Breaking

Kamis, 31 Oktober 2019

DOWNLOAD PERMENDIKBUD NOMOR 32 TAHUN 2019

Dibawah ini adalah link download peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia / permendikbud ri nomor 32 tahun 2019.
permendikbud ri nomor 32 tahun 2019; tomatalikuang.com

Anda bisa mendownload permendikbudi ini melalui link dibawah ini:
PERMENDIKBUD_NO_32_TAHUN_2019.pdf
atau bisa langsung anda lihat dibawah ini:

jdih.kemdikbud.go.id
SALINAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa penyaluran bantuan pemerintah di Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan harus dilaksanakan secara
tertib dan tepat sasaran serta mendukung program
pendidikan dan kebudayaan.
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah
pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah
pada Kementerian Negara/Lembaga, Menteri sebagai
pengguna anggaran bewenang menetapkan pedoman
umum penyaluran bantuan pemerintah di Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan;
c. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum
https://ainamulyana.blogspot.com/2019/10/permendikbud-nomor-32-tahun-2019.html-2-
jdih.kemdikbud.go.id
Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun
2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, belum dapat memenuhi kebutuhan hukum
dalam penyaluran bantuan pemerintah dan belum
sepenuhnya mendukung program pendidikan,
khususnya mengenai peningkatan kualitas pendidik dan
tenaga kependidikan, sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan tentang Pedoman Umum Penyaluran
Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas-3-
jdih.kemdikbud.go.id
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 192);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1745);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 236);
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN
PEMERINTAH DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN.-4-
jdih.kemdikbud.go.id
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Bantuan Pemerintah yang selanjutnya disebut Bantuan
adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan
sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada
perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga
pemerintah/nonpemerintah.
2. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah
uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan
kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai
kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja atau
membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan
tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme
pembayaran langsung.
3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang
bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA
untuk melaksanakan sebagian dari kewenangan dan
tanggung jawab penggunaan anggaran pada
kantor/satuan kerja di Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.
5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA
untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang
dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
6. Kementerian adalah Kementerian yang
menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan dan
kebudayaan.-5-
jdih.kemdikbud.go.id
Pasal 2
Tujuan pemberian Bantuan di Kementerian meliputi:
a. pengembangan kemampuan dan kapasitas
perorangan/kelompok masyarakat, komunitas budaya,
organisasi kemasyarakatan, dan satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat di bidang
pendidikan dan kebudayaan;
b. pemberdayaan di bidang pendidikan dan kebudayaan
dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapasitas
perseorang/kelompok masyarakat, komunitas budaya,
organisasi kemasyarakatan, satuan pendidikan/lembaga
yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat
sehingga mampu memenuhi kebutuhan di bidang
pendidikan dan kebudayaan;
c. perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan
dan kebudayaan;
d. peningkatan kualitas pelestarian budaya dan penguatan
komunitas budaya; dan
e. peningkatan mutu pembelajaran melalui pemberian
penghargaan tunjangan profesi pendidik dan tenaga
kependidikan di satuan pendidikan/lembaga yang
diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat.
Pasal 3
Penyaluran Bantuan di Kementerian dilakukan dengan
prinsip:
a. efisiensi;
b. efektifitas;
c. akuntabilitas;
d. transparansi; dan
e. tepat sasaran.-6-
jdih.kemdikbud.go.id
BAB II
PENERIMA BANTUAN
Pasal 4
(1) Penerima Bantuan di Kementerian meliputi:
a. perseorangan/kelompok masyarakat;
b. komunitas budaya;
c. satuan pendidikan/lembaga yang diselenggarakan
oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah/
masyarakat;
d. lembaga/organisasi kemasyarakatan yang bergerak
di bidang pendidikan dan kebudayaan;
e. pemerintah daerah yang mempunyai urusan di
bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
f. lembaga nonstruktural satuan tugas yang dibentuk
oleh pemerintah yang melaksanakan urusan
pendidikan dan kebudayaan.
(2) Perseorangan/kelompok masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. peserta didik;
b. pendidik dan tenaga kependidikan;
c. pelaku seni dan budaya;
d. penemu cagar budaya;
e. pemerhati pendidikan;
f. peneliti bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
g. kelompok kerja pendidik/tenaga kependidikan.
(3) Komunitas budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri atas:
a. komunitas tradisi;
b. komunitas kepercayaan;
c. komunitas seni;
d. komunitas sejarah;
e. komunitas sastra; dan
f. komunitas adat.-7-
jdih.kemdikbud.go.id
(4) Satuan pendidikan/lembaga yang diselenggarakan oleh
pemerintah pusat/pemerintah daerah/masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. perguruan tinggi;
b. sekolah menengah atas;
c. sekolah menengah kejuruan;
d. sekolah menengah pertama;
e. sekolah dasar;
f. satuan pendidikan pendidikan anak usia dini;
g. sekolah luar biasa untuk semua jenjang pendidikan;
h. satuan pendidikan nonformal;
i. lembaga penyelenggara pendidikan atau pelatihan
yang diselenggarakan masyarakat; dan
j. lembaga penyelenggara pendidikan layanan khusus
untuk setiap jenjang baik pemerintah maupun
nonpemerintah.
(5) Lembaga/organisasi kemasyarakatan yang bergerak di
bidang pendidikan dan kebudayaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. penyelenggara pembinaan pemuda;
b. penyelenggara pramuka;
c. penyelenggara keolahragaan;
d. dewan pendidikan;
e. komite sekolah;
f. lembaga keagamaan; dan/atau
g. lembaga/organisasi kemasyarakatan lainnya yang
bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan.
(6) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e meliputi:
a. dinas daerah provinsi/kabupaten/kota; dan
b. unit pelaksana teknis daerah yang menangani
bidang pendidikan dan kebudayaan.
(7) Lembaga nonstruktural/satuan tugas yang dibentuk oleh
pemerintah yang melaksanakan urusan pendidikan dan
kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
terdiri atas:-8-
jdih.kemdikbud.go.id
a. badan akreditasi nasional sekolah/madrasah
provinsi;
b. badan akreditasi nasional pendidikan anak usia dini
dan pendidikan nonformal provinsi; dan
c. panitia ujian nasional tingkat provinsi.
Pasal 5
Kriteria/persyaratan masing-masing penerima Bantuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dalam petunjuk
teknis yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I yang bertanggung
jawab terhadap program Bantuan.
Pasal 6
(1) Penerima Bantuan yang memenuhi kriteria/persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh
PPK dan disahkan oleh KPA sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
(2) Penetapan penerima Bantuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil seleksi
penerima Bantuan.
BAB III
JENIS DAN BENTUK BANTUAN
Pasal 7
Jenis Bantuan yang dapat diberikan kepada penerima
Bantuan di Kementerian meliputi:
a. pemberian penghargaan;
b. beasiswa;
c. tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya;
d. bantuan operasional;
e. bantuan sarana/prasarana;
f. bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan;
dan
g. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan
yang ditetapkan oleh PA.-9-
jdih.kemdikbud.go.id
Pasal 8
(1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf a merupakan bantuan kepada penerima
Bantuan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh
KPA.
(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat keputusan yang
ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA dan
diberikan dalam bentuk:
a. uang;
b. barang; dan/atau
c. jasa.
(3) Pemberian penghargaan dalam bentuk uang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat
diberikan melalui mekanisme:
a. Pembayaran Langsung (LS) ke rekening penerima
penghargaan atau ke rekening Bendahara
Pengeluaran; atau
b. UP.
(4) Dalam rangka pengadaan barang dan/atau jasa untuk
pemberian penghargaan yang disalurkan dalam bentuk
barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) huruf b dan huruf c kepada penerima, PPK
menandatangani kontrak pengadaan barang dan/atau
jasa dengan penyedia barang dan/atau jasa.
(5) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) berpedoman pada peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengadaan barang
dan jasa pemerintah.
(6) Pengadaan barang dan/atau jasa yang akan disalurkan
kepada penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dapat termasuk pelaksanaan penyaluran barang
dan/atau jasa sampai dengan diterima oleh penerima.
(7) Pencairan dana pemberian penghargaan dalam rangka
pengadaan barang dan/atau jasa yang akan disalurkan
kepada penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dilakukan secara langsung dari rekening kas negara ke-10-
jdih.kemdikbud.go.id
rekening penyedia barang dan/atau jasa melalui
mekanisme LS.
Pasal 9
(1) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b
merupakan bantuan kepada penerima perseorangan yang
bukan pegawai negeri sipil untuk menempuh
pendidikan/pelatihan/kuliah di dalam atau di luar negeri
yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.
(2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dalam bentuk bantuan:
a. uang pendidikan/pelatihan/kuliah;
b. biaya hidup;
c. biaya buku/diktat;
d. biaya penelitian; dan/atau
e. biaya lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan
pendidikan/pelatihan/kuliah.
(3) Pembayaran uang pendidikan/pelatihan/kuliah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan biaya
lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan
pendidikan/pelatihan/kuliah sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) huruf e diberikan dalam bentuk uang yang
disalurkan secara langsung dari rekening kas negara ke
rekening penyelenggara pendidikan/pelatihan/
perkuliahan.
(4) Pembayaran biaya hidup sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) huruf b, biaya buku/diktat sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) huruf c, dan biaya penelitian
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d diberikan
dalam bentuk uang yang disalurkan secara langsung dari
rekening kas negara ke rekening penerima beasiswa
melalui mekanisme LS.
(5) Dalam hal pembayaran secara langsung kepada
penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak dapat dilakukan, pembayaran uang
pendidikan/pelatihan/kuliah dan biaya lainnya dapat
dibayarkan ke rekening penerima beasiswa.-11-
jdih.kemdikbud.go.id
(6) Dalam hal tidak dapat dilakukan mekanisme LS,
pembayaran beasiswa dapat menggunakan mekanisme
UP.
Pasal 10
(1) Tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c
merupakan bantuan kepada pendidik yang bukan
pegawai negeri sipil untuk menambah penghasilan diluar
gaji/upah yang diterima sebagai guru atau pendidik
lainnya yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.
(2) Pembayaran tunjangan profesi guru dan tunjangan
lainnya dilaksanakan secara periodik yang ditetapkan
oleh PA.
(3) Pemberian tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya
dilaksanakan berdasarkan surat keputusan yang
ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.
(4) Pembayaran tunjangan profesi guru dan tunjangan
lainnya disalurkan secara langsung dari rekening kas
negara ke rekening penerima melalui mekanisme LS.
Pasal 11
(1) Bantuan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 huruf d merupakan bantuan untuk menunjang
pelaksanaan kegiatan operasional yang bergerak di
bidang pendidikan dan/atau kebudayaan meliputi:
a. kelompok masyarakat;
b. komunitas budaya;
c. satuan pendidikan/lembaga yang diselenggarakan
oleh pemerintah/pemerintah daerah/masyarakat;
d. lembaga/organisasi kemasyarakatan yang bergerak
di bidang pendidikan dan kebudayaan; dan/atau
e. lembaga nonstruktural/ satuan tugas yang dibentuk
oleh pemerintah yang melaksanakan urusan
pendidikan dan kebudayaan.-12-
jdih.kemdikbud.go.id
(2) Bentuk bantuan operasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis yang
ditetapkan oleh Pejabat Eselon I yang bertanggung jawab
terhadap program Bantuan.
(3) Pencairan dana bantuan operasional diberikan dalam
bentuk uang kepada penerima bantuan operasional
melalui mekanisme:
a. LS ke rekening penerima bantuan operasional; atau
b. UP.
(4) Pencairan dana bantuan operasional dapat dilakukan
secara sekaligus atau bertahap berdasarkan ketetapan
KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu
pelaksanaan kegiatan.
(5) Pencairan dana bantuan operasional secara bertahap
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan
paling banyak 4 (empat) tahap.
(6) Setiap tahapan pencairan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dilakukan setelah seluruh jumlah dana bantuan
operasional yang diterima pada tahap sebelumnya telah
dipergunakan paling kurang sebesar 80% (delapan puluh
persen).
(7) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara
PPK dengan penerima bantuan operasional.
Pasal 12
(1) Bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf e merupakan bantuan kepada
perseorangan/kelompok masyarakat, komunitas budaya,
satuan pendidikan/lembaga yang diselenggarakan oleh
pemerintah/masyarakat, lembaga/organisasi masyarakat
lainnya yang bergerak di bidang pendidikan dan
kebudayaan, serta pemerintah daerah yang
melaksanakan urusan pendidikan dan kebudayaan.-13-
jdih.kemdikbud.go.id
(2) Pemberian bantuan sarana/prasarana kepada penerima
bantuan dapat diberikan dalam bentuk :
a. uang; atau
b. barang.
(3) Bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang diberikan
dengan ketentuan:
a. barang bantuan dapat diproduksi dan/atau
dihasilkan oleh penerima bantuan; atau
b. nilai per jenis barang bantuan di bawah
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang
dapat dilaksanakan oleh penerima bantuan.
(4) Pemberian bantuan sarana/prasarana sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara langsung dari
rekening kas negara ke rekening penerima Bantuan
sarana/prasarana melalui mekanisme LS.
(5) Pembayaran ke rekening penerima bantuan
sarana/prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b dapat dilakukan sekaligus.
(6) Dalam hal barang bantuan yang dapat diproduksi
dan/atau dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, nilainya sampai dengan Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah), pemberian bantuan sarana/
prasarana dilakukan secara sekaligus.
(7) Pencairan dana bantuan sarana/prasarana dalam bentuk
uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
a. tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari
keseluruhan dana bantuan sarana/prasarana
setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh
penerima bantuan dan PPK; dan
b. tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari
keseluruhan dana bantuan sarana/prasarana,
apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 50% (lima
puluh persen).
(8) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
termasuk bantuan untuk keperluan
rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan.-14-
jdih.kemdikbud.go.id
Pasal 13
(1) Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f
merupakan:
a. bantuan kepada satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat;
b. bantuan revitalisasi/pembangunan museum milik
pemerintah daerah/masyarakat;
c. bantuan revitalisasi cagar budaya milik pemerintah
daerah/masyarakat; atau
d. bantuan revitalisasi desa adat,
yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.
(2) Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam
bentuk:
a. uang; atau
b. barang.
(3) Dalam rangka pengadaan bantuan rehabilitasi dan/atau
pembangunan gedung/bangunan yang disalurkan dalam
bentuk barang kepada penerima Bantuan, PPK
menandatangani kontrak pengadaan barang dengan
penyedia barang.
(4) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang
mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah.
(5) Pencairan dana bantuan rehabilitasi dan/atau
pembangunan gedung/bangunan dalam rangka
pengadaan barang yang akan disalurkan untuk penerima
bantuan dilakukan secara langsung dari rekening kas
negara ke rekening penyedia barang melalui mekanisme
LS.
(6) Pencairan dana bantuan rehabilitasi dan/atau
pembangunan gedung/bangunan dalam bentuk uang
dilakukan sekaligus dalam hal Bantuan yang diberikan
kepada penerima bantuan nilainya di bawah Rp100.
000.000,00 (seratus juta rupiah).-15-
jdih.kemdikbud.go.id
(7) Pencairan dana bantuan rehabilitasi dan/atau
pembangunan gedung/bangunan dalam hal Bantuan
yang diberikan kepada penerima bantuan nilainya
Rp100. 000.000,00 (seratus juta rupiah) ke atas,
dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a. tahap I sebesar 70% dari keseluruhan dana bantuan
rehabilitasi dan/atau pembangunan
gedung/bangunan setelah perjanjian kerjasama
ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK; dan
b. tahap II sebesar 30% dari keseluruhan dana
bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan
gedung/bangunan, apabila prestasi pekerjaan telah
mencapai 50%.
Pasal 14
(1) Jenis bantuan lainnya yang memiliki karakteristik
bantuan yang ditetapkan oleh PA sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf g dapat diberikan dalam bentuk
uang atau barang dan/atau jasa.
(2) Jenis bantuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) meliputi:
a. penyelenggaraan seminar, pelatihan, penataran,
sosialisasi, diseminasi, dan lokakarya/workshop
bidang pendidikan dan kebudayaan;
b. penyelenggaraan kegiatan keolahragaan,
kepemudaan, kepramukaan, seni dan budaya,
perfilman, kepemimpinan siswa dan
kemahasiswaan;
c. penyelenggaraan peningkatan kompetensi,
kualifikasi, dan/atau pembinaan karir pendidik atau
tenaga kependidikan, serta pelaku pendidikan dan
kebudayaan;
d. penyelenggaraan sertifikasi profesi bagi lulusan
sekolah menengah kejuruan;
e. Penyelenggaraan sertifikasi guru dan tenaga
kependidikan;-16-
jdih.kemdikbud.go.id
f. bantuan asosiasi guru mata pelajaran/bidang tugas
guru;
g. penyelenggaran kegiatan di bidang kebudayaan oleh
satuan pendidikan dan perguruan tinggi;
h. pemberian kompensasi temuan cagar budaya;
i. fasilitasi komunitas budaya dan fasilitasi komunitas
kesejarahan;
j. bantuan untuk penelitian di bidang pendidikan dan
kebudayaan;
k. bantuan untuk organisasi profesi pendidik dan
tenaga kependidikan;
l. bantuan hukum bidang pendidikan dan
kebudayaan;
m. pengemasan dan penyebarluasan informasi bidang
pendidikan dan kebudayaan melalui media cetak
dan/atau elektronik;
n. pelaksanaan kemitraan bidang pendidikan dan
kebudayaan;
o. penyelenggaraan pendidikan untuk kawasan adat
terpencil, dan daerah 3T; dan
p. pengiriman buku dalam pelaksanaan program
literasi.
q. penyelenggaraan pendidikan dalam rangka
revitalisasi SMK;
r. penyelenggaraan program keahlian ganda;
s. penyelenggaraan pengajar pengganti; dan/atau
t. penyelenggaraan pendataan bidang pendidikan.
(3) Penetapan nilai bantuan yang diberikan kepada
perseorangan/kelompok masyarakat, komunitas budaya,
satuan pendidikan/lembaga yang diselenggarakan oleh
pemerintah/masyarakat, dan lembaga/organisasi
masyarakat lainnya yang bergerak di bidang pendidikan
dan kebudayaan ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh
KPA.-17-
jdih.kemdikbud.go.id
(4) Pencairan bantuan lainnya yang memiliki karakteristik
bantuan yang ditetapkan oleh PA dalam bentuk uang
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan
secara sekaligus atau bertahap.
(5) Pencairan secara sekaligus atau bertahap sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh KPA dengan
mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan
kegiatan.
(6) Pencairan dana bantuan lainnya yang memiliki
karakteristik bantuan yang ditetapkan oleh PA dalam
bentuk uang yang diberikan kepada perseorangan
dilaksanakan secara sekaligus berdasarkan surat
keputusan.
(7) Pencairan dana bantuan lainnya yang memiliki
karakteristik bantuan yang ditetapkan oleh PA untuk
pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan secara
langsung dari rekening kas negara ke rekening penyedia
barang dan/atau jasa melalui mekanisme LS.
BAB IV
PENGELOLAAN BANTUAN
Pasal 15
(1) Pengelolaan masing-masing Bantuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 diatur dalam petunjuk teknis
yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I yang bertanggung
jawab terhadap program Bantuan.
(2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
sekurang-kurangnya memuat:
a. dasar hukum;
b. tujuan penggunaaan belanja bantuan;
c. pemberi bantuan;
d. persyaratan penerima bantuan;
e. bentuk bantuan;
f. rincian jumlah bantuan;
g. tata kelola pencairan dana bantuan;
h. penyaluran dan bantuan;-18-
jdih.kemdikbud.go.id
i. laporan pertanggungjawaban bantuan;
j. ketentuan perpajakan; dan
k. sanksi.
BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 16
KPA melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan penyaluran dana Bantuan sesuai dengan
petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
Pasal 17
(1) KPA bertanggung jawab atas pencapaian target kinerja
penyaluran bantuan kepada PA.
(2) Untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi
penyaluran dana bantuan, KPA harus menyusun dan
menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PA.
(3) PPK bertanggung jawab atas pelaksanaan penyaluran
dana bantuan sesuai dengan petunjuk teknis yang
ditetapkan.
(4) Penerima bantuan bertanggung jawab mutlak terhadap
pelaksanaan program dan pemanfaatan dana bantuan
yang diterimanya.
(5) Pertanggungjawaban bantuan dilaksanakan secara
transparan dan akuntabel, serta terhindar dari
penyimpangan.
(6) Penerima bantuan harus menyampaikan laporan
pertanggungjawaban kepada KPA.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan
pertanggungjawaban diatur sesuai dengan petunjuk
teknis yang telah ditetapkan oleh Pejabat Eselon I yang
bertanggung jawab terhadap program Bantuan.-19-
jdih.kemdikbud.go.id
Pasal 18
(1) Penerima bantuan sarana dan prasarana yang
menghasilkan aset menyerahkan berita acara serah
terima hasil pekerjaan kepada PPK.
(2) Dalam hal penerima bantuan sarana dan prasarana
yang menghasilkan aset merupakan satuan
pendidikan/lembaga yang diselenggarakan oleh
pemerintah daerah, maka berita acara serah terima hasil
pekerjaan kepada PPK sebagaimana dimaksud ayat (1)
harus ditembuskan kepada pemerintah daerah terkait.
(3) Pemerintah daerah yang telah menerima tembusan berita
acara serah terima hasil pekerjaan sebagaimana
dimaksud ayat (2) melakukan pencatatan aset hasil
Bantuan menjadi barang milik daerah.
BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 19
(1) KPA melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan
pengelolaan dana bantuan bidang pendidikan dan
kebudayaan.
(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan bantuan
di bidang pendidikan dan kebudayaan dilaksanakan oleh
Inspektorat Jenderal Kementerian.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua
petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Pejabat Eselon I
yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di
Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 331),-20-
jdih.kemdikbud.go.id
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2019
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di
Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 207),
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
Pasal 21
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di
Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 331),
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2019
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di
Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 207), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 22
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 1
Agustus 2019.-21-
jdih.kemdikbud.go.id
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2019
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHADJIR EFFENDY
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2019
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1167
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
ttd.
Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

Demikian postingan blog Tomatalikuang.com tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan / Permendikbud No. 32 Tahun 2019. Semoga bermanfaat :)
Loading...

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan berkomentar dengan sopan dan sesuai dengan topik..