Breaking

Jumat, 01 November 2019

Berapa Usia Minimal Menikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Dibawah ini adalah link download file undang-undang (uu) nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang diterbitkan oleh pemerintah republik indonesia baru-baru ini. Undang-undang ini juga berisi tentang umur minimal menikah yang diizinkan menurut hukum di indonesia.
usia minimal perkawinan; uu nomor 16 athun 2019; tomatalikuang.com

Anda bisa mendownload file undang-undang melalui link berikut:
UU_No_16_Tahun_2019.pdf
atau bisa langsung anda baca isi undang-undang tersebut di bawah ini:

SALINAN
PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2OT9
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN T974
TENTANG PERKAWINAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a. bahwa negara menjamin hak warga negara untuk
membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan
melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak
atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang
serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
b. bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan
dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan
akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar
anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan,
hak pendidikan, dan hak sosial anak;
c. bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor
22/PUU-XV 12017 perlu melaksanakan perubahan
atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu membentuk Undang-Undang tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
797 4 tentang Perkawinan;
SK No 006265 A
Mengingat
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
UNDANG-UNDANG TENTANG
UNDANG-UNDANG NOMOR
TENTANG PERKAWINAN.
1.
2.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-2-
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 288
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PERUBAHAN
1 TAHUN
ATAS
t974
1
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)
diubah sebagai berikut:
Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 7
(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan
wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas)
tahun.
SK No 006?66 A (2) Dalam...trRESIDEN
REPUBLIK' INDONESIA
-3-
(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap
ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua
pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada
Pengadilan dengan alasan sangat mendesak
disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
(3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
mendengarkan pendapat kedua belah calon
mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
(4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang
atau kedua orang tua calon mempelai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan
ayat (41 berlaku juga ketentuan mengenai
permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
2. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu)
pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 65A
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku,
permohonan perkawinan yang telah didaftarkan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun L974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang
diundangkan.
Pasal II
ini mulai berlaku pada tanggal
SK No 006?67 A
AgarPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktobei 2Ol9
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2Ol9
PLT. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TJAHJO KUMOLO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI9 NOMOR 186
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Depu dan Perundang-undangan,
ttd
SK No 006457 A
DjamanPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR t6 TAHUN Z0t9
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN
I. UMUM
Dalam ketentuan Pasal 288 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun L945, dicantumkan bahwa setiap orang
berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui
perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas
kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas
pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria
mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah
mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut
memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak
wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang
Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang
belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih
dalam kandungan.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22IPUU-XV/2017 yang salah
satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut
yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita
itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar
atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke
dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi,
SK No 006?70 A
pendidikanFRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-2-
pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh
dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka
pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi." Dalam
pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia
minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja
menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk
membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1)
UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap
pelindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam
Pasal 28B ayat (2) UUD L945. Dalam hal ini, ketika usia minimal
perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara
hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh
karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi
memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan
terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan
perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas
minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal
umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal
umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas
usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat
melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan
perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat
keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan
batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita
untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah
dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat
terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh
kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan
akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.
SK No 006?71 A
II. PASALPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3-
II PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "penyimpangan" adalah hanya
dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan
dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua
belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan
Agama bagi mereka yang beragama Islam dan
Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria
dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas)
tahun.
Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak"
adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat
terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.
Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang
cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan
bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan
undang-undang dan surat keterangan dari tenaga
kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua
bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk
dilaksanakan.
Kemudian untuk memastikan terlaksananya ketentuan
ini, Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan
kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan
usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak
tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih
unggul.
SK No 006272 A
Ayat (3)PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4-
Ayat (3)
Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi
mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri
bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada
semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan
moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek
kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.
Ayat (a)
Cukup jelas
Angka 2
Pasal 65A
Cukup jelas
Pasal II
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64OL
SK No 006273 A
Demikian postingan blog tomatalikuang.com kali ini tentang File Undang-Undang / UU Nomor 16 tahun 2019. Semoga bermanfaat 😆
Loading...

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan berkomentar dengan sopan dan sesuai dengan topik..