Breaking

Jumat, 08 November 2019

Download File Permendagri RI No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Dibawah ini adalah peraturan menteri dalam negeri republik indonesia (permendagri) nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah.
permendagri ri nomor 70 tahun 2019 tomatalikuang.com

Permendagri RI Nomor 70 Tahun 2019

Anda bisa mendownload file permendagri melalui link berikut: Permendagri_No_70_Tahun_2019.pdf
atau bisa langsung anda baca pada file di bawah ini:


BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No. 1114, 2019 KEMENDAGRI. SIPD. Pencabutan.
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2019
TENTANG
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk kemudahan penyampaian informasi
pemerintahan daerah kepada masyarakat perlu diatur
informasi pemerintahan daerah yang terhubung dalam
satu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
b. bahwa untuk memenuhi kewajiban Pasal 391 dan Pasal
395 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, maka perlu diatur tentang
pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
c. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun
2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah
belum mengatur informasi pemerintahan daerah dalam
satu sistem yang terhubung sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik2019, No. 1114
-2-
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG SISTEM
INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.2019, No. 1114
-3-
3. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah
gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan
wakil bupati untuk kabupaten, wali kota dan wakil wali
kota untuk kota.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan/atau
sebutan lain yang selanjutnya disebut Bappeda adalah
perangkat daerah provinsi, kabupaten/kota yang
menyelenggarakan unsur penunjang urusan
pemerintahan di bidang perencanaan daerah.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan/atau
sebutan lain yang selanjutnya disebut BPKAD adalah
perangkat daerah provinsi, kabupaten/kota yang
menyelenggarakan unsur penunjang urusan
pemerintahan di bidang keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan
daerah.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan
sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan
anggaran satuan kerja perangkat daerah.
9. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang
disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah
pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan tugas
pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
10. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
selanjutnya disingkat EPPD adalah evaluasi yang
dilakukan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah2019, No. 1114
-4-
Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota
dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah
peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh
dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan
bersama Kepala Daerah.
12. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya
disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi
pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan
informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling
terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah.
13. Analisis Pembangunan Daerah adalah penjabaran atas
hasil pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian
integral dari pembangunan nasional serta hubungan
antara pembangunan daerah dengan pembangunan
daerah lainnya.
14. Profil Pembangunan Daerah adalah gambaran umum
kondisi perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan
yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral
dari pembangunan nasional.
15. Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem
yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi
perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan
Profil Pembangunan Daerah.
16. Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang
digunakan untuk pengelolaan data dan informasi serta
penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen
pengelolaan keuangan daerah secara elektronik.
17. Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya adalah suatu
sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan
informasi lainnya.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri.
19. Wali Data adalah unit pada instansi pusat dan perangkat
daerah yang membidangi urusan statistik melaksanakan2019, No. 1114
-5-
kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan
data yang disampaikan oleh produsen data, serta
menyebarluaskan data.
20. Produsen Data adalah unit pada instansi pusat dan
perangkat daerah yang menghasilkan data berdasarkan
kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 2
Ruang lingkup SIPD meliputi:
a. Informasi Pembangunan Daerah;
b. Informasi Keuangan Daerah; dan
c. Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya.
Pasal 3
SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diumumkan
kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB II
INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 4
(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi
Pemerintahan Daerah yang terdiri atas:
a. Informasi Pembangunan Daerah; dan
b. Informasi Keuangan Daerah.
(2) Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dikelola dalam SIPD.
Pasal 5
Selain Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi
Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan mengelola
Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya.2019, No. 1114
-6-
Pasal 6
(1) SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2),
dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan
layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling
terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elekronik.
(2) SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakses
melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri.
BAB III
INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 7
(1) Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
a. data perencanaan pembangunan daerah;
b. analisis dan Profil Pembangunan Daerah; dan
c. informasi perencanaan pembangunan daerah.
(2) Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dikelola oleh Bappeda sebagai bagian dari
proses penyelenggaraan pembangunan daerah.
Bagian Kesatu
Data Perencanaan Pembangunan Daerah
Pasal 8
(1) Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah,
dikelola dalam data dan informasi perencanaan
pembangunan daerah berbasis elektronik.
(2) Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi
prinsip satu data Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 9
(1) Pengelolaan data berbasis elektronik provinsi dan
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (1), dilakukan melalui tahapan:2019, No. 1114
-7-
a. perencanaan data;
b. pengumpulan data;
c. pengisian data berbasis elektronik; dan
d. pemeriksaan data berbasis elektronik.
(2) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh:
a. Bappeda;
b. Produsen Data; dan/atau
c. Wali Data.
(3) Dalam pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), daerah dapat membentuk tim pengelolaan data
sesuai kebutuhan daerah.
(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan
oleh keputusan Kepala Daerah.
Pasal 10
(1) Perencanaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) huruf a, merupakan tahapan identifikasi
kebutuhan data daerah sesuai dengan kebutuhan
perencanaan pembangunan daerah.
(2) Perencanaan data paling sedikit memuat data dan
informasi perencanaan pembangunan daerah
sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.
(3) Perencanaan data dilaksanakan pada Bulan Februari
untuk pengumpulan data di tahun berjalan yang
hasilnya dimuat dalam berita acara.
(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling
sedikit memuat:
a. data dan informasi yang dibutuhkan sebagai dasar
perencanaan pembangunan daerah;
b. perencanaan waktu pengumpulan data;
c. perencanaan waktu pengisian data berbasis
elektronik; dan
d. perencanaan waktu pemeriksaan data berbasis
elektronik.2019, No. 1114
-8-
Pasal 11
Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1) huruf b, dilakukan dengan memperhatikan berita acara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
Pasal 12
Pengisian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
huruf c, dilakukan dengan memperhatikan perencanaan
waktu pengisian data dalam berita acara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
Pasal 13
(1) Pemeriksaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
(1) huruf d, digunakan untuk melihat kesesuaiannya
dengan prinsip satu data Indonesia.
(2) Pemeriksaan data dilakukan paling lama Bulan Januari
setiap tahunnya terhadap data tahun sebelumnya yang
hasilnya dimuat dalam berita acara.
(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling
sedikit memuat:
a. pernyataan bahwa data hasil pengumpulan dan
pengisian oleh Produsen Data dapat
dipertanggungjawabkan; dan
b. pernyataan bahwa data sesuai dengan prinsip satu
data Indonesia.
Pasal 14
(1) Hasil pengelolaan data berbasis elektronik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9, digunakan sebagai dasar dalam
menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah
dan dokumen perangkat daerah berbasis elektronik.
(2) Dokumen perencanaan pembangunan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
dan
c. rencana pembangunan tahunan daerah.2019, No. 1114
-9-
(3) Dokumen perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi:
a. rencana strategis perangkat daerah; dan
b. rencana kerja perangkat daerah.
(4) Dokumen perencanaan pembangunan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen
perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen
anggaran daerah seperti KUA, PPAS, rancangan APBD
sampai menjadi APBD yang dilaksanakan berbasis
elektronik.
(5) Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), menggunakan klasifikasi,
kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan
dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan.
Bagian Kedua
Analisis dan Profil Pembangunan Daerah
Pasal 15
(1) Analisis dan Profil Pembangunan Daerah dirumuskan
dari data hasil pelaksanaan pembangunan daerah.
(2) Analisis dan Profil Pembangunan Daerah menjadi dasar
dalam memperbaharui data dan informasi perencanaan
pembangunan daerah.
Bagian Ketiga
Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Pasal 16
Informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, mencakup:
a. kondisi geografis daerah;
b. demografi;
c. potensi sumber daya Daerah;
d. ekonomi dan keuangan Daerah;2019, No. 1114
-10-
e. aspek kesejahteraan masyarakat;
f. aspek pelayanan umum; dan
g. aspek daya saing Daerah.
BAB IV
INFORMASI KEUANGAN DAERAH
Bagian Kesatu
Informasi Perencanaan Anggaran Daerah
Pasal 17
(1) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada
Pasal 4 ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
a. informasi perencanaan anggaran daerah;
b. informasi pelaksanaan dan penatausahaan
keuangan daerah;
c. informasi akuntansi dan pelaporan keuangan
daerah;
d. informasi pertanggungjawaban pelaksanaan
keuangan daerah;
e. informasi barang milik daerah; dan
f. Informasi Keuangan Daerah lainnya.
(2) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dikelola oleh BPKAD.
Pasal 18
(1) Informasi perencanaan anggaran daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, dihasilkan
dari tahapan penyusunan perencanaan anggaran daerah
berbasis elektronik.
(2) Tahapan penyusunan perencanaan anggaran daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. penyusunan KUA dan PPAS;
b. penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan
kerja perangkat daerah;
c. penyusunan rancangan APBD; dan2019, No. 1114
-11-
d. penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran
satuan kerja perangkat daerah.
Bagian Kedua
Informasi Pelaksanaan dan Penatausahaan
Keuangan Daerah
Pasal 19
(1) Informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
huruf b, dihasilkan dari tahapan pelaksanaan dan
penatausahaan keuangan daerah berbasis elektronik.
(2) Tahapan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran
satuan kerja perangkat daerah;
b. pelaksanaan anggaran kas dan surat penyediaan
dana;
c. pelaksanaan dan penatausahaan kas daerah;
d. Pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan;
e. Pelaksanaan dan penatausahaan belanja; dan
f. Pelaksanaan dan penatausahaan pembiayaan.
Bagian Ketiga
Informasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
Pasal 20
(1) Informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c,
dihasilkan dari tahapan akuntansi dan laporan keuangan
daerah berbasis elektronik yang disajikan secara
bulanan/semesteran/tahunan.
(2) Tahapan akuntansi dan laporan keuangan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. laporan realisasi anggaran;
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. laporan operasional;2019, No. 1114
-12-
d. laporan perubahan ekuitas;
e. neraca;
f. laporan arus kas; dan
g. catatan atas laporan keuangan.
Bagian Keempat
Informasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Keuangan Daerah
Pasal 21
(1) Informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
huruf d, dihasilkan dari proses penyusunan
pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah
berbasis elektronik.
(2) Informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan
daerah berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi:
a. rancangan Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD beserta lampirannya; dan
b. rancangan peraturan Kepala Daerah tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
beserta lampirannya.
Bagian Kelima
Informasi Barang Milik Daerah
Pasal 22
(1) Informasi barang milik daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, dihasilkan dari tahapan
pengelolaan barang milik daerah berbasis elektronik.
(2) Tahapan pengelolaan barang milik daerah berbasis
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
b. pengadaan;
c. penggunaan;
d. pemanfaatan;2019, No. 1114
-13-
e. pengamanan dan pemeliharaan;
f. penilaian;
g. pemindahtanganan;
h. pemusnahan;
i. penghapusan; dan
j. penatausahaan.
Bagian Keenam
Informasi Keuangan Daerah Lainnya
Pasal 23
(1) Informasi Keuangan Daerah lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f, dikelola
melalui Informasi Keuangan Daerah berbasis elektronik.
(2) Informasi Keuangan Daerah lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup
informasi statistik keuangan daerah.
BAB V
INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH LAINNYA
Pasal 24
(1) Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5, memuat:
a. informasi LPPD;
b. informasi EPPD; dan
c. informasi Perda.
(2) Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh perangkat daerah
sesuai dengan bidang urusan atau fungsinya.
Pasal 25
(1) Informasi LPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayat (1) huruf a, diperoleh dari hasil pelaporan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis
elektronik.2019, No. 1114
-14-
(2) Dalam informasi LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
berbasis elektronik terhubung dengan EPPD berbasis
elektronik.
Pasal 26
Informasi EPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(1) huruf b, diperoleh dari hasil EPPD yang dilakukan dalam
EPPD berbasis elektronik.
Pasal 27
Informasi Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(1) huruf c, merupakan hasil dari penetapan Perda.
BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 28
(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap penyelenggaraan SIPD provinsi.
(2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaksanakan
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SIPD
kabupaten/kota.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), dilakukan melalui pengendalian dan evaluasi
terhadap SIPD.
(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 29
(1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diintegrasikan dalam SIPD, digunakan
sebagai dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.2019, No. 1114
-15-
BAB VII
PENDANAAN
Pasal 30
Pendanaan penyelenggaraan SIPD dibebankan pada anggaran
pendapatan dan belanja negara, APBD dan lain-lain sumber
pendapatan yang sah dan tidak mengikat.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31
Semua sistem terkait Informasi Pembangunan Daerah dan
Informasi Keuangan Daerah berbasis elektronik yang sudah
ada sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk
diintegrasikan ke SIPD paling lama 1 (satu) tahun sejak
Peraturan Menteri ini diundangkan.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem
Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
Pasal 33
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.2019, No. 1114
-16-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2019
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2019
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

Demikian postingan blog tomatalikuang.com kali ini tentang Download File Permendagri RI No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Semoga bermanfaat :)
Loading...

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan berkomentar dengan sopan dan sesuai dengan topik..