionalitas, dan akuntabilitas.
f. Penentuan Inovasi Terbaik
1) Berdasarkan hasil presentasi dan wawancara serta verifikasi
dan observasi lapangan, TPI menentukan Inovasi Terbaik.
2) Inovasi Terbaik ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

4. Penghargaan
a. Bentuk penghargaan bagi Top Inovasi sebagai berikut:
1) Top 99 Inovasi menerima penghargaan berupa sertifikat dan
kesempatan untuk mengikuti kegiatan peningkatan
kapasitas yang diberikan/difasilitasi oleh pemerintah dalam
rangka penguatan pelayanan publik;

-15-

2) Inovasi Terbaik menerima penghargaan berupa piala dan
menjadi pertimbangan untuk memperoleh alokasi Dana
Insentif Daerah (DID) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
3) Penghargaan khusus diberikan kepada pihak swasta dan
Aparatur Sipil Negara yang dianggap mempunyai peran luar
biasa dalam proses pembentukan Inovasi berdasarkan syarat
dan kriteria yang ditetapkan oleh TPI.

B. Jadwal Kompetisi
Kompetisi diselenggarakan setiap tahun mulai dari bulan Februari
sampai dengan Juli. Rincian jadwal Kompetisi akan ditetapkan lebih
lanjut oleh penyelenggara Kompetisi.

-16-

BAB V

FORMAT PROPOSAL DAN DOKUMENTASI INOVASI

Proposal dan dokumentasi Inovasi disusun sesuai dengan format
sebagai berikut:
Aspek Yang Dinilai Deskripsi
1. Tujuan inovasi
(Bobot 5%)

 Gambarkan/Jelaskan tujuan (“gagasan”)
munculnya inovasi ini.
 Maksimal 200 kata.

2. Keselarasan
dengan kategori
yang dipilih
(Bobot 5%)

 Jelaskan keterkaitan inovasi dengan
kategori yang dipilih.
 Maksimal 100 kata.

3. Signifikansi (Arti
Penting)
(Bobot 15%)

 Inovasi tersebut harus berdampak positif
terhadap kelompok-kelompok penduduk,
termasuk kelompok yang rentan (yaitu
anak-anak, perempuan, orang tua, orang
cacat, dll.) dalam konteks negara atau
wilayah Anda.
 Jelaskan bagaimana inovasi ini berperan
penting dalam mengatasi
kekurangan/kelemahan tata kelola,
administrasi umum atau pelayanan
publik di wilayah Anda.
 Maksimal 200 kata.

4. Inovatif
(Kebaruan atau
Keunikan atau
Keaslian)
(Bobot 20%)

 Jelaskan sisi inovatif dari inovasi ini
dalam konteks wilayah Anda.
Maksimal 100 kata.
 Jelaskan apakah inovasi ini asli atau
merupakan adaptasi/modifikasi/replikasi
dari konteks lain.
 Maksimal 100 kata.

5. Transferabilitas
(Sifat dapat
diterapkan pada

 Apakah inovasi tersebut memiliki potensi
dan/atau terbukti telah diterapkan dan
diadaptasi (disesuaikan) ke dalam konteks

-17-

Aspek Yang Dinilai Deskripsi
konteks/tempat
lain)
(Bobot 10%)

lain (misalnya wilayah atau unit lain)
 Jika ya, jelaskan di mana dan bagaimana
prosesnya.
 Maksimal 100 kata.

6. Sumber daya dan
keberlanjutan
(Bobot 10%)

 Sumber daya apa (yaitu keuangan,
manusia atau lainnya) yang digunakan
untuk melaksanakan inovasi tersebut?
 Langkah-langkah/strategi apa yang
dilakukan dalam memobilisasi/
menggerakkan seluruh sumber daya
internal maupun eksternal?
 Bagaimana keberlanjutan sumber daya
yang digunakan dalam inovasi ini?
Apakah hingga saat ini sumber daya
masih tersedia?
 Maksimal 100 kata.
 Jelaskan apakah dan bagaimana
keberlanjutan dari inovasi ini (meliputi
aspek-aspek sosial, ekonomi dan
lingkungan).
Maksimal 200 kata.

7. Dampak
(Bobot 15%)

 Apakah inovasi ini telah dievaluasi secara
resmi skala dampaknya, melalui evaluasi
internal atau eksternal, misalnya evaluasi
yang dilakukan oleh APIP atau lembaga
lain yang relevan.
□ Ya □ Tidak
 Jika ya, jelaskan bagaimana inovasi ini
dievaluasi dampaknya pada:
a. Target/kelompok sasaran;
b. Kelompok masyarakat di luar kelompok
sasaran;
c. Aspek tata pemerintahan instansi
(misalnya efisiensi anggaran; perbaikan

-18-

Aspek Yang Dinilai Deskripsi

proses bisnis; kolaborasi antarsatuan
unit kerja/perangkat daerah dan/atau
pemangku kepentingan lainnya; tingkat
akuntabilitas).
 Maksimal 100 kata.
 Indikator-indikator apa yang digunakan
dalam evaluasi itu.
 Maksimal 100 kata.
 Gambarkan/Apa hasil evaluasi tersebut?
 Maksimal 100 kata.

8. Keterlibatan
pemangku
kepentingan
(Menekankan
kerja
sama/kolaborasi,
keterlibatan,
koordinasi,
kemitraan dan
inklusif)
(Bobot 10%)

 Jelaskan pemangku kepentingan mana
yang terlibat, dan apa peran dan
kontribusi mereka dalam merancang,
melaksanakan, dan mengevaluasi inovasi
ini.
 Maksimal 200 kata.

9. Pelajaran yang
dipetik
(Bobot 10%)

 Gambarkan pelajaran apa yang dipetik,
serta usulan ide agar inovasi ini dapat
ditingkatkan lebih lanjut atau gambarkan
kekhususan inovasi yang membuat
inovasi ini luar biasa yang membawa
perubahan yang lebih cepat dan lebih
luas.
 Maksimal 100 kata.

-19-

BAB VI
PENUTUP

Agar Kompetisi dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya,
penyelenggara Kompetisi dapat berkoordinasi dengan pimpinan
kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan
badan usaha milik daerah untuk melakukan sosialisasi Peraturan Menteri
ini dengan sebaik-baiknya.

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAFRUDDIN

Demikian Permenpan RB RI Nomor 5 Tahun 2019.

0 Response to "Download Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah"

Posting Komentar

Silahkan berkomentar dengan sopan dan sesuai dengan topik..