Breaking

Kamis, 31 Oktober 2019

Download Permenkes RI Nomor 26 Tahun 2019

Dibawah ini adalah link download peraturan menteri kesehatan tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.
permenkes ri nomor 26 tahun 2019; tomatalikuang.com

Permenkes RI Nomor 26 Tahun 2019

Pada kesempatan kali ini, blog Tomatalikuang.com akan membagikan file pdf Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no. 26 tahun 2019.

Anda bisa mendownloadnya di link dibawah ini:
atau bisa langsung anda baca pada file berikut:



BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No.912, 2019 KEMENKES. Keperawatan.
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014
TENTANG KEPERAWATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal
23, Pasal 28 ayat (5), Pasal 34, Pasal 35 ayat (5), dan Pasal 57
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014
tentang Keperawatan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang
Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5612);
3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
www.peraturan.go.idhttps://ainamulyana.blogspot.com/2019/09/permenkes-nomor-26-tahun-2019-tentang.html
2019, No.912-2-4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014
TENTANG KEPERAWATAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan
tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri
yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
2. Perawat Vokasi adalah Perawat lulusan pendidikan
vokasi Keperawatan paling rendah program Diploma Tiga
Keperawatan.
3. Perawat Profesi adalah Perawat lulusan pendidikan
profesi Keperawatan yang merupakan program profesi
Keperawatan dan program spesialis Keperawatan.
4. Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada
individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik
dalam keadaan sakit maupun sehat.
5. Praktik Keperawatan adalah pelayanan yang
diselenggarakan oleh Perawat dalam bentuk Asuhan
Keperawatan.
www.peraturan.go.id
2019, No.912-3-6. Asuhan Keperawatan adalah rangkaian interaksi Perawat
dengan Klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan
pemenuhan kebutuhan dan kemandirian Klien dalam
merawat dirinya.
7. Pelayanan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan
profesional yang merupakan bagian integral dari
pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat
Keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga,
kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit.
8. Klien adalah perseorangan, keluarga, kelompok, atau
masyarakat yang menggunakan jasa Pelayanan
Keperawatan.
9. Surat Tanda Registrasi Perawat yang selanjutnya
disingkat STRP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh
konsil keperawatan kepada Perawat yang telah
diregistrasi.
10. Surat lzin Praktik Perawat yang selanjutnya disingkat
SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Perawat
sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan
Praktik Keperawatan.
11. Perawat Warga Negara Asing adalah Perawat yang bukan
berstatus Warga Negara Indonesia.
12. Surat Tanda Registrasi Sementara Perawat yang
selanjutnya disebut STR Sementara Perawat adalah bukti
tertulis yang diberikan oleh konsil keperawatan kepada
Perawat Warga Negara Asing yang melakukan kegiatan
dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian,
pelayanan kesehatan di bidang kesehatan yang bersifat
sementara di Indonesia.
13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah alat dan/atau
tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya
pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif
maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
14. Standar Profesi Keperawatan yang selanjutnya disebut
Standar Profesi adalah batasan kemampuan minimal
www.peraturan.go.id
2019, No.912-4-berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku
profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh Perawat
untuk dapat melakukan Praktik Keperawatan pada
masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh Organisasi
Profesi.
15. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan
Wali Kota serta perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan.
18. Organisasi Profesi adalah wadah yang menghimpun
Perawat secara nasional dan berbadan hukum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 2
Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:
a. jenis Perawat;
b. perizinan;
c. penyelenggaraan Praktik Keperawatan;
d. praktik mandiri Perawat;
e. kebutuhan pelayanan kesehatan/Keperawatan dalam
suatu wilayah; dan
f. pembinaan dan pengawasan.
BAB II
JENIS PERAWAT
Pasal 3
(1) Jenis Perawat terdiri atas:
a. Perawat Vokasi; dan
b. Perawat Profesi.
www.peraturan.go.id
2019, No.912-5-(2) Perawat Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan Perawat yang melaksanakan Praktik
Keperawatan yang mempunyai kemampuan teknis
Keperawatan dalam melaksanakan Asuhan Keperawatan.
(3) Perawat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri atas:
a. ners; dan
b. ners spesialis.
(4) Ners sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
merupakan Perawat lulusan program profesi
Keperawatan yang mempunyai keahlian khusus dalam
Asuhan Keperawatan.
(5) Ners spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
b merupakan Perawat lulusan program spesialis
Keperawatan yang mempunyai keahlian khusus dalam
Asuhan Keperawatan.
BAB III
PERIZINAN
Bagian Kesatu
STRP
Pasal 4
(1) Perawat wajib memiliki STRP dalam melakukan Praktik
Keperawatan.
(2) Untuk memperoleh STRP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Perawat harus memiliki sertifikat kompetensi
atau sertifikat profesi dan persyaratan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)

STRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
selama 5 (lima) tahun.
STRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
(4) undangan.www.peraturan.go.id
2019, No.912-6-Pasal 5
STRP yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang
selama memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 6
(1) Perawat Warga Negara Asing untuk dapat melakukan
Praktik Keperawatan wajib memiliki STR Sementara
Perawat.
(2) Untuk memperoleh STR Sementara Perawat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Perawat Warga Negara Asing
harus memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat
profesi dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) STR Sementara Perawat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan hanya dapat
diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya.
Bagian Kedua
SIPP
Pasal 7
(1) Perawat untuk dapat melakukan Praktik Keperawatan
wajib memiliki SIPP.
(2) SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
kepada Perawat yang telah memiliki STRP.
(3) SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan
oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
(4) SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk
1 (satu) Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
(5) SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
sepanjang STRP masih berlaku dan dapat diperpanjang
kembali selama memenuhi persyaratan.
www.peraturan.go.id
2019, No.912-7-Pasal 8
(1) Perawat hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua)
SIPP.
(2) Permohonan SIPP kedua harus dilakukan dengan
menunjukkan SIPP pertama yang masih berlaku.
Pasal 9
(1) Untuk memperoleh SIPP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7, Perawat harus mengajukan permohonan kepada
Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan
melampirkan:
a. fotokopi ijazah yang dilegalisasi;
b. fotokopi STRP yang masih berlaku dan dilegalisasi
asli;
c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki
surat izin praktik;
d. surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat
keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan tempat Perawat berpraktik;
e. pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4x6
(empat kali enam) cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
f. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan
kabupaten/kota setempat atau pejabat yang
ditunjuk; dan

g. rekomendasi dari Organisasi Profesi.
Dalam hal SIPP dikeluarkan oleh dinas kesehatan
(2) kabupaten/kota, persyaratan rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak diperlukan.
Pasal 10
SIPP dinyatakan tidak berlaku dalam hal:
a. tempat praktik tidak sesuai lagi dengan SIPP;
b. masa berlaku STRP telah habis dan tidak diperpanjang;
c. dicabut oleh pejabat yang berwenang memberikan izin;
atau
d. Perawat yang bersangkutan meninggal dunia.
www.peraturan.go.id
2019, No.912-8-Pasal 11
Perawat Warga Negara Asing mengajukan permohonan
memperoleh SIPP setelah:
a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g kecuali
huruf b; dan
b. memiliki STR Sementara Perawat.
Pasal 12
SIPP bagi Perawat Warga Negara Asing berlaku sepanjang STR
Sementara Perawat masih berlaku.
Pasal 13
(1) Perawat dan Perawat Warga Negara Asing yang akan
memperpanjang SIPP harus mengikuti ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
(2) SIPP bagi Perawat Warga Negara Asing berlaku selama 1
(satu) tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali
untuk 1 (satu) tahun berikutnya.
Pasal 14
(1) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang
mempekerjakan Perawat yang tidak memiliki SIPP.
(2) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib
melaporkan Perawat yang bekerja dan berhenti bekerja di
Fasilitas Pelayanan Kesehatannya pada tiap triwulan
kepada kepala dinas kesehatan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota dengan tembusan kepada Organisasi
Profesi.
www.peraturan.go.id
2019, No.912-9-BAB IV
PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEPERAWATAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 15
(1) Perawat menjalankan Praktik Keperawatan di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan dan/atau tempat lain sesuai
dengan Klien sasarannya.
(2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa:
a. tempat praktik mandiri Perawat;
b. klinik;
c. pusat kesehatan masyarakat; dan/atau
d. rumah sakit.
(3) Tempat lain sesuai dengan Klien sasarannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rumah
Klien, rumah jompo, panti asuhan, panti sosial,
perusahaan, sekolah, dan tempat lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Praktik Keperawatan di tempat lain sesuai dengan Klien
sasarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam
bentuk kunjungan rumah Klien, rumah jompo, panti
asuhan, panti sosial, dan sekolah tidak memerlukan SIPP
sepanjang telah memiliki SIPP di tempat praktik mandiri
Perawat, klinik, atau pusat kesehatan masyarakat pada
wilayah kerja yang sama.
(5) Praktik Keperawatan di tempat lain sesuai dengan Klien
sasarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilaksanakan berdasarkan penugasan dari Fasilitas
Pelayanan Kesehatan tempat Perawat bekerja.
(6) Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan secara
mandiri di tempat praktik mandiri Perawat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memasang papan
nama praktik.
www.peraturan.go.id
2019, No.912-10-(7) Papan nama praktik sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) harus diletakkan pada bagian atau ruang yang mudah
terbaca dengan jelas oleh masyarakat.
(8) Papan nama praktik sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) dan ayat (7) paling sedikit memuat nama Perawat,
nomor STRP, nomor SIPP, dan keterangan “memberikan
Asuhan Keperawatan”.
(9) Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan secara
mandiri di tempat praktik mandiri Perawat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memiliki
kualifikasi pendidikan paling rendah profesi ners.
Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang
Paragraf 1
Umum
Pasal 16

Dalam menyelenggarakan Praktik Keperawatan, Perawat
bertugas sebagai:
a. pemberi Asuhan Keperawatan;
b. penyuluh dan konselor bagi Klien;
c. pengelola Pelayanan Keperawatan;
d. peneliti Keperawatan;
e. pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang;
dan/atau
f. pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.
Pasal 17

Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi Asuhan
Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a
di bidang upaya kesehatan perorangan, Perawat berwenang:
a. melakukan pengkajian Keperawatan secara holistik;
b. menetapkan diagnosis Keperawatan;
c. merencanakan tindakan Keperawatan;
d. melaksanakan tindakan Keperawatan;
www.peraturan.go.id
2019, No.912-11-e. mengevaluasi hasil tindakan Keperawatan;
f. melakukan rujukan;
g. memberikan tindakan pada keadaan gawat darurat
sesuai dengan kompetensi;
h. memberikan konsultasi Keperawatan dan berkolaborasi
dengan dokter;
i. melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling; dan
j. melakukan penatalaksanaan pemberian obat kepada
Klien sesuai dengan resep tenaga medis atau obat bebas
dan obat bebas terbatas.
Pasal 18
(1) Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi Asuhan
Keperawatan di bidang upaya kesehatan perorangan,
Perawat Profesi memiliki wewenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 huruf a sampai dengan huruf j.
(2) Dalam melakukan pengkajian Keperawatan secara
holistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a,
Perawat Profesi melakukan pengkajian dasar dan
lanjutan secara menyeluruh.
(3) Dalam menetapkan diagnosis Keperawatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, Perawat Profesi
berwenang menegakkan diagnosis Keperawatan.
Pasal 19
(1) Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi Asuhan
Keperawatan di bidang upaya kesehatan perorangan,
Perawat Vokasi memiliki wewenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf d, huruf e,
huruf g, dan huruf i kecuali konseling.
(2) Dalam melakukan pengkajian Keperawatan secara
holistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a,
Perawat Vokasi melakukan pengkajian dasar secara
menyeluruh.
www.peraturan.go.id
2019, No.912-12-Pasal 20
Penyuluhan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 huruf i dilakukan dalam rangka memberikan pendidikan
kesehatan kepada masyarakat.
Pasal 21
(1)

Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi Asuhan
Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
huruf a di bidang upaya kesehatan masyarakat, Perawat
berwenang:
a. melakukan pengkajian Keperawatan kesehatan
masyarakat
masyarakat;
di tingkat keluarga dan kelompok
b. menetapkan permasalahan Keperawatan kesehatan
masyarakat;
c. membantu penemuan kasus penyakit;
d. merencanakan tindakan Keperawatan kesehatan
masyarakat;
e. melaksanakan tindakan Keperawatan kesehatan
masyarakat;
f. melakukan rujukan kasus;
g. mengevaluasi hasil tindakan Keperawatan kesehatan
masyarakat;
h. melakukan pemberdayaan masyarakat;
i. melaksanakan advokasi dalam perawatan kesehatan
masyarakat;
j. menjalin kemitraan dalam perawatan kesehatan
masyarakat;
k. melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling;
l. mengelola kasus; dan
m. melakukan penatalaksanaan Keperawatan
komplementer dan alternatif.
(2) Perawat Profesi memiliki wewenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m.
(3) Perawat Vokasi memiliki wewenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a terbatas pada tingkat
www.peraturan.go.id
2019, No.912-13-keluarga, huruf c, huruf e, huruf g, huruf j, huruf k
kecuali konseling, dan huruf m.
(4) Perawat Vokasi melaksanakan kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf g di tingkat
keluarga.
(5) Penyuluhan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf k dilakukan dalam rangka memberikan
pendidikan kesehatan kepada masyarakat.
Pasal 22
(1) Pelaksanaan kewenangan Keperawatan komplementer
dan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (1) huruf m hanya dapat dilaksanakan oleh Perawat
yang memiliki kompetensi Keperawatan komplementer
dan alternatif yang diperoleh melalui pendidikan
Keperawatan dan/atau pelatihan.
(2) Pelaksanaan kewenangan Keperawatan komplementer
dan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
menjadi Pelayanan Keperawatan yang utama dan tidak
dilakukan secara terus menerus.
(3) Pelaksanaan kewenangan Keperawatan komplementer
dan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berfungsi sebagai pelengkap.
(4) Kewenangan Keperawatan komplementer dan alternatif
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan selain tempat praktik
mandiri Perawat hanya dapat dilaksanakan setelah
dilakukan kredensialing oleh Fasilitas Pelayanan
Kesehatan.
(5) Kewenangan Keperawatan komplementer dan alternatif
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan di
tempat praktik mandiri Perawat dilaksanakan setelah
dilakukan kredensialing oleh dinas kesehatan
kabupaten/kota setempat dengan mengacu pada
kurikulum pendidikan Keperawatan komplementer dan
alternatif dan/atau modul pelatihan komplementer.
www.peraturan.go.id
2019, No.912-14-Pasal 23
(1) Dalam menjalankan tugas sebagai penyuluh dan
konselor bagi Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 huruf b, Perawat berwenang:
a. melakukan pengkajian Keperawatan secara holistik
di tingkat individu dan keluarga serta di tingkat
kelompok masyarakat;
b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
c. melaksanakan advokasi dalam perawatan kesehatan
masyarakat;
d. menjalin kemitraan dalam perawatan kesehatan
masyarakat; dan
e. melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling.
(2) Perawat Profesi memiliki wewenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.
(3) Perawat Vokasi memiliki wewenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a terbatas di tingkat
individu, huruf d, dan huruf e kecuali konseling.
Pasal 24
(1) Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola
Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 huruf c, Perawat berwenang:
a. melakukan pengkajian dan menetapkan
permasalahan;
b. merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi
Pelayanan Keperawatan; dan
c. mengelola kasus.
(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dapat dilakukan oleh Perawat Profesi.
Pasal 25
(1) Dalam menjalankan tugasnya sebagai peneliti
Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
huruf d, Perawat berwenang:
a. melakukan penelitian sesuai dengan standar dan
etika;
www.peraturan.go.id
2019, No.912-15-b. menggunakan sumber daya pada Fasilitas Pelayanan
Kesehatan atas izin pimpinan; dan
c. menggunakan pasien sebagai subjek penelitian
sesuai dengan etika profesi dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Perawat Profesi memiliki wewenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c.
(3) Perawat Vokasi memiliki wewenang membantu peneliti
Keperawatan sebagai anggota tim penelitian.
Pasal 26
Ners Spesialis memiliki wewenang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18, Pasal 21 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (2), Pasal
24, dan Pasal 25 ayat (2) yang dilaksanakan sesuai dengan
kompetensi ners spesialisasinya.
Pasal 27
Tugas sebagai pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan
wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e
dilaksanakan berdasarkan:
a. pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan medis
dari dokter dan evaluasi pelaksanaannya; atau
b. dalam rangka pelaksanaan program pemerintah.
Pasal 28
(1) Pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan medis
dari dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf
a dapat berupa pelimpahan wewenang delegatif atau
mandat.
(2) Pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan medis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan
secara tertulis.
(3) Pelimpahan wewenang secara mandat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh tenaga medis
kepada Perawat untuk melakukan sesuatu tindakan
medis di bawah pengawasan tenaga medis yang
melimpahkan wewenang.
www.peraturan.go.id
2019, No.912-16-(4) Pelimpahan wewenang secara delegatif untuk melakukan
sesuatu tindakan medis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan oleh tenaga medis kepada Perawat
dengan disertai pelimpahan tanggung jawab.
(5) Pelimpahan wewenang secara delegatif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada
Perawat Profesi atau Perawat Vokasi terlatih.
(6) Pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan medis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan kompetensinya.
(7) Jenis tindakan medis dalam pelimpahan wewenang
secara mandat meliputi tindakan:
a. memberikan terapi parenteral;
b. menjahit luka; dan
c. tindakan medis lainnya sesuai dengan kompetensi
Perawat.
(8)

Jenis tindakan medis dalam pelimpahan wewenang
secara delegatif meliputi tindakan:
a. memasang infus;
b. menyuntik;
c. imunisasi dasar; dan
d. tindakan medis lainnya yang dilakukan sesuai
dengan kompetensi Perawat.
(9) Jenis tindakan medis lainnya dalam pelimpahan
wewenang secara mandat atau delegatif sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) huruf c dan ayat (8) huruf d
ditetapkan oleh:
a. pimpinan rumah sakit bagi pelimpahan wewenang
yang dilakukan dari tenaga medis di rumah sakit
atas usulan komite medik dan komite keperawatan;
dan
b. kepala dinas kesehatan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota bagi pelimpahan wewenang yang
dilakukan dari tenaga medis di pusat kesehatan
masyarakat dan/atau klinik atas usul kepala pusat
kesehatan masyarakat dan/atau pimpinan klinik.
www.peraturan.go.id
2019, No.912-17-(10) Dalam hal di rumah sakit belum terbentuk komite medik
atau komite keperawatan, penetapan jenis tindakan
medis lainnya dilakukan oleh pimpinan rumah sakit
berdasarkan usulan pejabat yang membidangi
Keperawatan dan pejabat yang membidangi pelayanan
medik di rumah sakit.
Pasal 29
(1) Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang
dalam rangka pelaksanaan program pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b diberikan
kepada Perawat yang telah mengikuti pelatihan atau
orientasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas
berdasarkan pelimpahan wewenang dalam rangka
pelaksanaan program pemerintah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 30
(1) Dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas
dalam keadaan keterbatasan tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 huruf f merupakan penugasan
pemerintah yang dilaksanakan pada keadaan tidak
adanya tenaga medis dan/atau tenaga kefarmasian di
suatu wilayah tempat Perawat bertugas.
(2) Pelaksanaan tugas pada keadaan keterbatasan tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Perawat dengan memperhatikan kompetensi Perawat dan
telah mengikuti orientasi dan/atau pelatihan.
(3) Orientasi dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan oleh kepala dinas kesehatan
Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
(4) Dalam menyelenggarakan orientasi dan/atau pelatihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala dinas
www.peraturan.go.id
2019, No.912-18-kesehatan kabupaten/kota dapat melibatkan Organisasi
Profesi dan/atau organisasi profesi terkait.
(5) Dalam rangka sebagai pelaksana tugas dalam keadaan
keterbatasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Perawat memiliki wewenang:
a. melakukan pengobatan untuk penyakit umum
dalam hal tidak terdapat tenaga medis;
b. merujuk Klien sesuai dengan ketentuan pada sistem
rujukan; dan
c. melakukan pelayanan kefarmasian secara terbatas
dalam hal tidak terdapat tenaga kefarmasian.
(6) Pelaksanaan pelayanan Asuhan Keperawatan dan
pelayanan kesehatan lainnya dalam rangka pelimpahan
wewenang berdasarkan penugasan pemerintah hanya
dapat:
a. dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; atau
b. dilakukan oleh Perawat di daerah yang tidak
terdapat Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
(7) Keadaan tidak adanya tenaga medis dan/atau tenaga
kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
keadaan tidak adanya Fasilitas Pelayanan Kesehatan
milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh
kepala dinas kesehatan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.
Pasal 31
(1) Dalam hal tidak ada Perawat Profesi di suatu daerah,
Perawat Vokasi berwenang menyelenggarakan Praktik
Keperawatan dengan kewenangan Perawat Profesi setelah
mendapatkan kesesuaian kompetensi.
(2) Keadaan tidak ada Perawat Profesi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala dinas
kesehatan kabupaten/kota.
www.peraturan.go.id
2019, No.912-19-(3) Kesesuaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) melalui pelatihan dan/atau pengembangan
kompetensi.
(4) Pelatihan dan/atau pengembangan kompetensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh
Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
(5) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Perawat Vokasi setelah mendapat
surat tugas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.
Pasal 32
Dalam hal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
telah terdapat tenaga medis dan/atau tenaga kefarmasian,
wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5)
tidak berlaku.
Bagian Ketiga
Keadaan Darurat
Pasal 33
(1) Dalam keadaan darurat untuk memberikan pertolongan
pertama, Perawat dapat melakukan tindakan medis dan
pemberian obat sesuai dengan kompetensinya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bertujuan untuk menyelamatkan nyawa Klien dan
mencegah kecacatan lebih lanjut.
(3) Selain bertujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
pemberian pertolongan pertama ditujukan untuk
mengurangi rasa sakit dan menstabilkan kondisi Klien.
(4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan keadaan yang mengancam nyawa atau
kecacatan Klien.
(5) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Perawat sesuai dengan hasil evaluasi
berdasarkan keilmuannya.
www.peraturan.go.id
2019, No.912-20-(6) Keadaan darurat yang ditetapkan oleh Perawat
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan
penilaian terhadap keadaan Klien.
(7) Perawat wajib merujuk Klien kepada dokter atau Fasilitas
Pelayanan Kesehatan setelah pertolongan pertama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai dilakukan.
Bagian Keempat
Pencatatan
Pasal 34
(1) Dalam melakukan Praktik Keperawatan, Perawat wajib
melakukan pencatatan.
(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban
Pasal 35
(1) Dalam melaksanakan Praktik Keperawatan, Perawat
mempunyai hak sebagai berikut:
a. memperoleh pelindungan hukum sepanjang
melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Standar
Profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur
operasional, dan ketentuan peraturan perundangundangan;
b. memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur
dari Klien dan/atau keluarganya;
c. melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan
kewenangan;
d. menerima imbalan jasa atas Pelayanan Keperawatan
yang telah diberikan;
e. menolak keinginan Klien atau pihak lain yang
bertentangan dengan kode etik, standar pelayanan,
www.peraturan.go.id
2019, No.912-21-Standar Profesi, standar prosedur operasional,
atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar;
g. memperoleh pelindungan atas keselamatan dan
kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan
harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan,
serta nilai-nilai agama;
h. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan
profesinya; dan
i. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Selain menerima imbalan jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d, Perawat juga berhak mendapatkan
imbalan jasa atas pelayanan kesehatan yang telah
diberikan.
Pasal 36
(1)

Dalam melaksanakan Praktik Keperawatan, Perawat
mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. menjaga kerahasiaan kesehatan Klien;
b. memperoleh persetujuan dari Klien atau
keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
c. melengkapi sarana dan prasarana Pelayanan
Keperawatan sesuai dengan standar Pelayanan
Keperawatan dan ketentuan peraturan perundangundangan bagi Perawat yang menjalankan praktik
mandiri;
d. memberikan Pelayanan Keperawatan sesuai
dengan kode etik, standar Pelayanan Keperawatan,
Standar Profesi, standar prosedur operasional,
dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. merujuk Klien yang tidak dapat ditangani kepada
Perawat atau tenaga kesehatan lain yang lebih
tepat sesuai dengan lingkup dan tingkat
kompetensinya;
f. mendokumentasikan Asuhan Keperawatan sesuai
dengan standar;
www.peraturan.go.id
2019, No.912-22-g. memberikan informasi yang lengkap, jujur, benar,
jelas, dan mudah dimengerti mengenai tindakan
Keperawatan kepada Klien dan/atau keluarganya
sesuai dengan batas kewenangannya;
h. melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang
dari tenaga kesehatan lain yang sesuai dengan
kompetensi Perawat; dan
i. melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan
oleh Pemerintah.
(2) Perawat dalam menjalankan Praktik Keperawatan harus
senantiasa meningkatkan mutu pelayanan dengan
mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai
dengan bidang tugasnya, yang diselenggarakan oleh
Organisasi Profesi, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah.
BAB V
PRAKTIK MANDIRI PERAWAT
Pasal 37
(1) Perawat yang menyelenggarakan Praktik Keperawatan
mandiri memiliki wewenang:
a. menyelenggarakan Asuhan Keperawatan di bidang
upaya kesehatan perorangan;
b. menyelenggarakan penyuluhan dan konseling bagi
Klien; dan

c. melaksanakan
wewenang.
tugas berdasarkan pelimpahan
Penyelenggaraan Praktik Keperawatan mandiri
(2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan standar dan kode etik.
(3) Praktik Keperawatan mandiri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan di tempat praktik mandiri
Perawat.
(4) Dalam memberikan Asuhan Keperawatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, Perawat dapat
www.peraturan.go.id
2019, No.912-23-melakukan penatalaksanaan Keperawatan komplementer
dan alternatif sesuai dengan kompetensi.
(5) Pelaksanaan kewenangan Keperawatan komplementer
dan alternatif pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa
tempat praktik mandiri Perawat mengikuti ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai
dengan ayat (5) kecuali ayat (4).
(6) Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang
dalam penyelenggaraan Praktik Keperawatan secara
mandiri di tempat praktik mandiri Perawat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan
permintaan dokter secara tertulis.
Pasal 38
(1) Perawat yang menyelenggarakan Praktik Keperawatan
secara mandiri di tempat praktik mandiri Perawat harus
memenuhi persyaratan, selain ketentuan persyaratan
memperoleh SIPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1).
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana,
peralatan, serta obat dan bahan habis pakai.
Pasal 39
Persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
ayat (2) harus berada pada lokasi yang mudah untuk akses
rujukan dan memperhatikan aspek kesehatan lingkungan.
Pasal 40
(1) Bangunan untuk tempat praktik mandiri Perawat dapat
berupa rumah tinggal, bagian dari rumah, bagian dari
kantor/tempat kerja, mal, atau bagian dari gedung.
(2) Bagian dari gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa apartemen, rumah toko, rumah susun,
mal, atau bangunan lain yang sejenis.
www.peraturan.go.id
2019, No.912-24-(3) Bangunan untuk tempat praktik mandiri Perawat harus
bersifat permanen dan tidak bergabung fisik bangunan
lainnya.
(4) Ketentuan tidak bergabung fisik bangunan lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk
rumah tinggal perorangan, apartemen, rumah toko,
rumah kantor, rumah susun, dan bangunan yang
sejenis.
(5) Dalam hal praktik mandiri berada di rumah tinggal
perorangan, akses pintu keluar masuk tempat praktik
harus terpisah dari tempat tinggal perorangan.
(6) Bangunan praktik mandiri Perawat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan fungsi,
keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam
pemberian pelayanan serta perlindungan keselamatan
dan kesehatan bagi semua orang termasuk penyandang
cacat, anak-anak, dan orang usia lanjut.
Pasal 41
Persyaratan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
38 ayat (2) meliputi ruang dalam bangunan yang paling
sedikit terdiri atas:
a. ruang pelayanan administrasi;
b. ruang tunggu;
c. ruang periksa/ruang konsultasi/ruang Asuhan
Keperawatan;
d. ruang penyimpanan alat dan perbekalan kesehatan;
e. toilet/kamar mandi; dan
f. ruang lain sesuai kebutuhan.
Pasal 42
(1) Persyaratan prasarana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (2) paling sedikit memiliki:
a. sistem air bersih;
b. sistem kelistrikan atau pencahayaan yang cukup;
c. ventilasi atau sirkulasi udara yang baik; dan
d. prasarana lain sesuai dengan kebutuhan.
www.peraturan.go.id
2019, No.912-25-(2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik.
Pasal 43
(1) Peralatan yang harus dimiliki pada tempat praktik
mandiri Perawat meliputi peralatan Asuhan Keperawatan
yang diperlukan sesuai dengan pelayanan yang
diberikan.
(2) Peralatan Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus dalam keadaan terpelihara dan
berfungsi dengan baik.
(3)

Ketersediaan peralatan Asuhan Keperawatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
menyesuaikan dengan jenis spesialisasi yang diberikan
dan mengacu standar pelayanan dan Standar Profesi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.
Pasal 44
Obat bebas, obat bebas terbatas, dan bahan habis pakai yang
dapat disimpan oleh Perawat yang menjalankan Praktik
Keperawatan secara mandiri di tempat praktik mandiri
Perawat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 45
Ketentuan mengenai pemberian obat dan daftar jenis obat
dalam keadaan darurat yang dapat disimpan oleh Perawat
yang menjalankan Praktik Keperawatan secara mandiri di
tempat praktik mandiri Perawat diatur dengan Peraturan
Menteri.
Pasal 46
(1) Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan secara
mandiri di tempat praktik mandiri Perawat harus
melaksanakan pengelolaan limbah medis.
www.peraturan.go.id
2019, No.912-26-(2) Pengelolaan limbah medis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan
institusi yang memiliki instalasi pengelolaan limbah.
Pasal 47
(1) Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah kabupaten/kota
harus melakukan penilaian terhadap pemenuhan
persyaratan tempat praktik mandiri Perawat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan
Pasal 43 dengan menggunakan instrumen penilaian
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
(2) Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memuat persyaratan bangunan, prasarana, dan
peralatan.
(3) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi dasar dalam pembuatan rekomendasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f.
Pasal 48
(1) Tempat praktik mandiri Perawat tidak memerlukan izin
penyelenggaraan sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
(2) Izin penyelenggaraan tempat praktik mandiri Perawat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada SIPP
yang bersangkutan.
Pasal 49
(1) Perawat dalam menjalankan Praktik Keperawatan secara
mandiri di tempat praktik mandiri Perawat dapat dibantu
oleh tenaga kesehatan lain atau tenaga nonkesehatan.
(2) Tenaga kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus memiliki surat izin praktik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
www.peraturan.go.id
2019, No.912-27-Pasal 50
(1) Perawat yang berhalangan sementara dalam
melaksanakan Praktik Keperawatan dapat menunjuk
Perawat pengganti yang memiliki kompetensi sama dan
melaporkannya kepada kepala pusat kesehatan
masyarakat setempat.
(2) Perawat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memiliki SIPP dan tidak harus SIPP di tempat
tersebut.
Pasal 51
(1) Perawat yang menyelenggarakan Praktik Keperawatan
secara mandiri di tempat praktik mandiri Perawat wajib
melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan
pelayanan yang diberikan.
(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditujukan ke pusat kesehatan masyarakat di wilayah
tempat praktik.
BAB VI
KEBUTUHAN PELAYANAN KESEHATAN/KEPERAWATAN
DALAM SUATU WILAYAH
Pasal 52
(1) Kebutuhan pelayanan kesehatan dan/atau Keperawatan
dalam suatu wilayah merupakan kebutuhan pelayanan
kesehatan dan/atau Keperawatan pada Fasilitas
Pelayanan Kesehatan di kabupaten/kota.
(2) Kebutuhan pelayanan kesehatan dan/atau Keperawatan
pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis Fasilitas
Pelayanan Kesehatan.
(3) Kebutuhan pelayanan kesehatan dan/atau Keperawatan
pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana
www.peraturan.go.id
2019, No.912-28-dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis pelayanan
yang dibutuhkan atau kemampuan lain yang dapat
dilakukan Perawat sesuai dengan kewenangan Perawat.
(4) Kebutuhan pelayanan kesehatan dan/atau Keperawatan
di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditentukan oleh Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.
BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 53
(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah
Daerah kabupaten/kota, dan konsil keperawatan
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan Praktik Keperawatan sesuai dengan tugas
masing-masing.
(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah,
Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah
kabupaten/kota, dan konsil keperawatan dapat
melibatkan Organisasi Profesi.
(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu
pelayanan Perawat, keselamatan Klien, dan melindungi
masyarakat dari segala kemungkinan yang dapat
menimbulkan bahaya bagi kesehatan.
(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui supervisi, konsultasi, bimbingan
teknis dan/atau monitoring dan evaluasi.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 54
Perawat Vokasi yang telah menjalankan Praktik Keperawatan
secara mandiri di tempat praktik mandiri Perawat sebelum
www.peraturan.go.id
2019, No.912-29-diundangkannya Peraturan Menteri ini tetap dapat melakukan
kewenangannya di bidang Keperawatan di tempat praktik
mandiri Perawat paling lama 7 (tujuh) tahun sejak Peraturan
Menteri ini diundangkan.
Pasal 55
(1) Surat izin kerja Perawat dan/atau surat izin praktik
Perawat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktik Perawat sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang
Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 473) dinyatakan
masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya
berakhir.
(2) Surat izin kerja Perawat dan/atau surat izin praktik
Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
diperbaharui sebelum masa berlaku surat tanda
registrasi habis.
Pasal 56
Surat izin kerja Perawat yang diperoleh berdasarkan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktik Perawat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 473) harus dibaca sebagai SIPP.
www.peraturan.go.id
2019, No.912-30-BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 57
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktik Perawat; dan
b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktik Perawat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 473),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 58
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
www.peraturan.go.id
2019, No.912-31-Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2019
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
NILA FARID MOELOEK
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2019
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
www.peraturan.go.id
2019, No.912-32-LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANGUNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG
KEPERAWATAN
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK MANDIRI PERAWAT
I . IDENTITAS :
1. Nama Pemohon :………………………………………………………………………
2. Alamat Rumah Lengkap :
: RT/RW : ....................................................................
: Kelurahan :................................................................
: Kecamatan :...............................................................

: Telp. :.....................................................................
3. Nama Sarana :……………………………………………………………………..
4. Alamat Praktik Lengkap :
: RT/RW :.....................................................................
: Kelurahan : ...............................................................
: Kecamatan: ...............................................................
: Telp. : ....................................................................
: Hari Praktik : .............................................................
: Jam Praktik : .............................................................

II. SDM PENDUKUNG Standar
1 Asisten Keperawatan Ada Tidak ada + / -
2 Tenaga Non Kesehatan Ada Tidak ada + / -
III. BANGUNAN DAN RUANG
1 Bangunan Rumah
Bagian dari rumah
Bagian dari kantor/tempat kerja
Bagian dari gedung
+
Dinding Permanen
Lantai tidak licin
www.peraturan.go.id
2019, No.912-33-
Ventilasi Cukup
Penerangan cukup
Persediaan air cukup
2 Ruang pelayanan
administrasi
Ada Tidak ada +
3 Ruang tunggu Ada Tidak ada +
4 Ruang
konsultasi/periksa
Ada Tidak ada +
5 Toilet/WC Ada ti Tidak ada +
IV. SARANA DAN PRASARANA
1 Sistem air bersih Ada Tidak ada +
2 Sistem kelistrikan atau
pencahayaan
Ada Tidak ada +
3 Ventilasi atau sirkulasi
udara
Ada Tidak ada +
4 Ada Tidak ada + / -
V. FURNITURE STANDAR DAN ALAT RUMAH TANGGA
Komponen Sub Komponen Jumlah Minimal Keterangan
Furniture Standar dan Alat
Rumah Tangga
Meja tulis ½
biro
1
Kursi 2
Filling cabinet 1 sejenis
Lemari 1
Jam dinding 1
Kursi tunggu 1
Tempat sampah 2 tertutup
Termos es/
Lemari es
1
Water dispenser 1
1
Pembatas
Gordin
1
Alat Kebersihan 1
Spill Kit 1
Prasarana lain sesuai
kebutuhan
Alat makan/
minum
www.peraturan.go.id
2019, No.912-34-
APAR 1
VI. DAFTAR ALAT TULIS KANTOR
Komponen Sub Komponen Jumlah Minimal Keterangan
Alat tulis kantor Ballpoint/pena
hitam
1
Ballpoint/pena
merah/biru
1
Pensil 1
Straples 1
Spidol 1
Penggaris 1
Kertas HVS 1 rim
Map 5
Box Files / File
folder
1
VII. DAFTAR PERALATAN SIRKULASI UNTUK EMERGENCY
Komponen Sub Komponen Jumlah Minimal Keterangan
Peralatan Sirkulasi Infus set makro 2 buah
IV catheter 16 G 1 set
IV catheter 18 G 1 set
IV catheter 20 G 1 set
IV Catheter 22
G
1 set
Disposibel spuit1cc1 buah
Disposibel spuit3cc1 buah
Disposibel spuit5cc1 buah
Disposibel spuit10cc1 buah
Disposibel spuit20cc1 buah
VIII. DAFTAR TRAUMA SET/ PERALATAN TRAUMA UNTUK EMERGENCY
Komponen Sub Komponen Jumlah Minimal Keterangan
Trauma Set Neck Collar 1 buah
www.peraturan.go.id
2019, No.912-35-
Arm Sling 1 buah
Elastic Verban
15 cm
1 buah
Elastic Verban
7,5 cm
1 buah
Wound
Dressing/ganti
Perban set
1 set
Chloraetil Spray 1 botol
Handscoen
disposible
1 box
Hecting set 1 set
Alat
penghentian
perdarahan
eksternal :
kassa balut
tekan, tampoon,
klem arteri
1 set
Bidai 1 buah
Lidocain 1 ampul
IX. DAFTAR PERALATAN BREATHING
Komponen Sub Komponen Jumlah Minimal Keterangan
Peralatan Breathing Nasal canul 1 buah
Rebreathing
Mask
1 buah
Non
Rebreathing
Mask
1 buah
Tabung Oksigen
set
1 buah
Bag valve
mask/Ambu
bag
1 buah
OPA 1 buah
www.peraturan.go.id
2019, No.912-36-
(Orofaringeal
Airway)
ETT 1 Buah
Laringoskop 1 buah
Masker
nebulizer
1 buah
Aquadest 1 botol
X. DAFTAR ALAT TENUN
Komponen Sub Komponen Jumlah Minimal Keterangan
Alat Tenun Laken 3
Stik Laken 3
Selimut 3
Bantal 1
Sarung bantal 3
Perlak 3
Handuk 6
Washlap 3
Skerem 2
Mitella 3
XI. DAFTAR ALAT KEPERAWATAN /MEDIK
Komponen Sub Komponen Jumlah Minimal keterangan
Alat Keperawatan/Medik Stetoskop 1
Tensimeter 1
Termometer 1
Spatel lidah 1
Lampu Senter 1
Timbangan
Berat badan
1
Bengkok/
nierbeken
1
Gunting verban 1
Set ganti
balutan
1
Tromol 1
Set Korentang 1
Bak spuit 1
www.peraturan.go.id
2019, No.912-37-
Sterilisator 1
Tempat cuci
tangan/
wastafel
1
Tempat alkohol 1
Standar Infus 1
Pispot 1
Urinal 1
Meja periksa 1
Lemari
instrumen
1
Plester 1
Alkohol Swab 1 box
Handscrub 1 botol
Disposible
masker
1 Box
Kassa Steril 1 box
Pinset 1 buah
Set Peralatan
homecare
1 set
XII. DAFTAR ADMINISTRASI
Komponen Sub Komponen Jumlah Minimal Keterangan
Alat Pencatatan dan
Pelaporan
Formulir
pengkajian
Keperawatan
1
Formulir
rencana
Keperawatan
1
Formulir
catatan
implementasi
1
Formulir
catatan
perkembangan
dan Evaluasi
1
Formulir 1
www.peraturan.go.id
2019, No.912-38-XIII. HASIL PENINJAUAN
XIV. KESIMPULAN
..................., ...................
Petugas :
1.
2.
3.
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
NILA FARID MOELOEK

Observasi
Khusus
Buku Ekspedisi 1
/1
Surat rujukan 1
Surat
pelimpahan
wewenang
delegatif/
mandat medis
kepada Perawat
1
Buku registrasi 1
Formulir
pelaporan
1
Buku Kerja
Klien
1 paket
Nota Order Resepwww.peraturan.go.id
2019, No.912-39-Contoh Surat Tanda Registrasi Perawat
MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA
(THE INDONESIAN HEALTH PROFESSION BOARD)SURAT TANDA REGISTRASI PERAWATREGISTRATION CERTIFICATE OF NURSE
NOMOR REGISTRASI :
REGISTRATION NUMBER
NAMA :
NAMETEMPAT/TANGGAL LAHIR PLACE/DATE OF BIRTHJENIS KELAMIN
:
:
SEX
NOMOR IJAZAH :
CERTIFICATE NUMBER
TANGGAL LULUS :
DATE OF GRADUATION
PERGURUAN TINGGI :
UNIVERSITY
KOMPETENSI :
COMPETENCE
NOMOR SERTIFIKAT KOMPETENSI :
COMPETENCE CERTIFICATION NUMBER
STR BERLAKU SAMPAI :(sesuai pemberlakuan sertifikat kompetensi)
VALID UNTIL
……………………20…
a.n.Menteri Kesehatan
KETUA MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA

CHAIRMAN OF INDONESIAN HEALTH PROFESSION
BOARD
(.................................................................)PAS
FOTO
CAP/
STAMP
MTKI
www.peraturan.go.id
2019, No.912-40-Contoh Surat Permohonan Memperoleh SIPP
Hal : Permohonan Surat Izin Praktik
Perawat (SIPP)
Yth.
Kepala Instansi Pemberi Izin
Kabupaten/Kota .............
di ..............................……
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap : ......................................................
Alamat : ......................................................
Tempat/Tanggal Lahir : ......................................................
Jenis Kelamin : ......................................................
Tahun Lulusan : ......................................................
Nomor STRP : ......................................................
Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin
Praktik Perawat pada ................................................... (sebut nama Fasilitas
Pelayanan Kesehatan atau tempat praktik dan alamat) sesuai dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor ................................................... tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang
Keperawatan.
Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan:
a. Fotokopi ijazah yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan;
b. Fotokopi STRP yang masih berlaku dan dilegalisasi asli;
c. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
d. Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari
pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Perawat berpraktik;
e. Pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4x6 (empat kali enam) cm
sebanyak 3 (tiga) lembar;
www.peraturan.go.id
2019, No.912-41-f. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota
setempat; dan
g. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.
Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.
........................................20.....
Yang memohon,
( ..........................................)www.peraturan.go.id
2019, No.912-42-Contoh SIPPKOP ....... (INSTANSI PEMBERI IZIN) KABUPATEN/KOTA
SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT
(SIPP)
NOMOR .......................................
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
........................................... tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala ......
kabupaten/kota ...... (Instansi Pemberi Izin) memberikan izin praktik kepada:
(Nama Lengkap)
Tempat/tanggal lahir : ...............................................................................

Alamat : …............................................................................
Nomor STRP : .................................................................................
Untuk menjalankan praktik sebagai Perawat di … (tempat dan alamat lengkap
tempat praktik).
Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) ini berlaku sampai dengan tanggal ... (sesuai
pemberlakuan STR Perawat
).
Dikeluarkan di .................................................
Pada tanggal ....................................................
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ...............
Kepala ... (Instansi Pemberi Izin) Kabupaten/Kota .....
(.............................)
Tembusan :
1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi ...;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ...;
3. Ketua Organisasi Profesi Perawat Cabang ...; dan
4. Pertinggal.
Pas Foto
4X6
www.peraturan.go.id

Demikian artikel tentang Download Permenkes RI Nomor 26 Tahun 2019. Semoga bermanfaat :)
Loading...

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan berkomentar dengan sopan dan sesuai dengan topik..