Breaking

Kamis, 31 Oktober 2019

Isi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial

Dibawah ini adalah file  pdf: undang-undang (uu) republik indonesia nomor 14 tahun 2019 tentang pekerja sosial.
undangundang uu nomor 14 tahun 2019; tomatalikuang.com

UU RI No. 14 tahun 2019

Anda bisa mendownload file undang-undang nomor 14 tahun 2019 dalam bentuk pdf pada link berikut: UU_RI_No_14_Tahun_2019.pdf
atau bisa langsung anda baca file nya dibawah ini:


Menimbang
Mengingat
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2OI9
TENTANG
PEKERJA SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
a. bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi
segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum,
dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia yang dilakukan melalui penyelenggaraan
kesejahteraan sosial;
b. bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial saat ini
belum optimal dan terjadi perubahan sosial di dalam
masyarakat yang berdampak pada peningkatan
jumlah dan kompleksitas permasalahan
kesejahteraan sosial;
c. bahwa permasalahan kesejahteraan sosial perlu
ditangani melalui praktik pekerjaan sosial yang
profesional, terencana, terpadu, berkualitas, dan
berkesinambungan untuk memperbaiki dan
meningkatkan keberfungsian sosial ;
d. bahwa pengaturan pekerja sosial masih bersifat
parsial dan belum sepenuhnya diatur dalam suatu
ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf
d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pekerja
Sosial;
Pasal 20 dan Pasal 2l Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
SK No 006424 A
Dengan
SALINAN
https://ainamulyana.blogspot.com/2019/10/undang-undang-uu-nomor-14-tahun-2019.htmlPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-2-
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN
Menetapkan : UNDANG-LINDANG TENTANG PEKERJA SOSIAL
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki
pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik
pekerjaan sosial serta telah mendapatkan 'sertilikat
kompetensi.
2. Praktik Pekerjaan Sosial adalah penyelenggaraan
pertolongan profesional yang terencana, terpadu,
berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah
disfungsi sosial, serta rnemulihkan dan meningkatkan
keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok,
dan masyarakat.
3. Keberfungsian Sosial adalah suatu kondrsi yang
memr-trrgkinkan individu, keluarga, keiompok, dan
masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan hak
dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan
sosialnya, serta mengatasi masalah dalam
kehidupannya.
4. Pencegahan Disfungsi Sosial adalah upaya untuk
mencegah keterbatasan individu, keluarga, kelompok,
dan masyarakat dalam menjalankan keberfungsian
sosiainya.
SK No 006194 A
5. RehabilitasiPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3-
5. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi
dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang
mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar
dalam kehidupan masyarakat.
6. Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan
untuk menjadikan individu, keluarga, kelompok, dan
masyarakat yang mengalami masalah sosial agar
berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan
dasarnya.
7. Pengembangan Sosial adalah upaya untuk
meningkatkan dan mengembangkan kemampuan
atau daya guna individu, keluarga, kelompok, dan
masyarakat yang sudah berfungsi dengan baik.
8. Pelindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan
untuk mencegah dan menangani risiko dari
guncangan dan kerentanan sosial.
9. Klien adalah penerima manfaat pelayanan Praktik
Pekerjaan Sosial yang meliputi individu, keluarga,
kelompok, dan masyarakat.
10. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan
secara hukum terhadap kompetensi Pekerja Sosial
untuk dapat menjalankan praktik di seluruh
Indonesia setelah lulus Uji Kompetensi.
1 1. Uji Kompetensi adalah proses penilaian kompetensi
secara terukur dan objektif untuk menilai capaian
kompetensi dalam Praktik Pekerjaan Sosial dengan
mengacu pada standar kompetensi.
12. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Pekerja
Sosial yang memiliki Sertifikat Kompetensi untuk
menjalankan Praktik Pekerjaan Sosial di Organisasi
Pekerja Sosial.
SK No 006?14 A
13. SurattrRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4-
13. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat
STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh
Organisasi Pekerja Sosial kepada Pekerja Sosial yang
telah diregistrasi.
14. Registrasi Ulang adalah pencatatan ulang terhadap
Pekerja Sosial yang telah diregistrasi setelah
memenuhi persyaratan yang berlaku.
15. Surat lzin Praktik Pekerja Sosial yang selanjutnya
disingkat SIPPS adalah bukti tertulis yang diberikan
oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada
Pekerja Sosial sebagai pemberian kewenangan untuk
menjalankan Praktik Pekerjaan Sosial.
16. Organisasi Pekerja Sosial adalah wadah berhimpun
Pekerja Sosial yang bersifat independen, mandiri, dan
berbadan hukum.
17. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
t945.
18. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsu.r penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang sosial.
Pasai 2
Pekerja Sosial melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial
dengan berasaskan:
a. nondiskrimirratif;
b. kesetiakawanan;
c. keadilan;
SK No 006215 A
d.profesionalitas...PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-5
d. profesionalitas;
e. kemanfaatan;
f. keterpaduan;
g. kemitraan;
h. aksesibilitas; dan
r. akuntabilitas.
Pasal 3
Pekerja Sosial melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial
dengan tujuan:
a. mencegah terjadinya disfungsi sosial individu,
keluarga, kelompok, dan masyarakat;
b. memulihkan dan meningkatkan Keberfungsian Sosial
individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat;
c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam
menghadapi masalah kesejahteraan sosial;
d. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan
kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai
kemandirian individu, keluarga, kelompok, dan
masyarakat; dan
e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian
masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan
sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
BAts II
PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4
Praktik Pekerjaan Sosial meliputi:
a. Pencegahan Disfungsi Sosial;
b. Peiindungan Sosial;
SK No 006216 A
c.Rehabilitasi...PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-6-
c. Rehabilitasi Sosial;
d. Pemberdayaan Sosial; dan
e. Pengembangan Sosial.
Pasal 5
Praktik Pekerjaan Sosial harus dilengkapi dengan sarana
dan prasarana pelayanan sesuai dengan standar
pelayanan dan standar operasional prosedur.
Bagian Kedua
Pencegahan Disfungsi Sosial
Pasal 6
(1) Pencegahan Disfungsi Sosial sebagaimana dimaksud
daiam Pasal 4 huruf a merupakan intervensi
pekerjaan sosial yang ditujukan untuk mencegah
terjadinya disfungsi sosial individu, keluarga,
kelompok, dan masyarakat.
(2) Pencegahan Disfungsi Sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
a. penyuluhan sosial;
b. bimbingan sosial;
c. pendampingan sosial;
d. peningkatan kapasitas;
e. pelatihan keterampilan;
f. pelayanan aksesibilitas;
g. advokasi sosial; danla.tau
h. Pencegahan Disfungsi Sosial bentuk lain.
(3) Pencegahan Disfungsi Sosial bentuk lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf h ditetapkan oleh
Menteri.
SK No 006217 A
Bagian KetigaPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t
Bagian Ketiga
Pelindungan Sosial
Pasal 7
(1) Pelindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf b merupakan intervensi pekerjaan
sosial yang ditujukan untuk mencegah dan
menangani risiko dari guncangan dan kerentanan
sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat
agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai
dengan kebutuhan dasar minimal.
(2) Pelindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui:
a. bantuan sosial;
b. advokasi sosial; dan/atau
c. pemberian akses bantuan hukum.
Bagian Keempat
Rehabilitasi Sosial
Pasal 8
(1) Rehabilitasi Sosial sebagarmana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf c merupakan intervensi pekerjaan
sosial yang ditujukan untuk memulihkan dan
mengembangkan kemampuan individu, keluarga,
kelompok, dan masyarakat yang mengalami disfungsi
sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya
secara wajar.
(2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif,
dan koersif.
SK No006218 A
Pasal 9FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-8-
Pasal 9
Rehabilitasi Sosial terdiri atas:
a. Rehabilitasi Sosial dasar; dan
b. Rehabilitasi Sosial lanjut.
Pasal 1O
(1) Rehabilitasi Sosial dasar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal t huruf a merupakan upaya yang
dilakukan untuk memulihkan Keberfungsian Sosial
individu, keluarga,.kelompok, dan f atau masyarakat.
(2) Rehabilitasi Sosial dasar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
a. motivasi dan diagnosis psikososial;
b. perawatan dan pengasuhan;
c. bimbingan mental spiritual;
d. bimbingan fisik;
e. bimbingan sosial dan konseling;
f. pelayanan aksesibilitas;
g. bantuan dan asistensi sosial; dan/atau
h. rujukan.
Pasal 1 1
(1) Rehabilitasi Sosial lanjut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal t huruf b merupakan upaya yang
dilakukan untuk mengembangkan Keberfungsian
Sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
(2) Rehabilitasi Sosial lanjut sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
a. motivasi dan diagnosis psikososial;
b. perawatan dan pengasuhan;
c. pelatihan vokasional dan pembinaan
kewirausahaan;
d. pelayanan aksesibilitas;
e. bantuan dan asistensi sosial;
SK No 006219 A
f.bimbingan...PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-9-
f. bimbinganresosialisasi;
g. bimbingan lanjut; dan/atau
h. rujukan.
(3) Selain bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Rehabilitasr Sosial lanjut juga dilakukan dalam
bentuk:
a. terapi fisik;
b. terapi mental spiritual;
c. terapi psikososial;
d. terapi untuk penghidupan;
e. pemenuhan hidup layak;
f. dukungan aksesibilitas; danf atau
g. bentuk lainnya yang mendukung Keberfungsian
Sosial.
Pasal 12
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,
Pasal 10, dan Pasal i 1 diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
Bagian Kelima
Pemberdayaan Sosial
Pasal 13
(1) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf d merupakan intervensi pekerjaan
sosial yang ditujukan untuk:
a. memberdayakan individu, keluarga, kelompok,
dan/atau masyarakat yang mengalami masalah
sosial agar mampu meningkatkan kualitas
kehiduparrnya secara mandiri; dan
SK No 0062?0 A
b. meningkatkanPRESIDEN
REPUBLIK !NDONESIA
-10-
b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau
perseorangan sebagai potensi dan sumber daya
dalam penyelen ggar aan kesej ahteraan sosial.
(2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (i) dilakukan melalui:
a. identifikasi permasalahan dan sumber daya yang
dapat dikembangkan;
b. penumbuhan kesadaran dan pemberian motivasi;
c. pelatihan keterampilan;
d. penguatan kelembagaan dalam masyarakat;
e. pendampingan;
f. kemitraan dan penggalangan dana;
g. pemberian akses terhadap stimulan modal,
peralatan usaha, dan tempat usaha;
h. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
i. supervisi dan advokasi sosial;
j. penguatan keserasian sosial; dan/atau
k. bimbingan lanjut.
Bagian Keenam
Pengembangan Sosial
Pasal 14
(1) Pengembangan Sosial sebagaimana dimakstrd dalam
Pasal 4 huruf e merupakan intervensi pekerjaan
sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan
mengembangkan kualitas kehidupan serta
Keberfungsian Sosial individu, keluarga, kelompok,
dan/atau masyarakat melalui partisipasi aktif atas
prakarsa perseorangan, keluarga, kelompok, dan
masyarakat.
(2) Pengembangan Sosial scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan daiarn bcntuk:
a. pemetaan sosial;
SK No 006?21 A
b. advokasi. . .PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 11-
b. advokasi sosial;
c. pendidikan psikoedukasi;
d. kampanye sosial;
e. pengembangan kemitraan;
f. peningkatan aksesibilitas'
g supervisi sosial;
h. penguatan integrasi sosial;
i. pengembangan inovasi pekerjaan sosial; dan/atau
j. Pengembangan Sosial bentuk lain.
(3) Pengembangan Sosial bentuk lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf j ditetapkan oleh
Menteri.
BAB III
STANDAR PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 15
(1) Praktik Pekerjaan Sosial dilaksanakan berdasarkan
standar Praktik Pekerjaan Sosial.
(2) Standar Praktik Pekerjaan Sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. standar operasional prosedur;
b. standar kompetensi Pekerja Sosial; dan
c. standar layanan.
Bagian Kedua
Standar Operasional Prosedur
Pasal 16
(1) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud
daiam Pasai 15 ayat (2) huruf a meliputi:
SK No 006222 A
a. pendekatanPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t2-
a. pendekatan awal;
b. asesmen;
c. perencanaan intervensi;
d. intervensi; dan
e. evahrasi, rujukan, dan terminasi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional
prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Menteri.
Bagian Ketiga
Standar Kompetensi Pekerja Sosial
Pasal 17
(1) Standar kompetensi Pekerja Sosial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b meliputi
standar:
a. pengetahuan;
b. keterampilan; dan
c. nilai,
dalam Praktik Pekerjaan Sosial.
(21 Standar kompetensi Pekerja Sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Menteri dengan
memperhatikan usulan dari brganisasi Pekerja
Sosial.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kompetensi
Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Menteri.
SK No 006223 A
Bagian KeempatPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-13-
Bagian Keempat
Standar Layanan
Pasal 18
(1) Standar layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (2) hurut c dilandaskan pada fungsi Praktik
Pekerjaan Sosial.
(2) Fungsi Praktik Pekerjaan Sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. mencegah disfungsi sosial;
b. melaksanakan Pelindungan Sosial;
c. melaksanakan Rehabilitasi Sosial;
d. melaksanakan Pernberdayaan Sosial; dan
e. melaksanakan Pengembangan Sosial.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar layanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri.
BAB IV
PENDIDIKAN PROFESI PEKERJA SOSIAL
Pasal i9
Pendidikan profesi Pekerja Sosial merupakan pendiciikan
setelah sarjana yang drselenggarakan oleh pergrrruarl
tinggi yang bekerja sama dengan kementerian, lembaga
pemerintah nonkementerian, danlatau organisasi profesi
yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.
Pasal 20
Untuk menyelesaikan pendidikan profesi Pekerja Sosial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, peserta Cidik
harus lulus Uji Kornpetensi yang bersifat nasional.
SK No 006224 A
Pasal 2 1trRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-14-
Pasal 21
Syarat untuk mengikuti pendidikan profesi Pekerja
Sosial:
a. sarjana kesejahteraan sosial;
b. sarjana terapan pekerjaan sosial; atau
c. sarjana ilmu sosial lainnya terkait kesejahteraan
sosial.
Pasal 22
Untuk melakukan Praktik Pekerjaan Sosial, seseorang
harus lulus Uji Kompetensi.
Pasal 23
(1) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 dilakukan melalui:
a. pendidikan profesi Pekerja Sosial; atau
b. rekognisi pembelajaran lampau.
(2) Uji Kompetcnsi melalui pendidikan profesi Pekerja
Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat.(1) huruf a
diperuntukkan bagi peserta didik pendidikan profesi
Pekerja Sosial.
(3) Uji Kompetensi melalui rekognisi pembelajaran
iampau sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) huruf b
diperuntukkan bagi setiap orang yang sudah bekerja,
mempunyai pengalaman di bidang pelayanan sosial,
danlatau telah mengikuti pendidikan dan pelatihan
bidang pelayanan sosial.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pelaksanaan rekognisi pembelajaran lampau untuk
mengikuti Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b diatur dengan peraturan
menteri yang rncnyelenggarakan urusan
pemerintahan di brdang pendrdikan tinggi.
SK No 006225 A
Pasal24...PRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
-15-
Pasal 24
Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (1) diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja
sama dengan Organisasi Pekerja Sosial.
Pasal 25
Peserta yang lulus Uji Kompetensi dalam pendidikan
profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (l)
huruf a berhak mendapatkan sertifikat profesi dari
perguruan tinggi dan Sertifikat Kompetensi dari
Organisasi Pekerja Sosial serta berhak melakukan
Praktik Pekerjaan Sosial.
Pasal 26
Peserta yang lulus Uji Kompetensi melalui rekognisi
pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (1) huruf b berhak mendapatkan Sertifikat
Kompetensi dan dinyatakan sebagai Pekerja Sosial serta
berhak melakukan Praktik Pekerjaan Sosial.
Pasal2T
Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan profesi
Pekerja Sosial dan Uji Kompetensi diatur dengan
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan tinggi berkoordinasi
dengan kementerian, lembaga pemerintah
nonkementerian, dan/atau Organisasi Pekerja Sosial.
SK No 006??6 A
BABV...FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 16-
BAB V
REGISTRASI DAN IZIN PRAKTIK
Bagian Kesatu
Registrasi
Pasal 28
(1) Setiap Pekerja Sosial yang melaksanakan Praktik
Pekerjaan Sosial wajib memiliki STR.
(2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
oleh Organisasi Pekerja Sosial.
Pasal 29
Untuk memperoleh STR Pekerja Sosial harus memenuhi
persyaratan:
a. memiliki Sertifikat Kompetensi;
b, memiliki surat keterangan kondisi jasmani dan
rohani;
c. memiliki surat pernyataan telah mengucapkan
sumpah/janji Pekerja Sosial; dan
d. membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan
ketentuan kode etik Pekerja Sosial.
Pasal 3O
(1) STR berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat
diregistrasi ulang setelah memenuhi persyaratan.
(2) Persyaratan untuk Registrasi Ulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. memiliki STR lama;
b. memiliki Sertifikat Kompetensi;
c. memiliki surat keterangan kondisi jasmani dan
rohani;
SK No 006??7 A
d.membuat...PRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
-t7-
d. membuat pernyataan mematuhi dan
melaksanakan ketentuan kode etik Pekerja Sosial;
dan
e. telah mengabdikan diri sebagai Pekerja Sosial.
Pasal 31
STR tidak berlaku karena:
a. habis masa berlakunya dan Pekerja Sosial tidak
mendaftar ulang;
b. atas permintaan sendiri;
c. Pekerja Sosial meninggal dunia; atau
d. dicabut atas dasar ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 32
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Registrasi dan
Registrasi Ulang diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kedua
Registrasi Pekerja Sosial Lulusan Luar Negeri
Pasal 33
(1) Pekerja Sosial lulusan luar negeri yang akan
melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial di Indonesia
harus dilakukan evaluasi danf atau verifikasi oleh
Organisasi Pekeria Sosial.
(2) Evaluasi dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan terhadap:
?. bukti penyetaraan ljazah oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
biciang pendidikan tinggi;
b. surat ketcrangan telah mengikuti program
adaptasi dan Sertifikat Kompetensi;
SK No 006228 A
c. suratPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-18-
c. surat pernyataan telah mengucapkan
sumpah/janji Pekeda Sosial;
d. surat keterangan kondisi jasmani dan rohani; dan
e. surat pernyataan akan mematuhi dan
melaksanakan ketentuan kode etik Pekerja Sosial.
(3) Pekerja Sosial lulusan luar negeri yang telah
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diberikan STR.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Registrasi Pekerja
Sosial lulusan luar negeri diatur dengan Peraturan
Menteri.
Bagian Ketiga
Registrasi Pekerja Sosial Warga Negara Asing
Pasal 34
(1) Pekerja Sosial warga negara asing dapat mclakukan
Praktik Pekerjaan Sosial di Indonesia.
(2) Pekerja Sosial warga negara asing yang melakukan
Praktik Pekerjaan Sosial di Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memiliki surat izin
kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan kemampuan berbahasa Indonesia"
(3) Pekerja Sosral warga negara asing yang telah
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diberikan STR sementara oleh Organisasi
Pekerja Sosial.
Pasal 35
(1) STR sementara dapat diberikan kepada Pekerja Sosial
warga negara asing yang melakukan kegiatan
pendidikan, pciatihan, penelitian, dan pelayanan di
bidang kesejahteraan sosial yang bersifat sementara
di Indoncsia.
SK No 006229 A
(2) srR. .PRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
-t9-
(2) STR sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku selama 1 (satu) tahun dan hanya dapat
diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya.
Pasal 36
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh
STR sementara diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Keempat
Izin Praktik
Pasal 37
(1) Pekerja Sosial yang menjalankan Praktik Pekerjaan
Sosial mandiri wajib memiliki izin.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dalam bentuk SIPPS.
(3) SIPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota tempat
Pekerja Sosial menjalankan praktik mandirinya.
(4) Untuk mendapatkan SIPPS sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3), Pekerja Sosial harus
melampirkan:
a. salinan STR yang masih berlaku; dan
b. surat pernyataan memiliki tempat praktik atau
surat keterangan dari pimpinan tempat Pekerja
Sosial berpraktik.
(5) SIPPS masih berlaku apabila:
a. STR masih berlaku; dan
b. Pekerja Sosial berpraktik di tempat sebagaimana
tercantum dalarn SIPPS.
Pasal 38
(1) SIPPS hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik
mandiri.
SK No 006230 A
(2) SrPPSPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-20-
(2) SIPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
kepada Pekerja Sosial paling banyak untuk 2 ldua)
tempat praktik mandiri.
Pasal 39
SIPPS tidak berlaku karena:
a. dicabut berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan;
b. habis masa berlakunya;
c. atas permintaan Pekerja Sosial; atau
d. Pekerja Sosial meninggal dunia.
Pasal 40
Ketentuan lebih lanjut mengenar rzin praktik diatur
dengan Peraturan Menteri.
BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Pekerja Sosial
Pasal 41
Pekerja Sosial dalam melaksanakan pelayanan Praktik
Pekerjaarr Sosial berhak:
a. memperoleh pelindungan hukum dalam pelaksanaan
tugas sesuai dengan standar Praktik Pekerjaan Sosial;
b. memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur
dari Klien, keluarga, danf atau pihak lain yang terkait;
c. meningkatkan kompetensi melalui pendidikan,
pelatihan, dan pengembangan profesi;
d. mendapatkan promosi dan/atau penghargaan sesuai
dengan prestasi kerja;
SK No 006231 A
e. memilikiPRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
-2re. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam
Organisasi Pekerja Sosial; dan/atau
f. menerima imbalan jasa atas pelayanan yang telah
dilakukan.
Pasal 42
Pekerja Sosial dalam melaksanakan pelayanan Praktik
Pekerjaan Sosial wajib:
a. memberikan pelayanan sesuai dengan standar
Praktik Pekerjaan Sosial;
b. memberikan informasi yang lengkap dan benar
mengenai pelayanan kepada Klien, keluarga,
dan/atau pihak lain sesuai dengan kewenangannya;
c. menjaga kerahasiaan K1ien;
d. merujuk Klien kepada pihak lain yang mempunyai
keahlian atau kemampuan sesuai dengan
penanganan masalah;
e. meningkatkan mutu pelayanan pekerjaan sosial;
f. meningkatl,an dan mengembangkan kompetensi serta
pengetahuan secara berkelanjutan dan/atau
keterampilan melalui pendidikan dan/atau pelatihan;
dan
g. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar
pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, Iatar
belakang keluarga, disabilitas, dan status sosial
ekonomi kepada Kiien dalam menjalankan tugas
keprofesionalan.
Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Klien
Klien dalam
Sosial berhak
Pasal 43
menerima pclayanan Praktik Pekerjaan
SK No 006232 A
a. memperolehPRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
-22-
a. memperoleh pelayanan sesuai dengan standar Praktik
Pekerjaan Sosial;
b. memperoleh informasi secara benar dan jelas
mengenai rencana intervensi Praktik Pekerjaan Sosial;
c. memberi persetujuan atau penolakan terhadap
rencana intervensi yang akan dilakukan;
d. memperoleh jaminan kerahasiaan identitas dan
kondisi Klien; dan
e. mengajukan keberatan atas pelayanan yang tidak
sesuai dengan standar Praktik Pekerjaan Sosial.
Pasal 44
(1) Kerahasiaan identitas dan kondisi Klien sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 huruf d dapat diungkapkan
atas dasar:
a. kepentingan Klien;
b. permintaan aparatur penegak hukum;
c. persetujuan Klien; dan/atau
d. perintah undang-undang.
(2) Kepentingan Klien sebagaimana dimaksud pada ayat.
(1) huruf a dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
a. memperhatikan prinsip etik dalam keadaan
Carurat dan/atau keselamatarr hidup; atau
b. harus dengan persetujuan Klien atau keluarga
dalam keadaan tidak darurat.
Pasal'45
(1) Klien dalam menerima pelayanan Praktik Pekerjaan
Sosial wajib:
a. memberikan informasi yang lengkap, jelas, dan
jujur mengenai kondisinya;
b. rhemaiuhi nasihat dan petunjuk Pekerja Sosial;
dan
SK No 006233 A
c.memberikan...FRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA
-23-
c. memberikan imbalan jasa atas pelayanan Praktik
Pekerjaan Sosial yang diterima.
(2) Imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c tidak berlaku jika Klien merupakan orang
atau sekelompok orang yang tergolong miskin atau
sedang dalam musibah.
BAB VII
ORGANISASI PEKERJA SOSIAL
Pa-sal 46
(1) Pekerja Sosial membentuk Organisasi Pekerja Sosial
yang bersifat independen, mandiri, dan berbadan
hukum.
(2) Organisasi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan
kompetensi, karier, pelindungan, dan kesejahteraan
Pekerja Sosial.
(3) Pexerja Sosial wajib menjadi anggota Organisasi
Pekerja Sosial.
(4) Pembentukan Organisasi Pekerja Sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perltndang-undangan.
(5) Pemerintah Pusat dan/atau Pernerintah Daerah dapat
mernfasilitasi Organisasi Pckerja Sosial dalam
pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Pekerja
Sosial.
Pasal 47
Organisasi Pekerja Sosial bertugas:
a. menyusun kocie etik Pekerja Sosial;
b. melaksanakan Rcgistrasi Pekerja Sosial;
c. meningkackan pengetah\l.an, kompetensi,
martabal Pekerja Sosial; dan
SK No 006234 A
d. melakukan
danPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-24-
d. melakukan pelindungan dan pengawasan terhadap
Pekerja Sosial yang melakukan Praktik Pekerjaan
Sosial.
Pasal 48
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47, Organisasi Pekerja Sosial berwenang:
a. menetapkan dan menegakkan kode etik Pekerja
Sosial;
b. memberikan bantuan hukum kepada Pekerja Sosial;
c. melakukan pembinaan dan pengembangan Pekerja
Sosial;
d. menyatakan terpenuhi atau tidaknya persyaratan
Registrasi Pekerja Sosial;
e. menerbitkan, memperpanjang, membekukan, dan
mencabut STR;
f. menyatakan terjadi atau tidaknya suatu pelanggaran
kode etik Pekerja Sosial berdasarkan hasil investigasi;
g. menjatuhkan sanksi terhadap Pekerja Sosial yang
tidak memenuhi standar Praktik Pekerjaan Sosial;
h. menjatuhkan sanksi terhadap Pekeda Sosial yang
melakukan pelanggaran kode etik Pekerja Sosial; dan
i. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan
luar negeri untuk penyelenggaraan Praktik Pekerjaan
Sosial.
BAB VIII
DEWAN KEHORMATAN KODE ETIK
Pasal 49
(1) Dewan kehormatan kode etik dibentuk oleh
Organisasi Pekerja Sosial urrfuk menegakkan kode
etik Pekerja Sosial.
SK No 006235 A
(2) DewanPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-25-
(2) Dewan kehormatan kode etik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan
kode etik Pekerja Sosial dan memberikan
rekomendasi pemberian sanksr atas pelanggaran kode
etik Pekerja Sosial.
(3) Rekomendasi dewan kehormatan kode etik
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 wajib
dilaksanakan oleh Organisasi Pekerja Sosial.
(4) Rekomendasi dewan kehormatan kode etik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus objektif,
tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan
anggaran dasar Organisasi Pekerja Sosial serta
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat
berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuar'r.'sementara STR; danf atau
c. pencabutan STR.
Pasal 50
Ketentuan mengenai keanggotaan serta mekanisme kerja
dewan kehormatan kode etik diatur dengan anggaran
dasar Organisasi Pekerja Sosial.
BAB IX
TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 51
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin
terselenggaranya Praktik Pckerjaan Sosial yang bermutu
dan melindungi masyarakat pencrima pelayanan Praktik
Pekerjaan Sosial.
SK No 006236 A
Bagian KeduatrRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-26-
Bagian Kedua
Pemerintah Pusat
Pasal 52
(1) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 bertugas:
a. men)rusun standar operasional prosedur, standar
kompetensi, dan standar layanan;
b. menyusun standar pendidikan Pekerja Sosial;
c. menyLrsun tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi;
d. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaran
Praktik Pekerjaan Sosial bekerja sama dengan
Organisasi Pekerja Sosial;
e. melakukan pengawasan penyelenggaraan Praktik
Pekerjaan Sosial oleh Organisasi Pekerja Sosial;
f. mendorong tersedianya sarana pendidikan cian
sumber daya dalam rangka percepatan
penyelenggaraan pendidikan profesi Pekerja
Sosial; dan
g. melakukan pengelolaan basis data
penyelenggaraan Praktik Peker.;aan Sosial skala
nasional.
(2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ci, Pemerintah Pusat dapat bekerja
sama dengan Organisasi Pekerja Sosial.
Pasal 53
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52, Pemerintah Pusat berwenang
menetapkan:
a. program pemberdayaan dan pengembangan Pekerja
Sosial skala nasional;
b. kebijakan sistem Registrasi Pekerja Sosial; .
c. standar operasional prosedur, standar kompetensi.
dan standar layarian; darr
d. tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi.
SK No 006237 A
Pasal 54 . .PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-27 -
Pasal 54
Tugas dan wewenang Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 dilaksanakan
oleh menteri sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga
Pemerintah Daerah
Pasal 55
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
51 bertugas:
a. melakukan pemberdayaan dan pengembangan
Pekerja Sosial;
b. melakukan pengelolaan pangkalan data pelayanan
Praktik Pekerjaan Sosial di lingkup Pemerintah
Daerah;
c. memfasilitasi pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial; dan
d. melakukan pengawasan pelaksanaan Praktik
Pekerjaan Sosial bersama-sama dengan Organisasi
Pekerja Sosial di daerah.
Pasal 56
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana drmaksud
dalam Pasai 55, Pemerintah Daerah berwenang:
a. menetapkan program pemberdayaan dan
pengernbangan Pekerja Sosial di lingkup Pemerintah
Daerah;
b. mendapatkan Sosial dari pemangku kepentingan;
c. menetapkan program fasilitasi pelayanan Praktik
Pekerjaan Sosial; dan
d. memberikan dan mencabut izin praktik Pekerja Sosial
setelah mendapatkan rekornendasi dari dewan
kehormatan kode etik Organisasi Pekerja Sosial.
SK No 006238 A
BAB XPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-28-
BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 57
Masyarakat dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan
Prakdk Pekerjaan Sosial.
Pasal 58
Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 57 meliputi paling sedikit:
a. berpartisipasi dalam upaya pencegahan masalah
sosial;
b. menyampaikan laporan adanya masalah sosial yang
perlu penanganan Pekerja Sosial;
c. merryampaikan laporan terjadinya malpraktik yang
dilakukan Pekerja Sosial;
d. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan
Praktik Pekerjaan Sosial; dan/ atau
e. menyampaikan usulan perbaikan kebijakan terkait
dengan pelaksanaan Praktik Pekerjaan Sosial.
BAB XI
KE'TENTUAN PERALIHAN
Pasal 59
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a. Pekerja Sosial yang merupakan kelompok jabatan
fungsional sebelum Undang-Undang ini diundangkan
tetap diakui sebagai Pekerja Sosial sesuai dengan
ketentuan peraturan perlrndang-undangan; dan
b. Istilah pekerja sosial profesional yang digunakan
dalam peraturan perundang-undangan yang sudah
ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus
dimaknai sebagai Pekerja Sosial, sepanjang tidak
bertentangan dengan Undang-Undang ini.
SK No 006239 A
Pasal 60trRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-29-
Pasai 60
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2OO9 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2AO9 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4e67):
a. Pekerja sosial profesional yang telah melakukan
pelayanan sosial tetapi belum mengikuti Uji
Kompetensi, masih diberikan kewenangan melakukan
pelayanan sosial untuk jangka waktu paling lama 5
(lima) tahun setelah Undang-Undang ini
diundangkan;
b. Pekerja sosial profesional yang belum tersertifikasi,
tenaga kesejahteraan sosial, penyuluh sosial, dan
relawan sosial yang telah melakukan pelayanan sosial
diakui sebagai Pekerja Sosial setelah lulus Uji
Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
dan
c. Pekerja sosial profesional yang telah memiliki
Sertifikat Kompetensi sebelum Undang-Undang ini
diundangkan, tetap diakui sebagai Pekerja Sosial
menurut Undang-Undang ini.
Pasal 61
Rekognisi pembelajaran lampau diiakukan dengan
ketentuan:
a. setiap orang yang sudah mempunyai pengalaman
dalam pelayanan sosial tetapi tidak berlatar belakang
pendidikan sarjana kesejahteraan sosial atau sarjana
terapan pekerjaan sosial harus mengikuti pendidikan
profesi Pekerja Sosial; dan
SK No 006240 A
b. setiapPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-30-
b. setiap orang yang sudah bekerja, mempunyai
pengalaman di bidang pelayanan sosial, dan/atau
telah mengikuti pendidikan dan peiatiharr bidang
pelayanan sosial dapat langsung mengikuti uji
kompetensi sepanjang belum ada pendidikan profesi
Pekerja Sosial cian paling lama 5 (lima) tahun sejak
Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal 62
Institusi yang melaksanakan Uii Kompetensi Pekerja
Sosial sebelum Undang-Undang ini diundangkan masih
dapat melakukan tugas dan wewenangnya sampai
dengan Uji Kompetensi diselenggarakan oleh perguruan
tinggi bekeda sama dengan Organisasi Pekerja Sosial.
BAB XII
KETENTUAN PENI.JI'UP
Pasal 63
Organisasi Pekerja Sosial yang sudah ada harus
menyesuaikan tugas dan wewenangnya berdasarkan
Undang-Undang ini paiing lambat 2 (dua) tahun
terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal 64
Pendidikan Profesi Pekerja Sosial harus terselenggara di
perguruan tinggi paling lambat 5 (lima) tahun sejak
Undang -Undang ini diundangkan.
Pasal 65
Pelaksanaan Uji Kompetensi Pekerja Sosial
diselenggarakan ok:h perguruan tinggi bekerja
dengan Organisasi Pekerja Sosial paling lama 3
tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
harus
sama
(tiga)
SK No 006241 A
Pasal66...PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-31 -
Pasal 66
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan
yang mengatur mengenai pekerja sosial profesional dalam
Pasal 1 angka 4, Pasal 33 ayat (2\, Pasal 52 ayat (3)
sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2OA9 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49671,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 67
Pada saat Undang-Undang ini mulai. berlaku, semua
Peraturan Perundang-TJndangan yang merupakan
peraturan pelaksanaan dari peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan Praktik Pekerjaan
Sosial, dinyatakan ma-sih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang irri dan
belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru.
Pasal 68
Peraturan peiaksanaan dari Undang-Undang ini harus
ditetapkah paling lama 2 (dua) tahun sejak UndangUndang ini diundangkan.
Undang-Undang
diundangkan.
Pasal 69
,
ini mulai berlaku pada tanggal
SK No 006242 A
AgarPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-32-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-l.lndang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2Ol9
PLT. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TJAHJO KUMOLO
LEMBARAN NEGARA RFjPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI9 NOMOR 182
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi dan Perundang-undangan,
ttd
ttd
SK No006416 A
anna D-lama
*PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PEKERJA SOSIAL
UMUM
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan bagian
integral dari pembangunan nasional sebagai perwujudan dari upaya
mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perwujudan nilai
Pancasila. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial salah satunya
ditujukan untuk mengatasi berbagai masalah kesejahteraan sosial
yang dihadapi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar
mampu meningkatkan kualitas dan standar kehidupannya secara
adil dan merata.
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan selama ini
oleh Pemerintah belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan
sosial di masyarakat. Selain itu, adanya perubahan sosial di
masyarakat berdampak pada meningkatnya masalah sosial dan
disertai dengan munculnya masalah sosial baru. Masalah sosial yang
dialami atau dihadapi selama ini oleh individu, keluarga, kelompok,
dan masyarakat belum diberikan pelayanan yang sesuai dengan
standar Praktik Pekerjaan Sosial serta ketersediaan Pekerja Sosial
yang tidak sebanding dengan jumlah Klien.
Pada saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang Pekerja Sosial. Pengaturan Pekerja Sosial sangat
diperlukan sebagai pedoman formal (legalitas) bagi Pekerja Sosial
dalam melaksanakan praktiknya di lndonesia. Selain itu, Pekerja
Sosial sebagai salah satu komponen utama penyelenggara
kesejahteraan sosial kepada masyarakat mempunyai peranan penting
sehingga perlu mendapatkan pelindungan dan kepastian hukum.
SK No 006244 A
Pekerja . . .
IPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-2-
Pekerja Sosial dalam melaksanakan pelayanan Praktik Pekerjaan
Sosial yang ditujukan bagi individu, keluarga, kelompok, dan
masyarakat dilakukan melalui pelayanan yang terencana, terpadu,
berkualitas, dan berkesinambungan sesuai dengan standar Praktik
Pekerjaan Sosial. Pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial bertujuan:
a. mencegah terjadinya disfungsi sosial individu, keluarga,
kelompok, dan masyarakat;
b. memulihkan dan meningkatkan Keberfungsian Sosial individu,
keluarga, kelompok, dan masyarakat;
c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi
masalah kesejahteraan sosial;
d. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan
kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai kemandirian
individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat; dan
e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan
berkelanjutan.
Undang-Undang tentang Pekerja Sosial mengatur mengenai
pertama, Praktik Pekerjaan Sosial yang merupakan cakupan kegiatan
Praktik Pekerjaan Sosial dan bentuk kegiatan yang dapat dilakukan;
kedua, standar Praktik Pekerjaan Sosial yang berisi standar yang
harus dipenuhi dalam melakukan pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial
dan standar tersebut ditentukan oleh Menteri; ketiga, Pendidikan
Profesi Pekerja Sosial yang mengatur kompetensi seseorang untuk
menjadi Pekerja Sosial sehingga memiliki kompetensi untuk
melakukan Praktik Pekerjaan Sosial; keempat, Registrasi dan rzin
praktik yang mengatur mengenai kewajiban memiliki STR dan SIPPS,
Pekerja Sosial lulusan luar negeri, dan Pekerja Sosial warga negara
asing; kelima, hak dan kewajiban Pekerja Sosial dan Klien; keenam,
Organisasi Pekerja Sosiai sebagai wadah aspirasi Pekerja Sosial;
kehluh, Dewan Kerhormatan Kode Etik yang dibentuk oleh
Organisasi Pekerja Sosial; kedelapan tugas dan wewenang
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk
menjamin mutu dan pelindungan masyarakat penerima layanan
Praktik Pekerjaan Sosial; lcesembilan, peran .serta masyarakat dalam
penyelenggaraan Praktik Pekerjaan Sosial.
SK No 006?45 A
II. PASALPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
a
-JII PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud ciengan "asas nondiskriminatif' adalah
bahwa Praktik Pekerjaan Sosial dilaksanakan dengan tidak
membeda-bedakan suku, agama, ras, antar golongan, dan
status sosial.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "asas kesetiakawanan" adalah
bahwa pelaksanaan Praktik Pekerjaan'Sosiai dilandasi oleh
kepedulian sosial untuk membantu orang yang
membutuhkan pertolongan clengan empati dan kasih
sayang.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa
Praktik Pekerjaan Sosial dilaksanakan dengan memberikan
peiayanan secara merata dan proporsional sesuai dengan
kebutuhan setiap individu, keluarga, kelompok, dan
masyarakat.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah bahwa
Praktik Pekerjaan Sosial dilaksanakan berdasarkan pada
ilmu pengetahllan, keterampilan, nilai, dan etika pekerjaan
sosial.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah bahwa
Praktik Pekerjaan Sosial harus mcmberikan manfaat untuk
pemecahan masalah dan pen,ngkatan kualitas hidup.
SK No 006?46 A
Huruf f ...PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4-
Huruf f
Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa
Praktik Pekerjaan Sosial harus terintegrasi dengan berbagai
pemangku kepentingan terkait dan sistem snmber daya
kesejahteraan sosial sehingga dapat dilaksanakan secara
terkoordinasi, sinergis, dan optimal.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah bahwa
pelaksanaan Praktik Pekerjaan Sosial diperlukan kerja
sama dengan berbagai profesi dan masyarakat dalam
memperbaiki dan meningkatkan Keberfungsian Sosial
individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
Huruf h
Yang dimaksud dengan "asas aksesibilitas" adalah bahwa
dalam pelaksanaan Praktik Pekerjaan Sosial, Pekerja Sosial
harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Klien
atau keluarga untuk mendapatkan informasi yang benar
mengenai permasalahan dan penanganan Klien.
Huruf i
Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa
Pekerja Sosial harus dapat mempertanggungjawabkan
pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial yang diberikan kepada
Klien.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
SK No 006247 A
Pasal 5PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-5-
Pasal 5
Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana pelayanan"
adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan
segala sesuatu yang dapat menjadi penunjang utama bagi
Pekerja Sosial untuk memberikan pelayanan kepada Kiien yang
mencakup antara lain gedung/kantor, ruang konseling, dan
laboratorium.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "penyuluhan sosial" adalah
suatu proses perigubahan perilaku yang dilakukan
melalui penyebarluasan informasi, komunikasi,
motivasi, dan edukasi, baik secara lisan, tulisan
maupun peragaan kepada individu, keluarga,
kelompok, danf atau masyarakat.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "bimbingan sosial" adalah
bimbingan yarrg Crlakukan kepada Klien dalam
menghadapi dan nrernecahkan masalah sosial.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "pendampingan sosial" adalah
interaksi dinamis antara Pekerja Sosial dengan Klien
untuk bersama-sama menghadapi dan memecahkan
masaiah sosial yang dihadapi Klien.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "peningkatan kapasitas"
adalah suatu pr(rses untuk melakukan perubaharr dan
meningkatkan kemampuan pada individu, keluarga,
kelornpok, danf atau masyarakat dalam menyelesaikan
masala-h sosial.
SK No 006248 A
Huruf eFRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-6-
Huruf e
Yang dimaksud dengan "pelatihan keterampilan"
adalah pelatihan untuk meningkatkan kemampuan
Klien dalam hal tertentu yang dapat berguna bagi diri
Klien dan lingkungan sosialnya.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "pelayanan aksesibilitas"
adalah pelayanan yang diberikan untuk memudahkan
Klien mengakses berbagai sistem sumber yang
dibutuhkan sesuai dengan haknya.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "advokasi sosial" adalah
kegiatan yang dilakukan untuk melindungi dan
membela Klien dalam memperoleh haknya, misalnya
melalui penyadaran, pembelaan, dan pemenuhan hak.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "Rehabilitasi Sosial secara
persuasif' adalah rehabilitasi yang dilaksanakan oleh
Pekerja Sosial melalui ajakan, anjuran, dan bujukan
dengan maksud untuk meyakinkan Klien agar bersedia dan
patuh menjalani tahap rehabilitasi.
SK No 006249 A
YangPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-7 -
Yang dimaksud dengan "Rehabilitasi Sosial secara motivatif'
adalah Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan oleh Pekerja
Sosial melalui dorongan, pemberian semangat, pujian,
dan/atau penghargaan agar Klien tergerak secara sadar
untuk direhabilitasi.
Yang dimaksud dengan "Rehabilitasi Sosial secara koersif'
adalah Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan oleh Pekerja
Sosial melalui tindakan yang dilakukan dalam kondisikondisi tertentu dan bukan atas kemauan sendiri untuk
direhabilitasi dengan memperhatikan hak asasi Klien agar
kembali tenang dan dapat menerima proses rehabilitasi.
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang diinaksud dengan "motivasi dan diagnosis
psikososial" adalah upaya untuk memberikan
dorongan, semangat, daya kreatif, dan melakukan
diagnosis psikososial kepaca Klien untuk
mengembalikan dan/atau rrreningkatkan
.
Keberfungsian Sosial.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "perawatan dan pengasuhan"
adaleth upaya untuk menjaga, rnelindungi, merawat,
dan nrengasuh Klien agar dapat melaksanakan fungsi
sosial.
SK No 006250 A
Huruf cPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-8-
Huruf c
Yang dimaksud dengan "bimbingan mentai spiritual"
adalah upaya untuk memberikan bimbingan kepada
Klien agar memiliki ketenangan dan kepercayaan
bahwa kehioupan yang lebih baik akan dapat dicapai.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "bimbingan fisik" adalah upaya
untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan
jasmani Klien.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "bimbingan sosial dan
konseling" adalah semua bentuk pelayanan bantuan
psikologis yang ditujukan untuk mengatasi masalah
psikososial agar dapat meningkatkan Keberfungsian
Sosial.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "pelayanan aksesibilitas"
adalah pelayanan yang diberikan untuk memudahkan
Klien mengakses berbagai sistem sumber yang
dibutuhkan sesuai dengan haknya.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "bantuan dan asistensi sosial"
adalah upaya yang dilakukan berupa pemberian
bantuan kepada Klien yang mengalami guncangan
dan kerentanan sosral agar dapat hidup secara wajar.
Huruf h
Yang dirnaksud dengan "rujukan" adalah upaya
untuk mengalihkan layanan kepada pihak lain agar
Klien memperoleh peiayanan lanjutan atau sesuai
dengan kebutuhan.
Pasal 1 1
Ayat (1)
Cukup jelas
SK No 006?51 A
Ayat (2)PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-9 -
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "pelatihan vokasional dan
pembinaan kewirausahaan" adalah usaha pemberian
keterampilan kepada Klien agar mampu hidup mandiri
dan/atau produktif.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "bimbingan resosialisasi"
adalah kegiatan untuk mempersiapkan Klien agar
dapat diterima kembali ke dalam keluarga dan
masyarakat.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "bimbinga-n lanjut" adalah
kegiatan pemantapan kemandirian Klien setelah
memperoleh peiayanan Rehabilitasi Sosial.
Huruf h
Cukup jelas.
,\at (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "terapi fisik" adalah upaya
untuk mengoptimalkan, memelihara, dan mencegah
kerusakan atau gangguan fungsi fisik yang dilakukan
dengan cara antara lain latihan terapeutik dan
dukungan alat bantu.
SK No 006252 A
Huruf bPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- t0 -
Huruf b
Yang dimaksud dengan "terapi mental spiritual" adalah
terapi yang menggunakan nilai moral, spiritual, dan
agama untuk membantu Klien menemukan makna
hidup, mengatasi kecemasan, dan depresi.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "terapi psikososial" adalah
kumpulan terapi untuk mengatasi masalah interaksi
Klien dengan lingkungan sosialnya, baik keluarga,
kelompok, maupun masyarakat.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "terapi untuk penghidupan"
adalah berbagai kegiatan untuk meningkatkan
produktivitas kehidupan Khen yang dilakukan dengan
cara antara lain meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan, memfasilitasi lingkungan kerja yang
strategis agar Klien dapat hidup mandiri.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "pemenuhan hidup layak"
adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan Kiien agar
dapat hidup layak.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Pasa.1 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
SK No 006253 A
Ayat (2)PRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA
- 11-
Ayat (21
Huruf a
Yang dimaksud dengan "identifikasi permasalahan dan
sumber daya yang dapat dikembangkan" adalah upaya
untuk melakukan penggalian data/informasi secara
mendetail terkait permasalahan Klien, identihkasi
potensi dan sumber daya untuk memahami kebutuhan
Klien.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "penumbuhan kesadaran dan
peinberian motivasi" adalah upaya untuk membantu
Kiien dengan cara menumbuhkan kesadaran akan
potensi yang dimilikinya serta memberikan motivasi
untuk bangkit dan berkembang agar lebih berdaya
secara sosial.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "pelatihan keterampilan"
adalah upaya untuk memberikan pelatihan,
pengetahuan, dan keterampilan kepada Klien sesuai
dengan minat dan bakat.
Huruf d
Penguatan kelernbagaan dalam masyarakat antara lain
dilakukan dengan kegiatan memberikan bimbingan
dan pengembangan sumber daya manusia, serta
mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan
kelembagaan.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
SK No 006254 A
Huruf htrRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t2-
l{uruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jetas
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (21
Huruf a
Yang dimaksud dengan "pemetaan sosial" adalah
upaya untuk membantu Klien untuk menemukan dan
mengenali masalah, potensi, dan sumber yang dapat
digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan
Keberfungsian Sosial Iilien.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "kampanye sosial" adalah
upaya membantu pengembangan pemahaman Klien
antara lain secara lisan, tulisan, dan peragaan kepada
masyarakat.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "pengembangan kemitraan"
adalah upaya membantu pengembangan Klien dengan
cara membangun kerja sama- dengan pemangku
kepenringan yang saling menguntungkan.
SK No 006255 A
Huruf ftrRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-13-
Huruf f
Yang dimaksud dengan "peningkatan aksesibilitas"
adalah upaya untuk membantu pengembangan Klien
dengan cara menghubungkan Klien dengan berbagai
sumber.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "supervisi sosial" adalah upaya
membantu pengembangan Klien antara lain dengan
cara memberikan bimbingan, pendampingan, dan
fasilitasi terkait fungsi sosial.
Huruf h
Yang dimaksud dengan "penguatan integrasi sosial"
adalah upaya membantu Klien untuk berintegrasi
dengan iingkungannya.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jeias.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasai 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas.
SK No 006?56 A
Pasal 19PRESIDEN
REPUBLTK INDONESTA
-14-
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 2 1
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "ilmu sosial lainnya terkait
kesejahteraarl sosial" antara lain pembangunan sosial dan
kesejahteraafl, pemberdayaan masyarakat. serta sosiologi.
Pasal 22
Cr-rkup jelas.
Pasal 23
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "rekognisi pembelajaran
lampau" adalah pengakuan atas capaian pembelajaran
seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau
nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja
di bidang pelayanan sosial pada jenjang pendidikan
tinggi.
Ayat (2)
Cuktrp jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
SK No 006257 A
Ayat (a)trRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15 -
Ayat (a)
Cukup jelas.
Pasal24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "surat keterangan kondisi jasmani
dan rohani" adalah surat yang dikeluarkan oleL, dokter yang
menjelaskan terkait kondisi jasmani dan rohani untuk
dapat bekerja sebagai Pekerja Sosial.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jeias.
Pasal 3O
Cukup jelas
SK No 006258 A
Pasal 31PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t6-
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Paseil 35
Cukup jeias.
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jeias
Pasal 39
Cukup jelas:
Fasal 40
Cukup jelas.
Pasal .4 r
Cukup jelas.
SK No 006?59 A
Pasal 42PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t7-
Pasai 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jela,s.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pdsal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas
SK No 006?60 A Hurruf btrRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
_ 18_
Huruf b
Yang dimaksud dengan "pembekuan sementara STR"
adalah sanksi yang diberikan dalam bentuk
penghentian sementara kegiatan Praktik Pekerjaan
Sosial.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jeias
Pasal 55
Cukup jelas
Fasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jeias
Pasal 58
Cukup jelas
SK No 006?61 A Pasal 59trRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-L9-
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 6O
Cukup jelas.
Pasal 6t
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas
TAMtsAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBI,IK INDONESIA NOMOR 6397
SK No 006?62 A

Demikian postingan blog Tomatalikuang.com tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019. Semoga bermanfaaat :)
Loading...

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan berkomentar dengan sopan dan sesuai dengan topik..