Breaking

Rabu, 30 Oktober 2019

Download Permendes PDTT Nomor 12 tahun 2019

Dibawah ini adalah link download peraturan menteri desa (Permendes) pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (pdtt) nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
Download Permendes PDTT Nomor 12 tahun 2019; tomatalikuang.com

Permendes PDTT Nomor 12 tahun 2019

Anda bisa mendownload nya memlalui link berikut:
atau bisa anda baca langsung dibawah ini:

BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No.1013, 2019 KEMEN-DPDTT. Pemantauan dan Evaluasi.
Program dan Kegiatan. Pedoman.
PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN
KEGIATAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan
program dan kegiatan bidang desa, pembangunan daerah
tertinggal, dan transmigrasi, perlu melaksanakan
pemantauan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan
di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi;
b. bahwa untuk mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi
terhadap pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan bidang desa, pembangunan daerah
tertinggal, dan transmigrasi perlu adanya pedoman
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan program bidang desa, pembangunan daerah
tertinggal, dan transmigrasi;
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
www.peraturan.go.idhttps://ainamulyana.blogspot.com/2019/08/permendes-pdtt-nomor-12-tahun-2019.html
2019, No.1013-2-Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi tentang Pedoman Pemantauan dan
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 13);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1915);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM
DAN KEGIATAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.
www.peraturan.go.id
2019, No.1013-3-BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan
pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi
serta mengantisipasi permasalahan yang timbul
dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan
sedini mungkin.
2. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan
realisasi masukan, keluaran, dan hasil terhadap rencana
dan standar.
3. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen
yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program
atau kegiatan yang dilaksanakan dapat sesuai dengan
rencana yang ditetapkan.
4. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi
pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan
tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi
pemerintah.
5. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan
oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian
untuk pencapaian sasaran yang terukur pada suatu
program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya untuk menghasilkan keluaran
dalam bentuk barang/jasa.
6. Kegiatan Pusat adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh
Unit Kerja di lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
7. Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi yang selanjutnya
disebut DAK Fisik Afirmasi, adalah dana yang
dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk
membantu mendanai kegiatan di daerah tertinggal,
www.peraturan.go.id
2019, No.1013-4-daerah perbatasan, pulau kecil terluar dan kawasan
transmigrasi dan seluruh daerah di provinsi papua dan
papua barat.
8. Masukan adalah sumber daya dalam bentuk personil dan
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, serta
bahan yang digunakan untuk menghasilkan keluaran.
9. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh
kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
10. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu
program mengacu pada sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan.
11. Dampak adalah perubahan jangka panjang pada
masyarakat yang ingin dituju sebagai akibat dari
pelaksanaan pembangunan.
12. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program
yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas
terukur.
13. Indikator Kinerja adalah ukuran secara kuantitatif atau
kualitatif yang ditetapkan sebagai acuan tingkat
pencapaian suatu program/kegiatan.
14. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu
program atau keluaran yang diharapkan dari suatu
kegiatan.
15. Efektivitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa
jauh program/kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang
diharapkan.
16. Kemanfaatan adalah kondisi yang diharapkan akan
dicapai bila keluaran dapat diselesaikan tepat waktu,
tepat lokasi, dan tepat sasaran serta berfungsi dengan
optimal.
17. Daftar Simak adalah dokumen yang digunakan sebagai
panduan untuk Pemantauan dan Evaluasi.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan
www.peraturan.go.id
2019, No.1013-5-perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan
pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
19. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan
kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa,
percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan
transmigrasi.
Pasal 2
(1) Pedoman Pemantauan dan Evaluasi digunakan untuk
menjadi acuan dalam pelaksanaan Pemantauan dan
Evaluasi Program dan Kegiatan Kementerian.
(2) Ruang lingkup Pedoman Pemantauan dan Evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. strategi dan sasaran;
b. pelaksana Pemantauan dan Evaluasi;
c. tata cara Pemantauan dan Evaluasi; dan
d. tindak lanjut dan pelaporan.
BAB II
STRATEGI DAN SASARAN
Pasal 3
(1)
Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan
Program dan Kegiatan Kementerian dilakukan dengan
strategi sebagai berikut:
a. generik dan fleksibel;
b. koordinasi internal dan mandiri;
c. observasi dan pengamatan;
d. berorientasi kepada perubahan;
e. objektif dan akuntabel; dan
f. reguler dan berjenjang.
(2) Ketentuan mengenai rincian strategi pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
www.peraturan.go.id
2019, No.1013-6-Pasal 4
(1) Pemantauan dan Evaluasi dilakukan terhadap
pelaksanaan Program dan Kegiatan Kementerian.
(2) Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengacu pada dokumen perencanaan Kementerian.
(3) Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:
a. Kegiatan Pusat;
b. Dekonsentrasi;
c. Tugas Pembantuan; dan
d. DAK Fisik Afirmasi.
(4)
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. realisasi anggaran;
b. pencapaian target;
c. kendala yang dihadapi; dan
d. tindak lanjut rekomendasi.
BAB III
PELAKSANA PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 7
(1) Sekretaris Jenderal Kementerian bertanggung jawab
sebagai koordinator pelaksanaan Pemantauan dan
Evaluasi Program dan Kegiatan Kementerian.
(2) Sekretaris Jenderal dapat mendelegasikan tanggung
jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Kepala Biro yang menangani bidang Pemantauan dan
Evaluasi.
Pasal 8
(1) Pemantauan terhadap Kegiatan Pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan oleh
pimpinan Unit Kerja Eselon I pada Kementerian.
www.peraturan.go.id
2019, No.1013-7-(2) Pemantauan terhadap Dekonsentrasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dilakukan oleh
pimpinan Unit Kerja Eselon I pada Kementerian bersama
dengan gubernur melalui perangkat daerah provinsi.
(3) Pemantauan terhadap Tugas Pembantuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dilakukan oleh
pimpinan Unit Kerja Eselon I pada Kementerian bersama
dengan bupati/walikota melalui perangkat daerah
kabupaten/kota.
(4) Pemantauan terhadap DAK Fisik Afirmasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d dilakukan oleh
pimpinan Unit Kerja Eselon I pada Kementerian bersama
dengan bupati melalui koordinasi kepala badan
perencanaan pembangunan daerah dan/atau perangkat
daerah terkait.
Pasal 9
(1) Evaluasi terhadap Kegiatan Pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan oleh
pimpinan Unit Kerja Eselon I pada Kementerian.
(2) Evaluasi terhadap Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dilakukan oleh Sekretaris
Jenderal Kementerian bersama dengan pimpinan unit
kerja eselon I terkait, dan gubernur melalui perangkat
daerah terkait.
(3) Evaluasi terhadap Tugas Pembantuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dilakukan oleh
Sekretaris Jenderal Kementerian.
(4) Evaluasi terhadap DAK Fisik Afirmasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d dilakukan oleh
kepala daerah melalui koordinasi kepala badan
perencanaan pembangunan daerah dan/atau perangkat
daerah terkait.
www.peraturan.go.id
2019, No.1013-8-BAB IV
TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pemantauan
Pasal 10
(1)
Pemantauan pelaksanaan Program dan Kegiatan
Kementerian dilakukan terhadap aspek:
a. teknis; dan
b. keuangan.
(2) Aspek teknis dalam Pemantauan pelaksanaan Program
dan Kegiatan Kementerian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, meliputi:
a. pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan
rencana yang telah disetujui oleh Kementerian;
b. pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan
dokumen kontrak dan spesifikasi teknis; dan
c. permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut yang
diperlukan.
(3)
Aspek keuangan dalam Pemantauan pelaksanaan
Program dan Kegiatan Kementerian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. realisasi anggaran atas pelaksanaan Program dan
Kegiatan;
b. ketepatan waktu dalam penyampaian laporan
realisasi anggaran dan pencapaian keluaran; dan
c. permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut yang
diperlukan.
Pasal 11
(1)
Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
dilakukan dengan tahapan:
10
a. pengamatan atas perkembangan pelaksanaan;
b. identifikasi permasalahan; dan
c. antisipasi permasalahan.
www.peraturan.go.id
2019, No.1013-9-(2)
Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setiap periode:
a. 3 (tiga) bulan;
b. 6 (enam) bulan; dan
c. 1 (satu) tahun.
(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan menggunakan instrumen Pemantauan
berupa Daftar Simak.
(4) Pemantauan yang telah dilaksanakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan
Pemantauan.
(5) Ketentuan mengenai format instrumen Pemantauan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
(6) Ketentuan mengenai format laporan Pemantauan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 12
(1) Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Kementerian
dilakukan terhadap aspek:
a. teknis; dan
b. keuangan.
(2) Aspek teknis dalam Evaluasi pelaksanaan Program dan
Kegiatan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, meliputi:
a. hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan;
b. hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai
dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis; dan
c. tindak lanjut penyelesaian permasalahan yang
dihadapi.
www.peraturan.go.id
2019, No.1013-10-(3) Aspek keuangan dalam evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. realisasi anggaran atas pelaksanaan Program dan
Kegiatan;
b. ketepatan waktu dalam penyampaian laporan
realisasi anggaran dan pencapaian target; dan
c. tindak lanjut penyelesaian permasalahan yang
dihadapi.
Pasal 13
(1)
Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
dilakukan dengan tahapan:
a. identifikasi permasalahan;
b. analisis atas hasil pelaksanaan; dan
c. tindak lanjut.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
bentuk:
a. parsial; dan
b. komprehensif.
(3) Pelaksanaan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dilakukan secara:
a. insidental; dan
b. berkala.
(4) Evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b dilakukan dengan periode:
a. semester;
b. setiap tahun;
c. 3 (tiga) tahun; dan
d. 5 (lima) tahun.
Pasal 14
(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
dilakukan dengan menggunakan instrumen Evaluasi
berupa Daftar Simak.
(2) Evaluasi yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan Evaluasi.
www.peraturan.go.id
2019, No.1013-11-(3) Ketentuan mengenai format instrumen Evaluasi dalam
bentuk Daftar Simak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Ketentuan mengenai format laporan Evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
BAB V
PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT
Pasal 15
(1) Pimpinan Unit Kerja Eselon I berdasarkan hasil
Pemantauan dan Evaluasi memerintahkan kepada
Pimpinan Unit Kerja Eselon II dibawahnya untuk
melakukan tindak lanjut sesuai rekomendasi Sekretaris
Jenderal Kementerian selaku koordinator pelaksanaan
Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1).
(2) Pimpinan Unit Kerja Eselon II wajib melaksanakan tindak
lanjut temuan hasil pemantauan dan evaluasi sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
(3) Pimpinan Unit Kerja Eselon II wajib melaporkan tindak
lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
Pimpinan Unit Kerja Eselon I masing-masing, dengan
tembusan kepada Sekretaris Jenderal .
Pasal 16
(1)
Dalam hal Pimpinan Unit Kerja Eselon II tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi
administratif berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. rekomendasi pengurangan anggaran kegiatan pada
tahun berikutnya.
www.peraturan.go.id
2019, No.1013-12-(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk
sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 17
Pelaporan hasil Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan
Program dan Kegiatan dilaksanakan secara berjenjang:
a. tingkat Kementerian oleh Sekretaris Jenderal
Kementerian secara 3 (tiga) bulan;
b. Unit Kerja Eselon I oleh masing-masing penanggung
jawab Program secara 3 (tiga) bulan; dan
c. Unit Kerja Eselon II oleh Penanggung Jawab Kegiatan
secara 3 (tiga) bulan.
BAB VI
PENDANAAN
Pasal 18
Pendanaan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Program
dan Kegiatan Kementerian bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
(1) Pimpinan Unit Kerja Eselon I pada Kementerian
menyusun dan menetapkan petunjuk teknis Pemantauan
dan Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan di Unit
Kerja masing-masing sesuai dengan format yang
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.
(2) Petunjuk teknis Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan
www.peraturan.go.id
2019, No.1013-13-yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dan ditetapkan
paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak
Peraturan Menteri ini diundangkan.
Pasal 20
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2019
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
EKO PUTRO SANDJOJO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2019
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
www.peraturan.go.id
2019, No.1013-14-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-15-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-16-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-17-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-18-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-19-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-20-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-21-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-22-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-23-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-24-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-25-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-26-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-27-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-28-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-29-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-30-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-31-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-32-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-33-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-34-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-35-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-36-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-37-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-38-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-39-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-40-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-41-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-42-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-43-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-44-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-45-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-46-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-47-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-48-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-49-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-50-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-51-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-52-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-53-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-54-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-55-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-56-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-57-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-58-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-59-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-60-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-61-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-62-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-63-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-64-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-65-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-66-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-67-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-68-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-69-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-70-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-71-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-72-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-73-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-74-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-75-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-76-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-77-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-78-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-79-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-80-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-81-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-82-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-83-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-84-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-85-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-86-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-87-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-88-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-89-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-90-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-91-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-92-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-93-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-94-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-95-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-96-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-97-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-98-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-99-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-100-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-101-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-102-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-103-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-104-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-105-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-106-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-107-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-108-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-109-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-110-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-111-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-112-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-113-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-114-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-115-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-116-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-117-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-118-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-119-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-120-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-121-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-122-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-123-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-124-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-125-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-126-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-127-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-128-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-129-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-130-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-131-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-132-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-133-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-134-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-135-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-136-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-137-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-138-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-139-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-140-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-141-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-142-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-143-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-144-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-145-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-146-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-147-www.peraturan.go.id
2019, No.1013-148-LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
FORMAT PETUNJUK TEKNIS PELAKSAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
EKO PUTRO SANDJOJO
www.peraturan.go.id

Demikian Permendes PDTT Nomor 12 tahun 2019. Semoga bermanfaat :)
Loading...

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan berkomentar dengan sopan dan sesuai dengan topik..