Breaking

Kamis, 31 Oktober 2019

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139 Tahun 2019

Dibawah ini adalah link download peraturan menteri keuangan (pmk) nomor 139/pmk.07/2019 tentang pengelolaan dana bagi hasil, dan alokasi umum, dan dana onotomi khusus.
peraturan menteri keuangan pmk noor 139 tahun 2019; tomatalikuang.com

Download PMK Nomor 139 tahun 2019

Anda bisa menownload peraturan ini dalam bentuk pdf melalui link berikut:
PMK_No_139_Tahun_2019.pdf
atau bisa langsung anda baca pada file dibawah ini:



MENTER! KEUANGAN REPUBUK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139/PMK.07/2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA OTONOMI KHUSUS Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa ketentuan mengenm penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pedoman penggunaan, serta pemantauan dan evaluasi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaar;t Transfer t ke Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, ! terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penganggaran, pengalokasian, penyaluran dan penatausahaan, penggunaan, serta pemantauan dan evaluasi, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus; www.jdih.kemenkeu.go.id Mengingat - 2 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus; 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 www.jdih.kemenkeu.go.idMenetapkan - 3 - Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA OTONOMI KHUSUS. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. 4. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negarajlembaga. 5. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. www.jdih.kemenkeu.go.id- 4 - 6. Daftar Hasil Penelaahan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DHP RDP BUN adalah dokumen hasil penelaahan RDP BUN yang memuat alokasi anggaran menurut unit organ1sas1, fungsi, dan program yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran. 7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA BUN. 8. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. 9. Dana Transfer Umum yang selanjutnya disingkat DTU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. 10. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 12. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 www.jdih.kemenkeu.go.id- 5 - Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 13. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus yang selanjutnya disebut DTI adalah dana tambahan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. 14. Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penenmaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 25, dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. 15. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/ atau provinsi penghasil tembakau. 16. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat DBH SDA adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pengusahaan panas bumi. 17. Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disebut Indikasi Kebutuhan Dana TKDD adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan TKDD. 18. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN. www.jdih.kemenkeu.go.id- 6- 19. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provms1 atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota. 20. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing Pembantu Penguna Anggaran BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerianjlembaga nonkementerian yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN. 21. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut Kurang Bayar DBH adalah selisih kurang antara DBH yang dihitung berdasarkan realisasi rampung penerimaan negara dengan DBH yang telah disalurkan ke Daerah atau DBH yang dihitung berdasarkan prognosis realisasi penerimaan negara pada satu tahun anggaran tertentu. 22. Lembar Konfirmasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disebut LKT adalah dokumen yang memuat rincian penerimaan TKDD oleh Daerah. 23. Lembar Rekapitulasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disebut LRT adalah dokumen yang memuat rincian penerimaan TKDD oleh Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. 24. Lebih Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut Lebih Bayar DBH adalah selisih lebih antara DBH yang dihitung berdasarkan realisasi rampung penenmaan negara dengan DBH yang telah disalurkan ke Daerah atau DBH yang dihitung berdasarkan prognosis realisasi penerimaan negara pada satu tahun anggaran tertentu. 25. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, kecuali Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. www.jdih.kemenkeu.go.id- 7 - 26. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaJI, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan ketentuan Pasal 21 UndangUndang mengenai Pajak Penghasilan. 27. Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang selanjutnya disebut PPh WPOPDN adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan yang berlaku kecuali Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (8) Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan. 28. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN. 29. Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat PNBP SDA adalah bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, perikanan, minyak bumi, gas bumi, dan pengusahaan panas bumi. 30. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 31. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 32. Kontraktor Kontrak Kerja Sarna yang selanjutnya disingkat KKKS adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan www.jdih.kemenkeu.go.id- 8 - eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama. 33. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKA BUN adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban pemerintah pusat dan transfer ke daerah tahunan yang disusun oleh KPA BUN. 34. Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat RDP BUN adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang merupakan himpunan RKA BUN. 35. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. 36. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 37. Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat SKPRTD adalah surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran yang memuat rincian jumlah transfer setiap daerah menurut jenis transfer dalam periode tertentu. 38. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN/Pejabat Pembuat Komitmen yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. 39. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN/Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar www.jdih.kemenkeu.go.id- 9 - atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. 40. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 41. Ruang Fiskal Daerah adalah besarnya pendapatan Daerah yang masih bebas digunakan untuk mendanai programjkegiatan sesum kebutuhan Daerah yang dihitung dengan mengurangkan seluruh pendapatan Daerah dengan pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (earmarked) dan belanja wajib antara lain belanja pegawai dan belanja wajib lainnya. 42. Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa. 43. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal2 (1) TKD yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a. DTU; dan b. Dana Otonomi Khusus. (2) DTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. DBH; dan b. DAU. www.jdih.kemenkeu.go.id- 10- (3) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. DBH Pajak, meliputi: 1. DBH PBB; 2. DBH PPh Pasal21 dan PPh WPOPDN; dan 3. DBH CHT; dan b. DBH SDA, meliputi: 1. DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi; 2. DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi; 3. DBH SDA Mineral dan Batubara; 4. DBH SDA Kehutanan; dan 5. DBH SDA Perikanan. (4) DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 termasuk Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus untuk Provinsi Aceh dan Provinsi Papua Barat. (5) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh; b. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan c. DTI. BAB II PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA PENGELOLAAN DBH, DAU, DAN DANA OTONOMI KHUSUS Pasal3 (1) Dalam rangka pengelolaan DBH, DAU, dan Dana Otonomi Khusus, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran BUN Pengelolaan TKDD menetapkan: a. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD; b. Direktur Dana Transfer Umum sebagai KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum; dan c. Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer sebagai KPA BUN Penyaluran TKDD. www.jdih.kemenkeu.go.id- 11 - (2) Dalam hal KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan/ atau KPA BUN Penyaluran TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berhalangan tetap, Menteri Keuangan menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan/ atau KPA BUN Penyaluran TKDD. Pasal4 (1) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: a. mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DBH, DAU, dan Dana Otonomi Khusus kepada Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD yang dilengkapi dengan dokumen pendukung; b. menyusun RKA BUN TKDD untuk DBH, DAU, dan Dana Otonomi Khusus beserta dokumen pendukung yang berasal dari pihak terkait; c. menyampaikan RKA BUN TKDD untuk DBH, DAU, dan Dana pendukung Otonomi Khusus beserta kepada Inspektorat Kementerian Keuangan untuk direviu; dokumen Jenderal d. menandatangani RKA BUN TKDD untuk DBH, DAU, dan Dana Otonomi Khusus yang telah direviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan menyampaikannya kepada Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD; dan e. menyusun dan/ atau menyampaikan rekomendasi penyaluran TKDD untuk DBH, DAU, dan Dana Otonomi Khusus dan pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, penghentian penyaluran, dan penyaluran kembali TKDD untuk DBH, DAU, dan Dana Otonomi Khusus kepada KPA BUN Penyaluran TKDD. (2) KPA BUN Penyaluran TKDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id- 12- a. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan SPM; b. menyusun RDP BUN TKDD; c. menyusun DIPA BUN TKDD; d. menyusun SKPRTD atas DIPA BUN TKDD; e. menyusun reneana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana TKDD; f. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran TKDD; g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran TKDD kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan BA BUN TKDD; dan h. melaksanakan pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, penghentian penyaluran dan penyaluran kembali TKDD. Pasal 5 KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan KPA BUN Penyaluran TKDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan DBH, DAU, dan Dana Otonomi Khusus oleh Pemerintah Daerah. BABIII PENGANGGARAN, PENGALOKASIAN, DAN PENYALURAN DBH Bagian Kesatu Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DBH Pasal6 (1) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DBH kepada Direktur Jenderal Perimbangan www.jdih.kemenkeu.go.id- 13 - Keuangan selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD. (2) Berdasarkan usulan Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menyusun Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DBH. (3) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat bulan Februari. (4) Penyusunan dan penyampaian Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi BA BUN, dan pengesahan DIPA BUN. (5) Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan memperhatikan: (1) a. perkembangan realisasi DBH paling kurang 3 (tiga) tahun terakhir; b. perkiraan penenmaan pajak dan PNBP yang dibagihasilkan; dan c. Kurang Bayar/Lebih Bayar tahun-tahun sebelumnya. Bagian Kedua DBH Pajak Paragraf 1 Penyediaan Data Penerimaan Pajak dan Cukai yang Dibagihasilkan Pasal 7 Berdasarkan pajak yang dibagihasilkan pagu dalam penenmaan Rancangan Undang-Undang www.jdih.kemenkeu.go.id- 14- mengenai APBN tahun anggaran berikutnya yang disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Direktur Jenderal Pajak menyampaikan data dasar perhitungan DBH Pajak, meliputi: a. rencana penerimaan PBB; dan b. rencana penenmaan PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN, yang dirinci menurut provinsi dan kabupatenjkota kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu kedua bulan September sebelum tahun anggaran berkenaan. (2) Rencana penerimaan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas rencana penerimaan PBB: a. sektor Perkebunan; b. sektor Perhutanan; c. sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi; d. sektor Pengusahaan Panas Bumi; e. sektor Pertambangan lainnya; dan f. sektor lainnya. (3) Rencana penerimaan PBB sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dirinci berdasarkan: a. PBB sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi dari areal daratan (onshore); b. PBB sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi dari areal perairan lepas pantai (offshore); dan c. PBB sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi dari tubuh bumi. (4) Rencana penerimaan PBB Sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dirinci berdasarkan: a. PBB sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi yang ditanggung Pemerintah; dan b. PBB Sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibayar langsung oleh KKKS ke bank persepsi. www.jdih.kemenkeu.go.id- 15- (5) Dalam hal pagu penerimaan pajak yang dibagihasilkan dalam Rancangan Undang-Undang mengenai APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami perubahan berdasarkan hasil pembahasan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan DBH Pajak secara proporsional berdasarkan rencana penenmaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal8 (1) Berdasarkan pagu penenmaan CHT dalam Rancangan Undang-Undang mengenai APBN tahun anggaran berikutnya yang disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Direktur Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan data dasar perhitungan DBH CHT, meliputi: a. realisasi penerimaan CHT yang dibuat di Indonesia tahun anggaran sebelumnya yang dirinci setiap Daerah; b. rencana penerimaan CHT tahun berkenaan; dan c. data capaian kinerja penerimaan cukai tahun anggaran sebelumnya yang dirinci menurut kabupaten/kota yang dilengkapi dengan kertas kerja perhitungannya. (2) Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menyampaikan data dasar perhitungan DBH CHT, meliputi: a. data rata-rata produksi tembakau kering untuk 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya; dan b. data capaian kinerja produksi tembakau kering tahun anggaran sebelumnya untuk masing-masing daerah penghasil tembakau yang dilengkapi dengan kertas kerja perhitungannya, yang dirinci menurut kabupatenjkota. (3) Kementerian Kesehatan menyampaikan data capman kinerja atas prioritas penggunaan DBH CHT tahun anggaran sebelumnya untuk masing-masing Daerah www.jdih.kemenkeu.go.id- 16- provinsi penerima yang dilengkapi dengan kertas kerja perhitungannya. (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu kedua bulan September. (5) Dalam hal pagu CHT dalam Rancangan UndangUndang mengenm APBN berdasarkan hasil pembahasan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengalami perubahan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan perubahan rencana penenmaan CHT tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Paragraf 2 Penyediaan Data Prognosis Realisasi Penerimaan Pajak yang Dibagihasilkan Pasal9 (1) Direktur Jenderal Pajak melakukan penghitungan prognosis realisasi penerimaan: a. PBB; dan b. PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN, untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota. (2) Prognosis realisasi penenmaan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas prognosis realisasi penerimaan PBB: a. sektor Perkebunan; b. sektor Perhutanan; c. sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi; d. sektor Pengusahaan Panas Bumi; e. sektor Pertambangan lainnya; dan f. sektor lainnya. (3) Prognosis realisasi penenmaan PBB sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dirinci berdasarkan: www.jdih.kemenkeu.go.id- 17- a. PBB sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi dari areal daratan (onshore); b. PBB sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi dari areal perairan lepas pantai (offshore); dan c. PBB Sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi dari tubuh bumi. (4) Prognosis realisasi penenmaan PBB sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci berdasarkan: a. PBB sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi yang ditanggung Pemerintah; dan b. PBB sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibayar langsung oleh KKKS ke bank persepsi. Paragraf 3 Penyediaan Data Realisasi Penerimaan Pajak dan Cukai yang Dibagihasilkan Pasal 10 (1) Direktur Jenderal Pajak menyampaikan data realisasi penerimaan PBB danjatau PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN tahun anggaran sebelumnya setiap kabupaten dan kota kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 1 (satu) bulan setelah laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada Menteri Keuangan. (2) Direktur Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan data realisasi penerimaan CHT setiap kabupatenjkota tahun anggaran sebelumnya kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, paling lama 1 (satu) bulan setelah laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada Menteri Keuangan. www.jdih.kemenkeu.go.id- 18 - Paragraf 4 Penghitungan dan Penetapan Alokasi DBH Pajak Pasal 11 (1) Berdasarkan rencana penenmaan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DBH PBB sesum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penghitungan alokasi DBH PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. DBH PBB bagian Daerah provinsi dan kabupaten/kota; b. DBH Biaya Pemungutan PBB bagian Daerah provinsi dan kabupatenjkota; dan c. DBH PBB bagi rata untuk kabupaten dan kota. (3) Dalam hal rencana penerimaan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a belum diterima sampm dengan mmggu kedua bulan September, penghitungan alokasi DBH PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional berdasarkan rencana penerimaan PBB yang disampaikan tahun anggaran sebelumnya. (4) DBH Biaya Pemungutan PBB bagian Daerah provinsi dan kabupatenjkota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan persentase pembagian antara provinsi dan kabupaten/kota. (5) DBH PBB bagi rata untuk kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung berdasarkan DBH PBB bagian Pemerintah yang dibagikan seluruhnya secara merata kepada kabupaten dan kota. Pasal 12 (1) Penghitungan alokasi DBH PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) untuk PBB sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi dan PBB Pengusahaan Panas Bumi, dilakukan dengan ketentuan: www.jdih.kemenkeu.go.id- 19- a. PBB sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi areal daratan (onshore) dan PBB Pengusahaan Panas Bumi dirinci menurut letak dan kedudukan objek pajak; dan b. PBB sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi areal perairan lepas pantai (offshore) dan PBB sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi tubuh bumi dirinci menurut kabupaten dan kota yang dihitung dengan menggunakan formula, untuk selanjutnya dibagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut: a. untuk PBB sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi yang ditanggung oleh Pemerintah menggunakan formula: PBB { per .(20% xrasio JP) , +(10% .x rasi.o LW) +} o/PfB~. sn&rf fvligasdan bb/kota = (5% x rasi.o ut~ers P~~ +(65% x x PBB Mi.gas . (ras1o L:fttns 1·hgas) tubuh bumi Keterangan: JP LW PAD ; dan Jumlah Penduduk Luas Wilayah Pendapatan Asli Daerah b. untuk PBB sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibayar langsung oleh KKKS ke bank persepsi menggunakan formula: PBBper kab/kota = Rasio Liftino Migas x PBBI'-1igas offshore dan PBBMigas TubuhBumi (3) Penghitungan PBB sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi areal perairan lepas pantai (offshore) dan PBB sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi tubuh bumi setiap kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari PBB sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi yang ditanggung Pemerintah ditetapkan sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id- 20- a. 10% (sepuluh persen) menggunakan formula sebagaimana diatur pada ayat (2) huruf a; dan b. 90% (sembilan puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai dengan prognosis realisasi PBB Sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi tahun anggaran sebelumnya. (4) Data jumlah penduduk, luas wilayah, dan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan data yang digunakan dalam penghitungan DAU untuk tahun anggaran berkenaan. (5) Rasia jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung dengan membagi jumlah penduduk setiap kabupaten atau kota dengan total jumlah penduduk nasional. (6) Rasia luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung dengan membagi luas wilayah setiap kabupaten atau kota dengan total luas wilayah nasional. (7) Rasia invers PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung dengan membagi invers PAD setiap kabupaten atau kota C:oJ dengan total invers PAD seluruh kabupaten dan kota "'n 1 (Li=l[;D· (8) Rasia lifting Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan membagi lifting Minyak Bumi dan Gas Bumi setiap kabupaten dan kota penghasil dengan total lifting Minyak Bumi dan Gas Bumi seluruh kabupaten dan kota penghasil. (9) Penggunaan data lifting Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan ketentuan: a. untuk alokasi PBB sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi menggunakan data prognosis lifting Minyak Bumi dan Gas Bumi tahun sebelumnya dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan b. untuk perubahan alokasi PBB sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi menggunakan data prognosis atau realisasi lifting Minyak Bumi dan Gas Bumi tahun www.jdih.kemenkeu.go.id- 21 - sebelumnya dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pasal 13 (1) Berdasarkan rencana penenmaan PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DBH PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN sesum dengan ketentuan per:aturan perundang-undangan. (2) Dalam hal rencana penenmaan PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b belum diterima sampa1 dengan mmggu kedua bulan September, penghitungan alokasi DBH PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional berdasarkan rencana penerimaan PPh yang disampaikan tahun anggaran sebelumnya. Pasal 14 (1) Penghitungan alokasi DBH PBB dan DBH PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13 dibandingkan dengan penghitungan proyeksi DBH PBB dan DBH PPh atas realisasi DBH PBB dan DBH PPh setiap Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir. (2) Dalam hal terdapat Daerah Otonom Baru, data proyeksi DBH PBB dan DBH PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah Otonom Baru dan Daerah induknya dihitung secara proporsional berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk Daerah Otonom Baru dan Daerah induknya. (3) Nilai alokasi DBH PBB dan DBH PPh terkecil dari perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi alokasi DBH PBB dan DBH PPh tahun anggaran berjalan. (4) Selisih lebih atas penghitungan alokasi DBH PBB dan DBH PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13 dengan alokasi DBH PBB dan DBH PPh www.jdih.kemenkeu.go.id- 22- sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan melalui perubahan alokasi DBH PBB dan DBH PPh. Pasal 15 (1) Hasil penghitungan alokasi DBH PBB dan DBH PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan dalam pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. (2) Berdasarkan pagu alokasi DBH PBB dan DBH PPh dalam Rancangan Undang-Undang mengenai APBN dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan alokasi DBH PBB dan DBH PPh menurut Daerah provinsi dan kabupatenjkota. (3) Berdasarkan alokasi DBH PBB dan DBH PPh menurut Daerah provinsi dan kabupatenjkota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan informasi alokasi DBH PBB dan DBH PPh melalui portal (website) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (4) Alokasi DBH PBB dan DBH PPh menurut Daerah provinsi dan kabupatenjkota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. Pasal 16 (1) Berdasarkan: a. realisasi penerimaan CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a; b. rencana penerimaan CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b; dan c. data capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf b, dan ayat (3), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menghitung alokasi DBH CHT setiap provms1 berdasarkan formula pembagian sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id- 23- DBH CHT per provinsi = {(60%xCHT) + (40%xTBK)} x Keterangan: CHT TBK Pagu DBH CHT Total Alokasi Kinerja {(Pagu DBH CHT) (Total Alokasi Kinerja)} proporsi realisasi penenmaan cukai hasil tembakau suatu prOVlllSl tahun sebelumnya terhadap realisasi penerimaan cukai hasil tembakau nasional proporsi rata-rata produksi tembakau kering suatu provms1 selama tiga tahun terakhir terhadap rata-rata produksi tembakau kering nasional 2% (dua persen) dari penerimaan Cukai Hasil Tembakau tahun berkenaan (capaian kinerja penerimaan cukai + capman kinerja produksi tembakau kering + capman kinerja atas prioritas penggunaan DBH CHT + ketepatan waktu penyampman laporan) x (alokasi DBH CHT prOVlllSl yang bersangkutan tahun sebelumnya) (2) Capaian kinerja penenmaan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan skor penilaian kinerja atas penerimaan cukai dibandingkan dengan skor penilaian kinerja maksimal dikalikan bobot 5% (lima persen). (3) Capaian kinerja produksi tembakau kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan skor penilaian kinerja atas produksi tembakau kering dibandingkan dengan skor penilaian kinerja maksimal dikalikan bobot 3% (tiga persen). (4) Capaian kinerja atas prioritas penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan skor penilaian kinerja atas penggunaan DBH CHT sesuai www.jdih.kemenkeu.go.id- 24- prioritas penggunaan dibandingkan dengan skor penilaian kinerja maksimal dikalikan bobot 5% (lima persen). (5) Ketepatan waktu penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian atas ketepatan waktu penyampaian laporan dikalikan bobot 2% (dua persen). (6) Dalam hal: a. data dasar perhitungan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); b. data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); danjatau c. data capman kinerja prioritas penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), belum diterima sampai dengan minggu kedua bulan September, penghitungan alokasi DBH CHT setiap provms1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional berdasarkan data yang disampaikan tahun anggaran sebelumnya. (7) Hasil penghitungan alokasi DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (6) disampaikan dalam pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. (8) Berdasarkan pagu alokasi DBH CHT dalam Rancangan Undang-Undang mengenai APBN dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan alokasi DBH CHT setiap provinsi penghasil. (9) Berdasarkan alokasi DBH CHT setiap provinsi penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan informasi alokasi DBH CHT melalui portal (website) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. ( 10) Alokasi DBH CHT setiap prov1ns1 penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. www.jdih.kemenkeu.go.id- 25- Pasal 17 (1) Alokasi DBH CHT untuk provinsi dan kabupatenjkota penenma dihitung sesua1 karakteristik Daerah berdasarkan data: a. realisasi penerimaan CHT yang dibuat di Indonesia tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a; dan b. rata-rata produksi tembakau kering untuk 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a. (2) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan: a. alokasi DBH CHT setiap provms1 penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (8); b. karakteristik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1); c. data realisasi penerimaan CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan d. data rata-rata produksi tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepada gubernur provinsi penghasil paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah alokasi DBH CHT diinformasikan melalui portal (website) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (9). (3) Berdasarkan informasi alokasi DBH CHT setiap provinsi penghasil pada portal (website) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (9), gubernur menghitung pembagian DBH CHT, dengan ketentuan: a. 30% (tiga puluh persen) untuk provinsi penghasil; b. 40% (empat puluh persen) untuk kabupatenjkota penghasil; dan c. 30% (tiga puluh persen) untuk kabupatenjkota lainnya dalam wilayah provinsi bersangkutan. (4) Alokasi DBH CHT untuk kabupatenjkota penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dihitung berdasarkan variabel: www.jdih.kemenkeu.go.id- 26- a. penerimaan cukai; b. produksi tembakau; c. persentase penyerapan DBH CHT tahun anggaran sebelumnya; dan d. ketepatan waktu penyampaian laporan penggunaan DBH CHT tahun anggaran sebelumnya. (5) Alokasi DBH CHT untuk kabupaten/kota lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dihitung secara merata atau menggunakan variabel jumlah penduduk dengan memperhatikan persentase penyerapan DBH CHT tahun anggaran sebelumnya dan ketepatan waktu penyampaian laporan penggunaan DBH CHT tahun anggaran sebelumnya. (6) Persentase penyerapan DBH CHT tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan ayat (5) merupakan persentase penyerapan atas DBH CHT yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Perhitungan pembagian DBH CHT untuk provms1 penghasil, kabupatenjkota penghasil, dan kabupatenjkota lainnya serta variabel perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), ditetapkan dengan peraturan gubernur. Pasal 18 (1) Peraturan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) disampaikan oleh gubernur kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada bupati dan walikota di wilayahnya paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Peraturan Presiden mengenai rincian APBN diundangkan. (2) Menteri Keuangan memberikan persetujuan atas penetapan pembagian DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7). (3) Persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil evaluasi atas kesesuaian penetapan gubernur atas pembagian DBH www.jdih.kemenkeu.go.id- 27- CHT setiap kabupaten dan kota terhadap ketentuan pembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. (4) Dalam hal gubernur tidak menyampaikan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menetapkan pembagian DBH CHT berdasarkan formula pembagian tahun anggaran sebelumnya dengan menggunakan data variabel penenmaan cukai dan/ atau produksi tembakau di setiap kabupatenjkota penghasil yang digunakan untuk menghitung alokasi DBH CHT tahun anggaran bersangkutan. (5) Persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembagian DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lambat bulan Januari tahun anggaran berjalan. Paragraf 5 Penghitungan dan Penetapan Perubahan Alokasi DBH Pajak Pasal 19 (1) Perubahan alokasi DBH Pajak menurut Daerah provinsi dan kabupatenjkota dapat dilakukan berdasarkan: a. perubahan APBN; danjatau b. prognosis realisasi penerimaan pajak tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). (2) Dalam hal perubahan alokasi DBH Pajak berdasarkan perubahan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a: a. Direktur Jenderal Pajak menyampaikan perubahan rencana penerimaan PBB serta perubahan rencana penerimaan PPh Pasal21 dan PPh WPOPDN; dan b. Direktur Jenderal Bea Cukai menyampaikan perubahan rencana penerimaan CHT, kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pagu penerimaan www.jdih.kemenkeu.go.id(3) (4) - 28- pajak yang dibagihasilkan disepakati antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan perubahan reneana penenmaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan perubahan alokasi DBH Pajak. Dalam hal perubahan reneana penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan perubahan alokasi DBH Pajak secara proporsional berdasarkan data alokasi DBH Pajak dalam APBN tahun anggaran berjalan. (5) Dalam hal terdapat perubahan APBN, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan perubahan alokasi DBH PBB dan DBH PPh pada triwulan IV berdasarkan prognosis realisasi penerimaan PPB dan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. (6) Dalam hal tidak terdapat perubahan APBN, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan perubahan alokasi DBH PBB dan DBH PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan: a. tahap I dilaksanakan pada triwulan III; dan b. tahap II dilaksanakan pada triwulan IV. (7) Dalam rangka penghitungan perubahan alokasi DBH PBB dan DBH PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), penyampaian prognosis realisasi penenmaan PBB dan PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dengan ketentuan: a. untuk perubahan alokasi DBH PPB dan DBH PPh tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli; dan b. untuk perubahan alokasi DBH PPB dan DBH PPh tahap II paling lambat minggu keempat bulan September. www.jdih.kemenkeu.go.id- 29- (8) Perubahan alokasi DBH PBB dan DBH PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya prognosis realisasi penenmaan PBB dan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (7) secara lengkap. Paragraf 6 Penyaluran DBH Pajak Pasal 20 (1) Penyaluran DBH PBB terdiri atas: a. penyaluran DBH PBB bagi rata untuk kabupaten dan kota; b. penyaluran DBH PBB bagian provinsi, kabupaten, dan kota, dan Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi, kabupaten, dan kota untuk PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan, serta Pertambangan lainnya dan sektor lainnya; dan c. penyaluran DBH PBB bagian provinsi, kabupaten, dan kota, dan Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi, kabupaten, dan kota untuk PBB sektor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Pengusahaan Panas Bumi. (2) Penyaluran DBH PBB bagi rata untuk kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan: a. tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi paling lambat bulan April; b. tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi paling lambat bulan Agustus; dan c. tahap III sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada tahap I dan tahap II paling lambat bulan November. (3) Penyaluran DBH PBB bagian provinsi, kabupaten, dan kota, dan DBH Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi, kabupaten, dan kota untuk PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, serta Pertambangan lainnya dan sektor www.jdih.kemenkeu.go.id- 30- lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan secara mingguan, dengan ketentuan: a. paling cepat bulan Agustus setelah surat pemberitahuan pajak terutang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak; dan b. untuk bulan Desember dilaksanakan 1 (satu) kali penyaluran sebesar sisa pagu alokasi. (4) Penyaluran DBH PBB bagian provinsi, kabupaten, dan kota, dan Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi, kabupaten, dan kota untuk PBB sektor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Pengusahaan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan secara triwulanan, dengan ketentuan: a. triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi pada bulan Maret; b. triwulan II sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi pada bulan Juni; c. triwulan III paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari pagu alokasi paling lambat bulan September; dan d. triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III paling lambat bulan Desember. (5) Penyaluran DBH PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN dilaksanakan secara triwulanan, dengan ketentuan: a. triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi pada bulan Maret; b. triwulan II sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi pada bulan Juni; c. triwulan III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi paling lambat bulan September; dan d. triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III paling lambat bulan Desember. www.jdih.kemenkeu.go.id- 31 - (6) Penyaluran DBH PBB dan DBH PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan setelah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan kinerja Pemerintah Daerah dalam mendukung optimalisasi penenmaan negara dari Pemerintah Daerah. (7) Laporan kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa berita acara rekonsiliasi antara Pemerintah Daerah, KPPN, dan Kantor Pelayanan Pajak setempat atas penyetoran pajak pusat ke RKUN yang telah mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara. (8) Penyetoran pajak dimaksud pada pusat ayat (7) ke RKUN sebagaimana berdasarkan transaksi pengeluaran yang dibayarkan dengan mekanisme uang persediaan dan/ atau pembayaran langsung atas beban APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (9) Berita acara rekonsiliasi atas penyetoran pajak pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat: a. periode pemungutan dan penyetoran pajak; b. jenis dan jumlah pajak yang dipungut; c. jenis dan jumlah pajak yang disetorkan; dan d. tanda tangan para pihak yang melakukan rekonsiliasi. (10) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan ketentuan: a. paling lambat minggu ketiga bulan Januari untuk realisasi penyetoran pajak pusat semester II tahun anggaran sebelumnya; dan b. paling lambat minggu ketiga bulan Juli untuk realisasi penyetoran pajak pusat semester I tahun anggaran berjalan. (11) Penerimaan berita acara dimaksud pada ayat ketentuan: rekonsiliasi sebagaimana (7) dilaksanakan dengan www.jdih.kemenkeu.go.id- 32- a. berita acara rekonsiliasi semester II tahun anggaran sebelumnya paling lambat minggu pertama bulan Februari; dan b. berita acara rekonsiliasi semester I tahun anggaran berjalan paling lambat minggu pertama bulan Agustus. (12) Penyaluran DBH PBB dan DBH PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menenma berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan ketentuan: a. penyaluran DBH PBB dan DBH PPh triwulan I berdasarkan berita acara rekonsiliasi semester II tahun anggaran sebelumnya; dan b. penyaluran DBH PBB dan DBH PPh triwulan III berdasarkan berita acara rekonsiliasi semester I tahun anggaran berjalan. (13) Penyaluran DBH CHT dilaksanakan secara triwulanan, dengan ketentuan: a. triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi pada bulan Maret; b. triwulan II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi pada bulan Juni; c. triwulan III sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi paling lambat bulan September; dan d. triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III paling lambat bulan November. (14) Penyaluran DBH CHT triwulan I danjatau triwulan II sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a dan huruf b dilakukan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima: a. laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT semester II tahun anggaran sebelumnya; dan www.jdih.kemenkeu.go.id- 33- b. surat pernyataan telah menganggarkan kembali sisa lebih penggunaan anggaran DBH CHT tahun anggaran sebelumnya, dari gubernur. (15) Penyaluran DBH CHT triwulan III dan/ atau triwulan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c dan huruf d dilakukan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT semester I tahun anggaran berjalan dari gubernur. (16) Penyaluran DBH PBB, DBH PPh, dan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), dan ayat (13) dilaksanakan berdasarkan rencana penarikan dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Bagian Ketiga DBH SDA Paragraf 1 Penyediaan Data PNBP SDA yang Dibagihasilkan Pasal 21 (1) Berdasarkan pagu PNBP SDA yang dibagihasilkan dalam Rancangan Undang-Undang mengenai APBN yang disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat: a. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan: 1. penetapan Daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian Daerah penghasil SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi; 2. penetapan Daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian Daerah penghasil SDA Pengusahaan Panas Bumi; dan 3. penetapan Daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian Daerah penghasil SDA Mineral dan Batubara; www.jdih.kemenkeu.go.id- 34- b. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan penetapan Daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian Daerah penghasil PNBP SDA Kehutanan; dan c. Menteri Kelautan dan Perikanan menyampaikan data dasar penghitungan PNBP SDA Perikanan, yang dirinci menurut provinsi dan kabupatenjkota penghasil tahun anggaran berkenaan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat mmggu kedua bulan September. (2) Penetapan Daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian Daerah penghasil SDA Pengusahaan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 disusun berdasarkan kontrak pengusahaan panas bumi sebelum dan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi. (3) Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, setelah berkoordinasi dengan Direktur J enderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, menyampaikan data: a. estimasi distribusi revenue dan entitlement Pemerintah setiap KKKS; dan b. estimasi reimbursement Pajak Pertambahan Nilai setiap KKKS sebagai faktor pengurang dalam penghitungan PNBP SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi, kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat minggu kedua bulan Agustus. (4) Direktur Jenderal Pajak menyampaikan data perkiraan PBB sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dirinci setiap KKKS serta PBB sektor Pengusahaan Panas Bumi sebagai faktor pengurang dalam penghitungan PNBP SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat m1nggu kedua bulan Agustus. www.jdih.kemenkeu.go.id- 35- (5) Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan data perkiraan PNBP SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi setiap KKKS serta PNBP SDA Pengusahaan Panas Bumi setiap pengusaha untuk Setoran Bagian Pemerintah yang sudah memperhitungkan data perkiraan faktor pengurang kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat mmggu kedua bulan September. (6) Data perkiraan PNBP SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan setelah diterima secara lengkap: a. penetapan Daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian Daerah penghasil SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Pengusahaan Panas Bumi untuk setiap provinsi, kabupaten, dan kota tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan b. data estimasi distribusi revenue dan entitlement Pemerintah setiap KKKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a. (7) Dalam hal pagu PNBP SDA yang dibagihasilkan dalam Rancangan Undang-Undang mengenm APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami perubahan berdasarkan hasil pembahasan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan DBH SDA secara proporsional berdasarkan data dasar penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perkiraan PNBP SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi setiap KKKS serta PNBP SDA Pengusahaan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (5). www.jdih.kemenkeu.go.id- 36- Paragraf 2 Penyediaan Data Prognosis Realisasi PNBP SDA yang Dibagihasilkan Pasal22 (1) Dalam rangka penyediaan data prognosis realisasi PNBP SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Pengusahaan Panas Bumi yang dibagihasilkan: a. Direktur J enderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan penghitungan prognosis realisasi lifting minyak bumi dan gas bumi; dan b. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Direktur Jenderal Anggaran melakukan penghitungan prognosis realisasi PNBP SDA Pengusahaan Panas Bumi, setiap provinsi, kabupaten, dan kota penghasil tahun anggaran berkenaan dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (2) Dalam rangka penyediaan data prognosis realisasi PNBP SDA Mineral dan Batubara, Kehutanan, dan Perikanan yang dibagihasilkan: a. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan penghitungan prognosis realisasi PNBP SDA Mineral dan Batubara; b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan penghitungan prognosis realisasi PNBP SDA Kehutanan; dan c. Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan penghitungan prognosis realisasi PNBP SDA Perikanan, setiap provinsi, kabupaten, dan kota penghasil tahun anggaran berkenaan dan menyampaikannya kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. www.jdih.kemenkeu.go.id- 37- (3) Penghitungan prognosis realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui rekonsiliasi data antara kementerian teknis dan Daerah penghasil dengan melibatkan Kementerian Keuangan yang dituangkan dalam berita acara hasil rekonsiliasi. (4) Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyampaikan prognosis distribusi revenue dan entitlement Pemerintah setiap KKKS tahun anggaran berkenaan kepada Direktur Jenderal Anggaran. (5) Prognosis distribusi revenue dan entitlement Pemerintah untuk minyak bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan menurut jenis minyak bumi setiap KKKS tahun anggaran berkenaan. (6) Berdasarkan prognosis realisasi lifting minyak bumi dan gas bumi, dan prognosis distribusi revenue dan entitlement Pemerintah setiap KKKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (5), Direktur Jenderal Anggaran melakukan penghitungan prognosis realisasi PNBP SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi setiap KKKS dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (7) Penghitungan prognosis realisasi PNBP SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan memperhitungkan faktor pengurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b dan ayat (4). Paragraf 3 Penyediaan Data Realisasi PNBP SDA yang Dibagihasilkan Pasal23 Dalam rangka penyediaan data realisasi PNBP SDA yang dibagihasilkan: a. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan data lifting dan gross revenue minyak bumi dan gas bumi, PNBP SDA Mineral dan Batubara, dan PNBP SDA Pengusahaan Panas Bumi; www.jdih.kemenkeu.go.id- 38- b. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan data PNBP SDA Kehutanan; c. Menteri Kelautan dan Perikanan menyampaikan data PNBP SDA Perikanan; dan d. Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan data PNBP SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dan PNBP SDA Pengusahaan Panas Bumi, menurut provinsi dan kabupatenjkota penghasil kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 1 (satu) bulan setelah laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada Menteri Keuangan. Paragraf 4 Penghitungan dan Penetapan Alokasi DBH SDA Pasal 24 (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi menurut Daerah provinsi dan kabupatenjkota berdasarkan data: a. penetapan Daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian Daerah penghasil SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi; dan b. perkiraan PNBP SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi setiap KKKS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a angka 1 dan ayat (5) sesum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterima sampm dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (5), penghitungan alokasi DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional berdasarkan data yang disampaikan tahun anggaran sebelumnya. www.jdih.kemenkeu.go.id- 39- (3) Dalam hal data perkiraan PNBP SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi setiap KKKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup dua Daerah atau lebih, penghitungan alokasi PNBP SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dilakukan dengan ketentuan: a. PNBP SDA Minyak Bumi setiap Daerah penghasil dihitung berdasarkan rasio perkiraan lifting minyak bumi setiap Daerah penghasil menurut jenis minyak bumi dikalikan dengan PNBP SDA Minyak Bumi setiap KKKS menurut jenis minyak; dan b. PNBP SDA Gas Bumi setiap daerah penghasil dihitung berdasarkan rasio perkiraan lifting gas bumi setiap daerah penghasil dikalikan dengan PNBP SDA Gas Bumi setiap KKKS. (4) Dalam hal data PNBP SDA Minyak Bumi dari suatu KKKS tidak tersedia menurut jenis minyak bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, PNBP SDA Minyak Bumi setiap Daerah penghasil dihitung secara proporsional berdasarkan data yang disampaikan tahun anggaran sebelumnya untuk perhitungan APBN. (5) Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus untuk Provinsi Aceh meliputi: a. 55% (lima puluh lima persen) dari PNBP SDA Minyak Bumi setiap KKKS yang beroperasi di wilayah Provinsi Aceh, dengan paling tinggi 70% (tujuh puluh persen) dari PNBP SDA Minyak Bumi jika dijumlahkan dengan persentase dari PNBP SDA Minyak Bumi dalam perhitungan alokasi DBH SDA Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); b. 40% (empat puluh persen) dari PNBP SDA Gas Bumi KKKS setiap KKKS yang beroperasi di wilayah Provinsi Aceh, dengan paling tinggi 70% (tujuh puluh persen) dari PNBP SDA Gas Bumi jika dijumlahkan dengan persentase dari PNBP SDA Gas Bumi dalam perhitungan alokasi DBH SDA Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan www.jdih.kemenkeu.go.id- 40- c. 30% (tiga puluh persen) dari penenmaan SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dari KKKS yang beroperasi di wilayah laut 12 (dua belas) mil sampai dengan 200 (dua ratus) mil dari wilayah kewenangan Provinsi Aceh. (6) Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus untuk Provinsi Papua Barat meliputi: a. 55% (lima puluh lima persen) dari PNBP SDA Minyak Bumi setiap KKKS yang beroperasi di wilayah Provinsi Papua Barat, dengan paling tinggi 70% (tujuh puluh persen) dari PNBP SDA Minyak Bumi jika dijumlahkan dengan persentase dari PNBP SDA Minyak Bumi dalam perhitungan alokasi DBH SDA Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. 40% (empat puluh persen) dari PNBP SDA Gas Bumi KKKS setiap KKKS yang beroperasi di wilayah Provinsi Papua Barat, dengan paling tinggi 70% (tujuh puluh persen) dari PNBP SDA Gas Bumi jika dijumlahkan dengan persentase dari PNBP SDA Gas Bumi dalam perhitungan alokasi DBH SDA Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal25 (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi menurut Daerah provinsi dan kabupatenjkota untuk kontrak pengusahaan panas bumi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, berdasarkan data: a. penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian Daerah penghasil PNBP SDA Pengusahaan Panas Bumi; dan b. data perkiraan PNBP SDA Pengusahaan Panas Bumi setiap pengusaha, www.jdih.kemenkeu.go.id- 41 - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (5) sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Alokasi DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi setiap Daerah penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rasio bagian Daerah penghasil dikalikan dengan perkiraan PNBP SDA setiap pengusaha. (3) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterima sampa1 dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (5), penghitungan alokasi DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional berdasarkan data yang disampaikan tahun anggaran sebelumnya. (4) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi menurut Daerah provinsi dan kabupatenjkota untuk kontrak pengusahaan panas bumi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, berdasarkan data penetapan Daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian Daerah penghasil PNBP SDA Pengusahaan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a angka 2 sesum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diterima sampm dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), penghitungan alokasi DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara proporsional berdasarkan data yang disampaikan tahun anggaran sebelumnya. Pasal26 (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DBH SDA Mineral dan Batubara, DBH SDA Kehutanan, dan DBH SDA Perikanan www.jdih.kemenkeu.go.id- 42- menurut Daerah provinsi dan kabupatenjkota berdasarkan data: a. penetapan Daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian Daerah penghasil PNBP SDA Mineral dan Batubara; b. penetapan Daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian Daerah penghasil PNBP SDA Kehutanan; dan c. dasar penghitungan PNBP SDA Perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a angka 3, huruf b, dan huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterima sampm dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), penghitungan alokasi DBH SDA Mineral dan Batubara, DBH SDA Kehutanan, dan DBH SDA Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional berdasarkan data yang disampaikan tahun anggaran sebelumnya. Pasal 27 (1) Penghitungan alokasi DBH SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 dibandingkan dengan penghitungan proyeksi DBH SDA atas realisasi DBH SDA setiap Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir. (2) Dalam hal terdapat Daerah Otonom Baru, data proyeksi DBH SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah Otonom Baru dan Daerah induknya dihitung secara proporsional berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk Daerah Otonomi Baru dan Daerah induknya. (3) Nilai alokasi terkecil dari perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi alokasi DBH SDA tahun anggaran berjalan. (4) Dalam hal terdapat Daerah penghasil baru, alokasi DBH SDA tahun anggaran berjalan untuk Daerah penghasil baru dihitung berdasarkan rata-rata www.jdih.kemenkeu.go.id- 43- persentase nilai alokasi DBH SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari Daerah penghasil lainnya terhadap hasil penghitungan alokasi DBH SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 dari Daerah penghasillainnya. (5) Selisih lebih atas penghitungan alokasi DBH SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 dengan alokasi DBH SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diperhitungkan melalui perubahan alokasi DBH SDA. Pasal28 (1) Hasil penghitungan alokasi DBH SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disampaikan dalam pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan UndangUndang mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. (2) Berdasarkan pagu DBH SDA dalam Rancangan Undang-Undang mengenai APBN dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan alokasi DBH SDA menurut Daerah provinsi dan kabupaten/ kota. (3) Berdasarkan alokasi DBH SDA menurut Daerah provinsi dan kabupatenjkota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan informasi alokasi DBH SDA melalui portal (website) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (4) Alokasi DBH SDA menurut Daerah provinsi dan kabupatenjkota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. www.jdih.kemenkeu.go.id- 44- Paragraf 5 Penghitungan dan Penetapan Perubahan Alokasi DBH SDA Pasal 29 (1) Perubahan alokasi DBH SDA menurut Daerah provinsi dan kabupatenjkota dapat dilakukan berdasarkan: a. perubahan APBN; dan b. prognosis realisasi PNBP SDA tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal22. (2) Dalam hal terjadi perubahan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a: a. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan perubahan penetapan Daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian Daerah penghasil untuk SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi, Pengusahaan Panas Bumi, dan Mineral dan Batubara; b. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan perubahan penetapan Daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian Daerah penghasil PNBP SDA Kehutanan; c. Menteri Kelautan dan Perikanan menyampaikan perubahan dasar penghitungan PNBP SDA Perikanan; dan d. Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan perubahan data perkiraan PNBP SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi setiap KKKS dan PNBP SDA Pengusahaan Panas Bumi setiap pengusaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan ayat (5), kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pagu penerimaan negara yang dibagihasilkan disepakati antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. (3) Berdasarkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan perubahan alokasi DBH SDA. www.jdih.kemenkeu.go.id- 45- (4) Dalam hal perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penghitungan perubahan alokasi DBH SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara proporsional berdasarkan data alokasi DBH SDA dalam APBN tahun anggaran berjalan. (5) Dalam hal terdapat perubahan APBN, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan perubahan alokasi DBH SDA pada triwulan IV berdasarkan prognosis realisasi penerimaan PPB dan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. (6) Dalam hal tidak terdapat perubahan APBN, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan perubahan alokasi DBH SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan: a. tahap I dilaksanakan pada triwulan III; dan b. tahap II dilaksanakan pada triwulan IV. (7) Dalam rangka penghitungan perubahan alokasi DBH SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), penyampman prognosis realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ketentuan: penenmaan 22, dengan a. perubahan alokasi DBH SDA tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli; dan b. perubahan alokasi DBH SDA tahap II paling lambat minggu keempat bulan September. (8) Perubahan alokasi DBH SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya data prognosis realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7). www.jdih.kemenkeu.go.id-46- Paragraf 6 Penyaluran DBH SDA Pasal30 (1) Penyaluran DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dilaksanakan secara triwulanan, dengan ketentuan: a. triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi pada bulan Februari; b. triwulan II sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi pada bulan Mei; c. triwulan III paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari pagu alokasi dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan negara hingga semester I paling lambat bulan September; dan d. triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III paling lambat bulan Desember. (2) Penyaluran DBH SDA Mineral dan Batubara dan DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi dilaksanakan secara triwulanan, dengan ketentuan: a. triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi pada bulan Januari; b. triwulan II sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi pada bulan April; c. triwulan III paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari pagu alokasi dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan negara hingga semester I paling lambat bulan September; dan d. triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan Ill paling lambat bulan Desember. www.jdih.kemenkeu.go.id- 47- (3) Penyaluran DBH SDA Kehutanan dilaksanakan secara triwulanan, dengan ketentuan: a. triwulan I sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu alokasi pada bulan Maret; b. triwulan II sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu alokasi pada bulan Juni; c. triwulan III paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari pagu alokasi dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan negara hingga semester I paling lambat bulan September; dan d. triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III paling lambat bulan Desember. (4) Penyaluran DBH SDA Perikanan dilaksanakan secara triwulanan, dengan ketentuan: a. triwulan I sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu alokasi pada bulan Januari; b. triwulan II sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu alokasi pada bulan April; c. triwulan III paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari pagu alokasi dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan negara hingga semester I paling lambat bulan September; dan d. triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III paling lambat bulan Desember. (5) Penyaluran Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus Provinsi Aceh dan Provinsi Papua Barat dilaksanakan dengan ketentuan: a. penyaluran kepada provinsi dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan tahunan penggunaan Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan www.jdih.kemenkeu.go.id48 Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus dari gubernur atau pejabat yang ditunjuk; dan b. penyaluran dari provinsi kepada kabupaten/kota dilaksanakan setelah gubernur atau pejabat yang ditunjuk menerima laporan tahunan penggunaan Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus dari bupatijwali kota atau pejabat yang ditunjuk. (6) Laporan tahunan penggunaan Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling sedikit memuat: a. besaran dana; b. program kegiatan yang didanai; dan c. capaian output. (7) Ketentuan mengenai penyaluran, penyampaian laporan, dan format laporan tahunan penggunaan Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b ditetapkan dengan peraturan gubernur. (8) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan rekapitulasi laporan tahunan penggunaan Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b. (9) Laporan tahunan penggunaan Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a disampaikan dengan melampirkan rekapitulasi laporan tahunan penggunaan Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b paling lambat tanggal 15 Maret. (10) Dalam hal tanggal 15 Maret sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian laporan tahunan penggunaan Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a pada hari kerja berikutnya. www.jdih.kemenkeu.go.id- 49- (11) Dalam hal laporan tahunan penggunaan Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) atau ayat (10), penyaluran Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus dilakukan penundaan. (12) Penyaluran kembali Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menenma laporan tahunan penggunaan Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a. (13) Penyaluran DBH SDA Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Dana Reboisasi dilaksanakan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima: a. laporan realisasi penggunaan DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi semester II tahun anggaran sebelumnya, untuk penyaluran triwulan I dan/ atau triwulan II; dan b. laporan realisasi penggunaan DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi semester I tahun anggaran berjalan, untuk penyaluran triwulan III dan/atau triwulan IV, dari Kepala Daerah. (14) Penyaluran DBH SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) huruf a dan ayat (13) dilaksanakan berdasarkan rencana penarikan dana sesua1 dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 31 (1) Penyaluran DBH SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) sampai dengan ayat (4) untuk triwulan III dilaksanakan setelah Direktorat J enderal Perimbangan Keuangan menerima laporan kinerja www.jdih.kemenkeu.go.id-50- Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sanitasi lingkungan. (2) Penyaluran DBH SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penyaluran DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi. (3) Laporan kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan kemajuan atas capman output pelaksanaan kegiatan pengelolaan sanitasi lingkungan yang terdiri atas: a. kegiatan pengelolaan air bersih; dan b. kegiatan pengelolaan limbah. (4) Kegiatan pengelolaan sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk kegiatan pengelolaan sanitasi lingkungan yang didanai dari Dana Transfer Khusus. (5) Laporan kemajuan atas capman output pelaksanaan kegiatan pengelolaan sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: (6) a. nama kegiatan; b. jumlah anggaran; c. sumber dana; d. realisasi; dan e. output kegiatan. Penerimaan laporan kemajuan atas capaian output pelaksanaan kegiatan pengelolaan sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan: a. untuk semester I tahun anggaran berjalan paling lambat minggu ketiga bulan Juli; dan b. untuk semester II tahun anggaran sebelumnya paling lambat minggu ketiga bulan Februari. (7) Laporan kemajuan atas capaian output pelaksanaan kegiatan pengelolaan sanitasi lingkungan semester I sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a menjadi persyaratan penyaluran DBH SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1). www.jdih.kemenkeu.go.id-51 - Bagian Keempat Penghitungan dan Penetapan Alokasi Kurang Bayar/Lebih Bayar DBH Pasal32 (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DBH Pajak berdasarkan realisasi penenmaan menurut Daerah provms1 dan kabupatenjkota berdasarkan data realisasi: a. penerimaan PBB danjatau PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN; dan b. penerimaan CHT, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2). (2) Penghitungan alokasi DBH Pajak berdasarkan realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (3) Dalam hal alokasi DBH Pajak berdasarkan realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari DBH Pajak yang telah disalurkan ke RKUD, terdapat Kurang Bayar DBH Pajak. (4) Dalam hal alokasi DBH Pajak berdasarkan realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih kecil dari DBH Pajak yang telah disalurkan ke RKUD, terdapat Lebih Bayar DBH Pajak. Pasal33 (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DBH SDA berdasarkan realisasi PNBP SDA menurut Daerah provms1 dan kabupatenjkota berdasarkan data realisasi: a. lifting dan gross revenue minyak bumi dan gas bumi setiap provinsi dan kabupatenjkota penghasil; dan b. PNBP SDA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal23. www.jdih.kemenkeu.go.id-52- (2) Dalam hal data realisasi PNBP SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Minyak Bumi dan Gas Bumi setiap KKKS mencakup 2 (dua) Daerah atau lebih, penghitungan realisasi PNBP SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dilakukan dengan ketentuan: a. PNBP SDA Minyak Bumi setiap Daerah penghasil dihitung berdasarkan rasio gross revenue minyak bumi setiap Daerah penghasil menurut jenis minyak bumi dikalikan dengan PNBP SDA Minyak Bumi setiap KKKS menurut jenis minyak; dan b. PNBP SDA Gas Bumi setiap daerah penghasil dihitung berdasarkan rasio gross revenue gas bumi setiap daerah penghasil dikalikan dengan PNBP SDA Gas Bumi setiap KKKS. (3) Penghitungan alokasi DBH SDA berdasarkan realisasi PNBP SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah berkoordinasi dengan kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23. (4) Dalam hal alokasi DBH SDA berdasarkan realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari DBH SDA yang telah disalurkan ke RKUD, terdapat Kurang Bayar DBH SDA. (5) Dalam hal alokasi DBH SDA berdasarkan realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih kecil dari DBH SDA yang telah disalurkan ke RKUD, terdapat Lebih Bayar DBH SDA. (6) Kurang Bayar DBH SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk: a. kurang bayar atas penghitungan penenmaan PNBP SDA tahun-tahun sebelumnya yang baru teridentifikasi daerah penghasilnya; b. realisasi PNBP SDA tahun-tahun sebelumnya yang tidak dapat ditelusuri Daerah penghasilnya; danjatau c. koreksi atas alokasi sebagai akibat adanya perubahan Daerah penghasil dan/atau dasar penghitungan bagian Daerah penghasil untuk tahun-tahun sebelumnya. www.jdih.kemenkeu.go.id-53- (7) Pengalokasian Kurang Bayar DBH SDA atas realisasi PNBP SDA tahun-tahun sebelumnya yang tidak dapat ditelusuri Daerah penghasilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dihitung secara proporsional menggunakan realisasi DBH SDA berdasarkan realisasi PNBP SDA dari laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada Menteri Keuangan. (8) Penghitungan secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan paling lama 2 (dua) tahun setelah realisasi PNBP SDA tahun berkenaan yang tidak dapat ditelusuri Daerah penghasilnya. (9) Lebih Bayar DBH SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk koreksi atas alokasi sebagai akibat adanya perubahan data Daerah penghasil dan/ atau dasar penghitungan bagian Daerah penghasil untuk tahun-tahun sebelumnya. (10) Dalam hal Lebih Bayar DBH SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berasal dari kelebihan penyaluran DBH atas PNBP SDA yang tidak dapat ditelusuri daerah penghasilnya, pengalokasian Lebih Bayar DBH SDA dilakukan secara proporsional berdasarkan realisasi DBH SDA pada tahun anggaran berkenaan. Pasal34 (1) Alokasi Kurang Bayar DBH dan Lebih Bayar DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5) menurut Daerah provms1 dan kabupatenjkota ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. (2) Alokasi Kurang Bayar DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang diperhitungkan dalam Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DBH tahun anggaran berikutnya. www.jdih.kemenkeu.go.id-54- (3) Alokasi Lebih Bayar DBH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperhitungkan dalam penyaluran: a. alokasi Kurang Bayar DBH; b. alokasi DBH tahun anggaran berjalan; dan/ atau c. alokasi DBH tahun anggaran berikutnya, dengan mempertimbangkan Ruang Fiskal Daerah yang bersangkutan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan alokasi Lebih Bayar DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Pasal35 (1) Kurang Bayar DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (4) disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk dianggarkan dalam APBN. (2) Alokasi Kurang Bayar DBH yang telah dianggarkan dalam APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut Daerah provms1 dan kabupatenjkota ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. (3) Alokasi Kurang Bayar DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) disalurkan sesuai dengan alokasi Kurang Bayar DBH menurut Daerah provinsi dan kabupatenjkota sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam rangka percepatan penyelesaian Kurang Bayar DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan selaku BUN dapat menggunakan pagu penyaluran DBH triwulan IV tahun anggaran berjalan untuk menyelesaikan Kurang Bayar DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1). www.jdih.kemenkeu.go.id-55- BABIV PENGANGGARAN, PENGALOKASIAN, DAN PENYALURAN DAU Bagian Kesatu Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DAU Pasal36 (1) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DAU kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD. (2) Berdasarkan usulan Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menyusun Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DAU. (3) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat bulan Februari. (4) Penyusunan dan penyampaian Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi BA BUN, dan pengesahan DIPA BUN. (5) Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan memperhatikan: a. perkiraan celah fiskal per daerah secara nasional; b. kebutuhan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang meliputi pendanaan pegawai, belanja operasional, dan layanan publik; c. perkiraan DAU dalam 3 (tiga) tahun terakhir; dan www.jdih.kemenkeu.go.id-56- d. perkiraan penerimaan dalam negeri neto. Bagian Kedua Penyediaan Data Dasar DAU Pasal37 (1) Dalam rangka penyediaan data dasar DAU: a. Kepala Badan Pusat Statistik menyampaikan data indeks pembangunan manusia, produk domestik regional bruto, dan indeks kemahalan konstruksi; b. Menteri Dalam Negeri menyampaikan data jumlah penduduk, kode, dan data wilayah administrasi pemerintahan Daerah provinsi dan kabupatenjkota; c. Kepala Badan Informasi Geospasial menyampaikan data luas wilayah pera1ran provms1 dan kabupatenjkota; dan d. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan data formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/ atau data kepegawaian lainnya, kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Juli. (2) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan metode penghitungan/ pengolahan data serta indikator utama dan penyebab perubahan data yang signifikan dari data tahun sebelumnya. (3) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyiapkan data DBH, Pendapatan Asli Daerah, total belanja Daerah, dan total gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah paling lambat bulan Juli. www.jdih.kemenkeu.go.id-57- Bagian Ketiga Penghitungan dan Penetapan Alokasi DAU Pasal 38 (1) Pagu DAU dihitung berdasarkan persentase tertentu terhadap PDN Neto yang ditetapkan dalam UndangUndang mengenai APBN. (2) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk suatu Daerah dengan menggunakan formula: DAU = CF +AD Keterangan: DAU = Dana Alokasi Umum CF = Celah Fiskal AD = Alokasi Dasar (3) Celah Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan formula: CF = KbF- KpF Keterangan: CF = Celah Fiskal KbF = Kebutuhan Fiskal KpF = Kapasitas Fiskal (4) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan perkiraan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. (5) Kebutuhan Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk suatu Daerah diukurj dihitung berdasarkan total belanja Daerah rata-rata, jumlah penduduk, luas wilayah, indeks pembangunan manus1a, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan indeks kemahalan konstruksi, dengan menggunakan formula: KbF =TBR (a1IP + a21W + a31KK+ a4 /PM + a5 lPDRB per kaptta) Keterangan: KbF = Kebutuhan Fiskal TBR =Total Belanja Rata-Rata IP = Indeks Jumlah Penduduk IW = Indeks Luas Wilayah IKK = Indeks Kemahalan Konstruksi IPM = Indeks Pembangunan Manusia www.jdih.kemenkeu.go.id-58- IPDRB per kapita = Indeks dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita a, as a, a= , , ., , dan ~ = bobot masing-masing variabel ditentukan dengan mempertimbangkan pemerataan keuangan antar daerah yang optimal (6) Kapasitas Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk suatu Daerah merupakan penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah dan DBH dengan formula: KpF = PAD + DBH SDA +DBH Pajak Keterangan: KpF PAD DBH SDA DBH Pajak = Kapasitas Fiskal = Pendapatan Asli Daerah = DBH Sumber Daya Alam = DBH Pajak (7) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DAU menurut Daerah provms1 dan kabupaten/kota dengan menggunakan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) berdasarkan bobot dan persentase tertentu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pemerataan keuangan antardaerah. (8) Bobot dan persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan sebelum pelaksanaan rapat panitia kerja pembahasan TKDD antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. (9) Hasil penghitungan alokasi DAU menurut Daerah provinsi dan kabupatenjkota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan dalam pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. www.jdih.kemenkeu.go.id-59- (10) Dalam hal bobot dan persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengalami perubahan berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), perubahan bobot dan persentase tertentu tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. (11) Berdasarkan pagu DAU dalam Undang-Undang mengenai APBN dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), ditetapkan alokasi DAU menurut Daerah provinsi dan kabupatenjkota. (12) Berdasarkan alokasi DAU menurut Daerah provinsi dan kabupatenjkota sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan informasi alokasi DAU melalui portal (website) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (13) Alokasi DAU menurut provinsi dan kabupatenjkota sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. Bagian Keempat Penyaluran DAU Pasal39 (1) Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan sebesar 1 j 12 (satu per dua belas) dari pagu alokasi, dengan ketentuan: a. pada hari kerja pertama untuk bulan Januari; dan b. paling cepat 1 (satu) hari kerja sebelum hari kerja pertama untuk bulan Februari sampai dengan Desember. (2) Penyaluran DAU setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menenma laporan belanja pegawai, meliputi: a. realisasi belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil; www.jdih.kemenkeu.go.id- 60- b. realisasi belanja pegawm berupa tunjangan tambahan penghasilan atau dengan nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil; dan c. realisasi belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dari Pemerintah Daerah paling lambat mmggu kedua setiap bulan sebelum bulan penyaluran DAU berkenaan. (3) Laporan belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan realisasi belanja pegawai 2 (dua) bulan sebelum bulan penyaluran DAU. (4) Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan April dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menenma: a. laporan belanja infrastruktur Daerah tahun anggaran berjalan; b. laporan pemenuhan indikator layanan pendidikan semester II tahun anggaran sebelumnya; dan c. laporan pemenuhan indikator layanan kesehatan semester II tahun anggaran sebelumnya, dari Pemerintah Daerah paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berjalan. (5) Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan Oktober dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima: a. laporan pemenuhan indikator layanan pendidikan semester I tahun anggaran berjalan; dan b. laporan pemenuhan indikator layanan kesehatan semester I tahun anggaran berjalan, dari Pemerintah Daerah paling lambat minggu keempat bulan Agustus tahun anggaran berjalan. www.jdih.kemenkeu.go.id- 61 - (6) Indikator layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) huruf a sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai standar teknis pelayanan minimal pendidikan. (7) Indikator layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan ayat (5) huruf b sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan. BABV PENGANGGARAN, PENGALOKASIAN, DAN PENYALURAN DANAOTONOMIKHUSUS Bagian Kesatu Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk Dana Otonomi Khusus Pasal40 (1) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk Dana Otonomi Khusus kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD. (2) Berdasarkan usulan Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menyusun Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk Dana Otonomi Khusus. (3) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat bulan Februari. www.jdih.kemenkeu.go.id- 62- (4) Penyusunan dan penyampaian Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi BA BUN, dan pengesahan DIPA BUN. (5) Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh serta Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat disusun dengan memperhatikan besaran usulan Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36. (6) Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk DTI disusun dengan memperhatikan: a. usulan DTI dari Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat yang telah direviu oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional bersama kementerianjlembaga nonkementerian terkait; b. kinerja pelaksanaan DTI tahun anggaran sebelumnya; dan c. kemampuan keuangan negara. (7) Usulan DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a disampaikan oleh Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu pertama bulan Februari. Bagian Kedua Penghitungan dan Penetapan Alokasi Dana Otonomi Khusus Pasal41 (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi Dana Otonomi Khusus, yang terdiri atas: a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh; www.jdih.kemenkeu.go.id- 63- b. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan c. DTI. (2) Alokasi Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b masing-masing dihitung setara dengan 2% (dua persen) dari pagu DAU yang dihitung dengan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38. (3) Alokasi DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk masing-masing prov1ns1 dengan mempertimbangkan: a. hasil reviu atas usulan provinsi untuk pembiayaan infrastruktur oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional bersama kementerianjlembaga nonkementerian terkait; dan b. propors1 kebutuhan pendanaan kegiatan infrastruktur yang memiliki skala prioritas tinggi. Pasal42 (1) Hasil penghitungan alokasi Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 disampaikan dalam pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. (2) Berdasarkan pagu alokasi Dana Otonomi Khusus dalam Rancangan Undang-Undang mengenai APBN dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan alokasi Dana Otonomi Khusus menurut Daerah provinsi. (3) Berdasarkan alokasi Dana Otonomi Khusus menurut Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan informasi alokasi DAU melalui portal (website) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. www.jdih.kemenkeu.go.id-64- (4) Alokasi Dana Otonomi Khusus menurut Daerah provms1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. Bagian Ketiga Penyaluran Dana Otonomi Khusus Pasal43 (1) Penyaluran Dana Otonomi Khusus dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan: a. tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi paling cepat bulan Februari; b. tahap II sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari pagu alokasi paling cepat bulan Juni; dan c. tahap III sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi paling cepat bulan Agustus. (2) Penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh serta Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima: a. laporan realisasi penyerapan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh serta Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sampai dengan tahap III tahun anggaran sebelumnya dari gubernur; dan b. pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri tentang rekomendasi penyaluran tahap I. (3) Penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk DTI dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima: a. laporan realisasi penyerapan DTI sampai dengan tahap III tahun anggaran sebelumnya dari gubernur; www.jdih.kemenkeu.go.id- 65- b. pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri tentang rekomendasi penyaluran tahap I; dan c. pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri yang menyatakan bahwa kegiatan DTI antara usulan yang telah direviu oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional bersama kementerianjlembaga nonkementerian terkait telah sesuai dengan kegiatan yang dianggarkan di APBD. (4) Penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menenma: a. laporan realisasi penyerapan Dana Otonomi Khusus tahap I tahun anggaran berjalan yang menunjukkan realisasi penyerapan dana paling kurang 50% (lima puluh persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dari gubernur; dan b. pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri tentang rekomendasi penyaluran tahap II. (5) Penyaluran tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menenma: a. laporan realisasi penyerapan Dana Otonomi Khusus tahap II tahun anggaran berjalan yang menunjukkan realisasi penyerapan dana paling kurang 70% (tujuh puluh persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dari gubernur; dan b. pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri tentang rekomendasi penyaluran tahap II. (6) Laporan realisasi penyerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a, dan ayat (5) huruf a dilampiri dengan rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus yang dirinci per provinsi dan kabupatenjkota, urusan, serta target dan capaian output per urusan. (7) Laporan realisasi penyerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a, www.jdih.kemenkeu.go.id- 66- dan ayat (5) huruf a telah direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah atau lembaga Pemerintah yang berwenang melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan sesum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Dalam hal kegiatan DTI antara usulan yang telah direviu oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional bersama kementerianjlembaga nonkementerian terkait terdapat ketidaksesuaian dengan kegiatan yang dianggarkan di APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah Pemerintah Daerah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. (9) Gubernur menyampaikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (10) Dalam hal Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tidak menerima laporan realisasi penyerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a, dan ayat (5) huruf a sampai dengan hari kerja terakhir bulan November, Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disalurkan. BAB VI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Bagian Kesatu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pasal44 (1) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum menyusun RKA BUN DBH, DAU, Dana Otonomi Khusus berdasarkan penetapan alokasi anggaran BUN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.jdih.kemenkeu.go.id- 67- (2) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum menyampaikan RKA BUN DBH, DAU, dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk direviu. (3) Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menyampaikan hasil rev1u atas RKA BUN DBH, DAU, dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima RKA BUN DBH, DAU, dan Dana Otonomi Khusus dengan lengkap dan benar. (4) Hasil reviu atas RKA BUN DBH, DAU, dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan RDP BUN TKDD. (5) Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menetapkan RDP BUN TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk dilakukan penelaahan. (6) Hasil penelaahan atas RDP BUN TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa DHP RDP BUN TKDD. (7) DHP RDP BUN TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai dasar penyusunan DIPA BUN TKDD. (8) Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menetapkan DIPA BUN TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk dilakukan pengesahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan mengesahkan DIPA BUN TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan menyampaikannya kepada Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD. (10) DIPA BUN TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satuan kerja BUN dan penca1ran dana/ pengesahan bagi BUNI Kuasa BUN. www.jdih.kemenkeu.go.id- 68- Pasal 45 (1) KPA BUN Penyaluran TKDD dapat menyusun perubahan DIPA BUN TKDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat ( 10). (2) Penyusunan perubahan DIPA BUN TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran. Bagian Kedua SKPRTD, SPP, SPM, dan SP2D Pasal46 (1) KPA BUN Penyaluran TKDD menetapkan SKPRTD berdasarkan DIPA BUN TKDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat ( 10) dan Pasal 45 sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) SKPRTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebagai dasar penerbitan SPP. (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Pejabat Penandatangan SPM sebagai dasar penerbitan SPM. (4) KPA BUN Penyaluran TKDD menyampaikan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D. (5) Penerbitan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. www.jdih.kemenkeu.go.id- 69- BAB VII BENTUK PENYALURAN Pasal47 (1) Penyaluran TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dalam bentuk: a. tunai; dan/ atau b. nontunai. (2) Penyaluran TKD dalam bentuk tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD. (3) Dalam rangka penyaluran TKD dalam bentuk tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Umum DaerahjKuasa Bendahara Umum Daerah membuka RKUD pada Bank Indonesia atau bank umum untuk menampung penyaluran TKD dengan nama RKUD yang diikuti dengan nama Daerah yang bersangkutan. (4) Dalam hal terdapat perubahan RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah wajib menyampaikan permohonan perubahan RKUD kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan dilampiri: a. asli rekening koran dari RKUD; dan b. salinan keputusan Kepala Daerah mengenm penunjukan bank tempat menampung RKUD. (5) Penyaluran TKD dalam bentuk nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai konversi penyaluran DBH dan/ atau DAU dalam bentuk nontunai. www.jdih.kemenkeu.go.id- 70- BAB VIII KONFIRMASI PENERIMAAN TKD Pasal48 (1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan konfirmasi penerimaan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa: a. lembar asli LKT dan LRT; dan/ atau b. media elektronik, kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Kepala KPPN setempat selaku Kuasa BUN. (2) Penyampaian lembar asli LKT dan LRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan: a. LKT pada setiap triwulan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir; dan b. LRT dalam 1 (satu) tahun anggaran bersamaan dengan penyampaian LKT triwulan IV. (3) Kepala KPPN selaku Kuasa BUN menyampaikan lembar asli LKT dan LRT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta rekapitulasi LKT dan LRT seluruh Pemerintah Daerah dalam wilayah kerjanya kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterima dari Kepala Daerah. (4) Berdasarkan rekapitulasi LKT dan LRT yang disampaikan oleh Kepala KPPN selaku Kuasa BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan penelitian dan menyusun rekapitulasi LKT dan LRT per KPPN per Daerah dalam wilayah kerjanya. (5) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan lembar asli LKT dan LRT, serta rekapitulasi LKT dan LRT per KPPN per Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal www.jdih.kemenkeu.go.id- 71 - Perbendaharaan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterima dari Kepala KPPN selaku Kuasa BUN. (6) Penyampaian konfirmasi penerimaan TKDD berupa media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan aplikasi yang tersedia pada portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Pasal49 (1) Dalam hal Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak menyampaikan konfirmasi penenmaan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan koordinasi dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam upaya pemenuhan kewajiban penyampaian konfirmasi penerimaan TKD. (2) Dalam hal sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja setelah dilakukannya koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah tidak menyampaikan konfirmasi penerimaan TKD, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan laporan hasil koordinasi kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. BABIX PEDOMANPENGGUNAANTKD Bagian Kesatu Tanggung Jawab, Azas, dan Prioritas Penggunaan Pasal 50 (1) Kepala Daerah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi urusan pemerintahan Daerah, terdiri atas: a. kegiatan secara umum; dan b. kegiatan yang telah ditentukan, www.jdih.kemenkeu.go.id- 72- sesum dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (3) Penggunaan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (4) Kegiatan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. (5) TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk DBH Biaya Pemungutan PBB bagian Daerah provinsi dan kabupatenjkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b digunakan untuk mendanai kegiatan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. (6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak termasuk untuk pembayaran insentif dalam rangka pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. (7) TKD untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: a. DBH CHT; b. DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi; dan c. Dana Otonomi Khusus. Pasal 51 (1) Pemerintah Daerah wajib mencantumkan sumber pendanaan dalam APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD atas setiap programjkegiatan yang didanai dari TKD. (2) Pencantuman sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (3) Pencantuman sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.jdih.kemenkeu.go.id- 73 Bagian Kedua Penggunaan TKD Untuk Belanja Lainnya Pasal 52 (1) Dalam hal TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 untuk DTU digunakan dalam mendanai belanja hibah, bantuan keuangan, danjatau bantuan sosial kepada pihak lain, diprioritaskan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik. (2) Belanja hibah, bantuan keuangan, dan/ atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Penggunaan dan Pemanfaatan Sementara Sisa DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi Pasal53 (1) Sisa DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi tahun-tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk mendanai kegiatan DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal pada akhir tahun anggaran berjalan masih terdapat sisa DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), s1sa DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi tersebut dianggarkan kembali dalam APBD untuk mendanai kegiatan DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi tahun anggaran berikutnya sesum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 54 (1) Dalam hal Daerah: a. mengalami kesulitan likuiditas sebagai akibat dari realisasi penerimaan Daerah tidak mencukupi; danjatau www.jdih.kemenkeu.go.id- 74- b. terjadi bencana alam, kerusuhan sosial yang berdampak besar, dan/ atau kejadian luar biasa, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sementara sisa DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53. (2) Pemanfaatan sementara sisa DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai: a. kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga atas kegiatan yang sudah dikontrakkan dan selesai dilaksanakan; b. kegiatan yang tidak dapat ditunda pembayarannya; danjatau c. kegiatan yang menjadi prioritas Daerah, yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berjalan. (3) Pemanfaatan sementara sisa DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mendanai kegiatan dalam rangka percepatan penanggulangan dampak bencana alam, kerusuhan sosial yang berdampak besar, dan/atau kejadian luar biasa. (4) Percepatan penanggulangan dampak bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berdasarkan penetapan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (5) Percepatan penanggulangan dampak kerusuhan sosial yang berdampak besar, dan/ atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan penetapan terkait. kementerian j lembaga nonkementerian (6) Besaran pemanfaatan sementara s1sa DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling tinggi sebesar kebutuhan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2). www.jdih.kemenkeu.go.id- 75- (7) Sisa DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi yang telah dimanfaatkan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan kernbali sesua1 dengan peruntukannya dalam APBD tahun anggaran berikutnya sebagai prioritas pertama. (8) Rincian jenis dan besaran atas pemanfaatan sementara sisa DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran berkenaan. Pasal 55 (1) Kepala Daerah menyampaikan laporan pemanfaatan sementara dan penganggaran kembali sisa DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dengan ketentuan: a. paling lambat bulan Maret tahun anggaran berikutnya untuk mendanai kegiatan yang disebabkan Daerah mengalami kesulitan likuiditas; dan b. paling lambat bulan Juni tahun anggaran berikutnya setelah pascabencana, kerusuhan sosial yang berdampak besar, dan/ atau kejadian luar biasa dinyatakan berakhir, kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah. (2) Laporan pemanfaatan sementara dan penganggaran kembali s1sa DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: a. latar belakang pemanfaatan sisa dana; b. jumlah sisa DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi; c. rincian pemanfaatan dan besarannya; dan d. rmc1an penganggaran kembali sisa DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi yang dimanfaatkan. www.jdih.kemenkeu.go.id- 76- Bagian Keempat Penggunaan dan Pemanfaatan Sisa Dana Otonomi Khusus Pasal56 (1) Sisa Dana Otonomi Khusus tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk mendanai kegiatan Dana Otonomi Khusus tahun anggaran berjalan sesum dengan programjkegiatan yang sama pada tahun anggaran sebelumnya. (2) Kepala Daerah menyampaikan laporan pemanfaatan sisa Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lambat bulan Juni tahun anggaran berikutnya. (3) Laporan pemanfaatan kembali s1sa Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat: a. latar belakang pemanfaatan sisa dana; b. jumlah sisa Dana Otonomi Khusus; c. rincian pemanfaatan dan besarannya; dan d. rincian penganggaran kembali sisa Dana Otonomi Khusus yang dimanfaatkan. BABX PEMOTONGAN PENYALURAN, PENUNDAAN PENYALURAN, PENGHENTIAN PENYALURAN, DAN PENYALURAN KEMBALI TKD Bagian Kesatu Rekomendasi Pasal57 (1) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum memberikan rekomendasi pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, penghentian penyaluran, atau penyaluran kembali TKD untuk suatu Daerah berdasarkan permintaan dari kementerianjlembaga www.jdih.kemenkeu.go.id- 77- nonkementerian dan/ atau unit organisasi terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2) Permintaan yang berasal dari kementerianjlembaga nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. menolak atau menyetujui permintaan pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, penghentian penyaluran, atau penyaluran kembali TKD; b. besaran dan periode pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, penghentian penyaluran, atau penyaluran kembali TKD; dan c. jenis TKD yang dilakukan pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, penghentian penyaluran, atau penyaluran kembali. (4) Pemberian rekomendasi pemotongan penyaluran, penundaan penyahiran, atau penghentian penyaluran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan: a. pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, atau penghentian penyaluran TKD yang sedang dikenakan pada Daerah bersangkutan; b. pagu alokasi sesua1 dengan Jenls TKD bersangkutan; c. besaran penyaluran sesum dengan Jems TKD periode bersangkutan; d. Kurang Bayar DBH dan/ atau Lebih Bayar DBH; dan e. Ruang Fiskal Daerah yang bersangkutan. (5) Dalam hal permintaan pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, atau penghentian penyaluran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis TKD yang sama diusulkan dalam waktu bersamaan, pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dilaksanakan dengan menentukan prioritas jenis TKD, besaran, dan periode pemotongan penyaluran, www.jdih.kemenkeu.go.id- 78- penundaan penyaluran, atau penghentian penyaluran TKD. (6) Dalam hal permintaan pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, atau penghentian penyaluran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Daerah mengalami kondisi tertentu, pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (7) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) antara lain Daerah mengalami bencana alam, kejadian luar biasa, kerusuhan sosial yang berdampak besar, atau pemilihan umum. Pasal 58 (1) Berdasarkan permintaan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (4) sampai dengan ayat (6), KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum melakukan penghitungan besaran pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, penghentian penyaluran, atau penyaluran kembali TKD setiap periode penyaluran. (2) Berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum menyampaikan rekomendasi pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, penghentian penyaluran, atau penyaluran kembali TKD kepada kementerianjlembaga nonkementerian dan/ atau unit organ1sas1 terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1). (3) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit organisasi terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, penghentian penyaluran, atau penyaluran kembali TKD yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. www.jdih.kemenkeu.go.id- 79- (4) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPA BUN Penyaluran TKDD dan KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum. (5) Berdasarkan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Penyaluran TKDD melaksanakan penyaluran, penundaan penyaluran, penyaluran, atau penyaluran kembali TKD. Bagian Kedua Pemotongan Penyaluran TKD Pasal 59 Keuangan KPA BUN pemotongan penghentian (1) Pemotongan penyaluran TKD dapat dilakukan dalam hal terdapat: a. kelebihan penyaluran TKD, termasuk DBH CHT dan DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi yang tidak digunakan sesuai peruntukannya dan/ atau tidak dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya; b. tunggakan pembayaran pinjaman Daerah; c. tidak dilaksanakannya hibah Daerah induk kepada Daerah otonom baru; d. Daerah selaku pemberi kerja tidak dan/ atau kurang membayar iuran jaminan kesehatan; e. kebijakan pengamanan penerimaan negara; f. pembebanan keuangan negara atas biaya yang timbul akibat adanya tuntutan hukum dan/ atau putusan peradilan atas kasus/ sengketa hukum yang melibatkan Pemerintah Daerah; g. tidak terpenuhinya kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan belanja wajib dalam APBD paling sedikit sebesar yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan; dan/ atau h. pemenuhan kewajiban lainnya sesum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.jdih.kemenkeu.go.id- 80- (2) Dalam hal suatu Daerah dikenakan lebih dari 1 (satu) pemotongan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran pemotongan penyaluran untuk setiap periode penyaluran dilaksanakan secara kumulatif paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah penyaluran periode bersangkutan. (3) Ketentuan mengenai tata cara pemotongan penyaluran TKD dalam hal terdapat Daerah selaku pemberi kerja tidak dan/ atau kurang membayar iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata tara penyelesaian tunggakan iuran jaminan kesehatan Pemerintah Daerah melalui pemotongan DAU danjatau DBH. (4) Kebijakan pengamanan penenmaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e antara lain berupa pemotongan pajak pusat pada saat penyaluran TKDD dari RKUN ke RKUD yang dilaksanakan sesum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi: a. Alokasi Dana Desa; b. belanja infrastruktur Daerah; c. belanja kesehatan; d. belanja pendidikan; dan e. belanja wajib lainnya yang besarannya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (6) Ketentuan mengenai tata cara pemotongan penyaluran TKD untuk DTU atas pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. www.jdih.kemenkeu.go.id- 81 - Bagian Ketiga Penundaan Penyaluran DTU Pasal60 (1) Penundaan penyaluran DTU dapat dilakukan dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi ketentuan penyampaian data/ informasi mengenai: a. konfirmasi penerimaan TKDD berupa LKT dan LRT; b. laporan pemanfaatan sementara dan penganggaran kembali sisa DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi; c. data/ informasi keuangan Daerah dan nonkeuangan Daerah secara langsung dan/ atau melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah sesum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. laporan rencana defisit APBD; e. laporan posisi kumulatif pinjaman Daerah; f. pemberian sanksi administratif terhadap pemegang 1zm usaha pertambangan atau 1zm usaha pertambangan khusus yang tidak membayar pendapatan negara; g. pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan belanja wajib dalam APBD paling sedikit sebesar yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau h. pemenuhan kewajiban administratif lainnya sesum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal suatu Daerah tidak memenuhi salah satu dari ketentuan penyampman data/ informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dan huruf h, dikenakan penundaan penyaluran sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah penyaluran periode bersangkutan. (3) Dalam hal suatu Daerah tidak memenuhi lebih dari 1 (satu) ketentuan penyampman datajinformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dan huruf h, dikenakan penundaan penyaluran secara kumulatif paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dan paling banyak 40% (empat www.jdih.kemenkeu.go.idf- 82- puluh persen) dari jumlah penyaluran periode bersangkutan. (4) Ketentuan mengenai tata cara penundaan penyaluran DTU atas pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Pasal61 (1) Dalam hal suatu Daerah dikenakan penundaan penyaluran secara kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dan pada saat bersamaan dikenakan pemotongan penyaluran secara kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), pengenaan penundaan penyaluran dan pemotongan penyaluran tersebut dilaksanakan secara kumulatif paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah penyaluran periode bersangkutan dengan memperhatikan Ruang Fiskal Daerah bersangkutan. (2) Penghitungan Ruang Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghitung seluruh pendapatan Daerah dikurangi pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (earmarked) dan belanja wajib antara lain belanja pegawai dan belanja wajib lainnya. (3) Ruang Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam kategori Daerah yang berkemampuan keuangan sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. (4) Besaran persentase penundaan penyaluran dan pemotongan penyaluran kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara berjenjang dengan ketentuan: a. dikenakan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran penundaan penyaluran dan pemotongan penyaluran, bagi Daerah dengan Ruang Fiskal Daerah sangat tinggi dan tinggi; www.jdih.kemenkeu.go.id- 83- b. dikenakan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran penundaan penyaluran dan pemotongan penyaluran, bagi Daerah dengan Ruang Fiskal Daerah sedang; dan c. dikenakan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran penundaan penyaluran dan pemotongan penyaluran, bagi Daerah dengan Ruang Fiskal Daerah rendah. Bagian Keempat Penundaan Penyaluran Dana Otonomi Khusus Pasal62 (1) Dalam hal Kepala Daerah melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran Dana Otonomi Khusus tahun anggaran berjalan. (2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait. (3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum Kepala Daerah ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penundaan penyaluran Dana Otonomi Khusus sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu alokasi Dana Otonomi Khusus tahun anggaran berjalan. (4) Penundaan penyaluran Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. (5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Dana Otonomi Khusus tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada www.jdih.kemenkeu.go.id- 84- ayat (3) dilaksanakan pada penyaluran Dana Otonomi Khusus tahap I tahun anggaran berikutnya. Bagian Kelima Penghentian Penyaluran Pasal63 (1) Penghentian penyaluran DBH CHT dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenm penggunaan, pemantauan, dan evaluasi DBH CHT. (2) Penghentian penyaluran DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi dilaksanakan sesum dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penggunaan, pemantauan, dan evaluasi DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi. Bagian Keenam Penyaluran Kembali TKD Pasal64 (1) Penyaluran kembali DTU yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dilaksanakan dalam hal Pemerintah Daerah telah memenuhi ketentuan penyampaian datajinformasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dan hurufh. (2) Penyaluran kembali DTU yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sekaligus sebesar DTU yang ditunda pada periode penyaluran berikutnya. (3) Dalam hal sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir, Pemerintah Daerah: a. belum memenuhi ketentuan penyampman datajinformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); danjatau b. belum memenuhi persyaratan penyaluran DTU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 39, DTU yang ditunda dilaksanakan penyaluran kembali. www.jdih.kemenkeu.go.id- 85- (4) Penyaluran kembali DTU yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk penundaan penyaluran DBH CHT dan DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi. (5) Penyaluran kembali DTU yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara sekaligus sebesar DTU yang ditunda paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran berjalan. Pasal65 (1) Menteri Keuangan menyalurkan kembali Dana Otonomi Khusus yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima: a. pencabutan dan/ atau pemulihan status hukum tersangka; atau b. putusan pengadilan yang mempunym kekuatan hukum tetap, atas Kepala Daerah yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62. (2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/ atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan. (3) Dalam hal pencabutan dan/ atau pemulihan status hukum tersangka serta putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterima sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran berjalan, Dana Otonomi Khusus yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) disalurkan kembali dan diperhitungkan dalam penyaluran Dana Otonomi Khusus tahap I tahun anggaran berikutnya. www.jdih.kemenkeu.go.id- 86 (4) Dalam hal penyaluran kembali Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah tahun anggaran berjalan berakhir, Pemerintah Daerah menganggarkan kembali Dana Otonomi Khusus yang disalurkan kembali dalam perubahan APBD tahun anggaran berkenaan. BABXI PENATAUSAHAAN,PERTANGGUNGJAWABAN,DAN PELAPORAN Pasal66 (1) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan atas pelaksanaan TKD, KPA BUN Penyaluran TKDD menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tingkat KPA kepada Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD. (2) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan BA BUN TKDD, Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menyusun laporan keuangan TKDD berdasarkan laporan keuangan tingkat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Laporan keuangan tingkat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan keuangan BA BUN TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh unit organ1sas1 pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan BA BUN TKDD dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi. (4) Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenm sistem akuntansi dan pelaporan keuangan TKDD. www.jdih.kemenkeu.go.id- 87- BAB XII PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal67 (1) Kementerianjlembaga nonkementerian melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja keuangan Daerah atas pelaksanaan TKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian kinerja berdasarkan indikator kesehatan keuangan daerah, hasil capman dari programjkegiatan, pengelolaan keuangan daerah, dan kesejahteraan masyarakat. (3) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas TKD yang penggunaannya sudah ditentukan sesum dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemantauan dan evaluasi transfer ke daerah yang sudah ditentukan penggunaannya. BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal68 (1) Dalam hal Daerah mengalami bencana alam, kerusuhan, kejadian luar biasa, dan/atau wabah penyakit menular, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat mengusulkan kemudahan penyaluran TKD dengan jangka waktu tertentu bagi Daerah tersebut kepada Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan kementerianjlembaga nonkementerian terkait. (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan kementerianjlembaga nonkementerian terkait. (3) Usulan kemudahan penyaluran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: www.jdih.kemenkeu.go.id- 88- a. Daerah yang diberikan kemudahan penyaluran; b. Jenis TKD yang diberikan kemudahan penyaluran; dan c. jangka waktu pemberian kemudahan penyaluran. (4) Dalam hal Menteri Keuangan menyetujui usulan kemudahan penyaluran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kemudahan penyaluran TKD bagi Daerah tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. Pasal69 Dalam hal terdapat kelalaian dalam proses pengelolaan TKD yang tidak sesum dengan prosedur yang ditetapkan, terhadap pihak yang lalai tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang disiplin Aparatur Sipil Negara. Pasal 70 (1) Dalam hal terdapat kebijakan pengendalian belanja negara oleh Pemerintah, penyaluran TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan penyesuaian. (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pelaksanaan pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, danjatau penghentian penyaluran TKD sebagian atau seluruhnya; b. penyaluran dalam bentuk nontunai; c. perubahan bulan penyaluran; dan/ atau d. perubahan besaran penyaluran. (3) Pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, dan/ atau penghentian penyaluran TKD sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak termasuk pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, dan/ atau penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 63. www.jdih.kemenkeu.go.id- 89- Pasal 71 Dalam hal terdapat perubahan struktur dan/ atau nomenklatur jenis TKD, pengelolaan TKD yang mengalami perubahan tersebut diatur dengan ketentuan: a. perubahan struktur dan/ atau nomenklatur yang secara substansi tidak berbeda dengan jenis TKD dalam Peraturan Menteri ini, pengelolaannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; dan b. perubahan struktur dan/ atau nomenklatur yang secara substansi berbeda dengan jenis TKD dalam Peraturan Menteri ini, pengelolaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Pasal 72 (1) Ketentuan mengenai: a. persentase pembagian DBH PBB bagian Daerah provms1 dan kabupatenjkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a; b. format berita acara rekonsiliasi atas penyetoran pajak pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7); c. format laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (14) huruf a dan ayat (15); d. format surat pernyataan telah menganggarkan kembali sisa lebih penggunaan anggaran DBH CHT tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (14) huruf b; e. format laporan tahunan penggunaan Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dan format rekapitulasi laporan tahunan penggunaan Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) huruf a dan ayat (9); www.jdih.kemenkeu.go.id- 90- f. format laporan realisasi penggunaan DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (13); g. format laporan kemajuan atas capman output pelaksanaan kegiatan pengelolaan sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3); h. format laporan belanja pegawm, format laporan belanja infrastruktur Daerah, format laporan pemenuhan indikator layanan pendidikan, dan format laporan pemenuhan indikator layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5); 1. format laporan realisasi penyerapan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) sampai dengan ayat (5); J. format LKT dan LRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a; k. format laporan pemanfaatan sementara dan penganggaran kembali sisa DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55; dan 1. format laporan pemanfaatan s1sa Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf 1disampaikan dalam bentuk Arsip Data Komputer dan dokumen hardcopy. (3) Penyampaian dalam bentuk Arsip Data Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (4) Dokumen hardcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan melalui pos atau jasa pengiriman lainnya kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. www.jdih.kemenkeu.go.id91 - (5) Dalam hal aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf 1 dan bukti kirim dokumen hardcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikirimkan dalam bentuk file Portable Document Format (PDF) ke dalam akun surat elektronik (email) resm1 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (6) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian dokumen dalam bentuk Arsip Data Komputer dan dokumen hardcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (7) Dalam hal terdapat perubahan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf 1, perubahan format laporan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 73 Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini: a. ketentuan mengenai KPA untuk Tahun Anggaran 2019; dan b. ketentuan mengenm penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi TKD Tahun Anggaran 2019, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. www.jdih.kemenkeu.go.id- 92- BABXV KETENTUAN PENUTUP Pasal 74 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai DBH, DAU, dan Dana Otonomi Khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 75 Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.idf- 93- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2019 DIREKTUR JENDERAL Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2019 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1148 www.jdih.kemenkeu.go.idNomor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 - 94- LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139/PMK.07/2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA OTONOMI KHUSUS PERSENTASE PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH Persentase Provinsi Sektor Perkebunan Sektor Perhutanan Sektor Pertambangan, Panas Bumi, dan Sektor Lainnya Provinsi Kab/Kota Total Provinsi Kab/Kota Total Provinsi Kab/Kota Total Provinsi Aceh 10,00 30,00 40,00 8,75 26,25 35,00 7,50 22,50 30,00 Provinsi Sumatera Utara 2,00 38,00 40,00 1,75 33,25 35,00 1,50 28,50 30,00 Provinsi Sumatera Barat 10,00 30,00 40,00 15,00 20,00 35,00 10,00 20,00 30,00 Provinsi Riau 8,00 32,00 40,00 7,00 28,00 35,00 6,00 24,00 30,00 Provinsi Kepulauan Riau 8,00 32,00 40,00 7,00 28,00 35,00 6,00 24,00 30,00 Provinsi Jambi 12,00 28,00 40,00 10,50 24,50 35,00 9,00 21,00 30,00 Provinsi Sumatera Selatan 8,00 32,00 40,00 7,50 27,50 35,00 5,00 25,00 30,00 Provinsi Bangka Belitung 8,00 32,00 40,00 7,50 27,50 35,00 5,00 25,00 30,00 Provinsi Bengkulu 8,00 32,00 40,00 6,00 29,00 35,00 6,00 24,00 30,00 Provinsi Lamoung 8,00 32,00 40,00 7,00 28,00 35.00 6.00 24,00 30,00 Provinsi DKI Jakarta 40,00 - 40,00 35,00 - 35,00 30,00 - 30,00 Provinsi Jawa Barat 2,00 38,00 40,00 1,75 33,25 35,00 1,50 28 50 30,00 Provinsi Banten 8,00 32,00 40,00 7,00 28,00 35,00 6,00 24,00 30,00 Provinsi Jawa Tengah 6,67 33,33 40,00 7,00 28,00 35,00 6,00 24,00 30,00 Provinsi DI Yogyakarta 6,67 33,33 40,00 7,00 28,00 35,00 6,00 24,00 30,00 Provinsi Jawa Timur 5,00 35,00 40,00 5,00 30,00 35,00 5,00 25,00 30,00 Provinsi Kalimantan Barat 5,00 35,00 40,00 5,00 30,00 35,00 5,00 25,00 30,00 Provinsi Kalimantan Tengah 12,00 28,00 40,00 10,50 24,50 35,00 9,00 21,00 30,00 Provinsi Kalimantan Selatan 8,00 32,00 40,00 7,00 28,00 35,00 6,00 24,oo 1 3o,oo Provinsi Kalimantan Timur 5,00 35,00 40,00 5,00 30,00 35,00 5,00 25,00 30,00 Provinsi Kalimantan Utara 5,00 35,00 40,00 5,00 30,00 35,00 5.00 25,00 30,00 Provinsi Sulawesi Utara 10,00 30,00 40,00 10,00 25,00 35,00 7,50 22,50 30,00 Provinsi Gorontalo 10 00 30,00 40,00 10,00 25,00 35,00 7,50 22,50 30,00 Provinsi Sulawesi Tengah 8,00 32,00 40,00 7,00 28,00 35,00 6,00 24,00 30,00 Provinsi Sulawesi Selatan 4,00 36,00 40,00 3,50 31,50 35,00 3,00 27,00 30,00 Provinsi Sulawesi Barat 3,00 37,00 40,00 2,50 32,50 35,00 2,50 27,50 30,00 Provinsi Sulawesi Tenggara 4,00 36,00 40,00 3,50 31,50 35,00 3,00 27,00 30,00 Provinsi Bali 5,00 35,00 40,00 5,00 30,00 35,00 5,00 25,00 30,00 Provinsi Nusa Tenggara Barat 5,00 35,00 40,00 5,00 30,00 35,00 5,00 25,00 30,00 Provinsi Nusa Tenggara Timur 5,00 35,00 40,00 5,00 30,00 35,00 5,00 25,00 30,00 Provinsi Maluku 10,00 30,00 40,00 10,00 25,00 35,00 7,50 22,50 30,00 Provinsi Maluku Utara 4,00 36,00 40,00 3,50 31,50 35,00 3,00 27,00 30,00 Provinsi Papua 10,00 30,00 40,00 10,00 25,00 35,00 7,50 22,50 30,00 Provinsi Papua Barat 4,00 36,00 40,00 4,00 31,00 35,00 3,00 27,00 30,00 www.jdih.kemenkeu.go.id- 95- FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI ATAS PENYETORAN PAJAK PUSAT BERITA ACARA REKONSILIASI ATAS PENYETORAN PAJAK PUSAT SEMESTER: I/II TAHUN ANGGARAN 20xx PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ..... . Pada hari ini ......... ,tanggal.. .... , bulan ...... , tahun ...... (ll, kami masingmasmg: 1. ............ (nama pejabat), ........ (NIP dan jabatan) mewakili Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota 2 ............. (nama pejabat), ........ (NIP dan jabatan) mewakili Kantor Pelayanan Pajak ....... , dan 3............. (nama pejabat), ........ (NIP dan jabatan) mewakili Kantor Pelayanan Perbendaharaan ...... . telah melaksanakan rekonsiliasi atas penyetoran pajak-pajak Pusat ke RKUN yang telah mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara berdasarkan transaksi pengeluaran yang dibayarkan dengan mekanisme uang persediaan dan/ atau pembayaran langsung atas beban APBD sesuai peraturan perundang-undangan dengan rekapitulasi sebagai berikut Jenis Pajak (Z) Pajak yang dipungut/dipotong Pajak yang disetor No Peno 0 de (3) Jumlah (4) Peno 0 de (5) Jumlah (G) Keterangan (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 1 2 3 dst Total (7) (8) XXX XXX Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan masing-masing pihak bertanggung jawab atas kebenaran Berita Acara ini. Bukti-bukti realisasi yang tercantum dalam Berita Acara ini disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. .......... , ................... 20xx Perwakilan Pemerintah Perwakilan KPP Perwakilan KPPN Provinsi/Kabupaten/Kota.... ·············· ........... (Jabatan) (Jabatan) (Jabatan) (Nama) (Nama) (Nama) (NIP) (NIP) _(NIPJ www.jdih.kemenkeu.go.id- 96- PETUNJUK PENGISIAN NO. URAIAN 1. Diisi sesuai dengan hari dan tanggal pelaksanaan rekonsiliasi 2. Diisi sesuai dengan jenis pajak (seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal25/29, PPN, dsb) yang dilaporkan 3. Diisi sesuai dengan bulan pernungutanjpernotongan 4. Diisi sesuai dengan jurnlah rupiah pajak yang dipungut/ dipotong 5. Diisi sesuai dengan bulan penyetoran pajak 6. Diisi sesuai dengan jurnlah rupiah pajak yang telah disetor ke RKUN 7. Diisi dengan total jurnlah rupiah pajak yang telah dipungut/ dipotong 8. Diisi dengan total jurnlah rupiah pajak yang telah disetor ke RKUN www.jdih.kemenkeu.go.id- 97- FORMAT LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENGGUNAAN DBH CHT LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENGGUNAAN DBH CHT SEMESTER: xx TAHUN ANGGARAN 20xx PROVINSI ..... . No. Uraian Program/Kegiat:an Uraian Rincian IPagu I Realisasi I Capaian Output (1) I (2) 1. Provinsi ..... I Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku II Prog-ram Pembinaan lndustri Ill Program Pembinaan Lingkungan Sosial 1 Bidang Kesehatan "- Kegiatan 2 Bidang Ketenagakerjaan "- Kegiatan 3 Bidang lnfrastruktur "- Kegiatan 4 Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat "- Kegiatan 5 Bidang Lingkungan Hidup "- Kegiatan IV Program Sosialisasi Ket:entuan di Bidang Cukai v Program Pemberantasan Barang Kena Cukai llegal 2. Kabupaten/Kota ..••• I Program Peningkat:an Kualit:as Bahan Baku II Program Pembinaan lndust:ri Ill Program Pembinaan Lingkungan Sosial 1 Bidang Kesehatan " - Kegiatan 2 Bidang Ketenagakerjaan "- Kegiatan 3 Bidang lnfrastruktur "- Kegiatan 4 Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat "- Kegiatan 5 Bidang Lingkungan Hidup "- Kegiatan IV Program Sosialisasi Ket:entuan di Bidang Cukai v Program Pemberantasan Barang Kena Cukai llegal 3. Kabupaten/Kota ..••. I Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku II Pro2ram Pernbinaan lndustri Ill Program Pembinaan Lingkungan Sosial 1 Bidang Kesehatan " - Kegiatan 2 Bidang Ketenagakerjaan "- Kegiatan 3 Bidang lnfrastruktur "- Kegiatan 4 Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat "- Kegiatan 5 Bidang Lingkungan Hidup "- Kegiatan IV Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai v Program Pemberantasan Barang Kena Cukai llegal 4. Rekapitulasi Provinsi dan Kabupaten dan Kota I Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku II Program Pernbinaan lndustri Ill Program Pembinaan Lingkungan Sosial 1 Bidang Kesehatan 2 Bidang Ketenagaker·aan 3 Bidang lnfrastruktur 4 Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masvarakat 5 Bidang Lingkungan Hidup IV Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai v Program Pernberantasan Barang Kena Cukai llegal Total Koordinator DBH CHT Provinsi ..... . (..............................................) NIP. Kegiatan I Rp I I (3) I (4) I XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX Rp (5) XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX I % I Uraian I CG>=C5>/C4> I (7) XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX Disetujui Oleh Gubernur I % I (8) XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX I XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX (..............................................) www.jdih.kemenkeu.go.id- 98- FORMAT SURAT PERNYATAAN TELAH MENGANGGARKAN KEMBALI SISA LEBIH PENGGUNAAN ANGGARAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA KOP KEPALA DAERAH SURAT PERNYATAAN TELAH MENGANGGARKAN KEMBALI SISA LEBIH PENGGUNAAN DBH CHT SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 20XX Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Lengkap Jabatan Alamat Menyatakan bahwa akan menganggarkan seluruh sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sampai dengan tahun anggaran 20XX sebesar Rp..... , pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20XX atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20XX. Sisa tersebut akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tempat ... , Tanggal ... GubernurI Bupati/Walikota (tanda tangan asli dan stempel basah) Nama f www.jdih.kemenkeu.go.id- 99- FORMATLAPORANTAHUNANPENGGUNAAN TAMBAHAN DBH SDA MINYAK BUMI DAN GAS BUMI LAPORAN PENGGUNAAN TAMBAHAN DBH SDA MIGAS DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ... 1aJTAHUN ANGGARAN ... 1bJ Yang bertanda tangan di bawah ini . . . 2l menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Penggunaan Tambahan Dana Bagi hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi ini dengan rincian, sebagai berikut: Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah : Rp... 3l : Rp...4l : Rp ... SJ : Rp ... 6l : Rp.. .7l Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui SP2D Daerah Realisasi Pembayaran SP2D Daerah dari RKUD melalui Sisa No. Kegiatan81 Lokasi91 ti'riwulan]l riwulan Triwulan Kumulatif Anggaran Kegiatan 0) II111 IIII2) setiap 13a) Triwulan 131 A. Bidang/Program Pendidikan 1 ... ... Rp... Rp... Rp... Rp... I Rp... Dst. B. Bidang/Program Kesehatan dan Perbaikan Gizi 1 000 ... Rp... Rp... Rp... Rp... Rp... Dst. c. Bidang/Program Pembangunan 1 ... ... Rp... Rp... Rp... Rp... Rp... Dst. D. Bidang/Program Lainnya 1 ... ... Rp... Rp... Rp... Rp... Rp... Dst. Jumlah 141 Rp... Rp... Rp... Rp... Rp... Capaian Output (%) Volume Persentase 13b) 13c) Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya. ••• '000 •••••• 15) 0 0 0 16) 17) 0 0 0 18) www.jdih.kemenkeu.go.id- 100- PETUNJUK PENGISIAN NO. URAIAN la-b. Diisi sesuai dengan nama provinsi dan tahun anggaran yang dilaporkan. 2. Diisi oleh gubernur daerah provinsi yang bersangkutan. 3. Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas urn urn daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan I. 4. Diisi sesuru. dengan jumlah dana yang diterima rekening kas urn urn daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan II. 5. Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas urn urn daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan III. 6. Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas urnurn daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan IV. 7. Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan triwulan akhir laporan. 8. Kolom diisi sesuai dengan rincian kegiatan bersangkutan. 9. Kolom diisi sesuai dengan rincian lokasi kegiatan dilaksanakan. 10. Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah pada triwulan I. 11. Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah pada triwulan II. 12. Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah pada triwulan III. 13. Kolom diisi sesuai dengan jumlah kumulatif realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah pada tahun anggaran bersangkutan. 13a. Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa anggaran untuk setiap kegiatan. 13b. Kolom diisi dengan volume capaian keluaran (output) setiap bidang/ program. 13c. Kolom diisi dengan persentase capaian keluaran (output) setiap bidang/ program. 14. Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom. 15. Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan. 16. Diisi sesuru. dengan bupati/walikota daerah kabupatenfkota yang bersangkutan. 17. Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan. 18. Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan. f www.jdih.kemenkeu.go.id- 101 - FORMAT REKAPITULASI LAPORAN TAHUNAN PENGGUNAAN TAMBAHAN DBH SDA MINYAK BUMI DAN GAS BUMI REKAPITULASI LAPORAN TAHUNAN PENGGUNAAN TAMBAHAN DBH SDA MIGAS DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS BAGIAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI ... 1alTAHUN ANGGARAN ... 1bl Yang bertanda tangan di bawah ini ... 2l menyatakan bahwa Rekapitulasi Laporan Penggunaan Tambahan Dana Bagi hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi ini dibuat berdasarkan laporan yang disampaikan oleh kabupatenjkota, dengan rincian sebagai berikut: Penyaluran dari RKUD Provinsi Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah No. Bidang/ Realisasi Program 8l RKUD Penerimaan Kab/Kota di 9) Kabupaten/Kota ... 12) 1 ... I Rp... 2 ... Rp... Dst. ... Rp... Jumlah 13l Rp... KabupatenfKota ... 1 ... Rp... 2 ... Rp... Dst. ... Rp... Jumlah Rp... Dst. Jumlah 14l Rp... : Rp ... 3l : Rp ... 4l : Rp ... sl : Rp ... 6l : Rp .. .7l Realisasi Sisa Capaian Output Pembayaran dari Anggaran Volume Persentase RKUD Kab/Kota 10) 11) 11a) 11b) Rp... Rp... Rp... Rp... Rp... Rp... Rp... Rp... Rp... Rp... Rp... Rp... Rp... Rp... Rp... Rp... ... Rp ... Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga dalam rekapitulasi laporan ini, disimpan oleh kabupatenjkota sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya. ••• '000 000 ••• 15) 16) 17) •.• 18) www.jdih.kemenkeu.go.id- 102- PETUNJUK PENGISIAN NO. URAIAN la-b. Diisi sesuai dengan nama provinsi dan tahun anggaran yang dilaporkan. 2. Diisi oleh gubernur daerah provinsi yang bersangkutan. 3. Diisi sesuai dengan jumlah dana yang disalurkan dari rekening kas umum daerah provinsi ke rekening kas umum daerah kab jkota pada triwulan I. 4. Diisi sesuai dengan jumlah dana yang disalurkan dari rekening kas umum daerah provinsi ke rekening kas umum daerah kabjkota pada triwulan II. 5. Diisi sesuai dengan jumlah dana yang disalurkan dari rekening kas umum daerah provinsi ke rekening kas umum daerah kab/kota pada triwulan III. 6. Diisi sesuai dengan jumlah dana yang disalurkan dari rekening kas umum daerah provinsi ke rekening kas umum daerah kabjkota pada triwulan IV. 7. Diisi sesuru. dengan jumlah keseluruhan dana yang disalurkan dari rekening kas umum daerah provms1 ke rekening kas umum daerah kab jkota sampai dengan triwulan akhir laporan. 8. Kolom diisi sesuai dengan bidang/program yang dilaksanakan. 9. Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi penerimaan tambahan DBH SDA Migas di rekening kas umum daerah kab jkota. 10. Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah kab/kota. 11. Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa anggaran untuk setiap bidang/ program. lla. Kolom diisi dengan volume capru.an keluaran (output) setiap bidang/ program. llb. Kolom diisi dengan persentase capaian keluaran (output) setiap bidang/ program. 12. Dilsi sesuru. dengan nama kabupatenjkota dalam prOVlnSl yang bersangkutan. 13. Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan masing-masing kolom nilai untuk setiap kab jkota. 14. Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom kabjkota. 15. Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan. 16. Diisi sesuai dengan gubernur daerah provinsi yang bersangkutan. 17. Ditandatangani dan dicap basah oleh gubernur daerah provinsi yang bersangkutan. 18. Diisi sesuai dengan nama gubernur daerah provinsi yang bersangkutan. www.jdih.kemenkeu.go.idProvinsi - 103- FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DBH SDA KEHUTANAN DANA REBOISASI I KOP KEPALA DAERAH I LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN PENGGUNAAN DBH SDA KEHUTANAN DANA REBOISASI TAHUN ANGGARAN ..... ..... Semester ..... Pagu DBH DR : Rp .... ANGGARAN OUTPUT NO. KEGIATAN RENCANA REALISASI RENCANA REALISASI % (Rp) (Rp) JML SAT. JML SAT. A. PENGGUNAAN: 1. Perencanaan - Kegiatan ... - Kegiatan ... 2. Pelaksanaan - Kegiatan ... - Kegiatan ... 3. Monitoring - Kegiatan ... - Kegiatan ... 4. Evaluasi - Kegiatan ... - Kegiatan ... 5. Perlindungan dan pengamanan hutan - Kegiatan ... - Kegiatan ... 6. Teknologi rehabilitasi hutan danlahan - Kegiatan ... - Kegiatan ... 7. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan danlahan - Kegiatan ... - Kegiatan ... 8. Pengembangan perbenihan - Kegiatan ... - Kegiatan ... 9. Penelitian dan pengembangan - Kegiatan ... - Kegiatan ... 10. Pendidikan dan pelatihan - Kegiatan ... - Kegiatan ... 0/o www.jdih.kemenkeu.go.id- 104- 11. Pemberdayaan masyarakat setempat - Kegiatan ... - Kegiatan ... 12. Pembinaan - Kegiatan ... Kegiatan ... 13. Pengawasan dan pengendalian - Kegiatan ... - Kegiatan ... JUMLAHA B SISA (PAGU- A) Kepala Badan.... Disetujui oleh, Gubernur (.............................) (............................) NIP NIP www.jdih.kemenkeu.go.idNo (a) 1 2 - 105 FORMAT LAPORAN KEGIATAN PENGELOLAAN SANITASI LINGKUNGAN LAPORAN KEGIATAN PENGELOLAAN SANITASI LINGKUNGAN SEMESTER: 1/11 TAHUN ANGGARAN 20xx PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ..... . Keg1atan . (1) Sumber Dana (Z) Anggaran (3) Realisasi (4) Penyerapan (5) Uraian (G) Output Target (7) (b) (c) (d) (e) (f) =(e)/(d) (g) (h) Pengelolaan Air Bersih -Kegiatan ... -Kegiatan ... dst Pengelolaan limbah -Kegiatan... -Kegiatan... dst Total XXX (9) XXX {10) XXX {11) Capaian (B) (i) Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan ini dan bukti-bukti realisasi yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya. ..... , ........................ 20xx Gubernur/BupatijWalikota/ Pejabat yang ditunjuk (..............................................) www.jdih.kemenkeu.go.id- 106- PETUNJUK PENGISIAN NO. URAIAN 1. Diisi sesuai dengan nama kegiatan yang dilaksanakan 2. Diisi sesuai dengan sumber pendanaan kegiatan bersangkutan 3. Diisi sesuai dengan pagu anggaran untuk kegiatan bersangkutan 4. Diisi sesuai dengan realisasi anggaran yang terserap untuk kegiatan bersangkutan 5. Diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran untuk kegiatan bersangkutan 6. Diisi sesuai dengan kondisi yang hendak dicapai 7. Diisi sesuai dengan volume dan satuan yang hendak dicapai 8. Diisi sesuai dengan volume dan satuan yang telah dicapai 9. Diisi dengan jumlah total anggaran dari seluruh kegiatan 10. Diisi dengan jumlah total realisasi anggaran yang terserap dari seluruh kegiatan 11. Diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran dari seluruh kegiatan www.jdih.kemenkeu.go.id- 107- FORMAT LAPORAN BELANJA PEGAWAI DAFTAR RINCIAN JUMLAH DAN REALISASI PEMBAYARAN GAJI PNS DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .............. (1) BULAN ........ TAHUN ....... (2) (dalamjuta rupiah) JUMLAH TUNJANGAN TUNJANGAN JABATAN TUNJANGAN TUNJANGAN TUNJANGAN TUNJANGAN LAIN-LAIN TUNJANGAN PERBAIKAN TOTAL NO GOLONGAN GAJI POKOK PEGAWAI KELUARGA UMUM BERAS (PEMBULATAN GAll KOTOR PENGHASILAN (TPP) / STRUKTURAL FUNGSIONAL PPH LAIN NYA ) TUNJANGAN KINERJA (TUKIN) PENGHASILAN • (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) {12) {l3)=(4).;.(5)+(6)+{7)+(8)+{9)+ (14) {lS) ={13) +{14) • {10)+{11) 1 Pelaksana a. Golongan IV b. Golongan Ill c. Golongan II d. Golongan I I 2 Jabatan Fungsional a. Golongan IV b. Golongan Ill c. Golongan II 3 Eselon IV a. Golongan IV II b. Golongan Ill I 4 Eselon Ill a. Golongan IV b. Golongan Ill 5 Eselon II a. Golongan IV 6 Eselon I a. Golongan IV JUMLAH Kota ........... , Tanggal Bulan Tahun........ (3) Kepala BPKAD ProvinsijKabupatenjKota ...... (4) (Ttd. dan stempel) Nama..................... (5) NIP......................... (6) ~ www.jdih.kemenkeu.go.id- 108- PETUNJUK PENGISIAN NO. URAIAN (1) Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan (2) Diisi dengan bulan dan tahun anggaran (3) Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan dokumen (4) Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan (5) Diisi nama pejabat yang menandatangani dokumen (6) Diisi NIP pejabat yang menandatangani dokumen Petunjuk Pengisian Tabel (1) Diisi Nomor urut (2) Diisi Golongan sesuai kepangkatan dan jenjang jabatan (3) Diisi masing-masing jumlah pegawai sesuai jumlah golongan dan jabatan (4) Diisi masing-masing gaji pokok sesuai jumlah golongan dan jabatan (5) Diisi masing-masing tunjangan keluarga sesuai jumlah golongan dan iabatan (6) Diisi masing-masing tunjangan jabatan struktural sesuai jumlah golongan dan jabatan (7) Diisi masing-masing tunjangan jabatan fungsional sesuai jumlah golongan dan jabatan (8) Diisi masing-masing tunjangan umum sesuai jumlah golongan dan jabatan (9) Diisi masing-masing tunjangan tunjungan PPh sesuai jumlah golongan dan jabatan (10) Diisi masing-masing tunjangan beras sesuai jumlah golongan dan jabatan (11) Diisi masing-masing tunjangan lainnya sesuai jumlah golongan dan jabatan (12) Diisi masing-masing pembulatan sesuai jumlah golongan dan jabatan (13) Diisi masing-masing penjumlahan dari kolom (4) + (5) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) (14) Diisi masing-masing tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) atau tunjangan kinerja daerah sesuai jumlah golongan dan jabatan (15) Diisi masing-masing penjumlahan dari kolom (13) + (14) sesum jumlah golongan dan jabatan www.jdih.kemenkeu.go.id- 109- DAFTAR RINCIAN JUMLAH DAN REALISASI PEMBAYARAN GAJI PPPK DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .............. (1) BULAN ........ TAHUN ....... (2) JUMLAH TUNJANGAN TUNJANGANJABATAN TUNJANGAN TUNJANGAN TUNJANGAN TUNJANGAN LAIN-LAIN TUNJANGAN PERBAIKAN TOTAL NO GOLONGAN GAJI POKOK (PEMBULATAN GAJI KOTOR PENGHASILAN (TPP) / PEGAWAI KELUARGA STRUKTURAL FUNGSIONAL UMUM PPH BERAS LAIN NYA PENGHASILAN ) TUNJANGAN KINERJA (TUKIN) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) {8) (9) (10) (ll) (12) (13)~(4)+(5)+(6)+(7)+(8) (14) (15) ~ (13) + (14) + 9 +(10 ,._flll 1. Golongan IV 2. Golongan Ill 3. Golongan II 4. Golongan I JUMLAH - - ~~~- Kota ........... , Tanggal Bulan Tahun........ (3) Kepala BPKAD ProvinsijKabupatenjKota ...... (4) (Ttd dan stempel) Nama..................... (5) NIP......................... (6) www.jdih.kemenkeu.go.id'f.- 110- PETUNJUK PENGISIAN NO. URAIAN (1) Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan (2) Diisi dengan bulan dan tahun anggaran (3) Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan dokumen (4) Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan (5) Diisi nama pejabat yang menandatangani dokumen (6) Diisi NIP pejabat yang menandatangani dokumen Petunjuk Pengisian Tabel (1) Diisi Nomor urut (2) Diisi Golongan sesuai kepangkatan dan jenjang jabatan (3) Diisi masing-masing jumlah pegawai sesuai jumlah golongan dan jabatan (4) Diisi masing-masing gaji pokok sesuai jumlah golongan dan jabatan (5) Diisi masing-masing tunjangan keluarga sesuai jumlah golongan dan jabatan (6) Diisi masing-masing tunjangan jabatan struktural sesuai jumlah golongan dan jabatan (7) Diisi masing-masing tunjangan jabatan fungsional sesuai jumlah golongan dan jabatan (8) Diisi masing-masing tunjangan umum sesuai jumlah golongan dan jabatan (9) Diisi masing-masing tunjangan tunjungan PPh sesuai jumlah golongan danjabatan (10) Diisi masing-masing tunjangan beras sesuai jumlah golongan dan jabatan (11) Diisi masing-masing tunjangan lainnya sesuai jumlah golongan dan jabatan (12) Diisi masing-masing pembulatan sesuai jumlah golongan dan jabatan (13) Diisi masing-masing penjumlahan dari kolom (4) + (5) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) (14) Diisi masing-masing tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) atau tunjangan kinerja daerah sesuai jumlah golongan dan jabatan (15) Diisi masing-masing penjumlahan dari kolom (13) + (14) sesuai jumlah golongan dan jabatan www.jdih.kemenkeu.go.id- 111 - FORMAT LAPORAN BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH YANG BERSUMBER DARI DANA TRANSFER UMUM KOPDAERAH LAPORAN BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH YANG BERSUMBER DARI DANA TRANSFER UMUM PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*l ...... (1) TAHUN ANGGARAN 2019 I. Penerimaan dari dana Transfer Umum a. DAU Rp (2) b. DBH ___.::...:R=p___----'-=.L_ (3) Jumlah Penerimaan II. Pengurang a. DAU Tambahan b. DBH earmarked c. ADD Jumlah Pengurang III. Jumlah Dana No. I A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Transfer Umum yang Diperhitungkan Jenis Belanja lnfrastruktur Yang Bersumber Dari Transfer ke Daerah yang Penggunaannya bersifat umum BELANJA LANGSUNG BELANJA MODAL (141 Tanah Gedung dan bangunan Jalan/ jembatan Fasilitas pendidikan Fasilitas kesehatan Fasilitas irigasi/ air limbahI sanitasi Fasilitas air bersih/air minurn Aset Tidak Berwujud (software/ iaringan) Kemitraan kepada pihak ke-3 Fasilitas fisik infrastruktur lainnya Rp Rp Rp (5) (6) (7) Rp (4) _Bp_ (8) Rp (9) Belanja lnfrastruktur Output Sumber Pendanaan Volume DAU (10) Satuan (11) DBH 1121 m2 Rp Rp unit Rp Rp km Rp Rp unit Rp Rp unit Rp Rp unit Rp Rp unit Rp Rp unit Rp Rp unit Rp Rp unit Rp Rp Jumlah (13) Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp www.jdih.kemenkeu.go.id- 112 - B BELANJA PEMELIHARAAN (15) 1 Gedung dan bangunan unit Rp Rp Rp 2 Jalan/ jembatan km Rp Rp Rp 3 Fasilitas pendidikan unit Rp Rp Rp 4 Fasilitas kesehatan unit Rp Rp Rp 5 Fasilitas limbah/irigasi/ sanitasi air unit Rp Rp Rp 6 Fasilitasm1num air bersih/air unit Rp Rp Rp 7 infrastruktur Fasilitas fisik lainnya unit Rp Rp Rp II BELANJA TIDAK LANGSUNG A BELANJA HIBAH (16) 1 Tanah m2 Rp Rp Rp 2 Gedung dan bangunan unit Rp Rp Rp 3 Jalan/ jembatan km Rp Rp Rp 4 Fasilitas pendidikan unit Rp Rp Rp 5 Fasilitas kesehatan unit Rp Rp Rp 6 Fasilitas limbah/irigasi/ sanitasi air unit Rp Rp Rp 7 Fasilitas air bersih/ air unit Rp Rp Rp m1num 8 Fasilitas fisik unit Rp Rp Rp infrastruktur lainnya B BELANJA BANTUAN SOSIAL 1171 1 Tanah m2 Rp Rp Rp 2 Gedung dan bangunan unit Rp Rp Rp 3 Jalan/ jembatan km Rp Rp Rp 4 Fasilitas pendidikan unit Rp Rp Rp 5 Fasilitas kesehatan unit Rp Rp Rp 6 Fasilitas irigasi/ air unit Rp Rp Rp limbah/ sanitasi 7 Fasilitas air bersih/air unit Rp Rp Rp m1num 8 Fasilitas fisik unit Rp Rp Rp infrastruktur lainnya c BELANJA BANTUAN KEUANGAN (181 1 Tanah m2 Rp Rp Rp 2 Gedung dan bangunan unit Rp Rp Rp 3 Jalan/ jembatan km Rp Rp Rp www.jdih.kemenkeu.go.id- 113 - 4 Fasilitas pendidikan unit Rp Rp Rp 5 Fasilitas kesehatan unit Rp Rp Rp 6 Fasilitas limbah/irigasi/ sanitasi air unit Rp Rp Rp 7 Fasilitas air bersih/air unit Rp Rp Rp mmum 8 infrastruktur Fasilitas fisik lainnya unit Rp Rp Rp Jumlah Belanja Infrastruktur (19) ·.· Rp Rp Rp Persentase Belanja ..... •·· I Infrastruktur Terhadap I Transfer ke Daerah yang I penggunaannya bersifat ./I·· umum 1201 I< ·• ; . .. ; . Demikian laporan ini dibuat sebenarnya. *) Coret yang tidak perlu ......... , tanggal ........ . Gubernur ...... (10) (tanda tangan asli dan stempel basah) Nama Kepala Daerah www.jdih.kemenkeu.go.id- 114- PETUNJUK PENGISIAN NO. URAIAN (1) Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan (2) Diisi Alokasi DAU sesuai Perpres Rincian APBN tahun anggaran bersangkutan (3) Diisi Alokasi DBH sesuai Perpres Rincian APBN tahun anggaran bersangkutan (4) Diisi dengan penjumlahan dari alokasi penerimaan DAU dan alokasi penerimaan DBH (4) = (2) + (3) (5) Diisi Alokasi DAU Tambahan sesuai Perpres Rincian APBN tahun anggaran bersangkutan (6) Diisi Alokasi DBH earmarked sesuai Perpres Rincian APBN tahun anggaran bersangkutan (7) Diisi dengan alokasi DAU dan DBH yang benar - benar dianggarkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) (8) Diisi dengan penjumlahan dari alokasi penerimaan DAU Tambahan, alokasi penerimaan DBH yang bersifat earmarked, dan alokasi DAU dan DBH yang digunakan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) (8) = (5) + (6) + (7) (9) Diisi dengan penjumlahan dari alokasi penenmaan DAU dan alokasi penerimaan DBH dikurangi dengan penjumlahan dari alokasi penerimaan DAU Tambahan, alokasi penerimaan DBH yang bersifat earmarked, dan alokasi DAU dan DBH yang digunakan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) (9) = (4) - (8) (10) Diisi target volume output yang akan dihasilkan (11) Diisi sumber pendanaan yang berasal dari DAU pada APBD/P (12) Diisi sumber pendanaan yang berasal dari DBH pada APBD/P (13) Diisi dengan penjumlahan sumber pendanaan yang berasal dari DAU pada APBD/P dan sumber pendanaan yang berasal dari DBH pada APBD/P (13) = (11) + (12) (14) Diisi dengan belanja modal, berupa pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan a set tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya (15) Diisi dengan belanja pemeliharaan, berupa pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja (16) Diisi dengan belanja hibah yang berupa pemberian uang/ barang dari pemerintah daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya untuk pembangunan saranajprasarana infrastruktur fasilitas pelayanan publik (17) Diisi dengan belanja bantuan sosial terkait infrastruktur fasilitas pelayanan publik berupa pemberian uangjbarang dari pemerintah daerah yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial (18) Diisi dengan belanja bantuan keuangan yang sudah di-earmarked penggunannya untuk pembangunan saranajprasarana infrastruktur fasilitas pelayanan publik (19) Diisi dengan jumlah pagu/ alokasi seluruh belanja infrastruktur daerah yang wajib dilaporkan (20) Diisi dengan persentase jumlah pagu/ alokasi seluruh belanja infrastruktur daerah dibagi jumlah Dana Transfer Umum yang diterima (20) = (20) 1 (9) www.jdih.kemenkeu.go.idNo (a) 1 2 3 1 2 3 4 Total - 115- FORMAT LAPORAN PEMENUHAN INDIKATOR LAYANAN PENDIDIKAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*l ... (lJ LAPORAN PEMENUHAN INDIKATOR LAYANAN PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN ... (2J Program/Kegiatan 111 OPD Pelaksana 121 Anggaran 131 Realisasi 141 Penyerapan 151 (b) (d) (e) (f) =(e)/(d) PROVINSI Pelayanan Pendidikan Menengah Pelayanan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan KABUPATEN/KOTA Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini Pelayanan Pendidikan Dasar Pelayanan Pendidikan Kesetaraan Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan XXX (9) XXX (10) XXX (11) Uraian 161 (g) Output Target 171 Capaian 181 (h) (i) • ~ www.jdih.kemenkeu.go.id- 116- PETUNJUK PENGISIAN No. Uraian Diisi sesuai dengan nama kegiatan yang dilaksanakan untuk masing- 1 masing program (contoh: kegiatan pembelajaran pada program pelayanan Pendidikan dasar) 2 Diisi sesuai dengan OPD yang melaksanakan kegiatan 3 Diisi sesuai dengan pagu anggaran untuk kegiatan bersangkutan 4 Diisi sesuai dengan realisasi anggaran yang terserap untuk kegiatan bersangkutan 5 Diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran untuk kegiatan bersangkutan 6 Diisi sesuai dengan kondisi yang hendak dicapai (contoh: terselenggaranya Pendidikan Dasar gratis) 7 Diisi sesuai dengan volume dan satuan yang hendak dicapai (contoh: 2000 orang peserta didik) 8 Diisi sesuai dengan volume dan satuan yang telah dicapai (contoh: 1900 orang peserta didik) 9 Diisi dengan jumlah total anggaran dari seluruh kegiatan 10 Diisi dengan jumlah total realisasi anggaran yang terserap dari seluruh kegiatan 11 Diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran dari seluruh kegiatan www.jdih.kemenkeu.go.idNo (a) 1 2 3 4 1 2 3 - 117- FORMAT LAPORAN PEMENUHAN INDIKATOR LAYANAN KESEHATAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*l ... (1J LAPORAN PEMENUHAN INDIKATOR LAYANAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN ... (2J Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ill OPD Pelaksana 121 Anggaran 131 Realisasi 141 (b) (d) (e) PROVINSI Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana danjatau berpotensi bencana provinsi Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi Pelayanan Kesehatan Kuratif Peningkatan Kompetensi Tenaga Medis KABUPATEN/KOTA Pelayanan Kesehatan Promotifjpreventif Pelayanan Kesehatan Kuratif Peningkatan Kompetensi Tenaga Me dis Total XXX (10} XXX (11} .... Penyerapan 151 (f)= (e)/(d) xxxl12) Output Uraian 161 Target 171 Capaian 181 (g) (h) (i) . ft www.jdih.kemenkeu.go.id- 118- PETUNJUK PENGISIAN NO. URAIAN Diisi sesuai dengan nama kegiatan yang dilaksanakan untuk masing- 1 masmg program (contoh: sub kegiatan peningkatan kesehatan ibu hamil pada kegiatan peningkatan kesehatan) 2 Diisi sesuai dengan OPD yang melaksanakan kegiatan 3 Diisi sesuai dengan pagu anggaran untuk kegiatan bersangkutan 4 Diisi sesuai dengan realisasi anggaran yang terserap untuk kegiatan bersangkutan 5 Diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran untuk kegiatan bersangkutan Diisi sesuai dengan kondisi yang hendak dicapai (contoh: turunnya 6 angka kematian ibu hamil, turunnya prevalensi TBC, turunnya prevalensi stunting, dll) 7 Diisi sesuai dengan volume dan satuan yang hendak dicapai (contoh: 5% kematian ibu hamil) 8 Diisi sesuai dengan volume dan satuan yang telah dicapai (contoh: 2% kematian ibu hamil) 9 Diisi dengan jumlah total anggaran dari seluruh kegiatan 10 Diisi dengan jumlah total realisasi anggaran yang terserap dari seluruh kegiatan 11 Diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran dari seluruh kegiatan www.jdih.kemenkeu.go.idNama Jabatan - 119 - FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA OTONOMI KHUSUS LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA OTONOMI KHUSUS PROV........... 1l TAHAP ...... 2! TAHUN ANGGARAN ....... 3! Yang bertanda tangan di bawah ini: : ........................................4) : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5) menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Otonomi Khusus Tahap ......6! Tahun Anggaran ......7! sebagai berikut: Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara Tahap I ........................ 8) Tahap II ........................ 8) Tahap III ........................ 8) Total ........................ 8) Realisasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus melalui SP2D Daerah Tahap ini ........................9! Kumulatif ........................ 9! s.d. Tahap ini Sisa Dana Otonomi Khusus yang disetor Bendahara ke Rekening Kas Umum Daerah Sisa Dana Otonomi Khusus di Rekening Kas Umum Daerah sejumlah Persentase Penyerapan Dana Otonomi Khusus No. Urusan Pagu.. 13) Realisasi Penyerapan..J4) Tahap I Tahap II (1) (2) (3) (4) (5) 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pekerjaan Umum Lainnya (*rincian urusan 4. lain sesuai dengan ketentuan terkait keuangan daerah) TOTAL • ••••••••••••·••····•·• 10) •••••••••• •••••· .•••... 11) • •••••••••••••••••••• 12) Sisa Pagu..15) Tahap Ill (6) (7! Bukti-bukti realisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus yang tercantum dalam laporan ini disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya. •.••.•••.••••••••• , ••••••••••••••.•••••••••••••••••••••• 16) GUBERNUR .............................. 17! .................. 18) ••••••....................••••••••••••••••••••• 19) www.jdih.kemenkeu.go.id- 120- PETUNJUK PENGISIAN NO. URAIAN 1. Diisi sesuai dengan nama provinsi yang bersangkutan 2. Diisi sesuai dengan tahap Dana Otonomi Khusus yang dilaporkan 3. Diisi sesuai dengan tahun anggaran Dana Otonomi Khusus yang dilaporkan 4. Diisi sesuai dengan nama Gubernur yang bersangkutan 5. Diisi sesuai dengan jabatan Gubernur yang bersangkutan 6. Diisi sesuai dengan tahap Dana Otonomi Khusus yang dilaporkan 7. Diisi sesuai dengan tahun anggaran Dana Otonomi Khusus yang dilaporkan 8. Diisi sesuai besaran setiap tahap dan total Dana Otonomi Khusus yang telah diterima dalam RKUD 9. Diisi sesuai realisasi Dana Otonomi Khusus pada tahap yang dilaporkan dan kumulatif realisasinya sampai dengan tahap yang dilaporkan 10. Diisi sesuai sisa Dana Otonomi Khusus yang disetorkan oleh Bendahara ke RKUD 11. Diisi sesuai sisa Dana Otonomi Khusus yang ada di RKUD Diisi sesuai persentase penyerapan dihitung dari kumulatif realisasi 12. penggunaan Dana Otonomi Khusus dibagi dengan total Dana Otonomi Khusus yang diterima RKUD 13. Diiisi sesuai pagu alokasi setiap urusan 14. Diisi sesuai realisasi penyerapan setiap urusan pada setiap tahap yang dilaporkan 15. Diisi sisa pagu alokasi setiap urusan dihitung dari pagu alokasi setiap urusan dikurangi dengan kumulatif realisasi penyerapan 16. Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pelaporan 17. Diisi sesuai dengan nama provinsi yang bersangkutan 18. Ditandatangani dan dicap basah oleh Gubernur bersangkutan 19. Diisi sesuai dengan nama Gubernur bersangkutan www.jdih.kemenkeu.go.id- 121 - FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (DTI) LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA TAMBAHAN DALAM RANGIkaal Urnurn -Dono Aloka.s.l Urn urn, Bulan Tran-.for Dana Alokasl Khunus Flslk -Dana Alokm.al Khusus Fislk Rogulor. Tnhap ... -Dana Alokasi Khusus Flslk Ponugason, Tahop. -Dana Alokosi Khusus Fislk Afirrnn_,i. Tohap. Trnnsf'or Dana Alokasl Khusus Ne>n Flslk -DAI< NF Bantuan Oporaslona.l Sokolah, Triwulan . -DAK NF BOP PAUD, TA .... -DAK NF BOP Pondidlknn Kosota.ra.an, Tohap. -OAJ-< NF Tunjangnn Profosi Guru, Trlwulon . -OAK NF Ta.rnbahan Ponghasilan Guru, Trlwulan. -OAK NF Tunjangan Khusus Guru, ·rdwulan . -OAK NF BOP Museum dan Tarn on Budo.yn., Tohap. -OAK NF BOK & BOKB, Sernostor. -DAK NF Dona PK2UKM, Tahap .. -I::>AK NF Dono Pola.Yl"'non Adrnlristrasl Kopondudukan, Sokallgus -OAK NF Dana PoloYl"'nan Kopnrlwlsatnon, Tahop. -OAK NF Dana Bantuan LnYl"'non Pongololoon Sm.mpah. Ta.hap. ~nsf'or Dana lnsont.lf Daorah ~ana lnsontif Daorah, ,.ohap. Dana Otonorni Pr·ovinsl, To.hap ... Transf'or Dann Kolstlmowna.n Daorah ls'tirnowa Ve>gyakart.a Dana Kolstirnowaon D.I.Yogyakarta, Tahop. Trnnsf'or Dana Dosno -Dana C:>osa ..JUMLAH TOTAL PENER.IMAAN TRANSFER R Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. R Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. ~. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp . C>ona to rebut tolah dltorimo. p£1do Rokonlng Kas Daorah aobagal borikut: Nornor Rokoning .Norna Rokonlng Nam01 Bnnk Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. R Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. .~ Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. ........ 20.. Kopala Daerah ...../Pojabat yang ditunjuk dongon SK Bupatl Keterangan : MATERAI Rp.GOOQ- "') Jumlah transfer diisl dengan total jumlah per jenis yang diterima dalam 1 tahun ang-g:aran ++) Rincian transfer diisi sebesar jumlah transfer yang diteri ma setlap transaksi +++) Dltcrima tanggal diisi berdasarkan tanggal dana transfer diterima setlap transaksi sesuai dengan jenis dana transfer www.jdih.kemenkeu.go.id- 125- FORMAT LAPORAN PEMANFAATAN SEMENTARA DAN PENGANGGARAN KEMBALI SISA DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI LAPORAN PEMANFAATAN SEMENTARA DAN PENGANGGARAN KEMBALI SISA DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI ProvinsijKabupatenjKota: ... No. Jenis Dana Jumlah Sisa (Rp) (1) (2) (3) 1. 2. 3. ... dst. Total Pemanfaatan Kegiatan Nilai (Rp) Sisa (Rp) (4) (5) (6) (3)- (5) 1. 2. 3. ... dst. Tempat ... , tanggal ... Gubernur/BupatijWalikota ... (tanda tangan + stempel basah) Nama Penganggaran Kembali dalam APBD TA Berikutnya (Rp) (7) (5) ~ www.jdih.kemenkeu.go.id' - 126- FORMAT LAPORAN PEMANFAATAN SISA DANA OTONOMI KHUSUS LAPORAN PEMANFAATAN SISA DANA OTONOMI KHUSUS ProvinsijKabupatenjKota:... 11 Yang bertandatangan di bawah ini....... 2l menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Pemanfaatan Sisa Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran ... 3J dengan rincian sebagai berikut: Penganggaran No. Bidang 4l Pagu (Rp) 5l Realisasi (Rp) 6l Sisa (Rp)7l Keterangan SJ Kembali dalam APBD TA Berikutnya {Rp) 9J (1) {2) {3) {4) {5) {3) - (4) (7) {8) (5) 1. 2. 3 . ... dst. Total Ternpat..... , tanggal ...... 101 GubernurjBupatijWalikota 111 ••••••••••••.••..••••••••••••••. 12) •••••••••••••••••••••••••••••••• 13) r www.jdih.kemenkeu.go.id- 127- PETUNJUK PENGISIAN NO. URAIAN 1 Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan Diisi sesuai dengan kepala daerah yang bersangkutan, yakni: 2 a. Gubernur untuk daerah provinsi; b. Bupati untuk daerah kabupaten; atau c. Walikota untuk daerah kota 3 Diisi sesuai dengan tahun anggaran Dana Otonomi Khusus yang dilaporkan 4 Kolom diisi sesuai dengan rincian bidang Dana Otonomi Khusus 5 Kolom diisi sesuai dengan pagu Dana Otonomi Khusus 6 Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi penyerapan Dana Otonomi Khusus 7 Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa Dana Otonomi Khusus di rekening kas umum daerah sampai dengan tanggal penandatanganan laporan 8 Diisi dengan penjelasan tentang sisa dana 9 Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa Dana Otonomi Khusus yang dianggarkan kembali dalam APBD TA berikutnya 10 Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pelaporan Diisi sesuai dengan kepala daerah yang bersangkutan, yakni: 11 a. Gubernur untuk daerah provinsi; b. Bupati untuk daerah kabupaten; atau c. Walikota untuk daerah kota 12 Ditandatangani dan dicap basah oleh Kepala Daerah bersangkutan 13 Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah bersangkutan www.jdih.kemenkeu.go.id- 128- FORMAT LAPORAN PEMANFAATAN SISA DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (DTI) LAPORAN PEMANFAATAN SISA DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (DTI) ProvinsijKabupatenjKota: ... 1l Yang bertandatangan di bawah ini....... 2) menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Pemanfaatan Sisa Dana '-' ' No. Bidang 4l Pagu (Rp) 5l Realisasi (Rp) 6) (1) (2) (3) (4) 1. 2. 3 . ... dst. Total Sisa (Rp) 7l (5) (3) - (4) Penganggaran Keterangan 8l Kembali dalam APBD TA Berikutnya (Rp) 9J (7) (8) (5) Tempat.. ... , tanggal ...... 10) Gubernur/Bupati/Walikota lll •••••••.••..•••••••..•••••..... ,12) •..............••.•••...••••••• ,13) t www.jdih.kemenkeu.go.idNO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - 129- PETUNJUK PENGISIAN URAIAN Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan Diisi sesuai dengan kepala daerah yang bersangkutan, yakni: a. Gubernur untuk daerah provinsi; b. Bupati untuk daerah kabupaten; atau c. Walikota untuk daerah kota Diisi sesuai dengan tahun anggaran Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otonomi Khusus (DTI) yang dilaporkan Kolom diisi sesuai dengan rincian bidang Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otonomi Khusus (DTI) Kolom diisi sesuai dengan pagu Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otonomi Khusus (DTI) Kolom diisi sesuru dengan jumlah realisasi penyerapan Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otonomi Khusus (DTI) Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otonomi Khusus (DTI) di rekening kas umum daerah sampai dengan tanggal penandatanganan laporan Diisi dengan penjelasan tentang sisa dana Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otonomi Khusus (DTI) yang dianggarkan kembali dalam APBD TA berikutnya Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pelaporan Diisi sesuai dengan kepala daerah yang bersangkutan, yakni: a. Gubernur untuk daerah provinsi; b. Bupati untuk daerah kabupaten; atau c. Walikota untuk daerah kota Ditandatangani dan dicap basah oleh Kepala Daerah bersangkutan Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah bersangkutan MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA·, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id
Loading...

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan berkomentar dengan sopan dan sesuai dengan topik..