Breaking

Kamis, 31 Oktober 2019

DOWNLOAD PERMENDIKBUD RI NOMOR 34 TAHUN 2019

Dibawah ini adalah dik download peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia (permendikbud ri) nomor 34 tahun 2019 tentang tata edar, pertunjukan, ekspor, dan impor film.
permendikbud ri nomor 34 tahun 2019; tomatalikuang.com

Anda bisa mendownload permendikbud ini melalui link berikut: Permendikbud_RI_No_34_Tahun_2019.pdf
atau bisa langsung anda baca melalui file dibawah ini:
SALINAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG
TATA EDAR, PERTUNJUKAN, EKSPOR, DAN IMPOR FILM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3), Pasal
34, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009
tentang Perfilman, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan tentang Tata Edar, Pertunjukan,
Ekspor, dan Impor Film;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5060);
3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14
Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan
jdih.kemdikbud.go.id
https://ainamulyana.blogspot.com/2019/09/permendikbud-nomor-34-tahun-2019.html- 2 -
Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 192);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG TATA EDAR, PERTUNJUKAN, EKSPOR, DAN
IMPOR FILM.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Film adalah karya cipta seni budaya yang merupakan
pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat
berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa
suara, dapat dipertunjukkan.
2. Pengedaran Film adalah pengedaran Film Indonesia dan
Film impor untuk pertunjukan Film melalui layar lebar di
bioskop, gedung pertunjukan nonbioskop, lapangan
terbuka, penyiaran di televisi dan pemutaran melalui
jaringan teknologi informatika.
3. Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film yang selanjutnya
disingkat TPPF adalah surat tanda pengesahan yang
dikeluarkan oleh Menteri yang diberikan kepada pelaku
usaha pembuatan film yang telah memberitahukan
pembuatan filmnya.
4. Pertunjukan Film adalah kegiatan yang
jdih.kemdikbud.go.id- 3 -
mempertunjukkan Film dengan sistem proyeksi atau
nonproyeksi di layar lebar, penyiaran di televisi, dan
pemutaran melalui jaringan teknologi informatika.
5. Ekspor Film adalah proses pengiriman Film dalam bentuk
fisik maupun nonfisik ke luar batas wilayah negara
Republik Indonesia secara resmi dengan tujuan untuk
digunakan di negara lain melalui transaksi penjualan,
penyewaan, atau transaksi lainnya.
6. Impor Film adalah proses memasukkan Film dalam
bentuk fisik maupun nonfisik ke dalam wilayah negara
Republik Indonesia secara resmi dengan tujuan untuk
digunakan melalui transaksi pembelian, penyewaan, atau
transaksi lainnya.
7. Pelaku Usaha Pengedaran Film adalah pelaku usaha yang
berbadan hukum Indonesia yang mengedarkan Film
kepada Pelaku Usaha Pertunjukan Film.
8. Pelaku Usaha Pertunjukan Film adalah pelaku usaha
berbadan hukum Indonesia yang mendapatkan izin usaha
untuk menyelenggarakan Pertunjukan Film di bioskop.
9. Jumlah Penonton adalah banyaknya penonton yang
ditunjukkan oleh jumlah tiket yang terjual melalui
penjualan dan/atau transaksi lainnya untuk setiap judul
Film yang dipertunjukkan.
10. Kopi-jadi Film adalah salinan rekaman versi akhir suatu
Film sesuai standar teknis Pertunjukan Film di layar lebar
yang sudah disertai surat tanda lulus sensor.
11. Surat Tanda Lulus Sensor yang selanjutnya disingkat
STLS adalah surat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sensor
Film bagi setiap Film dan iklan Film yang akan diedarkan
dan/atau dipertunjukan.
12. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang
dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
13. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
Pemerintah di bidang Kebudayaan.
jdih.kemdikbud.go.id- 4 -
BAB II
TATA EDAR FILM
bagian kesatu
umum
Pasal 2
Ruang lingkup tata edar Film meliputi:
a. kewajiban dan hak Pelaku Usaha Pengedaran Film;
b. kewajiban dan hak Pelaku Usaha Pertunjukan Film; dan
c. pengawasan ketaatan atas perjanjian kerja sama.
Pasal 3
(1) Pengedaran Film dilakukan oleh Pelaku Usaha
Pengedaran Film kepada Pelaku Usaha Pertunjukan Film.
(2) Pengedaran Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus diatur dalam perjanjian kerja sama.
(3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan
paling sedikit memuat:
a. pihak yang bekerja sama;
b. bentuk kerja sama;
c. hak dan kewajiban para pihak, termasuk kewajiban
melakukan promosi Film;
d. keterangan pemilik hak cipta dan pemegang hak
terkait;
e. jumlah Kopi-jadi Film;
f. jumlah layar pertunjukan dan jam pertunjukan;
g. tanggal dan hari dimulainya pertunjukan;
h. waktu dan cara pelaporan Jumlah Penonton;
i. ketentuan mengenai Jumlah Penonton minimum
sebagai syarat pengurangan atau penambahan jumlah
layar atau jam pertunjukan; dan
j. batas waktu penyerahan Kopi-jadi Film dan STLS.
jdih.kemdikbud.go.id- 5 -
Pasal 4
(1) Perjanjian kerja sama yang telah dibuat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikirim atau diunduh
oleh Pelaku Usaha Pengedaran Film melalui media daring
unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang
pengembangan perfilman.
(2) Pelaku Usaha Pengedaran Film memberikan laporan hasil
pelaksanaan perjanjian kerja sama yang telah dibuat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1
(satu) kali selama melakukan perjanjian kerja sama
melalui media daring unit yang menyelenggarakan fungsi
di bidang pengembangan perfilman.
Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Pengedaran Film
Pasal 5
Pelaku Usaha Pengedaran Film berhak menolak memberikan
Film untuk dipertunjukkan oleh Pelaku Usaha Pertunjukan
Film apabila Pelaku Usaha Pertunjukan Film:
a. tidak dapat memenuhi persyaratan sarana dan prasarana
untuk mempertunjukkan Film yang akan diedarkan
berdasarkan hasil penilaian internal Pelaku Usaha
Pengedaran Film; dan/atau
b. pernah melakukan wanprestasi terhadap kerja sama yang
dilakukan sebelumnya.
Pasal 6
(1) Pelaku Usaha Pengedaran Film wajib memberikan hak
dan perlakuan yang adil terhadap Pelaku Usaha
Pertunjukan Film untuk memperoleh Film.
(2) Hak dan perlakuan yang adil terhadap Pelaku Usaha
Pertunjukan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi hak dan perlakuan untuk mendapatkan Kopijadi Film berdasarkan kriteria urutan prioritas secara
jelas yang diberlakukan sama oleh Pelaku Usaha
jdih.kemdikbud.go.id- 6 -
Pengedaran Film terhadap Pelaku Usaha Pertunjukan
Film.
(3) Kriteria urutan prioritas secara jelas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan Pelaku Usaha
Pengedaran Film dengan cara:
a. mengumumkan judul Film yang akan diedarkan paling
lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal edar yang
direncanakan melalui daftar urutan peredaran Film
dalam media daring unit yang menyelenggarakan
fungsi di bidang pengembangan perfilman; dan
b. mengirimkan surat resmi penawaran kerja sama
kepada Pelaku Usaha Pertunjukan Film yang dituju.
Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Pertunjukkan Film
Pasal 7
Pelaku Usaha Pertunjukan Film berhak menolak
mempertunjukkan Film apabila:
a. Film yang akan diedarkan tidak sesuai dengan hasil
penilaian internal Pelaku Usaha Pertunjukan Film;
dan/atau
b. Pelaku Usaha Pengedaran Film pernah melakukan
wanprestasi terhadap kerja sama yang dilakukan
sebelumnya.
Pasal 8
(1) Pelaku Usaha Pertunjukan Film wajib memberikan hak
dan perlakuan yang adil terhadap Pelaku Usaha
Pengedaran Film untuk mempertunjukan film yang telah
memenuhi persyaratan:
a. memiliki TPPF yang diterbitkan oleh unit yang
menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan
perfilman;
b. Film yang akan dipertunjukkan memenuhi standar
teknis yang ditentukan oleh Pelaku Usaha Pertunjukan
Film;
jdih.kemdikbud.go.id- 7 -
c. memiliki iklan Film atas Film yang akan
dipertunjukkan; dan
d. memiliki STLS yang diterbitkan oleh Lembaga Sensor
Film.
(2) Hak dan perlakukan yang adil terhadap Pelaku Usaha
Pengedaran Film meliputi hak dan perlakuan untuk
mendapatkan kesempatan jam pertunjukan dan jumlah
layar pertunjukan berdasarkan kriteria urutan prioritas
secara jelas yang diberlakukan sama oleh Pelaku Usaha
Pertunjukan Film terhadap Pelaku Usaha Pengedaran
Film.
(3) Kriteria urutan prioritas secara jelas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) yaitu:
a. urutan nomor terbit STLS;
b. urutan daftar urutan peredaran film dalam media
daring unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang
pengembangan perfilman;
c. urutan surat masuk atas penawaran kerja sama
Pertunjukan Film yang diterima oleh Pelaku Usaha
Pertunjukan Film; dan
d. urutan nomor terbit TPPF.
Pasal 9
(1) Pelaku Usaha Pertunjukan Film wajib membatalkan jam
pertunjukan dan memberikan jam pertunjukannya
kepada Pelaku Usaha Pengedaran Film lain apabila:
a. Pelaku Usaha Pengedaran Film tidak menyerahkan
Kopi-jadi Film kepada Pelaku Usaha Pertunjukan
Film sesuai dengan perjanjian kerja sama; dan/atau
b. Kopi-jadi Film yang diserahkan oleh Pelaku Usaha
Pengedaran Film tidak memiliki STLS.
(2) Pelaku Usaha Pertunjukan Film wajib menolak Kopi-jadi
Film dari Pelaku Usaha Pengedaran Film apabila tidak
sesuai dengan standar teknis Pertunjukan Film dan
ketentuan yang tercantum dalam STLS.
jdih.kemdikbud.go.id- 8 -
(3) Dalam hal terjadi penolakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Pelaku Usaha Pengedaran Film wajib mengganti
dengan Kopi-jadi Film sesuai standar teknis dan
ketentuan yang tercantum dalam STLS.
(4) Pelaku Usaha Pertunjukan Film dapat menunda atau
membatalkan Pertunjukan Film apabila terdapat pihak
lain yang mengajukan keberatan atas Pertunjukan Film
yang menyangkut sengketa perdata dan pelanggaran hak
kekayaan intelektual
Pasal 10
Pelaku Usaha Pertunjukan Film wajib membatalkan
Pertunjukan Film apabila Film tersebut dinyatakan ditarik dari
peredaran oleh Menteri berdasarkan pertimbangan Lembaga
Sensor Film.
Bagian Keempat
Pengawasan
Pasal 11
(1) Unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang
pengembangan perfilman melakukan pengawasan ketaatan
atas perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4.
(2) Pengawasan ketaatan atas perjanjian kerja sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
media daring unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang
pengembangan perfilman.
(3) Para pihak yang melakukan perjanjian kerja sama dapat
melapor melalui media daring unit yang menyelenggarakan
fungsi di bidang pengembangan perfilman apabila:
a. salah satu pihak tidak bersedia membuat perjanjian
kerja sama dengan isi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (3); atau
b. salah satu pihak dirugikan atas pelanggaran perjanjian
kerja sama.
jdih.kemdikbud.go.id- 9 -
(4) Unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang
pengembangan perfilman memfasilitasi pendampingan
penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) apabila ada permintaan dari para pihak.
BAB III
PERTUNJUKAN FILM
Pasal 12
(1) Pertunjukan Film dapat dilakukan melalui:
a. layar lebar;
b. penyiaran televisi; dan
c. jaringan teknologi informatika.
(2) Pertunjukan Film melalui layar lebar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Pertunjukan Film
di:
a. bioskop;
b. gedung pertunjukan nonbioskop; dan
c. lapangan terbuka.
Pasal 13
(1) Pertunjukan Film untuk golongan penonton usia 21 (dua
puluh satu) tahun atau lebih yang melalui penyiaran
televisi hanya dapat dilakukan dari pukul 23.00 sampai
pukul 03.00 waktu setempat.
(2) Pertunjukan Film untuk golongan penonton usia 21 (dua
puluh satu) tahun atau lebih kepada khalayak umum
dilarang dilakukan di lapangan terbuka atau gedung
pertunjukan nonbioskop kecuali kegiatan apresiasi Film
atau Pertunjukan Film untuk tujuan pendidikan
dan/atau penelitian.
(3) Iklan Film yang dipertunjukkan dalam jam pertunjukan
sebuah Film wajib memiliki penggolongan usia yang sama
dengan Film yang akan dipertunjukkan.
jdih.kemdikbud.go.id- 10 -
Pasal 14
(1) Pelaku Usaha Pertunjukan Film wajib mempertunjukkan
Film Indonesia sekurang-kurangnya 60% (enam puluh
persen) dari seluruh jam Pertunjukan Film yang
dimilikinya selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
(2) Ketentuan wajib mempertunjukkan Film Indonesia
sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari
seluruh jam Pertunjukan Film yang dimilikinya selama 6
(enam) bulan berturut-turut melalui penyiaran televisi
yaitu persentase dihitung terhadap penggunaan jam
pertunjukan untuk Film pada 1 (satu) lembaga penyiaran
televisi.
(3) Ketentuan wajib mempertunjukkan Film Indonesia
sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari
seluruh jam Pertunjukan Film yang dimilikinya selama 6
(enam) bulan berturut-turut untuk pertunjukan di
bioskop adalah sebagai berikut:
a. untuk Pelaku Usaha Pertunjukan Film yang memiliki
1 (satu) bioskop dengan 1 (satu) layar, persentase
dihitung terhadap keseluruhan jam pertunjukan
penggunaan layar di bioskop;
b. untuk Pelaku Usaha Pertunjukan Film yang memiliki
1 (satu) bioskop dengan layar lebih dari 1 (satu),
persentase dihitung terhadap penjumlahan jam
pertunjukan pada seluruh layar; dan
c. untuk Pelaku Usaha Pertunjukan Film yang memiliki
lebih dari 1 (satu) bioskop, persentase dihitung
terhadap penjumlahan jam pertunjukan seluruh
layar di seluruh bioskop yang dimiliki.
Pasal 15
Pelaku Usaha Pertunjukan Film tidak diperbolehkan
menggunakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah jam
pertunjukan seluruh layar dari seluruh bioskop yang
dimilikinya untuk mempertunjukkan Film yang berasal dari 1
(satu) Pelaku Usaha Pembuatan Film saja atau 1 (satu) Pelaku
jdih.kemdikbud.go.id- 11 -
Usaha Pengedaran Film saja atau 1 (satu) Pelaku Usaha Impor
Film saja selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
Pasal 16
(1) Menteri memfasilitasi pembuatan Film untuk pemenuhan
kewajiban Pertunjukkan Film oleh Pelaku Usaha
Pertunjukan Film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
(2) Dalam hal Menteri belum dapat memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pelaku Usaha
Pertunjukan Film tidak wajib memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
Pasal 17
(1) Pelaku Usaha Pertunjukan Film yang melakukan
Pertunjukan Film di bioskop wajib memberitahukan
kepada Menteri secara berkala Jumlah Penonton setiap
judul Film yang dipertunjukkan.
(2) Pemberitahuan Jumlah Penonton secara berkala
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap
akhir bulan melalui sistem pendataan Jumlah Penonton
yang dimiliki oleh unit yang menyelenggarakan fungsi di
bidang pengembangan perfilman.
(3) Sistem pendataan Jumlah Penonton sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) merupakan sarana teknologi
informasi dan komunikasi data perfilman yang memuat
jumlah perolehan penonton setiap Film yang
dipertunjukan di bioskop, meliputi Film Indonesia dan
Film impor.
(4) Pemberitahuan Jumlah Penonton sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi Jumlah Penonton setiap judul Film
yang dipertunjukkan di setiap bioskop atau lokasi untuk
setiap jam pertunjukan.
Pasal 18
(1) Menteri wajib mengumumkan kepada masyarakat
akumulasi Jumlah Penonton setiap judul Film yang
dipertunjukkan di bioskop.
jdih.kemdikbud.go.id- 12 -
(2) Akumulasi Jumlah Penonton sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan akumulasi Jumlah Penonton
Film di setiap kabupaten/kota.
(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui media daring yang menyelenggarakan
fungsi di bidang pengembangan perfilman secara berkala
setiap awal bulan.
Pasal 19
Menteri menjamin keamanan terhadap informasi dan data
yang terdapat dalam sistem pendataan Jumlah Penonton
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV
EKSPOR DAN IMPOR FILM
Bagian pertama
Ekspor Film
Pasal 20
Ekspor Film dilakukan untuk meningkatkan penyebaran Film
Indonesia di luar negeri dalam rangka mempromosikan
kebudayaan Indonesia dan kepentingan diplomasi Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 21
(1) Menteri mendorong peningkatan jumlah Ekspor Film
Indonesia.
(2) Menteri dapat memberikan penghargaan terhadap Film
Indonesia yang mendapatkan penghargaan internasional
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
jdih.kemdikbud.go.id- 13 -
Bagian Kedua
Impor Film
Pasal 22
(1) Impor Film dilakukan untuk:
a. memenuhi kebutuhan masyarakat akan keragaman
Film yang beredar di Indonesia; dan
b. menjadi sarana pertukaran pengetahuan untuk
peningkatan kualitas Film Indonesia.
(2) Film yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan Film yang tidak bertentangan dengan nilainilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa.
(3) Film impor yang akan dipertunjukkan wajib mendapatkan
STLS dari Lembaga Sensor Film.
Pasal 23
(1) Menteri wajib membatasi Film impor dengan menjaga
proporsi antara Film impor dan Film Indonesia guna
mencegah dominasi budaya asing.
(2) Pembatasan Film impor dengan menjaga proporsi antara
Film impor dan Film Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan evaluasi hasil data
monitoring atas sistem pendataan Jumlah Penonton
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
Pasal 24
(1) Pelaku usaha Impor Film wajib memiliki izin usaha
perfilman.
(2) Izin usaha perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 25
(1) Impor Film dapat dilakukan oleh perwakilan diplomatik
atau badan internasional yang diakui Pemerintah untuk
kepentingannya sendiri.
jdih.kemdikbud.go.id- 14 -
(2) Kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mempertunjukkan Film di dalam
wilayah diplomatik atau organisasi internasional yang
bersangkutan.
(3) Film yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya dapat dipertunjukkan kepada khalayak umum
dengan pemberitahuan kepada Menteri.
(4) Dalam hal Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan
dipertunjukkan kepada khalayak umum, perwakilan
diplomatik atau organisasi internasional mengajukan
pemberitahuan Pertunjukan Film kepada Menteri untuk
mendapatkan tanda pemberitahuan Pertunjukan Film
oleh perwakilan diplomatik atau organisasi internasional.
(5) Pertunjukan Film terhadap khalayak umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilakukan di luar wilayah
diplomatik atau organisasi internasional dan terbuka
untuk umum.
(6) Menteri dalam memberikan tanda pemberitahuan
Pertunjukan Film oleh perwakilan diplomatik atau
organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), mendelegasikan kewenangannya kepada kepala
unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang
pengembangan perfilman.
Pasal 26
Pengajuan pemberitahuan Pertunjukan Film oleh perwakilan
diplomatik atau organisasi internasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) diajukan dengan
melampirkan dokumen persyaratan yang berisi:
a. informasi Film yang meliputi judul Film, negara pembuat,
tahun pembuatan, bahasa yang digunakan, teks
terjemahan (subtitle), dan sinopsis;
b. STLS yang diterbitkan oleh Lembaga Sensor Film;
c. tempat dan waktu pertunjukkan Film; dan
d. nama penanggung jawab kegiatan.
jdih.kemdikbud.go.id- 15 -
Pasal 27
(1) Perwakilan diplomatik atau organisasi internasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mengajukan
pemberitahuan Pertunjukan Film kepada unit yang
menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan
perfilman dengan mengisi formulir elektronik di media
daring unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang
pengembangan perfilman dan melampirkan dokumen
persyaratan.
(2) Unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang
pengembangan perfilman melakukan pemeriksaan
kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan paling
lambat 2 (dua) hari kerja sejak dokumen persyaratan
diterima.
(3) Kepala unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang
pengembangan perfilman mengeluarkan tanda
pemberitahuan Pertunjukan Film oleh perwakilan
diplomatik atau organisasi internasional paling lambat 1
(satu) hari kerja sejak dokumen persyaratan dinyatakan
lengkap dan benar.
(4) Pemberitahuan pertunjukkan Film oleh perwakilan
diplomatik atau badan internasional yang diakui
Pemerintah dikembalikan kepada perwakilan diplomatik
atau organisasi internasional paling lambat 1 (satu) hari
kerja sejak dokumen persyaratan diterima dengan alasan:
a. data yang diberikan belum lengkap; dan/atau
b. data yang diberikan tidak benar.
(5) Unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang
pengembangan perfilman mencatat perwakilan diplomatik
atau organisasi internasional yang telah memperoleh
Tanda Pemberitahuan Pertunjukan Film oleh perwakilan
diplomatik atau organisasi internasional ke dalam data
perfilman.
(6) Tanda pemberitahuan Pertunjukan Film oleh perwakilan
diplomatik atau organisasi internasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) berlaku sesuai tanggal yang
tercantum dalam tanda pemberitahuan Pertunjukkan
Film.
jdih.kemdikbud.go.id- 16 -
Pasal 28
(1) Pelaku usaha Impor Film dilarang melakukan sulih suara
Film impor ke dalam bahasa Indonesia, kecuali Film impor
untuk kepentingan pendidikan dan/atau penelitian.
(2) Sulih suara Film impor untuk kepentingan pendidikan
dan/atau penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Menteri.
(3) Pelaku Usaha Pertunjukan Film yang akan
mempertunjukkan Film impor yang memerlukan sulih
suara untuk kepentingan pendidikan dan/atau penelitian
mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada
Menteri melalui unit yang menyelenggarakan fungsi di
bidang pengembangan perfilman.
(4) Menteri memberikan izin untuk pengajuan permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah melakukan
penilaian kelayakan.
(5) Izin untuk sulih suara Film impor ke dalam bahasa
Indonesia untuk kepentingan pendidikan dan/atau
penelitian yang diberikan oleh Menteri
mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:
a) Pertunjukan Film dimaksudkan untuk memberi
manfaat pendidikan atau penelitian kepada penonton
yang menjadi sasaran Pertunjukan Film yang
bersangkutan.
b) Pertunjukan Film yang bersangkutan bertujuan untuk
mendukung tujuan pendidikan dan/atau penelitian
dengan kriteria :
1. memiliki STLS dengan kategori semua umur;
2. memiliki STLS dengan kategori tidak semua umur
apabila memenuhi pertimbangan khusus bagi
tujuan pendidikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
3. tidak menekankan kepada orientasi komersial;
dan
4. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan bidang pendidikan.
jdih.kemdikbud.go.id- 17 -
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29
Perjanjian kerja sama mengenai Pengedaran Film yang sudah
dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan
masih tetap berlaku bagi para pihak sampai berakhirnya
perjanjian kerja sama tersebut.
Pasal 30
Film yang diproduksi dan belum memiliki TPPF sebelum
Peraturan Menteri ini diundangkan dapat mengajukan
pemberitahuan pembuatan Film paling lama 3 (tiga) bulan
terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
jdih.kemdikbud.go.id- 18 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2019
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHADJIR EFFENDY
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2019
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1101
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
ttd.
Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001
jdih.kemdikbud.go.id

Demikian postingan blog tomatalikuang.com tentang PERMENDIKBUD RI NOMOR 34 TAHUN 2019. Semoga bermanfaat :)
Loading...

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan berkomentar dengan sopan dan sesuai dengan topik..