Breaking

Jumat, 08 November 2019

Download File Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Dibawah ini adalah link download Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
peraturan pemerintah pp nomor 72 tahun 2019; tomatalikuang.com

PP Nomor 72 tahun 2019

Anda bisa mendownload file PP ini melalui link berikut:
atau bisa langsung anda baca selengkapnya di bawah ini:



LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No.187, 2019 PEMERINTAH DAERAH. Daerah. Perangkat.
Perubahan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah perlu diubah untuk memperkuat peran dan
kapasitas inspektorat Daerah agar lebih independen
dan obyektif dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan
bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta
meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja
pelayanan rumah sakit Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
www.peraturan.go.id2019, No. 187
-2-
tentang Perangkat Daerah;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG PERANGKAT DAERAH.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) diubah
sebagai berikut:
1. Ketentuan ayat (5) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 11
(1) Inspektorat Daerah provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c
www.peraturan.go.id2019, No.187
-3-
merupakan unsur pengawas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
(2) Inspektorat Daerah provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur.
(3) Inspektur Daerah provinsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada gubernur melalui
sekretaris Daerah.
(4) Inspektorat Daerah provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu gubernur dalam membina dan
mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas
Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
(5) Inspektorat Daerah provinsi dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang
pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap
kinerja dan keuangan melalui audit, reviu,
evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan
tertentu atas penugasan dari gubernur
dan/atau Menteri;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak
pidana korupsi;
f. pengawasan pelaksanaan program reformasi
birokrasi;
g. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah
provinsi; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
www.peraturan.go.id2019, No. 187
-4-
2. Di antara ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 3
(tiga) pasal, yakni Pasal 11A, Pasal 11B, dan Pasal 11C,
yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11A
(1) Inspektorat Daerah provinsi melaksanakan
pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kabupaten/kota.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam
rangka pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Pasal 11B
Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang
dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah,
inspektorat Daerah provinsi melaksanakan fungsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf c
tanpa menunggu penugasan dari gubernur dan/atau
Menteri.
Pasal 11C
(1) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b dan
huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan
wewenang dan/atau kerugian keuangan
negara/Daerah, inspektur Daerah provinsi wajib
melaporkan kepada Menteri.
(2) Menteri melakukan supervisi kepada inspektorat
Daerah provinsi dalam menangani laporan indikasi
penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian
keuangan negara/Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
(3) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) melibatkan lembaga yang
melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern
Pemerintah.
www.peraturan.go.id2019, No.187
-5-
3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 21
(1) Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan,
selain unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdapat
rumah sakit Daerah provinsi sebagai unit
organisasi bersifat khusus yang memberikan
layanan secara profesional.
(2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit
Daerah provinsi memiliki otonomi dalam
pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah
serta bidang kepegawaian.
(3) Rumah sakit Daerah provinsi dipimpin oleh direktur
rumah sakit Daerah provinsi.
4. Di antara ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan
6 (enam) pasal, yakni Pasal 21A, Pasal 21B, Pasal 21C,
Pasal 21D, Pasal 21E, dan Pasal 21F, yang berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 21A
(1) Direktur rumah sakit Daerah provinsi dalam
pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah
serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (2) bertanggung jawab kepada
kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan di bidang kesehatan.
(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian
laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan
barang milik Daerah serta bidang kepegawaian
rumah sakit Daerah provinsi.
Pasal 21B
(1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang
milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
www.peraturan.go.id2019, No. 187
-6-
21 ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan,
dan pertanggungjawaban keuangan serta
penggunaan dan penatausahaan barang milik
Daerah.
(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), direktur rumah sakit
Daerah provinsi ditetapkan selaku kuasa pengguna
anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(3) Selain selaku kuasa pengguna anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direktur
rumah sakit Daerah provinsi memiliki tugas dan
kewenangan:
a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
c. menandatangani surat perintah membayar;
d. mengelola utang dan piutang Daerah yang
menjadi tanggung jawabnya;
e. menyusun dan menyampaikan laporan
keuangan unit yang dipimpinnya;
f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan
dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang
dipimpinnya dalam rangka pengelolaan
keuangan Daerah.
(4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen
pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan
kepada tim anggaran Pemerintah Daerah provinsi
melalui pejabat pengelola keuangan Daerah untuk
diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (4) berlaku juga bagi rumah sakit Daerah
provinsi yang telah menerapkan pola pengelolaan
keuangan badan layanan umum Daerah dalam
www.peraturan.go.id2019, No.187
-7-
menyusun rencana bisnis anggaran.
Pasal 21C
(1) Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21B ayat (1), direktur
rumah sakit Daerah provinsi melaksanakan
belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21B ayat (3)
huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Direktur rumah sakit Daerah provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung
jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja rumah sakit yang dipimpinnya.
Pasal 21D
(1) Dalam pertanggungjawaban keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21B ayat (1),
direktur rumah sakit Daerah provinsi melakukan
penyusunan laporan pertanggungjawaban
keuangan yang merupakan bagian dari laporan
kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Laporan pertanggungjawaban keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan
dalam laporan keuangan dinas yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang
kesehatan dan laporan keuangan Pemerintah
Daerah provinsi.
(3) Tata cara dan format penyusunan laporan
keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 21E
Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilaksanakan melalui
www.peraturan.go.id2019, No. 187
-8-
ketentuan:
a. direktur rumah sakit Daerah provinsi dapat
mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian pegawai aparatur sipil negara
kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. direktur rumah sakit Daerah provinsi memiliki
kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan
pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. direktur rumah sakit Daerah provinsi memiliki
kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan
pegawai di lingkungan rumah sakit Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 21F
(1) Jenis rumah sakit Daerah provinsi terdiri atas
rumah sakit umum dan rumah sakit khusus.
(2) Rumah sakit Daerah provinsi diklasifikasikan
berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan
rumah sakit Daerah provinsi.
(3) Klasifikasi rumah sakit umum Daerah provinsi
terdiri atas:
a. rumah sakit umum Daerah provinsi kelas A;
b. rumah sakit umum Daerah provinsi kelas B;
dan
c. rumah sakit umum Daerah provinsi kelas C.
(4) Klasifikasi rumah sakit khusus Daerah provinsi
terdiri atas:
a. rumah sakit khusus Daerah provinsi kelas A;
dan
b. rumah sakit khusus Daerah provinsi kelas B.
(5) Jenis dan klasifikasi rumah sakit Daerah provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
menentukan besaran organisasi rumah sakit
www.peraturan.go.id2019, No.187
-9-
Daerah provinsi.
(6) Dalam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan
kepada masyarakat, Pemerintah Daerah provinsi
dapat membentuk rumah sakit umum Daerah
kelas D setelah mendapat persetujuan Menteri.
(7) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), Menteri berkoordinasi
dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan di bidang kesehatan dan menteri
yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di
bidang aparatur negara.
(8) Ketentuan mengenai fasilitas dan kemampuan
pelayanan klasifikasi rumah sakit Daerah provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan
ayat (6) diatur dalam Peraturan Menteri yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang
kesehatan.
5. Ketentuan ayat (4) Pasal 33 substansi tetap dan
penjelasannya diubah sehingga penjelasan ayat (4)
Pasal 33 sebagaimana tercantum dalam Penjelasan
Pasal demi Pasal Angka 5 Peraturan Pemerintah ini
serta ayat (5) Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 33
(1) Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c
merupakan unsur pengawas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
(2) Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur.
(3) Inspektur Daerah kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/wali
kota melalui sekretaris Daerah.
(4) Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
www.peraturan.go.id2019, No. 187
-10-
membantu bupati/wali kota dalam membina dan
mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas
Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
(5) Inspektorat Daerah kabupaten/kota dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang
pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap
kinerja dan keuangan melalui audit, reviu,
evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan
tertentu atas penugasan dari bupati/wali kota
dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak
pidana korupsi;
f. pengawasan pelaksanaan program reformasi
birokrasi;
g. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah
kabupaten/kota; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
bupati/wali kota terkait dengan tugas dan
fungsinya.
6. Di antara ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan
2 (dua) pasal, yakni Pasal 33A dan Pasal 33B, yang
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 33A
Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang
dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah,
inspektorat Daerah kabupaten/kota melaksanakan
fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5)
huruf c tanpa menunggu penugasan dari bupati/wali
www.peraturan.go.id2019, No.187
-11-
kota dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat.
Pasal 33B
(1) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf b dan
huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan
wewenang dan/atau kerugian keuangan
negara/Daerah, inspektur Daerah kabupaten/kota
wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat.
(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
melakukan supervisi kepada inspektorat Daerah
kabupaten/kota dalam menangani laporan indikasi
penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian
keuangan negara/Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
(3) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) melibatkan lembaga yang
melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern
Pemerintah.
7. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 43
(1) Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan,
selain unit pelaksana teknis dinas Daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41, terdapat rumah sakit Daerah
kabupaten/kota sebagai unit organisasi bersifat
khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai
unit organisasi bersifat fungsional, yang
memberikan layanan secara profesional.
(2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit
Daerah kabupaten/kota memiliki otonomi dalam
pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah
www.peraturan.go.id2019, No. 187
-12-
serta bidang kepegawaian.
(3) Rumah sakit Daerah kabupaten/kota dipimpin
oleh direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota.
8. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 44
(1) Direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota
dalam pengelolaan keuangan dan barang milik
Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) bertanggung
jawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan
pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang
milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah
sakit Daerah kabupaten/kota.
9. Di antara ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan
5 (lima) pasal, yakni Pasal 44A, Pasal 44B, Pasal 44C,
Pasal 44D, dan Pasal 44E, yang berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 44A
(1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang
milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
43 ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan,
dan pertangggungjawaban keuangan serta
penggunaan dan penatausahaan barang milik
Daerah.
(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), direktur rumah sakit
Daerah kabupaten/kota ditetapkan selaku kuasa
pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(3) Selain selaku kuasa pengguna anggaran
www.peraturan.go.id2019, No.187
-13-
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direktur
rumah sakit Daerah kabupaten/kota memiliki
tugas dan kewenangan:
a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
c. menandatangani surat perintah membayar;
d. mengelola utang dan piutang Daerah yang
menjadi tanggung jawabnya;
e. menyusun dan menyampaikan laporan
keuangan unit yang dipimpinnya;
f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan
dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang
dipimpinnya dalam rangka pengelolaan
keuangan Daerah.
(4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen
pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan
kepada tim anggaran Pemerintah Daerah
kabupaten/kota melalui pejabat pengelola
keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (4) berlaku juga bagi rumah sakit Daerah
kabupaten/kota yang telah menerapkan pola
pengelolaan keuangan badan layanan umum
Daerah dalam menyusun rencana bisnis anggaran.
Pasal 44B
(1) Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44A ayat (1), direktur
rumah sakit Daerah kabupaten/kota
melaksanakan belanja sesuai dokumen
pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44A ayat (3) huruf b sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota
www.peraturan.go.id2019, No. 187
-14-
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung
jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja rumah sakit yang dipimpinnya.
Pasal 44C
(1) Dalam pertanggungjawaban keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A ayat (1),
direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota
melakukan penyusunan laporan
pertanggungjawaban keuangan yang merupakan
bagian dari laporan kinerja sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Laporan pertanggungjawaban keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan
dalam laporan keuangan dinas yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang
kesehatan dan laporan keuangan Pemerintah
Daerah kabupaten/kota.
(3) Tata cara dan format penyusunan laporan
keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 44D
Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilaksanakan melalui
ketentuan:
a. direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota
dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara
kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota
memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan
pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangwww.peraturan.go.id2019, No.187
-15-
undangan; dan
c. direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota
memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan
pembinaan pegawai di lingkungan rumah sakit
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 44E
(1) Jenis rumah sakit Daerah kabupaten/kota terdiri
atas rumah sakit umum dan rumah sakit khusus.
(2) Rumah sakit Daerah kabupaten/kota
diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan
kemampuan pelayanan rumah sakit Daerah
kabupaten/kota.
(3) Klasifikasi rumah sakit umum Daerah
kabupaten/kota terdiri atas:
a. rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota
kelas A;
b. rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota
kelas B;
c. rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota
kelas C; dan
d. rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota
kelas D.
(4) Klasifikasi rumah sakit khusus Daerah
kabupaten/kota terdiri atas:
a. rumah sakit khusus Daerah kabupaten/kota
kelas A; dan
b. rumah sakit khusus Daerah kabupaten/kota
kelas B.
(5) Jenis dan klasifikasi rumah sakit Daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) menentukan besaran
organisasi rumah sakit Daerah kabupaten/kota.
(6) Ketentuan mengenai fasilitas dan kemampuan
pelayanan klasifikasi rumah sakit Daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada
www.peraturan.go.id2019, No. 187
-16-
ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan
Menteri yang menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan di bidang kesehatan.
10. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 60
(1) Inspektorat Daerah provinsi tipe A terdiri atas 1
(satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima)
inspektur pembantu.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
(3) Inspektorat Daerah provinsi tipe B terdiri atas
1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat)
inspektur pembantu.
(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
terdiri atas 2 (dua) subbagian.
(5) Inspektorat Daerah provinsi tipe C terdiri atas 1
(satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga)
inspektur pembantu.
(6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
terdiri atas 2 (dua) subbagian.
11. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 2 (dua)
pasal, yakni Pasal 65A dan 65B, yang berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 65A
(1) Rumah sakit umum Daerah provinsi kelas A terdiri
atas paling banyak 4 (empat) wakil direktur.
(2) Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bidang
dan/atau kelompok jabatan fungsional.
(3) Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang melaksanakan fungsi administrasi umum
terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian.
(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri
atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
www.peraturan.go.id2019, No.187
-17-
(5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
membawahkan kelompok jabatan fungsional
dan/atau terdiri atas 2 (dua) seksi.
(6) Rumah sakit umum Daerah provinsi kelas B terdiri
atas paling banyak 3 (tiga) wakil direktur.
(7) Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian/bidang
dan/atau kelompok jabatan fungsional.
(8) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri
atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
(9) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
membawahkan kelompok jabatan fungsional
dan/atau terdiri atas paling banyak 2 (dua) seksi.
(10) Rumah sakit umum Daerah provinsi kelas C terdiri
atas 1 (satu) bagian dan paling banyak 3 (tiga)
bidang dan/atau kelompok jabatan fungsional.
(11) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (10)
terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
(12) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (10)
membawahkan kelompok jabatan fungsional
dan/atau terdiri atas paling banyak 2 (dua) seksi.
(13) Rumah sakit umum Daerah provinsi kelas D terdiri
atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan 2 (dua)
seksi.
Pasal 65B
(1) Rumah sakit khusus Daerah provinsi kelas A
terdiri atas paling banyak 3 (tiga) wakil direktur.
(2) Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian/bidang
dan/atau kelompok jabatan fungsional.
(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
(4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
membawahkan kelompok jabatan fungsional
dan/atau terdiri atas paling banyak 2 (dua) seksi.
(5) Rumah sakit khusus Daerah provinsi kelas B
www.peraturan.go.id2019, No. 187
-18-
terdiri atas 1 (satu) bagian dan paling banyak 2
(dua) bidang dan/atau kelompok jabatan
fungsional.
(6) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri
atas paling banyak 2 (dua) subbagian.
(7) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
membawahkan kelompok jabatan fungsional
dan/atau terdiri atas paling banyak 2 (dua) seksi.
12. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 79
(1) Inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri
atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima)
inspektur pembantu.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
(3) Inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri
atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4
(empat) inspektur pembantu.
(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
terdiri atas 2 (dua) subbagian.
(5) Inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe C terdiri
atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga)
inspektur pembantu.
(6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
terdiri atas 2 (dua) subbagian.
13. Di antara Pasal 84 dan Pasal 85 disisipkan 2 (dua)
pasal, yakni Pasal 84A dan Pasal 84B, yang berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 84A
(1) Rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas
A terdiri atas paling banyak 4 (empat) wakil
direktur.
(2) Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bidang
www.peraturan.go.id2019, No.187
-19-
dan/atau kelompok jabatan fungsional.
(3) Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang melaksanakan fungsi administrasi umum
terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian.
(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri
atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
(5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
membawahkan kelompok jabatan fungsional
dan/atau terdiri atas 2 (dua) seksi.
(6) Rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas
B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) wakil direktur.
(7) Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian/bidang
dan/atau kelompok jabatan fungsional.
(8) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri
atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
(9) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
membawahkan kelompok jabatan fungsional
dan/atau terdiri atas paling banyak 2 (dua) seksi.
(10) Rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas
C terdiri atas 1 (satu) bagian dan paling banyak 3
(tiga) bidang dan/atau kelompok jabatan
fungsional.
(11) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (10)
terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
(12) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (10)
membawahkan kelompok jabatan fungsional
dan/atau terdiri atas paling banyak 2 (dua) seksi.
(13) Rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas
D terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan
2 (dua) seksi.
Pasal 84B
(1) Rumah sakit khusus Daerah kabupaten/kota kelas
A terdiri atas paling banyak 3 (tiga) wakil direktur.
(2) Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian/bidang
www.peraturan.go.id2019, No. 187
-20-
dan/atau kelompok jabatan fungsional.
(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
(4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
membawahkan kelompok jabatan fungsional
dan/atau terdiri atas paling banyak 2 (dua) seksi.
(5) Rumah sakit khusus Daerah kabupaten/kota kelas
B terdiri atas 1 (satu) bagian dan paling banyak 2
(dua) bidang dan/atau kelompok jabatan
fungsional.
(6) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri
atas paling banyak 2 (dua) subbagian.
(7) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
membawahkan kelompok jabatan fungsional
dan/atau terdiri atas paling banyak 2 (dua) seksi.
14. Ketentuan ayat (2) sampai dengan ayat (6) Pasal 94
diubah dan ayat (9) Pasal 94 dihapus, sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 94
(1) Sekretaris Daerah provinsi merupakan jabatan
eselon I.b atau jabatan pimpinan tinggi madya.
(2) Sekretaris DPRD provinsi, inspektur Daerah
provinsi, asisten sekretaris Daerah provinsi, kepala
dinas Daerah provinsi, kepala badan Daerah
provinsi, staf ahli gubernur, dan direktur rumah
sakit umum Daerah provinsi kelas A merupakan
jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi
pratama.
(3) Kepala biro sekretariat Daerah provinsi, direktur
rumah sakit khusus Daerah provinsi kelas A,
direktur rumah sakit umum Daerah provinsi kelas
B, dan wakil direktur rumah sakit umum Daerah
provinsi kelas A merupakan jabatan eselon II.b
atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(4) Sekretaris inspektorat Daerah provinsi, inspektur
pembantu, sekretaris dinas Daerah provinsi,
www.peraturan.go.id2019, No.187
-21-
sekretaris badan Daerah provinsi, kepala badan
penghubung Daerah provinsi, kepala bagian,
kepala bidang, direktur rumah sakit umum Daerah
provinsi kelas C, direktur rumah sakit khusus
Daerah provinsi kelas B, wakil direktur rumah
sakit umum Daerah provinsi kelas B, dan wakil
direktur rumah sakit khusus Daerah provinsi
kelas A merupakan jabatan eselon III.a atau
jabatan administrator.
(5) Kepala cabang dinas Daerah provinsi kelas A,
kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan
Daerah provinsi kelas A, direktur rumah sakit
umum Daerah provinsi kelas D, kepala bagian dan
kepala bidang pada rumah sakit umum Daerah
provinsi kelas A, kelas B, dan kelas C serta kepala
bagian dan kepala bidang pada rumah sakit
khusus Daerah provinsi kelas A dan kelas B
merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan
administrator.
(6) Kepala subbagian, kepala seksi, kepala cabang
dinas Daerah provinsi kelas B, kepala unit
pelaksana teknis dinas dan badan Daerah provinsi
kelas B, kepala subbagian pada rumah sakit
Daerah Provinsi, dan kepala seksi pada rumah
sakit Daerah Provinsi, merupakan jabatan eselon
IV.a atau jabatan pengawas.
(7) Kepala subbagian pada cabang dinas Daerah
provinsi kelas B dan kepala subbagian pada unit
pelaksana teknis dinas dan badan Daerah provinsi
kelas B, serta kepala subbagian pada satuan
pendidikan provinsi merupakan jabatan eselon
IV.b atau jabatan pengawas.
(8) Kepala unit pelaksana teknis Daerah provinsi yang
berbentuk satuan pendidikan merupakan jabatan
fungsional guru sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(9) Dihapus.
www.peraturan.go.id2019, No. 187
-22-
15. Ketentuan ayat (2) sampai dengan ayat (5) Pasal 95
diubah dan ayat (8) Pasal 95 dihapus, sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 95
(1) Sekretaris Daerah kabupaten/kota merupakan
jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi
pratama.
(2) Sekretaris DPRD kabupaten/kota, inspektur
Daerah kabupaten/kota, asisten sekretaris Daerah
kabupaten/kota, kepala dinas Daerah kabupaten/
kota, kepala badan Daerah kabupaten/kota, staf
ahli bupati/wali kota, direktur rumah sakit umum
Daerah kabupaten/kota kelas A dan kelas B, dan
direktur rumah sakit khusus Daerah
kabupaten/kota kelas A merupakan jabatan
eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(3) Sekretaris inspektorat Daerah kabupaten/kota,
inspektur pembantu, sekretaris dinas Daerah
kabupaten/kota, sekretaris badan Daerah
kabupaten/kota, kepala bagian, camat, direktur
rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas
C, direktur rumah sakit khusus Daerah
kabupaten/kota kelas B, wakil direktur rumah
sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas A dan
kelas B, dan wakil direktur rumah sakit khusus
Daerah kabupaten/kota kelas A merupakan
jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
(4) Kepala bidang pada dinas dan badan, sekretaris
kecamatan, dan direktur rumah sakit umum
Daerah kabupaten/kota kelas D, kepala bagian
dan kepala bidang pada rumah sakit umum
Daerah kabupaten/kota kelas A, kelas B, dan
kelas C, dan rumah sakit khusus Daerah
kabupaten/kota kelas A dan kelas B merupakan
jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
(5) Lurah, kepala subbagian pada sekretariat Daerah,
sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan
www.peraturan.go.id2019, No.187
-23-
Daerah kabupaten/kota, kepala seksi pada dinas
dan badan Daerah kabupaten/kota, kepala unit
pelaksana teknis pada dinas, dan badan Daerah
kabupaten/kota kelas A, sekretaris kecamatan
tipe B, kepala seksi pada kecamatan,
kepala subbagian pada rumah sakit Daerah
kabupaten/ kota, dan kepala seksi pada rumah
sakit Daerah kabupaten/kota merupakan jabatan
eselon IV.a atau jabatan pengawas.
(6) Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan
badan daerah kabupaten/kota kelas B, kepala
subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan
badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan,
sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada
kelurahan merupakan jabatan eselon IV.b atau
jabatan pengawas.
(7) Kepala unit pelaksana teknis Daerah
kabupaten/kota yang berbentuk satuan
pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru
atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(8) Dihapus.
(9) Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk
pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat
fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas
tambahan.
16. Di antara ketentuan Pasal 99 dan Pasal 100 disisipkan
2 (dua) pasal, yakni Pasal 99A dan Pasal 99B, yang
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 99A
(1) Menteri melakukan supervisi dalam proses
pengisian jabatan inspektur Daerah dan inspektur
pembantu.
(2) Panitia seleksi pengisian jabatan inspektur Daerah
ditetapkan oleh kepala Daerah setelah
dikonsultasikan kepada Menteri.
www.peraturan.go.id2019, No. 187
-24-
(3) Dalam pelaksanaan supervisi dan konsultasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
Menteri melibatkan menteri yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang
aparatur negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara.
Pasal 99B
(1) Gubernur sebelum melaksanakan pemberhentian
atau mutasi inspektur Daerah provinsi dan
inspektur pembantu Daerah provinsi terlebih
dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada
Menteri.
(2) Bupati/wali kota sebelum melaksanakan
pemberhentian atau mutasi inspektur Daerah
kabupaten/kota dan inspektur pembantu Daerah
kabupaten/kota terlebih dahulu berkonsultasi
secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat.
17. Di antara ketentuan Pasal 121 dan Pasal 122 disisipkan
1 (satu) pasal, yakni Pasal 121A, yang berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 121A
(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
direktur rumah sakit Daerah tetap melaksanakan
tugasnya sampai dengan dilakukannya
penyesuaian status jabatan direktur rumah sakit
Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (2),
ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) serta Pasal 95 ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah ini.
(2) Penyesuaian status jabatan direktur rumah sakit
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung
sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.
www.peraturan.go.id2019, No.187
-25-
18. Di antara ketentuan Pasal 123 dan Pasal 124 disisipkan
1 (satu) pasal, yakni Pasal 123A, yang berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 123A
Rumah sakit Daerah yang telah dibentuk sebelum
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku dan belum
menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan
umum Daerah wajib menerapkan pola pengelolaan
keuangan badan layanan umum Daerah paling lambat
1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini
mulai berlaku.
Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
www.peraturan.go.id2019, No. 187
-26-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2019
PLT. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO
www.peraturan.go.id

Demikian postingan blog tomatalikuang.com tentang Download File Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Semoga bermanfaat ^^
Loading...

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan berkomentar dengan sopan dan sesuai dengan topik..