Download File Undang-undang (UU) NO. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

Dibawah ini adalah link download file pdf undang-undang republik indonesia / uu nomor 17 tahun 2019 tenga sumber daya air.
undang-undang uu nomor 17 tahun 2019; tomatalikuang

Anda bisa mendownload file undang-undang ini pada libk berikut: UU_No_17_Tahun_2019.pdf
atau bisa langsung anda baca pada file di bawah ini:

Menimbang
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESTA
NOMOR I7 TAHUN 2019
TENTANG
SUMBER DAYA AIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
a. bahwa air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia
yang dikaruniakan oleh Tlrhan Yang Maha Esa bagi
seluruh bangsa Indonesia;
b. bahwa air sebagai bogian dari sumber daya air merupakan
cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang
banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan
bagi sebesar-besar kemakmuran ralgrat sesuai dengan
amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
c. bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara
ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan
air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu
dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan
hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan
sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan
antargenerasi guna memenuhi kebutuhan ralgrat atas air;
d. bahwa dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan setelah UndangUndang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, masih terdapat
banyak kekurangan dan belum dapat mengatur secara
menyeluruh mengenai pengelolaan sumber daya air sesuai
dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat
sehingga perlu diganti;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Sumber Daya Air;
SK No 011594 A
Mengingat . . .
SALINAN
Mengingat
Dengan Persetqiuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANGTEMANGSUMBERDAYAAIR.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-2-
Pasal 18A, Pasal 188, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
I . Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang
terkandung di dalamnya.
2. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun
di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian
ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang
berada di darat.
3. Air Permukaan adalah semua Air yang terdapat pada
permukaan tanah.
4. Air Tanah adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah
atau batuan di bawah permukaan tanah.
5. Air Minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa
pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat
langsung diminum.
6. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/ atau
buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah
permukaan tanah.
7. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam Air
dan/atau pada Sumber Air yang dapat memberikan
manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan
penghidupan manusia serta lingkungannya.
SK No 011598 A
8. Pengelolaan...PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
-3-
8. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya
merencanakan, melaksanakan, memantau, dan
mengevaluasi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya
Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian
Daya Rusak Air.
9. PoIa Pengelolaan Sumber Daya Air adalah kerangka dasar
dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan
mengevaluasi kegiatan Konservasi Sumber Daya Air,
Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya
Rusak Air.
10. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air adalah hasil
Perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang
diperlukan untuk menyelenggarakan Pengelolaan Sumber
Daya Air.
11. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah Pengelolaan
Sumber Daya Air dalam satu atau lebih Daerah Aliran
Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang
dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.
12. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang
merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak
sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan
mengalirkan Air yang berasal dari curah hujan ke danau
atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat
merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai
dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas
daratan.
13. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi
oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian
hidrogeologis, seperti pengimbuhan, pengaliran, dan
pelepasan Air Tanah berlangsung.
14. Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara
keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi
Sumber Daya Air agar senantiasa tersedia dalam
kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi
kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik
pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
15. Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah upaya
penatagunaan, penyediaan, penggunaan, dan
pengembangan Sumber Daya Air secara optimal agar
berhasil guna dan berdaya guna.
SK No011503 A
16. Daya. . .FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
-4-
16. Daya Rusak Air adalah Daya Air yang merugikan
kehidupan.
17. Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk
mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan
kualitas lingkungan yang disebabkan oleh Daya Rusak
Air.
18, Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk
menentukan tindakan yang akan dilakukan secara
terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan
Pengelolaan Sumber Daya Air.
19. Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air adalah
kegiatan yang meliputi pengaturan, pelaksanaan,
perawatan, pemantauan, dan evaluasi untuk menjamin
keberadaan dan kelestarian fungsi serta manfaat Sumber
Daya Air dan prasarananya.
20. Prasarana Sumber Daya Air adalah bangunan Air beserta
bangunan lain yang menunjang kegiatan Pengelolaan
Sumber Daya Air, baik langsung maupun tidak langsung.
21. Pengelola Sumber Daya Air adalah institusi yang diberi
tugas dan tanggung jawab oleh Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Masyarakat Adat adalah masyarakat hukum adat
dan/atau masyarakat tradisional yang hidup secara
turun-temurun di wilayah geogralis tertentu dan diikat
oleh identitas budaya, hubungan yang kuat dengan tanah,
serta wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya.
23. Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh
Masyarakat Adat tertentu atas suatu wilayah tertentu
yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang
meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan Air
beserta isinya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
i+. S.ti"p Orang adalah orang perseorangan atau korporasi,
baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
25. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
SK No 011504 A
26. Pemerintah . . .FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-5-
26. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Sumber Daya Air.
28, Eiaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air yang
selanjutnya disingkat BJPSDA adalah biaya yang
dikenakan, baik sebagian maupun secara keseluruhan,
kepada pengguna Sumber Daya Air yang dipergunakan
.
untuk Pengelolaan Sumber Daya Air secara
berkelanjutan.
29. Sistem Penyediaan Air Minum adalah satu kesatuan
sarana dan prasarana penyediaan air minum.
Pasal 2
Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan berdasarkan asas:
a. kemanfaatan umum;
b. keterjangkauan;
c. keadilan;
d. keseimbangan;
e. kemandirian;
f. kearifan lokal;
C. wawasan lingkungan;
h. kelestarian;
i. keberlanjutan;
j. keterpaduan dan keserasian; dan
k. transparansidan akuntabilitas.
Pasal 3
Pengaturan Sumber Daya Air bertujuan:
a. memberikan pelindungan dan menjamin pemenuhan hak
ralqrat atas Air;
b. menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air
agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat;
SK No 011505 A
c. menJamln . , ,PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-6-
c. menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk
menunjang keberlanjutan pembangunan;
d. menjamin terciptanya kepastian hukum bag,
terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan
terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan;
e. menjamin pelindungan dan pemberdayaan masyarakat,
termasuk Masyarakat Adat dalam upaya konservasi Air
dan Sumber Air; dan
f. mengendalikan Daya Rusak Air secara menyeluruh yang
mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan
pemulihan.
BAB II
RUANG LINGKUP PENGATURAN
Pasal 4
Ruang lingkup pengaturan Sumber Daya Air meliputi:
penguasaan negara dan hak rakyat atas Air;
tugas dan wewenang dalam Pengelolaan Sumber Daya Air;
Pengelolaan Sumber Daya Air;
perizinan;
sistem informasi Sumber Daya Air;
pemberdayaan dan pengawasan;
pendanaan;
hak dan kewajiban;
partisipasi masyarakat; dan
koordinasi.
BAB III
PENGUASAAN NEGARA DAN HAK RAKYAT ATAS AIR
Bagian Kesatu
Penguasaan Negara
Pasal 5
Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
c.
h.
i.
j.
Pasal 6...
SK No 011506 AFRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
-7 -
Pasal 6
Negara menjamin hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhan
pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih
dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga
keberlangsungzrnnya, dan terjangkau.
Pasal 7
Sumber Daya Air tidak dapat dirniliki dal/ atau dikuasai oleh
perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha.
Bag'an Kedua
Hak Rakyat Atas Air
Pasal 8
(1) Hak rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya oleh
negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan
kebutuhan pokok minimal sehari-hari.
(21 Selain hak rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya
oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) negara
memprioritaskan hak rakyat atas Air sebagai berikut:
a. kebutuhan pokok sehari hari;
b. pertanian ralryat; dan
c. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan
usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari
melalui Sistem Penyediaan Air Minum.
(3) Dalam hal ketersediaan Air tidak mencukupi untuk
prioritas pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) pemenuhan Air untuk kebutuhan pokok sehari-hari
lebih diprioritaskan dari yang lainnya.
l4l Dalam hal ketersediaan Air mencukupi, setelah urutan
prioritas pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) urutan prioritas selanjutnya adalah:
a. penggunaan Sumber Daya Air guna memenuhi
kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik;
dan
b. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan
usaha lainnya yang telah ditetapkan izinnya.
SK No 011507 A
(5) Pemerintah . . .FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
-8-
(5) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan
urutan prioritas pemenuhan Air pada Wilayah Sungai
sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (21, ayat (3), dan
ayat (4).
(6) Dalam menetapkan prioritas pemenuhan Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Daerah terlebih dahulu
memperhitungkan keperluan Air untuk pemeliharaan
Sumber Arr dan lingkungan hidup.
(71 Hak ralatas Air, tetapi hanya terbatas pada hak untuk
memperoleh dan menggunakan sejumlah kuota Air sesuai
dengan alokasi yang penetapannya diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaErn Sumber
Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari,
pertanian rakyat, dan kebutuhan usaha guna memenuhi
kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan
Air Minum, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta
untuk memenuhi kegiatan bukan usaha untuk
kepentingan publik dan kebutuhan . usaha lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 9
(1) Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang
untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air.
(21 Penguasaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) diselenggaralan oleh Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah dengan tetap mengakui Hak
Ulayat Masyarakat Adat setempat dan hak yang serupa
dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(s) Hak. . .
SK No 011508 AFRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-9 -
(3) Hak Ulayat dari Masyarakat Adat atas Sumber Daya Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui
sepanjang kenyataannya masih ada dan telah diatur
dengan Peraturan Daerah.
Pasal 1O
Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah
Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertugas:
a. menJrusun kebijakan nasional Sumber Daya Air;
b. menJrusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada
Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas
provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional, termasuk
Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;
c. menJrusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada
Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas
provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional, termasuk
Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;
d. melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada
Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas
provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional, termasuk
Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;
e. mengelola kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah
Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan
Wilayah Sungai strategis nasional;
f. menyelenggarakan proses perizinan penggunaan Sumber
Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah
Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis
nasional;
g. mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air
Minum lintas daerah provinsi dan Sistem Penyediaan Air
Minum untuk kepentingan strategis nasional;
h. menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas
untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari
masyarakat pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah
Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis
nasional;
SK No 011509 A
i. mengembangkan . . .PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 10-
i. mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai
satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat;
j. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban
pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah
Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan
Wilayah Sungai strategis nasional;
k. memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam
Pengelolaan Sumber Daya Air kepada Pemerintah Daerah
provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
l. mengembangkan teknologi. di bidang Sumber Daya Air;
m. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan
wewenang Pengelolaan Sumber Daya Air Pemerintah
Daerah provinsi dan/ atau Pemerintah Daerah
kabupaten/kota;
n. melakukan pengawas€ur terhadap pelaksanaan tugas dan
wewenang pengembangan dan pengelolaan Sistem
Penyediaan Air Minum lintas daerah provinsi;
o. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan
wewenang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi
pada daerah irigasi kewenangan Pemerintah Daerah
provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
p. memfasilitasi penyelqsaian sengketa antarprovinsi dalam
Pengelolaan Sumber Daya Air.
Pasal 11
Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah
Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l)
berwenang:
a. menetapkan kebijakan nasional Sumber Daya Air;
b. menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada
Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas
provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;
c. menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada
Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas
provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;
SK No011510 A
. menetapkan . . .FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 11-
d. menetapkan kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah
Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan
Wilayah Sungai strategis nasional;
e. menetapkan zona konservasi Air Tanah pada Cekungan
Air Tanah di Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah
Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis
nasional;
f. menetapkan status daerah irigasi;
g. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan
Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin
penggunaan Sumber Daya Air r.rntuk kebutuhan usaha
pada lokasi tertentu di Wilayah Sungai lintas negara,
Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai
strategis nasional;
h. membentuk wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya
Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai
lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;
i. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
Pengelolaan Sumber Daya Air;
j. membentuk Pengelola Sumber Daya Air;
k. menetapkan nilai satuan BJPSDA dengan melibatkan
para pemangku kepentingan terkait;
1. menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam
penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; dan
m. memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA pada
Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas
provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional.
Pasal 12
T\rgas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi tugas dan wewenang
Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah
kabupaten/ kota.
Pasal 13
Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah
Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
bertugas:
a, menyusun . , .
SK No011511 APRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
_12_
a. men)rusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air
provinsi berdasarkan kebljakan nasional Sumber Daya Air
dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
b. men5rusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada
Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota;
c. menJrusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada
Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
d. melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada
Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota, termasuk
Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;
e. mengelola, kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah
Sungai lintas kabupaten/ kota;
f. menyelenggarakan proses perizinan penggunaan Sumber
Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten lkota;
g. menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas
untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari
masyarakat pada Wilayih Sungai lintas kabupaten / kota;
h. mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai
satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah provinsi;
i. mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air
Minum lintas daerah kabupaterr/ kota;
j. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban
pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah
Sungai lintas kabupaten/ kota;
k. memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam
Pengelolaan Sumber Daya Air kepada Pemerintah Daerah
kabupaten/ kota;
l. memfasilitasi penyelesaian sengketa antarkabupaten
dan/atau antarkota dalam Pengelolaan Sumber Daya Air;
dan
m. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan
wewenang Pengelolaan Sumber Daya Air Pemerintah
Daerah kabupaten/ kota.
Pasal 14
Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah
Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
berwenang:
a. menetapkan . . .
SK No 01'1512 AFRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
_13_
a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di
wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya
Air dengan memperhatikan kepentingan provinsi
sekitarnya;
b. menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada
Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota;
c. menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada
Wilayah Sungai lintas kabupaten / kota dengan
memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
d. menetapkan kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah
Sungai lintas kabupaten/ kota;
e. menetapkan zona konservasi Air Tanah'pada Cekungan
Air Tanah di Wilayah Sungai lintas kabupaten;/kota;
f. menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam
penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air' Minum;
C. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan
Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin
penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha
pada lokasi tertentu di Wilayah Sungai lintas
kabupaten/kota;
h. membentuk wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya
Air pada Wilayah Sungai lintas daerah kabupaten/kota;
i. menetapkan nilai satuan BJPSDA dengan melibatkan
para pemangku kepentingan terkait; dan
j. memungut, menerima, dan menggunalan BJPSDA pada
Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota.
Pasal 15
Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah
Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 bertugas:
a. menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air
kabupaten,/ kota berdasarkan kebijakan nasional Sumber
Daya Air dan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air
provinsi dengan memperhatikan kepentingan .
kabupaten/ kota sekitarnya;
b. men5rusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada
Wilayah Sungai dalam satu kabupaten / kota;
c. menlrusun . . .
SK No 011513 AFRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-14-
c. menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada
Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
d. mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai
satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
e. mengelola kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah
Sungai dalam satu kabupaten/ kota;
Daya Air pada
kabupaten/kota;
proses perizinan penggunaan Sumber
Wilayah Sungai dalam satu
menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas
untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari
masyarakat pada Wilayah Sungai dalam satu
kabupaten/kota;
f.
e h
penyediaan air untuk
pertanian ralryat, kegiatan bukan usaha, dan/ atau
kegiatan usaha pada wilayah sungai dalam satu
kabupaten/kota;
i. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air
bagi masyarakat di wilayah kabupaten / kota;
j. melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada
Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota, termasuk
Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;
k. mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air
Minum di daerah kabupaten/ kota;
L menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban
pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah
Sungai dalam satu kabupaten/ kota;
m. memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam
Pengelolaan Sumber Daya Air kepada pemerintah desa;
dan
n. memfasilitasi penyelesaiAn sengketa dalam .satu
kabupaten/kota dalam Pengelolaan Sumber Daya'Air.
Pasal 16
Dalam mengatur.dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah
Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 berwenang:
SK No011514 A
a. menetapkan . . .PRESIDEN
REPUBLIK lNDONESIA
-15-
a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di
wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya
Air dan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi
dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota
sekitarnya;
b. menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada
Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota dengan
memperhatikan kepentingan kabupaten/ kota sekitarnya;
c. menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada
Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/ kota dengan
memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
d. menetapkan kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah
Sungai dalam satu kabupaten/ kota;
e. mengatur, menetapkan, dan rnemberi izin penggunaan
Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin
penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha
pada lokasi tertentu di Wilayah Sungai dalam satu
kabupaten/kota;
f. membentuk wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya
Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/ kota;
g. menetapkan nilai satuan BJPSDA dengan melibatkan
para pemangku kepentingan terkait;
h. memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA pada
Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota; dan
i. menetapkan kebllakan dan strategi kabupaten / kota
dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.
Pasal 17
Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain memiliki
tugas meliputi:
a. membantu Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah
Daerah dalam mengelola Sumber Daya Air di wilayah desa
berdasarkan asas kemanfaatan umum dan dengan
memperhatikan kepentingan desa lain;
b. mendorong prakarsa dan.. partisipasi masyarakat desa
dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya;
c.ikut...
SK No 011515 Ac d
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA
-16-
ikut serta dalam menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas,
dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya
Air; darr
membantu Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam
memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air
bagi warga desa.
Pasal 18
Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Pemerintah Pusat
menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian
kewenangannya kepada perangkat Pemerintah Pusat atau
wakil Pemerirrtah Pusat di daerah, atau dapat menugaskannya
kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 19
(1) Sebagian tugas dan wewenang Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15,
dan Pasal 16 dalam mengelola Sumber Daya Air yang
meliputi satu Wilayah Sungai dapat ditugaskan kepada
Pengelola Sumber Daya Air.
l2l Pengelola Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa unit pelaksana teknis
kementerian/unit pelaksana teknis daerah atau badan
usaha milik negara/ badan usaha milik daerah di bidang
Pengelolaan Sumber Daya Air.
(3) Sebagian tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak termasuk:
a. menetapkankebijakan;
b. menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air;
c. menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;
d. menetapkan kawasan lindung Sumber Air;
e. menetapkan izin;
f. nrembentuk wadah kooordinasi;
g. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
h. membentuk Pengelola Sumber Daya Air; dan
i. menetapkan.nilaisatuanBJPSDA.
SK No011516 A
(4) Badan. . .FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
-L7-
(4) Badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah di
bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan
sebagai berikut:
a. memiliki tugas menyelenggarakan sebagian fungsi
Pengelolaan Sumber Daya Air, yaitu pembangunan,
pengoperasian, dan pemeliharaan;
b. memiliki tugas penggunaan Sumber Daya Air untuk
kebutuhan usaha hanya pada wilayah kerjanya;
c. melakukan pelayanan yang berkualitas dengan
prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat;
d. memiliki tugas memungut, menerima, dan
menggunakan BJPSDA;
e. mendapat tugas khusus yang diberikan oleh
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan
f. tidak semata-mata berorientasi untuk mengejar
keuntungan.
(5) Penugasan Pemerintah Pusat kepada badan usaha milik
negara di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
(6) Penugasan Pemerintah Daerah kepada badan usaha milik
daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
peraturan kepala daerah.
Pasal 20
(1) Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi dan/atau
Pemerintah Daerah kabupaten/ kt'rta belum dapat
melaksanakan sebagian tugas dan wewenang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan
Pasal 16, Pemerintah Daerah provinsi dan/atau
Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat
menyerahkannya kepada pemerintah di atasnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
SK No 011517 A
(2) Pelaksanaan . ..FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 18-
(2) Pelaksanaan sebagian tugas dan wewenang Pengelolaan
Sumber Daya Air oleh Pemerintah Daerah provinsi
dan/ atau Pemerintah Daerah kabupaten/ kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan
Pasal 16, wajib diambil alih oleh pemerintah di atasnya
dalam hal:
a. Pemerintah Daerah provinsi dan/ atau Pemerintah
Daerah kabupaten/kota tidak melaksanalan
sebagian tugas dan wewenang Pengelolaan Sumber
Daya. Air sehingga dapat membahayakan
kepentingan umum;
b. Pemerintah Daerah provinsi dan/ atau Pemerintah
Daerah kabupaten/kota tidak melaksanakan
sebagian tugas dan wewenang Pengelolaan Sumber
Daya Air sehingga dapat mengganggu pelayanan
umum; dan/atau
c. adanya sengketa antarprovinsi atau antarkabrrpaten
dan/atau antarkota yang tidak dapat diselesaikan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahan dan
pengambilalihan tugas dan wewenang diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
BAB V
PENGELOI,AAN SUMBER DAYA AIR
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2 1
(1) Sumber Daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan
hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan serta
diwujudkan secara selaras.
(21 Sumber Daya Air dikelola secara terpadu, berkelanjutan,
dan berwawasan lingkungan.
Pasal 22...
SK No011518 APRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-19-
Pasal 22
(1) Pengelolaan Sumber Daya Air didasarkan pada Wilayah
Sungai dengan memperhatikan keterkaitan penggunaan
Air Permukaan dan Air Tanah dengan mengutamakan
pendayagunaan Air Permukaan.
(21 Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan Wilayah
Sungai sebagaimana drmaksud pada ayat (1) paling
sedikit memperhatikan:
a. Daerah Aliran Sungai secara alamiah;
b. karakteristik fungsi Sumber Air;
c. daya dukung Sumber Daya Air;
d. kekhasan dan aspirasi daerah dan masyarakat
sekitar dengan melibatkan para pemangku
kepentingan terkait;
e. kemampuanpendanaan;
f. perubahan iklim;
g. konservasi sumber daya alam hayati dan
ekosistemnya;
h. pengembangan teknologi; dan
i. jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi
pertumbuhannya.
(3) Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
merupakan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah yang
terdapat pada Wilayah Sungai yang bersangkutan.
(41 Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai
lintas provinsi, Wilayah Sungai strategis nasional, Wilayah
Sungai lintas kabupaten/ kota, dan Wilayah Sungai dalam
satu kabupaten fkota.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara
penetapan Wilayah Sungai diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
(6) Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
SK No 011519 A
Pasal 23...FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-20-
Pasal 23
(1) Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara
menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup
dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan Air yang
berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.
{21 Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi
Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber
Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air.
Bagian Kedua
Konservasi Sumber Daya Air
Pasal24
(1) Konservasi Sumber Daya Air ditqiukan untuk menjaga
kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung,
dan fungsi Sumber Daya Air.
(21 Konservasi Surnber Daya Air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada Rencana
Pengelolaan Sumber Daya Air melalui kegiatan:
a. pelindungan dan pelestarian Sumber Air;
b. pengawetan Air;
c. pengelolaan kualitas Air; dan
d. pengendalian pencemaral Air.
(41 Pelindungan dan pelestarian Sumber Air sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a ditqjukan untuk
melindungi dan melestarikan Sumber Air beserta
lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau
gangguan yang disebabkan oleh daya alam dan yang
disebabkan oleh tindakan rrranusia.
(5) Pengawetan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b ditqiukan untuk memelihara keberadaan dan
ketersediaan Air atau kuantitas Air sesuai dengan fungsi
dan manfaatnya.
SK No 011520 A
(6) Pengelolaan . . .FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-21 -
(6) Pengelolaan kualitas Air sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara memperbaiki
kualitas Air pada Sumber Air dan Prasarana Sumber Daya
Air.
(71 Pengendalian pencemaran Air sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf d dilakukan dengan cara mencegah
masuknya pencemaran Air pada Sumber Air dan
Prasarana Sumber Daya Air.
(8) Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menjadi salah satu acuan dalam
Perencanaan tata ruang,
Pasal 25
Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang
mengakibatkan:
a. terganggunya kondisi tata Air Daerah Aliran Suneai;
b. kerusakan Sumber Air dan/atau prasErrananya;
c. terganggunya upaya pengawetan Air; dan
d. pencemaran Air.
Pasal 26
(1) Konservasi Sumber Daya Air dilaksanakan pada mata Air,
sungai, danau, waduk, rawa, daerah imbuhan Air Tanah,
Cekungan Air Tanah, daerah tangkapan Air, kawasan
suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan,
dan kawasan pantai.
(21 Konservasi Sumber Daya Air yang berada di dalam
kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan
hutan, dan kawasan pantai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 27
Ketentuan lebih lanjut mengenai Konservasi Sumber Daya Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal
26 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
SK No011521 A
BogianPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-22-
Bagian Ketiga
Pendayagunaan Sumber Daya Air
Pasal 28
(1) Pendayagunaan Sumber Daya Air ditujukan untuk
memanfaatkan Sumber Daya Air secara berkelanjutan
dengan prioritas utama untuk pemenuhan Air bagi
kebutuhan pokok sehari-hari masyaralat.
l2l Dalam hal masih terdapat ketersediaan Sumber Daya Air
yang mencukupi untuk kebutuhan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), prioritas pemenuhan kebutuhan
Air selanjutnya dilakukan untuk pemenuhan Air bagi
kebutuhan irigasi untuk pertanian rakyat.
(3) Urutan prioritas pemenuhan kebutuhan Air ditetapkan
dalam Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana
Pengelolaan Sumber Daya Air yang mencakup prioritas
pemenuhan Air bagi kebutuhan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (21dan urutan pemenuhan Air bagi
kebutuhan kegiatan bukan usaha dan kegiatan usaha.
Pasal 29
(1) Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 meliputi:
a. Air Permukaan pada mata Air, sungai, danau,
waduk, rawa, dan Sumber Air Permukaan lainnya;
b. Air Tanah pada Cekungan Air Tanah;
c. Air hujan; dan
d.
-
Air laut yang berada di darat.
(2) Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
a. penatagunaan Sumber Daya Air;
b. penyediaan Sumber Daya Air;
c. penggunaari Sumber Daya Air; dan
d. pengembangan Sumber Daya Air.
(3) Kegiatan Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Pola Pengelolaan
Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya
Air dengan memperh-atikan keseimbangan aspek ekologi,
ekonomi, dan sosial budaya.
SK No 011522 A
Pasal 30FRESIDEN
REPUELIK ]NDONESIA
-23-
Pasal 30
(l) Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) yang
dilakukan dalam suatu Wilayah Sungai dengan
membangun dan/atau menggunakan saluran transmisi
hanya dapat dilakukan untuk Wilayah Sungai lainnya jika
ketersediaan Air melebihi keperluan penduduk pada
Wilayah Sungai yang bersangkutan"
(21 Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada
Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana
Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai yang
bersangkutan dengan melibatkan para pemangku
kepentingan terkait.
Pasal 31
Dalam keadaan memaksa, Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah mengatur dan menetapkan penggunaan
Sumber Daya Air s6lagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayal
(21 huruf c untuk kepentingan konservasi, persiapan
pelaksanaan konstruksi, dan pemenuhan prioritas
penggunaan Sumber Daya Air.
Pasal 32
Setiap Orang yang menggunakan Sumber Daya Air
sebagaimana dimalsud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c
dilarang melakukan pencemaran dan/atau pemsakan pada
Sumber Air, lingkungan, dan Prasarana Sumber Daya Air di
sekitarnya.
Pasal 33
(1) Setiap Orang dilarang melakukan
Sumber Daya Air di kawasan suaka alam dan kawasan
pelestarian alam.
(21 Larangan Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang
perseorangan untuk pemenuhan kebutuhan pokok
sehari-hari yang tidak dimanfaatkan sebagai bentuk
usaha.
Pasal 34...
SK No 0115?3 APRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-24-
Pasal 34
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendayagunaan Sumber
Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai
dengan Pasal 33 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Keempat
Pengendalian Daya Rusak Air
Pasal 35
(1) Pengendalian Daya Rusak Air dilakukan secara
menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan,
penanggulangan, dan pemulihan.
(21 Pengendalian Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diutamalan pada upaya pencegahan melalui
Perencanaan Pengendalian Daya Rusak Air yang disusun
secara terpadu dan menyeluruh dalam Pola Pengelolaan
Sumber Daya Air.
(3) Pencegahan Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditujukan untuk mencegah terjadinya bencana
yang diakibatkan oleh Daya Rusak Air.
(4) Penanggulangan Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditujukan untuk meringankan penderitaan
akibat bencana melalui mitigasi bencana.
(5) Upaya penanggulangan Daya Rusak Air yang dinyatakan
sebagai bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(6) Dalam keadaan yang membahayakan, gubernur dan/atau
bupati/wali kota berwenang mengambil tindakan darurat
guna keperluan penanggulangan Daya Rusak Air.
(71 Upaya pemulihan Daya Rusak Air dilakukan melalui
kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi.
Pasal 36
Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat
mengakibatkan terjadinya Daya Rusak Air.
SK No011524 A
Pasal 37...FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-25-
Pasal 37
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengendalian Daya Rusak Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Bagian Kelima
Tahapan Pengelolaan Sumber Daya Air
Paragraf 1
Umum
Pasal 38
Tahapan Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi:
a. Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;
b. pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan
pelaksanaan nonkonstruksi;
c. pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
dan
d. pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air.
Paragraf 2
Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air
Pasal 39
(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya menJrusun Pola Pengelolaan
Sumber Daya Air untuk terselenggaranya Pengelolaan
Sumber Daya Air yang dapat memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.
(21 Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Wilayah
Sungai dengan prinsip keterpaduan antarsektor dan
antarwilayah serta keterkaitan penggunaan antara Air
Permukaan dan Air Tanah.
(3) Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diuraikan lebih lanjut dalam
Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai acuan
pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air jangka
panjang.
(4) Rencana...
SK No011525 APRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-26-
(4) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) merupakan acuan penyusunan
program Pengelolaan Sumber Daya Air dan program
kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian
yang terkait.
(5) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air merupalan dasar
dan salah satu unsur dalam penyusunan, peninjauan
kembali, dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang
wilayah.
(6) Program Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana
dimaksud pada .ayat (41 merupakan acuan dalam
penJrusunan rencana kegiatan Pengelolaan Sumbir Daya
Air dan rencana kegiatan kementerian atau lembaga
pemerintah nonkementerian yang terkait.
(71 Pelaksanaan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya
Air meliputi kegiatan konstruksi Prasarana Sumber Daya
Air, kegiatan nonkonstruksi, serta kegiatan Operasi dan
Pemeliharaan Sumber Daya Air.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Pola
Pengelolaan Sumber Daya Air, Rencana Pengelolaan
Sumber Daya Air, program Pengelolaan Sumber Daya Air,
dan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air
sebagaimana dimaksud pada iyat (2) sampai dengan ayat
(6), diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Paragraf 3
Pelaksanaan Konstruksi Prasarana Sumber Daya Air
dan Pelaksanaan Nonkonstruksi
Pasal 40
(1) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan
pelaksanaan nonkonstruksi dilakukan oleh Pemerintah
Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan program dan rencana
kegiatan.
(21 Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan
pelaksanaan nonkonstruksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan peran serta
masyarakat.
SK No 011526 A
(3) Setiap...FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-27-
(3) Setiap Orang atau kelompok masyarakat atas prakarsa
sendiri dapat melaksanakan kegiatan konstruksi
Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan
nonkonstruksi untuk kepentingan sendiri berdasarkan
izin dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewenangannya.
(41 Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan
pelaksanaan nonkonstruksi dilakukan dengan:
a. mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria;
b. memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal; dan
c. mengutamakan keselamatan, kgamanan kerja, dan
keberlanjutan fungsi ekologis
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(5) Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud'pada
ayat (3) dikecualikan bagi kegiatan nonkonstruksi yang
tidak mengakibatkan perubahan fisik pada Sumber Air.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Paragraf 4
Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
Pasal 41
(1) Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
terdiri atas pemeliharaan Sumber Air serta operasi dan
pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air.
(21 Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Suinber Daya Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pengaturan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi
untuk menjamin kelestarian fungsi serta manfaat Sumber
Daya Air dan prasarananya.
(3) Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dapat
melibatkan peran serta masyarakat.
SK No 011s27 A
(4) Pelaksanaan . . .PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-28-
(41 Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan Prasarana
Sumber Daya Air yang dibangun oleh Setiap Orang atau
kelompok masyarakat menjadi tugas dan tanggung jawab
pihak-pihak yang membangun.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Operasi
dan Pemeliharaan Sumber Daya Air diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 42
Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan
mengakibatkan kerusakan Prasarana Sumber Daya Air.
yanS
Paragraf 5
Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air
Pasal 43
(1) Pemantauan Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan
terhadap:
a. Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;
b. pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air
dan pelaksanaan nonkonstruksi; dan
c. pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber
Daya Air.
(21 Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan
berdasarkan hasil pemantauan Sumber Daya Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tujuan
Pengelolaan Sumber Daya Air.
(3) Hasil evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air digunakan
sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan
penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air.
(41 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengelolaan
Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan
evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
SK No 011528 A
BAB VIFRESIDEN
REFIJBLIK INDONESIA
-29-
BAB VI
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 44
(l) Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c untuk kebutuhan usaha
dan kebutuhan bukan usaha dilakukan berdasarkan izin.
(2) Izin penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan fungsi
kawasan dan kelestarian lingkungan hidup.
(3) Izin penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimalsud
pada ayat (l) diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
l4l Izin penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 tidak dapat disewakan atau
dipindahtangankan, baik sebagian maupun seluruhnya.
rzin penggunaan Sumber #}*ixl'TfIX Kebutuhan Bukan usaha
Pasal 45
Izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan
usaha terdiri atas:
a. izin penggunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan
kebutuhan pokok seharihari diperlukan jika:
1) cara penggunaannya dilakukan dengan mengubah
kondisi alami Sumber Air; dan/atau
2l penggunaannya ditqjukan untuk keperluan
kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah yang
besar.
b. izin penggunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan
kebutuhan pertanian ralryat diperlukan jika:
1) cara penggunannya dilakukan dengan mengubah
kondisi alami Sumber Air; dan/atau
SK No 011529 A
2) penggunaannya . . .FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-30-
c
2l penggunaa.nnya untuk pertanian ralqrat di luar
sistem irigasi yang sudah ada.
izin penggunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan
kebutuhan bagi kegiatan selain untuk memenuhi
kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian ralqrat yang
bukan merupakan kegiatan usaha.
Bagian Ketiga
Izin Penggunaan Sumber Daya Air untuk Kebutuhan Usaha
Pasal 46
(1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha
diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip:
a. tidak mengganggu, tidak mengesampingkan, dan
tidak meniadakan hak rakyat atas Air;
b. pelindungan negara terhadap hak rakyat atas Air;
c. kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak
asasi manusia;'
d. pengawasan dan'pengendalian oleh negara atas Air
bersifat mutlak;
e. prioritas utama penggunaan Sumber Daya Air untuk
kegiatan usaha diberikan kepada badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha
milik desa; dan
f. pemberian izin penggunaan Sumber Daya Air untuk
kebutuhan usaha kepada pihak swasta dapat
dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah
prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai
dengan huruf e dipenuhi dan masih terdapat
ketersediaan Air.
12) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha
ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan Sumber
Daya Air bagi kesejahteraan ralqrat.
(3) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan
mengutamakan kepentingan umum.
Pasal 47...
SK No 011530 AFRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-31-
Pasal 47
(1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha
dapat diselenggarakan apabila Air untuk kebutuhan
pokok sehari-hari dan pertanian ralqyat telah terpenuhi
serta sepanjang ketersedman Air masih mencukupi.
(2) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha
dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan
lingkungan hidup serta terjaminnya keselamatan
kekayaan negara dan kelestarian lingkungan.
Pasal 48
Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diselenggarakan
berdasarkan rencana penyediaan Air dan/atau zorLa
pemanfaatan ruang pada Sumber Air yang terdapat dalam
Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dengan melibatkan
para pemangku kepentingan terkait.
Pasal 49
(1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat berupa
penggunaan:
a. Sumber Daya Air sebagai media;
b. Air dan Daya Air sebagai materi;
c. Sumber Air sebagai media; dan/atau
d. Air, Sumber Air, dan/atau Daya Air sebagai media
dan materi.
(2) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin.
(3) Pemberian izin dilakukan secara ketat dengan urutan
prioritas:
a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bag
kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah yang
besar;
b. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang
mengubah kondisi alami Sumber Air;
SK No 011531 A
c. pertanian . . .PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-32-
. c. pertanian ralryat di luar sistem irigasi yang sudah
ada;
d. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan
usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari
melalui Sistem Penyediaan Air Minum;
e. kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik;
f. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan
usaha oleh badan usaha milik negara, badan usaha
milik daerah, atau badan usaha milik desa; dan
g. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan
usaha oleh badan usaha swasta atau perseorangan.
(4) Izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan
usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
diberikan untuk:
a. titik atau tempat tertentu pada Sumber Air;
b. ruas tertentu pada Sumber Air; atau
c. bagran tertentu dari Sumber Air.
(5) Izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan
usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
diberikan kepada:
a. badan usaha milik negara;
b. badan usaha milik daerah;
c. badan usaha milik desa;
d. koperasi;
e. badan usaha swasta; atau
f. perseorangan.
Pasal 50
Izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha
dengan menggunakan Air dan Daya Air sebagai materi
sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b yang
menghasilkan produk berupa Air minum untuk kebutuhan
pokok sehari-hari diberikan kepada badan usaha milik negara,
badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa
penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum.
SK No011532 A
Pasal 5l ...FRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA
-33-
Pasal 51
lzin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha
dapat diberikan kepada pihak swasta setelah memenuhi syarat
tertentu dan ketat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat
( 1) huruf f paling sedikit:
a. sesuai dengan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan
Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;
b. memenuhi persyaratan teknis administratif;
c. mendapat persetqjuan dari para pemangku kepentingan
di kawasan Sumber Daya Air; dan
d. memenuhi kewajiban biaya Konservasi Sumber Daya Air
yang merupakan komponen dalam BJPSDA dan
kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 52
(1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain dilarang,
kecuali untuk tujuan kemanusiaan.
(21 Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan telah dapat terpenuhinya
kebutuhan penggunaan Sumber Daya Air di Wilayah
Sungai yang bersangkutan serta daerah sekitarnya.
(3) Penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan
pada Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana
Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang
bersangkutan dan memperhatikan kepentingan daerah di
sekitarnya.
(4) Rencana penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain
dilakukan melalui proses konsultasi publik oleh
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya.
(5) Penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain
sebagairnana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib
mendapat izin dari Pemerintah Pusat berdasarkan
rekomendasi dari Pemerintah Daerah dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
SK No 011533 A
Pasal 53...FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-34-
Pasal 53
Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan penggunaan
Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 dan perizinan penggunaan Sumber
Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 51 serta perizinan
penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
BAB VII
SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR
Pasal 54
(l) Untuk mendukung Pengelolaan Sumber Daya Air,
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi Sumber
Daya Air sesuai dengan kewenangannya.
(21 Sistem informasi Sumber Daya Air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan jaringan informasi
Sumber Daya Air yang tersebar dan dikelola oleh berbagai
institusi.
(3) Jaringan informasi Sumber Daya Air sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh berbagai
pihak yang berkepentingan dalam bidang Sumber Daya
Air.
(4) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pengelola Sumber
Daya Air, badan hukum, organisasi, lembaga, dan
perseorangan bertanggung jawab menjamin keakuratan,
kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang
disampaikan.
(5) Informasi Sumber Daya Air meliputi informasi mengenai
kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis,
kebijakan Sumber Daya Air, Prasarana Sumber Daya Air,
teknologi Sumber Daya Air, lingkungan pada Sumber
Daya Air dan sekitarnya, serta kegiatan sosial, ekonomi,
dan budaya masyarakat yang terkait dengan Sumber
Daya Arr.
SK No011534 A
(6) Guna . . .PRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA.
-35-
(6) Guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem
informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tiap-tiap institusi sesuai dengan kewenangannya
melakukan:
a. optimalisasi pemanfaatan data dan informasi terkait
Sumber Daya Air, termasuk Sistem Informasi
Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi;
b. pengelolaan yang terintegrasi;
c. pembagian peran yang jelas dan proporsional
antarinstitusi;
d. pengaturan akses data;
e. pengaturan alur data; dan
f. pengaturan pemanfaatan data.
(71 Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Sumber
Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VIII
PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 55
(l) Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya menyelenggarakan
pemberdayaan para pemilik kepentingan dan
kelembagaan Sumber Daya Air secara terencana dan
sistematis untuk meningkatkan kinerja Pengelolaan
Sumber Daya Air.
(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dilaksanakan pada kegia.tan Perencanaan, pelaksanaan,
operasi dan pemeliharaan, serta pemantauan dan
evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air.
(3) Pernberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat melibatkan peran masyarakat.
l4l Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah
Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah dengan institusi
bidang pengembarrgan Sumber Daya Air dari dalam negerr
ataupun luar negeri yang kompeten.
SK No 011535 A
(s) PemilikPRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
-36-
(5) Pemilik kepentingan atas prakarsa sendiri juga dapat
melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan
masyarakat dengan berpedoman pada tujuan
pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 56
(1) Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan oleh
Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya terhadap Pengelolaan Sumber
Daya Air.
(21 Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) dapat dilakukan dengan
melibatkan peran masyarakat.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Pengelolaan
Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IX
PENDANAAN
Pasal 57
(1) Pendanaan Pengelolaan Sumber Daya Air ditetapkan
berdasarkan kebutuhan nyata Pengelolaan Sumber Daya
Air.
(2) Pendanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan hulu
dan hilir Daerah Aliran Sungai dan fungsi kawasan.
(3) Pendanaan Pengelolaan Sumber Daya Air dapat
bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(41 Pendanaan Pengelolaan Sumber Daya Air yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b yang menjadi
tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah didasarkan pada kewenangan masing-masing
dalam Penlelolaan Sumber Daya Air.
(5) Dalam . . .
SK No 0115s6 AFRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
-37-
(5) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak dalam
Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas
provinsi, lintas kabupaten/kota, dan strategis nasional,
pendanaan pengelolaannya dilakukan melalui
kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan/ atau
Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
(6) Dalam hal badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah, badan usaha milik desa, koperasi, badan usaha
swasta, dan perseorangan yang melalsanakan
penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha,
pendanaannya ditanggung oleh tiap-tiap pihak yang
melaksanakad kegiatan tersebut.
(7) Penyediaan Prasarana Sumber Daya Air dapat dilakukan
melalui kerja sama pendanaan dengan badan usaha
swasta atau pemerintah negara lain.
(8) Kerja sama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) tidak termasuk kerja sama dalam pelaksanaan
kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
Pasal 58
(1) Pengguna Sumber Daya Air tidak dibebani BJPSDA jika
menggunakan Sumber Daya Air untuk:
a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-harf;
b. pertanian ralryat;
c. kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok
sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan
merupakan kegiatan usaha; dan
d. kegiatan konstruksi pada Sumber Air yang tidak
menggunakan Air.
(21 Pengguna Sumber Daya Air selain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menanggung BJPSDA.
(3) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya berhak atas hasil penerimaan
BJPSDA yang dipungut dari para pengguna Sumber Daya
Air.
(4) BJPSDA sebagaimana dimaksud pada ayat' (3)
dipergunakan untuk keberlanjutan Pengelolaan Sumber
Daya Air pada Wilayah Sungai yang bersangkutan.
SK No 011537 A
Pasal 59...PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-38-
Pasal 59
Pembayaran BJPSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58
harus memperhatikan prinsip pemanfaat membayar.
Pasal 60
Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan Pengelolaan
Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57
sampai dengan Pasal 59 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 61
(1) Dalam melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air,
masyarakat berhak untuk: .
a. memperoleh akses untuk memanfaatkan Sumber
Daya Air;
b. menggunakan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok
minimal sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan
bukan usaha;
c. memperoleh manfaat atas Pengelolaan Sumber Daya
Air;
d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian
yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan
Pengelolaan Sumber Daya Air;
e. memperoleh informasi yang berkaitan dengan
Pengelolaan Sumber Daya Air;
f. menyatakan pendapat terhadap Rencana
Pengelolaan Sumber Daya Air yang sudah
diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai
dengan kondisi setempat;
g. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak
yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya
yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pengelolaan
Sumber Daya Air; dan/atau
SK No 011538 A
h. mengajukan . . .FRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA
-39-
h. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap
berbagai masalah Sumber Daya Air yang merugikan
kehidupannya.
(21 Laporan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf g diajukan kepada Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, dan/atau wadah koordinasi tingkat
Wilayah Sungai.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan dan
pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 62
(1) Dalam menggunakan Sumber Daya Air, masyarakat
berkewajiban untuk:
a. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi
Sumber Daya Air;
b. melindungi dan-mengamankan Prasarana Sumber
Daya Air;
c. melakukan usaha penghematan dalam penggunaan
Air;
d. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan
terjadinya pencemaran Air;
e. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang
disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
f. memberikan akses untuk penggunaan Sumber Daya
Air dari Sumber Air yang berada di tanah yang
dikuasainya bagi masyarakat;
g. memberikan kesempatan kepada pengguna Air lain
untuk mengalirkan Air melalui tanah yang
dikuasainya;
h. memperhatikan kepentingan umum; dan
i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
BABXI ...
SK No 011539 AFRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
-40-
BAB XI
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 63
(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk
berpartisipasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.
(21 Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan
kepentingan masyarakat dalam Pengelolaan Sumber
Daya Air.
(3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dalam bentuk:
a. konsultasi publik;
b. musyawarah;
c. kemitraan;
d. penyampaianaspirasi;
e. pengawasan;dan/atau
f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat
dalam Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diahrr
dengan Peraturan Pemerintah.
BAB XII
KOORDINASI
Pasal 64
(1) Pengelolaan Sumber Daya Air mencakup kepentingan
lintas sektoral dan lintas wilayah yang memerlukan
keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi
dan manfaat Air dan Sumber Air.
(21 Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan
mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah,
dan para pemilik kepentingan dalam bidang Sumber
Daya Air.
SK No 011540 A
(3) Koordinasi . . .FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
_41 _
(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan pada tingkat:
nasional;
provinsi;
kabupaten/ kota; dan
Wilayah Sungai.
Pasal 65
(1) Koordinasi pada tingkat nasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Dewan
Sumber Daya Air Nasional.
(21 Koordinasi pada tingkat nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diselenggarakan untuk:
a. merumuskan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya
Air tingkat nasional;
b. men5rusun rancangan penetapan Wilayah Sungai
serta perubahan penetapan Wilayah Sungai; dan
c. merumuskan kebijakan pengelolaan sistem informasi
hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada
tingkat nasional.
(3) Dewan Sumber Daya Air Nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) beranggotakan wakil pemerintah sebagai
anggota tetap dan wakil nonpemerintah sebagai anggota
tidak tetap.
(41 Dewan Sumber Daya Air Nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden.
(5) Koordinasi pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf b
dan huruf c dilakukan oleh dewan Sumber Daya Air
daerah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan serta
beranggotakan wakil Pemerintah Daerah sebagai anggota
tetap dan wakil non-Pemerintah Daerah sebagai anggota
tidak tetap.
(6) Dalam hal dewan Sumber Daya Air pada tingkat provinsi
atau kabupaten/kota belum atau tidak terbentuk,
koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dilakukan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Sumber Daya Air.
a.
b.
c.
d.
SK No011541 A
(7) Koordinasi . . .PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-42-
l7l Koordinasi pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota
' sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselenggarakan
untuk perumusan kebljakan Pengelolaan Sumber Daya
Air pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota.
(8) Dewan Sumber Daya Air provinsi atau kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beranggotakan wakil
Pemerintah Daerah sebagai anggota tetap dan wakil
nonpemerintah Daerah sebagai anggota tidak tetap.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan
tata kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman susunan
organisasi, tata kerja, dan pembentukan dewan Sumber
Daya Air provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 66
(1) Koordinasi pada tingkat Wilayah Sungai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf d dilakukan oleh
suatu wadah koordinasi tingkat Wilayah Sungai.
(2) Wadah koordinasi tingkat Wilayah Sungai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok:
a. menyelaraskan kepentingan antarsektor,
antarwilayah, dan antarpemilik kepentingan dalam
Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai;
b. memberikan saran kepada Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan
Pengelolaan Sumber Daya Air sesuai dengan hasil
koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program
dan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air
pada Wilayah Sungai.
(3) Wadah koordinasi tingkat Wilayah Sungai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) beranggotakan wakil instansi
pemerintah dan masyarakat yang mewakili para pemilik
kepentingan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang
bersangltutan.
SK No011542 A
(4) Dalam . . .PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-43-
(4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), wadah koordinasi menghadirkan
wakil masyarakat yang terkait permasalahan yang perlu
dikoordinasikan.
(5) Wakil masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
merupakan representasi para pihak yang disepakati oleh
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau para
pemangku kepentingan Sumber Daya Air.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tata
kerja, dan pedoman pembentukan wadah koordinasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri.
BAB XIII
PENYIDIKAN
Pasal 67
(1) Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia,
pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan
instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya di bidang Sumber Daya Air diberi wewenang
sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum
Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana
Sumber Daya Air.
(2) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan
atau keterangan tentang adanya tindak pidana
Sumber Daya Air;
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan
usaha yang diduga melakukan tindak pidana
Sumber Daya Air;
SK No011543 A
c memanggilPRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA
-44-
c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa
sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak
pidana Sumber Daya Air;
d. melakukan pemeriksaan Prasarana Sumber Daya Air
dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan
untuk melakukan tindak pidana;
e. melakukan penangkapan, penahanan, dan
penggeledahan;
f. menyegel dan/ atau menyita alat kegiatan yang
digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai
alat bukti;
g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana Sumber Daya Air;
h. membuat dan menandatangani berita acara dan
mengirimkannya kepada penyidik Kepolisian Negara
Republik Indonesia; dan/atau
i. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat
cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan
merupakan tindak pidana.
(3) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya
penyidikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
(4) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan
kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian
Negara Republik Indonesia sesuai dengan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana.
(5) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan
wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XIV. . .
SK No 011544 AFRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
_45_
BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 68
Setiap Orang yang dengan sengaja:
a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan
Sumber Air dan prasarananya dan/atau pencemaran Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dan huruf
d; atau
b. melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya Daya
Rusak Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun
dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit
Rp5.OO0.0O0.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak
Rp I 5.000.000. 000,00 (lima belas miliar rupiah).
Pasal 69
Setiap Orang yang dengan sengaja:
a. mengganggu upaya pengawetan Air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 huruf c;
b. menggunakan Sumber Daya Air yang menimbulkan
kerusakan pada Sumber Air, lingkungan dan/atau
Prasarana Sumber Daya Air di sekitarnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32;
c. melakukan Pendayagunaan Sumber Daya Air di kawasan
suaka alam dan kawasan pelestarian alam sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1); atau
d. melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan
Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 (delapan
belas) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling
sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
dan paiing banyak Rp10.00O.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah).
SK No011545 A
Pasal 70...PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-46-
Pasal 70
Setiap Orang yang dengan sengaja:
a. melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi Prasarana
Sumber Daya Air dan nonkonstruksi pada Sumber Air
tanpa memperoleh izin dari Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
40 ayat (3);
b. menyewakan atau memindahtangankan, baik sebagian
maupun keseluruhan izin penggunaan Sumber Daya Air
untuk kebutuhan bukan usaha atau izin penggunaan
Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4); atau
c. melakukan penggunaan Sumber Daya Air untuk
kebutuhan usaha tanpa izin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 ayat(21
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun
dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak
Rp5.0O0.000.00O,O0 (lima miliar rupiah).
Pasal 71
Setiap Orang yang karena kelalaiannya:
a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya
kondisi tata Air Daerah Aliran Sungai, kerusakan Sumber
Air dan prasarananya, dan/atau pencemaran Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, huruf b,
dan huruf d; atau
b. melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya Daya
Rusak Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan
dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling
sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling
banyak Rp3.000. 000.000,00 (tiga miliar rupiah).
SK No 011546 A
Pasal 72FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-47-
Pasal T2
Setiap Orang yang karena kelalaiannya:
a. mengganggu upaya pengawetan Air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 huruf c;
b. menggunalan Sumber Daya Air yang menimbulkan
kerusakan pada Sumber Air, lingkungan dan/atau
Prasarana Sumber Daya Air di sekitarnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32;
c. melakukan Pendayagunaan Sumber Daya Air di kawasan
suaka alam dan kawasan pelestarian alam sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1); atau
d. melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya
Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan
dan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit
Rp500.0O0.O00,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Pasal 73
Setiap Orang yang karena kelalaiannya:
a. melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi Prasarana
Sumber Daya Air dan nonkonstruksi pada Sumber Air
tanpa izin dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4O ayat (3); atau
b. menggunakan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha
tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (21
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan
dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit
Rp30O.00O.00O,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 74
(1) Dalam. hal tindak pidana Sumber Daya Air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 73
dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap
badan usaha, pemberi perintah untuk melakukan tindak
pidana, dan/ atau pimpinan badan usaha yang
bersangkutan.
SK No 011547 A
(2) Pidana . . .PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-48-
(21 Pidana yang dikenakan terhadap badan usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berupa:
a. pidana denda terhadap badan usaha sebesar dua kali
pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68
sampai dengan Pasal 73;
b. pidana penjara terhadap pemberi perintah untuk
melakukan tindak pidana yang lamanya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai
dengan Pasal 73; dan/ atau
c. pidana penjara terhadap pimpinan badan usaha yang
besarnya sama seperti yang diatur dalam Pasal 68
sampai dengan Pasal 73.
BAB XV
KEIENTUAN PERALIHAN
Pasal 75
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a. izin Penggunaan Sumber Daya Air atan izin Pengusahaan
Sumber Daya Air dan izin Pengusahaan Air Tanah yang
telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-Undang
ini tetap berlaku sampai izin berlakunya habis.
b. permohonan izin Penggunaan Sumber Daya Air atau izin
Pengusahaan Sumber Daya Air dan izin Pengusahaan Air
Tanah yang diajukan sebelum berlakunya UndangUndang ini dan belum dikeluarkan izinnya wajib
menye suaikan dengan Undang-undang ini.
BABXVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 76
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku,
a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tenrang Pengairan
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3046) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku; dan
SK No 011548 A
b. semua . . .FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-49-
b semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai
Sumber Daya Air dinyatakan tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan
Undang-Undang ini.
Pasal77
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan
mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara
Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah provinsi dan
pemerintah daerah kabupaten/ kota, Angka I Matriks
pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah
kabupaten/kota:
a. huruf C Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 1 SubUrusan Sumber Daya Air (SDA) kolom 3 huruf b, kolom 4
huruf b, dan kolom 5 huruf b;
b. huruf CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi
dan Sumber Daya Mineral Nomor I Sub-Urusan Geologi
kolom 3 huruf a, kolom 4 huruf b, dan kolom 5
yang tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Undang-Undang Nomor, 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 78
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus
ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UndangUndang ini diundangk-an.
Pasal 79
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
SK No 011549 A
AgarFRESIDEN
REFUBLTK INDONESIA
-50-
Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2O19
PLT. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TJAHJO KUMOLO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR I9O
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ukum dan Perundang-undangan,
ttd
De
tKl
rd=J*
SK No 011596 A
anna DjamanPRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
SUMBER DAYA AIR
I. UMUM
Air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan
oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia. Air sebagai
bagran dari Sumber Daya Air merupakan cabang produksi yang penting
dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk
dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran ralgrat sesuai dengan
amanat Pasal 33 ayaf (21 dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam pasal itu dinyatakan bahwa
bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh
karena itu, penyusunan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air harus
ditujukan untuk mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Air guna
mencapai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
Air merupakan kebutuhan yang amat penting bagi kehidupan.
Dengan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan Air yang
cenderung menurun dan kebutuhan Air yang semakin meningkat, sumber
daya Air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan
hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan
keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna
memenuhi kebutuhan rakyat atas Air.
Sejak diundangkan pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air telah beberapa kali dilakukan
pengujian di Mahkamah Konstitusi, yaitu Perkara Nomor 058-059-060-
063lPUU-1112004, Perkara Nomor 008/PUU-III/2005 tanggal l9 Juli 2005,
dan Perkara Nomor 85|PUU-X112013 tanggal 18 Februari 2O15. Pada
akhirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-IX/2013
mencabut keberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air dan memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1974 tentarrg Pengairan yang pada kenyataannya sudah tidak
sesuai dengan kondisi Pengelolaan Sumber Daya Air saat ini.
SK No 011593 A
Undang-Undang . . .PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
-2-
Undang-Undang tentang Pengairan yang diberlakukan kembali
tersebut masih terdapat banyak kekurangan dan belum dapat mengatur
secara menyeluruh Pengelolaan Sumber Daya Air sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat saat ini sehingga perlu
diganti.
Pengaturan mengenai Sumber Daya Air dilakukan agar Pengelolaan
Sumber Daya Air diselenggarakan berdasarkan asas kemanfaatan umum,
keterjangkauan, keadilan, keseimbangan, kemandirian, kearifan lokal,
wawasan lingkungan, kelestarian, keberlanjutan, keterpaduan dan
keserasian, serta transparansi dan akuntabilitas. Adapun pengaturan
Sumber Daya Air bertujuan untuk memberikan pelindungan dan
menjamin pemenuhan hak rakyat atas Air; menjamin keberlanjutan
ketersedian Air dan Sumber Air agar memberikan manfaat secara adil bagi
masyarakat; menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk
menunjang keberlanjutan pembangunan; menjamin terciptanya kepastian
hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan
terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air mulai dari Perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan; menjamin pelindungan dan
pemberdayaan masyarakat, termasuk Masyarakat Adat dalam upaya
konservasi Sumber Daya Air, dan pendayagunaan Sumber Daya Air; serta
mengendalikan Daya Rusak Air.
Materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang tentang Sumber
Daya Air ini meliputi penguasaan negara dan hak ralryat atas Air;
wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; Pengelolaan Sumber Daya Air;
perizinan penggunaan Suniber Daya Air; sistem informasi Sumber Daya
Air; pemberdayaan dan pengawasan; pendanaan; hak dan kewajiban;
partisipasi masyarakat; dan koordinasi. Selain itu, diatur pula ketentuan
mengenai penyidikan dan ketentuan pidana atas pelanggaran terhadap
ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Undang-Undang menyatakan secara tegas bahwa Sumber Daya Air
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
raLyat. Untuk itu, negara menjamin hak rakyat atas Air guna memenuhi
kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan
bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga
keberlangsungannya, dan terjangkau. Selain itu, negara memprioritaskan
hak ralcyat atas Air untuk (1) kebutuhan pokok sehari -lrari, (21 pertanian
rakyat, (3) kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari
melalui Sistem Penyediaan Air Minum, (4) kegiatan bukan usaha untuk
kepentingan publik; dan (5) kebutuhan usaha lain yang telah ditetapkan
izinnya.
SK No 011552 A
Terbatasnya . . .PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3 -
Terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Air pada satu sisi dan
terjadinya peningkatan kebutuhan Air pada sisi lain menimbulkan
persaingan antarpengguna Sumber Daya Air yang berdampak pada
menguatnya nilai ekonomi Air. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan
konflik kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan berbagai pihak yang
terkait dengan Sumber Daya Air. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang
dapat memberikan pelindungan terhadap kepentingan masyarakat untuk
memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat. Oleh
karena itu, penyediaan Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari
dan irigasi pertanian ra\rat dalam sistem irigasi yang sudah ada
merupakan prioritas utama di atas semua kebutuhan Air lainnya.
Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air,
Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang
untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, termasuk tugas untuk
memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat.
Di samping itu, Undang-Undang ini juga memberikan kewenangan
Pengelolaan Sumber Daya Air kepada pemerintah desa, atau yang disebut
dengan nama lain, untuk membantu pemerintah dalam Pengelolaan
Sumber Daya Air serta mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat
desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya.
Sebagian, tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah dalam mengelola Sumber Daya Air yang meliputi satu
Wilayah Sungai dapat ditugaskan kepada Pengelola Sumber Daya Air yang
dapat berupa unit pelaksana teknis kementerian/unit pelaksana teknis
daerah atau badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah di
bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.
Keberadaan Air sebagai sumber kehidupan masyarakat, secara
alamiah, bersifat dinamis dan mengalir ke tempat yang lebih rendah tanpa
mengenal batas wilayah administratif. Keberadaan Air mengikuti siklus
hidrologi yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca pada suatu daerah
sehingga menyebabkan ketersediaan air tidak merata dalam setiap waktu
dan setiap wilayah. Hal tersebut menuntut Pengelolaan Sumber Daya Air
dilakukan secara utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis Wilayah
sungai.
Berdasarkan hal tersebut, pengaturan kewenangan dan tanggung
jawab Pengelolaah Sumber Daya Air oleh Pemerintah Pusat, pemerintah
provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota didasarkan pada keberadaan
Wilayah sungai. Untuk mencapai keterpaduan pengelolaan Sumber Daya
Air, perlu disusun sebuah acuan bersama bagi para pemangku
kepentingan dalam satu wilayah sungai yang berupa Pola Pengelolaan
Sumber Daya Air dengan prinsip keterpaduan antara Air Permukaan dan
Air Tanah. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut disusun secara
terkoordinasi antarinstansi yang terkait.
SK No 011553 A
PolaFRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA
-4-
Pola Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut kemudian dijabarkan
ke dalam Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air. Rencana Pengelolaan
Sumber Daya Air merupakan rencana induk Konservasi Sumber Daya Air,
Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air yang
disusun secara terkoordinasi dan berbasis Wilayah Sungai. Rencana
tersebut menjadi dasar dalam penJrusunan program Pengelolaan Sumber
Daya Air yang dljabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan setiap
instansi yang terkait.
Pada dasarnya penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi
kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dapat dilakukan tanpa
izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha. Namun,
dalam hal penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan
pokok sehari-hari dilakukan pengubahan kondisi alami Sumber Air atau
ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah
besar, penggunaannya harus dilakukan berdasarkan izin penggunaan
Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha. Penggunaan Air untuk
memenuhi kebutuhan irigasi pertanian rakyat juga harus dilakukan
berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan
usaha apabila dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami Sumber Air
atau digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah
ada.
Semua jenis dan bentuk penggunaan dan pengembangan Sumber
Daya Air untuk kegiatan usaha harus dilakukan berdasarkan izin
penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha. Jumlah kuota Air
yang ditetapkan dalam izin merupakan volume Air maksimum yang dapat
diberikan kepada pemegang izin yang tidak bersifat mutlak dan tidak
merupakan izin untuk menguasai Sumber Daya Air.
Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha
diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip (a) tidak mengganggu,
tidak mengesampingkan, dan tidak meniadakan hak rakyat atas Air; (b)
pelindungan negara terhadap hak rakyat atas Air; (c) kelestarian
lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia; (d) pengawasan
dan pengendalian oleh negara atas Air bersifat mutlak; (e) prioritas utama
penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha diberikan kepada
badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha
milik desa; dan (f) pemberian lzin Penggunaan Sumber Daya Air untuk
kebutuhan usaha kepada pihak swasta dapat dilakukan dengan syarat
tertentu dan ketat setelah prinsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a
sampai dengan huruf e dipenuhi dan masih terdapat ketersediaan Air.
SK No 011554 A
Penggunaan . . .FRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
-5 -
Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha ditujukan
untuk meningkatkan kemanfaatan Sumber Daya Air bagi kesejahteraan
rakyat dengan mengutarrrakan kepentingan umum dan tetap
memperhatikan fungsi sosial Sumber Daya Air dan kelestarian lingkungan
hidup. Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha pada tempat
tertentu dapat diberikan kepada badan usaha milik negara atau badan
usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan/ atau perseorangan
berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan usaha yang telah disusun
melalui konsultasi publik dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk
kebutuhan usaha dari pemerintah.
Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha tersebut dapat
berupa penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha yang
memerlukan Air baku sebagai bahan baku produksi, sebagai salah satu
media atau unsur utama dari kegiatan suatu usaha, seperti perusahaan
daerah air minum, perusahaan minuman dalam kemasan, . pembangkit
listrik tenaga Air, olahraga arung jeram, dan sebagai bahan pembantu
proses produksi, seperti Air untuk sistem pendingin mesin (utater cooling
sgsteml atau Air untuk pencucian hasil eksplorasi bahan tambang.
Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha tidak termasuk
penguasaan Sumber Airnya, tetapi hanya terbatas pada penggunaan'Air
sesuai dengan kuota Air yang ditetapkan dan penggunaan sebagian
Sumber Air untuk keperluan bangunan sarana prasarana yang diperlukan,
misalnya penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha
pembangunan sarana prasarana pada Sumber Air.
Untuk terselenggar€mya Pengelolaan Sumber Daya Air secara
berkelanjutan, penerima manfaat jasa Pengelolaan Sumber Daya Air, pada
prinsipnya, wajib menanggung biaya pengelolaan sesuai dengan manfaat
yang diperoleh. Kewajiban itu tidak berlaku bagi pengguna Air untuk
kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan selain untuk
memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan
kegiatan usaha.
Pengelolaan Sumber Daya Air melibatkan kepentingan banyak
pihak yang sering kali tidak sejalan dan menimbulkan potensi konflik.
Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan koordinasi untuk
mengintegrasikan kepentingan antarsektor dan antarwilayah serta untuk
merumuskan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air secara sinergis.
Koordinasi pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupate t lkota
diperlukan dalam penyusunan kebijakhn Pengelolaan Sumber Daya Air.
Pada tingkat Wilayah Sungai, koordinasi perlu dilakukan terkait dengan
kegiatan operasional yang menyangkut berbagai kepentingan. Koordinasi
pada tingkat Wilayah Sungai perlu diwadahi dalam suatu lembaga
pern€rnen yang berupa wadah koordinasi tingkat Wilayah Sungai.
SK No 011555 A
Untuk . . .PRESIDEN
REFUELIK INDONESIA
-6-
Untuk menjamin terselenggaranya kepastian dan penegakan
hukum dalam hal yang berkaitan dengan Pengelolaan Sumber Daya Air,
selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan penyidik
pegawai negeri sipil yang diberi wewenang penyidikan.
II. PASALDEMI PASAL
Pasal I
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan umum" adalah bahwa
Pengelolaan $umber Daya Air dilaksanakan untuk memberikan
manfaat sebesar-besamya bagr kepentingan umum.
Huruf b
Yang dimaksud dengan asas "keterjangkauan" adalah bahwa
dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, ketersediaan Air harus
dapat dijangkau setiap individu, baik secara lokasi maupun
secara ekonomi.
Huruf c
Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa
Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara merata ke
seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah Air sehingga setiap
warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk
berperan dalam Pengelolaan Surnber Daya Air dan menggunakan
Sumber Daya Air.
Huruf d
Yang dimaksud dengan asas "keSeimbangan" adalah bahwa
Pengelolaan Sumber Daya Air harus memperhatikan
keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan
fungsi ekonomi.
Huruf e
Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah bahwa
Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan dengan mengoptimalkan
sumber daya nasional.
Huruf f
Yang dimaksud dengan asas "kearifan lokal" adalah bahwa dalam
Pengelolaan Sumber Daya Air harus memperhatikan nilai-nilai
luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
SK No 011556 A
Hurt-f g. . .PRESIDEN
REPUBL]K INDONESIA
-7-
Huruf g
Yang dimaksud dengan "wawasan lingkungan" adalah bahwa
Pengelolaan Sumber Daya Air memperhatikan keseimbangan
ekosistem dan daya dukung lingkungan.
Huruf h
Yang dimaksud dengan asas ukelestarian" adalah bahwa
Pendayagunaan Sumber Daya Air diselenggarakan dengan
menjaga keberadaan fungsi Sumber Daya Air secara
berkelanjutan.
Huruf i
Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa
Pengelolaan Sumber Daya Air tidak hanya ditujukan untuk
kepentingan generasi sekarang tetapi juga ditujukan untuk
kepentingan generasi yang akan datang.
Hurufj
Yang dimaksud dengan asas "keterpaduan dan keserasian"
adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara
terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan semua pemangku
kepentingan antarsektor dan antarwilayah administratif serta
mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan
memperhatikan sifat alamiah Air yang dinamis.
Huruf k
Yang dimaksud dengan asas "transparansi dan akuntabilitas"
adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara
terbuka dan dapat dipertanggungiawabkan.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Yang dimaksud kebutuhan pokok minimal sehari hari adalah Air
untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari untuk keperluan
sendiri yang kebutuhan airnya sebanyak 60 liter/ orang/ hari (enam
puluh liter per orang per hari).
SK No 011557 A
Pasal 7. . .PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-8-
Pasal 7
Yang dimaksud dengan 'tidak dapat dimiliki dan/ atau dikuasai"
adalah perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha hanya
mendapatkan akses atau kesempatan untuk menggunakan Sumber
Daya Air yang diberikan oleh pemerintah.
Termasuk yang tidak dapat dimiliki dan/ atau dikuasai adalah Sumber
Air yang berada di dalam tanah pekarangan milik pribadi atau badan
usaha. Namun, pemilik tanah tetap dapat menggunakan Air dari
Sumber Air yang ada di pekarangannya untuk memenuhi kebutuhan
pokok sehari-hari. Pemilik tanah yang akan menggunakan Air dari
Sumber Air yang ada di pekarangannya untuk keperluan usaha
dilakukan berdasarkan izin.
Pasal 8
Ayat (l)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "kebutuhan pokok sehari-hari"
adalah kebutuhan Air untuk memenuhi kebutuhan hidup
sehari-hari untuk keperluan sendiri guna mencapai
kehidupan yang sehat dan bersih, misalnya untuk
keperluan ibadah, minum, masak, mandi, cuci, dan
peturasan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "pertanian rakyat" adalah budi daya
pertanian yang meliputi berbagai komoditas, yaitu pertanian
tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan
kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu
yang kebutuhan airnya tidak lebih dari dua liter per detik
per kepala keluarga.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
SK No 011558 A
Ayat(a)...PRESTDEN
REPUBLIK INDONESIA
-9-
Ayat (a)
Yang dimaksud dengan nketersediaan Air mencukupi" adalah
pemenuhan Air untuk (i) kebutuhan pokok sehari-hari, (ii)
pertanian rakyat, (iii) kebutuhan penggunaan Sumber Daya Air
untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok
sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum, (iv) keperluan
Air untuk pemeliharaan Sumber Air, dan (v) lingkungan hidup
telah terpenuhi dan masih terdapat sisa Air yang dapat
dialokasikan untuk pemenuhan penggunaan Sumber Daya Air
lainnya.
Hurufa
Yang dimaksud dengan "kegiatan bukan usaha" adalah
kegiatan pemanfaatan Air yang tidak bertujuan untuk
memperoleh keuntungan secara materiel, seperti
pemanfaatan Air untuk kegiatan keagamaan, kebudayaan,
dan kemasyarakatan.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Yang dimaksud dengan "kuota Air" adalah volume Air maksimum
yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari
dan pertanian rakyat.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "hak yang serupa dengan itu" adalah hak
yang sebelumnya diakui dengan berbagai sebutan masingmasing daerah yang pengertiannya sama dengan Hak Ulayat,
misalnya: tanah wilayah pertuanan di Ambon; pangam peto ataru
pewatasan di Kalimantan; ueutengkon di Jawa, prabumian dan
pagar di Bali; totabuan di Bolaang-Mangondouw, torluk di
Angkola, limpo di Sulawesi Selatan, muru di Pulau Buru, paer di
Lombok, dan panjaean di Tanah Batak.
SK No 011559 A
Ayat(s)...FRESTDEN
REPUBLIK TNDONESIA
-10_
Ayat (3)
Pengakuan adanya Hak Ulayat Masyarakat Adat, termasuk hak
yang serupa dengan itu dipahami bahwa yang dimaksud dengan
Masyarakat Adat adalah sekelompok orang yErng terikat oleh
tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu
persekutuan hukum adat yang didasarkan atas kesamaan
tempat tinggal atau atas dasar keturunan. Hak Ulayat
Masyarakat Adat dianggap masih ada apabila memenuhi tiga
unsur, yaitu
a. unsur Masyarakat Adat, yaitu terdapatnya sekelompok orang
yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya
sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu,
yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan
persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari;
b. unsur wilayah, yaitu terdapat tanah ulayat tertentu yang
menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum
tersebut dan tempat mengambil keperluan hidupnya seharihari; dan
c. unsur hubungan antara masyarakat tersebut dan
wilayahnya, yaitu terdapat tatanan hukum adat mengenai
pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayatnya
yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan
hukum tersebut,
Pasal 10
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "kawasan lindung Sumber Air" adalah
kawasan yang memberikan fungsi pelindungan terhadap Sumber
Air, misalnya daerah sempadan Sumber Air, kawasan resapan
air, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar mata
air.
Huruf f. . .
SK No011560 AREPU
FRESIDEN
BLIK INDONESIA
- 11-
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Yang dimaksud dengan "mengelola sistem irigasi" adalah
pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi kegiatan operasi,
pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
Sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem adalah kesatuan
sistem irigasi primer, sekunder, dan tersier yang mencakup
keandalan penyediaan air irigasi, prasarana irigasi, manajemen
irigasi, lembaga pengelola irigasi, dan sumber daya manusia.
Hurufj
Yang dimaksud dengan "efektivitas" adalah pelaksanaan
Pengelolaan Sumber Daya Air berorientasi untuk mewujudkan
tujuan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang
bersangkutan.
Yang dimaksud dengan "efisiensi" adalah melaksanakan
Pengelolaan Sumber Daya Air dengan meminimalkan biaya dan
sumber daya yang dimiliki.
Yang dimaksud dengan "kualitas" adalah Pengelolaan Sumber
Daya Air dilaksanakan sesuai dengan standar layanan.
Yang dimaksud dengan "ketertiban" adalah Pengelolaan Sumber
Daya Air dilaksanakan secara teratur dan sesuai dengan
prosedur.
Huruf k
"Bantuan teknis dan bimbingan teknis" dilakukan dalam bentuk
berbagai pelatihan, peningkatan kemampuan, dan supervisi
dalam Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dan
Pemerintah Daerah kabupaten/kota, antara lain dalam
pen5rusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana
Pengelolaan Sumber Daya Air.
Hurufl
Dalam upaya menjamin ketersediaan Air, terutama Air Minum di
seluruh wilayah Indonesia, Pemerintah Pusat mengembangkan
teknologi Sistem Penyediaan Air Minum, antara lain yang
bersumber dari Air hujan dan/atau Air laut.
Hurufm...
SK No 011561 AFRESIDEN
REPUELIK TNDONESIA
-L2-
Huruf m
Cukup jelas.
Hurufn
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Cukup jelas.
Pasal 1 1
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Lokasi tertentu bempa tempat tertentu, ruas tertentu, atau
bagian/ area tertentu.
Hurufh
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Nilai satuan BJPSDA misalnya:
a. listrik: Rp/kwh;
b. Air untuk Sistem Penyediaan Air Minum: Rp/m3;
c. industri: Rp/m3;
d. usaha pertanian: Rp/ha.
SK No 011562 A
Yang. . .PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-13-
Yang dimaksud dengan "pemangku kepentingan terkait" adalah
pemegang izin penggunaan Sumber Daya Air yang dikenai
kewajiban membayar BJPSDA.
Hurufl
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Hurufh
Cukup jelas.
Huruf i
Gubernur dalam menetapkan nilai satuan BJPSDA berdasarkan
pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
Hurufj
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
SK No011563 A
Pasal 16. . .FRESIDEN
REPUELIK TNDONESIA
-14 -
Pasal 16
Hurufa
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Bupati/wali kota dalam menetapkan nilai satuan BJPSDA
berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
Hurufh
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Pasal 17
Yang dimaksud dengan "desa" adalah desa, desa adat, atau yang
disebut dengan nama lain yang merupakan kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
SK No 011564 A
Pasal 18. . .PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-15-
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Sebagian tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dalam
Pengelolaan Sumber Daya Air yang dapat ditugaskan kepada
pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/ kota, misalnya
adalah pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi Sumber Air
serta Prasarana Sumber Daya Air berdasarkan asas tugas
pembantuan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Membahayakan kepentingan umum, misalnya adalah tidak
terurusnya kawasan pelindungan tempat Sumber Air,
terutama pada daerah hulu Sumber Air; tingkat pencemaran
yang terus meningkat di Sumber Air; pengambilan
komoditas tambang di sungai yang tidak terkendali sehingga
mengancam kerusakan pada fondasi jembatan, tanggul
sungai, atau bangunan prasarana umLlm lainnya di Sumber
Air; atau tanah longsor yang diperkirakan dapat mengancam
altivitas perekonomian masyarakat secara luas.
Huruf b
Cukup jelas.
f c . . .
SK No 011565 APRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-16-
Huruf c
Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui berbagai
cara, misalnya mediasi, peringatan, fasilitasi, dan/atau
pengambilalihan kewenangan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Sumber Daya Air mempunyai fungsi sosial berarti bahwa Sumber
Daya Air merupakan kebutuhan pokok dari kehidupan manusia
dan makhluk hidup lainnya yang tidak dapat tergantikan.
Sumber Daya Air mempunyai fungsi lingkungan hidup berarti
bahwa Sumber Daya Air menjadi bagian dari ekosistem sekaligus
sebagai tempat kelangsungan hidup flora dan fauna.
Sumber Daya Air mempunyai fungsi ekonomi berarti bahwa
Pendayagunaan Sumber Daya Air harus didasarkan pada nilai
ekonomi.
Ayat (2)
Pengelolaan Sumber Daya Air secara menyeluruh mencakup
semua bidang pengelolaan yang meliputi konservasi,
pendayagunaan, dan Pengendalian Daya Rusak Air, serta
meliputi satu sistem wilayah pengelolaan secara utuh yang
mencakup semua proses Perencanaan, pelaksanaan, serta
pemantauan dan evaluasi.
Pengelolaan Sumber Daya Air secara terpadu merupakan
pengelolaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua
pemilik kepentingan antarsektor dan antarwilayah administratif.
Yang dimaksud dengan '?engelolaan Sumber Daya Air
berkelanjutan" adalah Pengelolaan Sumber Daya Air yang tidak
hanya ditqjukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi
juga termasuk untuk kepentingan generasi yang akan datang.
Yang dimaksud dengan '?engelolaan Sumber Daya Air
berwawasan lingkungan hidup" adalah pengelolaan yang
memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung
lingkungan.
SK No011566 A
Pasal 22.PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-17 -
Pasd22
Ayat - (1)
Prinsip keterpaduan antara Air Permukaan dan Air Tanah
menekankan pentingnya keseimbangan Pengelolaan Sumber
Daya Air karena Air Tanah merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari ekosistem dan berinteraksi dengan Air
Permukaan.
Pengelolaan Sumber Daya Air memperhatikan keterkaitan Air
Permukaan dan Air Tanah sebagai satu kesatuan daur hidrologi
yang bersumber pada Air hujan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Penetapan Wilayah Sungai termasuk Cekungan Air Tanah yang
berada di dalam Wilayah Sungai tersebut.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kelangsungan keberadaan Sumber Daya
Air" adalah terjaganya keberlanjutan keberadaan Air dan Sumber
Air, termasuk potensi yang terkandung di dalamnya.
Yang dimaksud dengan "daya dukung Sumber Daya Aif adalah
kemampuan Sumber Daya Air untuk mendukung perikehidupan
manusia dan makhluk hidup lainnya.
Yang dimaksud dengan "daya tampung Air dan Sumber Aif
adalah kemampuan Air dan Sumber Air untuk menyerap zat,
energi, dan/ atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan
ke dalamnya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
SK No011567 A
Ayat(3) ...PRESIDEN
PUBLIK INDONESIA
-18-
Ayat (3)
Dalam hal Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air belum
ditetapkan, kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dilakukan
berdasarkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air yang telah
ditetapkan.
Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air juga
memperhatikan karakteristik biofrsik Daerah Aliran Sungai,
antara lain, adalah karst, gambut, dan rrulkanik.
Ayat (a)
Pelindungan dan pelestarian Sumber Air terdiri atas pelindungan
dan pelestarian Sumber Air Permukaan dan pelindungan dan
pelestarian Sumber Air Tanah.
Pelindungan dan pelestarian Sumber Air Permukaan dilakukan
melalui kegiatan:
a. pemeliharaan kelangsungan fungsi Sumber Air, resapan Air,
dan daerah tangkapan Air;
b. pengendalian pemanfaatan Sumber Air;
c. pengisian Air pada Sumber Air;
d. pengaturan prasarana dan sarana sanitasi;
e. pelindungan Sumber Air dalam hubungannya dengan
kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada Sumber
Air;
f. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
g. pengaturan daerah sempadan Sumber Air;
h. rehabilitasi hutan dan lahan; dan/ atau
i. pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan
kawasan pelestarian alam.
Pelindungan dan pelestarian Sumber Air Tanah dilakukan
melalui kegiatan:
a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan Air Tanah;
SK No 011568 A
b. menjaga . . .PRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
-19_
b. menjaga daya dukung akuifer; dan/atau
c. memulihkan kondisi dan lingkungan Air Tanah pada zona
kritis dan zona rusak.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "pengawetan Ai/ adalah upaya yang
dilakukan untuk:
a. menyimpan Air yang berlebih pada saat hujan agar dapat
dimanfaatkan pada waktu diperlukan;
b. menghemat Air dengan pemakaian yang efisien dan efektif;
dan/atau
c. meningkatkan kapasitas imbuhan Air Tanah.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Dalam pen5rusunan rencana tata ruang dan pelaksanaannya,
dilakukan mekanisme pengukuran dampak
terhadap siklus hidrologis.
Pasal 25
Huruf a
Yang dimaksud dengan "terganggunya kondisi tata Air Daerah
Aliran Sungai" adalah perubahan tata Air daerah alitan sungai
yang tidak sesuai dengan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air
dan/atau Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air.
Hurufb
Yang dimaksud dengan 'kerusakan Sumber Air" adalah
berkurangnya daya tampung atau fungsi Sumber Air.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan 'daerah imbuhan Air Tanah' adalah
daerah resapan Air yang mampu menambah Air Tanah secara
alamiah pada Cekungan Air Tanah.
SK No011569 A
Ayat(2)...FRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
-20 -
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal2T
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Penatagunaan Sumber Daya Air pada Air Permukaan
ditujukan untuk menentukan zona pemanfaatan ruang pada
Sumber Air dan peruntukan Air pada Sumber Air dilakukan
dengan:
a. zona untuk fungsi lindung dan budi
daya;
b. menggunakan dasar hasil penelitian dan pengukuran
secara teknis hidrologis;
c. memperhatikan ruang Sumber Air yang dibatasi oleh
garis sempadan Sumber Air;
d. memperhatikan kepentingan berbagai jenis
pemanfaatan;
e. melibatkan peran masyarakat sekitar dan pihak lain
yang berkepentingan; dan
f. memperhatikan fungsi kawasan.
Penatagunaan Sumber Daya Air pada Air Tanah ditujukan
untuk menetapkan zona pemanfaatan rt-ang pada
Cekungan Air Tanah dan peruntukan Air Tanah pada
Cekungan Air Tanah yang disusun berdasarkarL zor:a
konservasi Air Tanah dilakukan dengan
mempertimbangkan:
a. sebaran dan karakteristik akuifer;
b. kondisihidrogeologis;
c. kondisi dan lingkungan Air Tanah;
d. kawasan lindung Air Tanah;
e. kebutuhan Air bagi masyarakat dan pembangunan;
SK No011570 A
f. dataPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-21 -
f. data dan informasi hasil inventarisasi pada Cekungan
Air Tanah; dan
g. ketersediaan Air Permukaan.
Huruf b
Penyediaan Sumber Daya Air, baik Air Permukaan maupun
Air Tanah ditujukan untuk menyediakan atau
meningkatkan ketersediaan Sumber Daya Air guna
memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan
kuantitas.
Huruf c
Penggunaan Surnber Daya Air, baik Air Permukaan maupun
Air Tanah ditujukan untuk pemanfaatan Sumber Daya Air
dan prasarananya sebagai media dan/atau materi sesuai
dengan penatagunaannya.
Huruf d
Pengembangan Sumber Daya Air, baik Air Permukaan
maupun Air Tanah ditujukan untuk peningkatan
kemanfaatan fungsi Sumber Daya Air guna memenuhi
kebutuhan Air, Daya Air, dan/atau Sumber Air untuk
rumah tangga, irigasi/pertanian, industri, pertambangan,
ketenagaan, perhubungan/ transportasi Air, pertahanan,
olahraga, dan pariwisata serta untuk berbagai keperluan
lainnya.
Peningkatan kemanfaatan fungsi Sumber Daya Air, antara
lain, melalui modifikasi cuaca dan pembangunan Prasarana
Sumber Daya Air, misalnya bendung, waduk, bangunan
penangkap Air, Sistem Penyediaan Air Minum, dan jaringan
irigasi.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 3O
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan 'saluran transmisi" adalah saluran
pembawa Air baku, baik yang berupa Saluran terbuka maupun
tertutup yang berfungsi untuk mengalirkan Air dari satu Wilayah
Sungai ke Wilayah Sungai lain yang bersebelahan.
SK No011571 A
Ayat(2)...PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-22 -
Ayat (2)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya upaya
penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha yang
melampaui batas-batas daya dukung lingkungan Sumber Daya
Air sehingga berpotensi mengancam kelestariannya.
Pasal 31
Yang dimaksud dengan "keadaan memaksa" adalah keadaan yang
bersifat darurat, yakni keadaan sukar atau sulit yang tidak tersangkasangka yang memerlukan penanggulangan segera.
Penggunaan Sumber Daya Air untuk kepentingan konservasi,
misalnya adalah untuk penggelontoran Sumber Air di kawasan
perkotaan yang tingkat pencemarannya sudah sangat tinggi (terjadi
keracunan).
Penggunaan Sumber Daya Air untuk persiapan pelaksanaan
konstruksi, misalnya adalah untuk mengatasi kerusakan mendadak
yang terjadi pada Prasarana Sumber Daya Air (tanggul jebol).
Penggunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan prioritas
penggunaan Sumber Daya Air, misalnya adalah untuk pemenuhan
kebutuhan pokok sehari-hari pada saat terjadi kekeringan.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Ayat (1)
Upaya pencegahan ditujukan untuk mencegah terjadinya
bencana yang diakibatkan oleh Daya Rusak Air.
Upaya penanggulangan ditujukan untuk meringankan
penderitaan akibat bencana.
Upaya Pemulihan akibat Daya Rusak Air ditujukan untuk
memulihkan fungsi Sumber Daya Air serta sistem Prasarana
Sumber Daya Air setelah terjadinya Daya Rusak Air.
Ayat (21
Cukup jelas.
SK No 01 '1572 A
Ayat(3)...FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-23 -
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan Daya Rusak Air, antara lain, berupa:
a. banjir;
b. erosi dan sedimentasi;
c. tanah longsor;
d. banjir lahar dingin;
f. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi, dan fisika
Air;
g. terancam punahnya jenis tumbuhan dan/atau satwa;
h. wabah penyakit;
i. tanah ambles;
j. intrusi; dan/atau
k. perembesan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Keadaan yang membahayakan merupakan keadaan Air yang luar
biasa yang melampaui batas rencana sehingga jika tidak diambil
tindakan darurat diperkirakan dapat menjadi bencana yang lebih
besar terhadap keselamatan umum.
Ayat (7)
Yang dimaksud dengan "rekonstruksi" adalah pembangunan
kembali, termasuk pembangunan baru prasarana Sumber Daya
Air.
Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah perbaikan sistem
Prasarana Sumber Daya Air sehingga dapat difungsikan kembali.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
SK No011573 A
Pasal 39...FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
'24 -
Pasal 39
Ayat (1)
Pola Pengelolaan Sumber Daya Air disusun untuk membuat
strategi Pengelolaan Sumber Daya Air pada masa yang akan
datang, termasuk upaya untuk memenuhi kebutuhan Air untuk
masa yang akan datang untuk menciptakan keseimbangan
antara kebutuhan (demand) dan kemampuan penyediaan
(sttpplal.
Ayat (2)
Prinsip keterpaduan antarsektor dan antarwilayah
diselenggarakan dengan memperhatikan wewenang dan
tanggung jawab tiap-tiap instansi sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Wilayah Sungai
dalam satu kabupaten/kota, Rencana Pengelolaan Sumber Daya
Air untuk Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota, Rencana
Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Wilayah Sungai lintas
provinsi, Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Wilayah
Sungai strategis nasional, dan Rencana Pengelolaan Sumber
Daya Air untuk Wilayah Sungai lintas negara menjadi masukan
rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, rencana tata ruang
wilayah provinsi, dan rencana tata ruang nasional.
Selain sebagai masukan untuk penyusunan rencana tata ruang
wilayah, Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah
Sungai juga digunakan sebagai masukan untuk meninjau
kembali rencana tata ruang wilayah dalam hal terjadi perubahanperubahan, baik pada Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air
maupun pada rencana tata ruang pada periode waktu tertentu.
Perubahan yang dimaksud merupakan tuntutan perkembangan
kondisi dan situasi.
Antara Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dan rencana tata
ruang wilayah terdapat hubungan yang bersifat dinamis dan
terbuka untuk menyesuaikan.
SK No011574 A
Ayat(6)...FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
_25 _
Ayat (6)
Rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air disusun untuk
setiap tahun anggaran.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 40
Ayat (l)
Yang dimaksud dengan "konstruksi" adalah suatu kegiatan
membangun prasarana ataupun sarana Sumber Daya Air, antara
lain, yaitu pembangunan bendungan, pembangunan bendung,
pembangunan tanggul, dan pembangunan saluran.
Yang dimaksud dengan "nonkonstruksi" adalah suatu kegiatan
yang tidak menghasilkan sarana dan Prasarana Sumber Daya
Air, antara lain, yaitu men5rusun dan menaati tata ruang,
mengendalikan pemanfaatan ruang, manajemen kebutuhan
(demand management), dan penghijauan.
Ayat (2)
Cukpp jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (s)
Yang dimaksud dengan 'kegiatan nonkonstruksi" antara lain
adalah menanam pohon di daerah sabuk hijau dan upacara
keagamaan di Sumber Air.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 41
Ayat (1)
Operasr merupakan tindakan pengaturan aliran Air,
pengalokasian Air, pengaliran Air, dan pengalokasian ruang
Sumber Air yang bertujuan untuk mengoptimalkan kemanfaatan
Sumber Daya Air dan Prasarana Sumber Daya Air.
SK No011575 A
Pemeliharaan . . .PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA
-26 -
Pemeliharaan merupakan tindakan perawatan dan pelindungan
Sumber Air beserta Prasarana Sumber Daya Air yang bertujuan
untuk menjaga kelestarian fungsi Sumber Daya Air dan
Prasarana Sumber Daya Air serta untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan dan tercapainya tujuan operasi Prasarana Sumber
Daya Air.
Ayat (2)
Pengaturan pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber
Daya Air, antara lain, adalah pengaturan pembagian Air,
pengaturan jadwal pemberian Air, teknik pemanfaatan Air, dan
pengaturan pemanfaatan sempadan Sumber Air.
Ayat (s)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup je1as.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Ayat (l)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air mengacu pada Pola
Pengelolaan Sumber Daya Air.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi dalam
ayat ini mencakup pengamatan dan penilaian secara berkala atas
praktik penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air, baik
dalam konteks kesesuaiannya dengan rencana pengelolaan yang
sudah ditetapkan maupun dalam konteks ketaatannya,
termasuk rekomendasi tindak lanjutnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
SK No 011576 A
Pasal 44...FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-27 -
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Huruf a
Angka 1)
Yang dimaksud dengan "mengubah kondisi alami Sumber
Air" adalah mempertinggi, memperendah, dan membelokkan
Sumber Air.
Mempertinggi adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan
Air pada Sumber Air menjadi lebih tinggi, misalnya adalah
membangun bendung atau bendungan.
Termasuk dalam pengertian mempertinggi adalah memompa
Air dari Sumber Air.
Memperendah adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan
Air pada Sumber Air menjadi lebih rendah atau turun dari
semestinya, misalnya adalah menggali atau mengeruk
sungai.
Membelokkan adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan
aliran Air dan alur Sumber Air menjadi berbelok dari alur
yang sebenamya.
Penggunaan Air Tanah yang mengubah kondisi alami
dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali tidak
termasuk yang memerlukan izin penggunaan Sumber Daya
Air.
Angka 2)
Yang dimaksud dengan "Air dalam jumlah yang besar'untuk
Air Permukaan adalah kuota Air Permukaan yang jumlahnya
melebihi kebutuhan pokok sehari-hari untuk 150 (seratus
lima puluh) orang dari satu titik pengambilan atau lebih dari
60 (enam puluh) liter per orang per hari.
Yang dimaksud dengan "air dalam jumlah yang besar" untuk
Air Tanah adalah jika Air Tanah diambil dari sumur bor
berdiameter lebih dari 2 (dua) inci atau lebih dari 5 (lima)
sentimeter atau lebih dari 25 (dua puluh lima) meter kubik
per bulan per kepala keluarga.
Huruf b
Angka 1)
Cukup jelas.
SK No 011577 A
Angka2) ...PRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
-28 -
Angka 2)
Yang dimaksud dengan "pertanian rakyat di luar sistem
irigasi yang sudah ada" adalah lahan pertanian yang
kebutuhan airnya belum diperhitungkan dalam
Perencanaan atau belum termasuk di dalam daerah irigasi
yang terbangun.
Huruf c
Penggunaan Sumber Daya Air bagi kegiatan selain untuk
memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanlan rakyat
yang bukan merupakan kegiatan usaha, misalnya, adalah
penggunaan Air untuk penyiraman taman kota, penggunaan Air
untuk rumah ibadah, penggunaan ruang pada Sumber Air
untuk membangun jembatan di perkampungan, atau
penggunaan Daya Air untuk pembangkit listrik tenaga
mikrohidro bagi kepentingan masyarakat setempat yang tidak
diusahakan.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "terjaminnya keselamatan kekayaan
negara" adalah mencegah hilangnya atau dikuasainya Sumber
Daya Air oleh pihak tertentu akibat penggunaan Sumber Daya Air
bagi kegiatan usaha.
Pasal 48
Yang dimaksud dengan 'rencana penyediaan Air" adalah rangkaian
kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air yang akan dilakukan untuk
menyediakan Air dengan jumlah tertentu untuk berbagai jenis
kebutuhan penggunaan Sumber Daya Air, misalnya, adalah melalui
pembangunan bendungan, saluran Air baku, dan sumur/pengeboran
Air Tanah.
Penyediaan Sumber Daya Air untuk penggunaan Sumber Daya Air
untuk kebutuhan. usaha misalnya adalah penyediaan Air untuk
perusahaan daerah 'Air Minum, perusahaan minuman dalam
kemasan, pembangkit listrik tenaga Air, olahraga arung jeram, dan
sebagai bahan pembantu proses produksi, seperti Air untuk sistem
pendingin wresin (water cooling sgsteml atau Air untuk pencucian hasil
eksplorasi bahan tambang.
SK No 011578 A
Yang . . .PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA
-29 -
Yang dimaksud dengan "zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air"
adalah ruang pada Sumber Air (waduk, danau, rawa, sungai, atau
Cekungan Air Tanah) yang dialokasikan, baik sebagai fungsi lindung
maupun fungsi budi daya. Misalnya, membagi permukaan suatu
waduk, danau, rawa, atau sungai ke dalam berbagai zona
pemanfaatan, antara lain, ruang yang dialokasikan untuk budi daya
perikanan, penambangan bahan galian golongan C, transportasi Air,
olahraga Air dan pariwisata, pelestarian unsur lingkungan yang unik
atau dilindungi, dan/atau pelestarian cagar budaya.
Penentuan zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air bertujuan
untuk mendayagunakan fungsi/potensi yang terdapat pada Sumber
Air yang bersangkutan secara berkelanjutan, baik untuk kepentingan
generasi sekarang maupun yang akan datang.
Dalam penetapal zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air, selain
untuk menentukan dan memperjelas batas tiap-tiap zona
pemanfaatan, termasuk juga ketentuan, persyaratan, atau kriteria
pemanfaatan dan pengendaliannya.
Pasal 49
Ayat (l)
Huruf a
Penggunaan Sumber Daya Air sebagai media, misalnya
adalah Penggunaan Sumber Daya Air untuk transportasi,
pembangkit tenaga listrik, arung jeram, olahraga,
pariwisata, dan perikanan budi daya pada Sumber Air.
Huruf b
Penggunaan Air dan Daya Air sebagai materi untuk
kebutuhan usaha, baik berupa produk Air maupun berupa
produk bukan Air, meliputi:
l. penggunaan Air baku sebagai bahan baku produksi,
seperti usaha Air minum yang dikelola badan usaha
milik daerah, usaha Air minum dalam kemasan, dan
usaha minuman dalam kemasan lainnya;
2. penggunaan Air baku sebagai salah satu unsur atau
unsur utama dari kegiatan suatu usaha, seperti usaha
makanan, usaha perhotelan, usaha perkebunan, usaha
industri (misalnya untuk membantu proses produksi,
seperti Air untuk sistem pendingin mesin), atau kegiatan
usaha lain.
Hurufc . ..
SK No 01'1579 AFRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
-30 -
Huruf c
Yang dimaksud dengan "penggunaan Sumber Air sebagai
media" misalnya adalah penggunaan Sumber Air untuk:
l. konstruksi pada Sumber Air yang dapat berupa
konstruksi jembatan, jaringan perpipaan, dan jaringan
kabel listrik/telepon;
2. tempat budi daya pertanian semusim atau budi daya
ikan pada bantaran sungai; dan
3. tempat budi daya tanaman tahunan pada sabuk hijau
danau, embung, dan waduk.
Hurufd
Yang dimaksud dengan "penggunaan Air, Sumber Air,
dan/atau Daya Air sebagai media dan materi" dapat berupa
eksplorasi, eksploitasi, dan pemurnian bahan tambang dari
Sumber Air.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "Air dalam jumlah yang besar'
adalah kuota Air yang jumlahnya melebihi kebutuhan pokok
sehari-hari.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "sistem irigasi" meliputi prasarana
irigasi, Air irigasi, manajemen irigasi, institusi pengelola
irigasi, dan sumber daya manusia.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Kegiatan bukan usaha antara lain adalah taman kota yang
tidak dipungut biaya, rumah ibadah, dan fasilitas umum
atau fasilitas sosial lainnya.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat(a)...
SK No 011580 AFRESTDEN
REFUBLIK INDONESIA
- 31 -
Ayat (a)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "titik atau tempat tertentu pada
Sumber Air' adalah tempat pada Sumber Air dengan satu
titik koordinat tertentu. Kegiatan usaha yang menggu.nakan
Sumber Daya Air pada titik atau tempat tertentu pada
Sumber Air, antara lain, berupa kegiatan usaha yang
dilakukan dengan mengambil atau mengalirkan Air dari
suatu titik atau tempat tertentu di sungai, anak sungai,
mata Air, atau lapisan akuifer, misalnya untuk Air baku
perusahaan Air Minum, Air baku perusahaan minuman
dalam kemasan, Air untuk usaha perikanan budidaya, Air
untuk usaha pertanian, Air untuk usaha pertambangan,
dan Air untuk usaha industri lainnya.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "ruas tertentu pada Sumber Air2
adalah bagian dari Sumber Air yang terletak di antara titik
koordinat tertentu dengan titik koordinat yang lain. Kegiatan
usaha yang menggunalan Sumber Daya Air pada ruas
tertentu pada Sumber Air, antara lain, berupa kegiatan
usaha untuk transportasi Air, olahraga arung jeram, dan
lalu lintas Air.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "bagian tertentu dari Sumber Air"
adalah ruang tertentu yang berada pada dan/atau di dalam
Sumber Air. Kegiatan usaha yang menggunakan Sumber
Daya Air pada bagian tertentu dari Sumber Air antara lain,
berupa kegiatan usaha pada situ, danau, atau waduk untuk
pembangkit listrik tenaga Air, jaring apung/ keramba,
transportasi Air, dan pariwisata Air.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 50
Yang dimaksud dengan "Air Minum untuk kebutuhan pokok seharihari' adalah Air Minum yang diselenggarakan melalui Sistem
Penyediaan Air Minum, tidak termasuk Air Minum dalam kemasan.
Air minum dalam kemasan nierupakan produk manufaktur untuk
memenuhi segmen pasar demi kepraktisan dan gaya hidup.
Pasal 5l ...
SK No011581 APRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
-32 -
Pasal 51
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "persetqjuan" adalah hasil pertemuan
dengan pemangku kepentingan di sekitar lokasi Sumber Air yang
akan digunakan untuk kegiatan usaha yang berisi rekomendasi
terhadap rencana kegiatan usaha tersebut.
.. Yang dimaksud dengan upemangku kepentingan di kawasan
Sumber Daya Ai/ adalah perwakilan kelompok masyarakat yang
berada di sekitar lokasi Sumber Air yang akan digunakan untuk
kegiatan usaha.
Hurufd
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup je1as.
Ayat (4)
Cukup je1as.
Ayat (s)
Informasi kondisi hidrologis, misalnya, adalah tentang curah
hujan, debit sungai, dan tinggi muka Air pada Sumber Air.
Informasi kondisi hidrometeorologis, misalnya tentang
temperatur udara, kecepatan angin, dan kelembaban udara.
SK No 011582 A
InformasiFRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-33 -
Informasi kondisi hidrogeologis mencakup Cekungan Air Tanah,
misalnya, adalah potensi Air Tanah dan kondisi akuifer atau
lapisan pembawa Air.
Yang dimaksud dengan 'kebijakan Sumber Daya Ai/ adalah
semua arahan pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air,
baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kota/kabupaten,
misalnya berupa Peraturan Pemerintah, peraturan presiden,
Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah.
Yang dimaksud dengan oteknologi Sumber Daya Ai/, misalnya,
adalah teknologi Konservasi Sumber Daya Air, teknologi
Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan teknologi Pengendalian
Daya Rusak Air.
Yang dimaksud dengan "informasi kondisi lingkungan pada
Sumber Daya Ai/, misalnya, adalah kondisi ruang di dalam
sempadan Sumber Air, kondisi kawasan resapan Air, dan kondisi
Daerah Aliran Sungai.
Yang dimaksud dengan "informasi kegiatan sosial, ekonomi, dan
budaya masyarakat yang terkait dengan Sumber Daya Air",
misalnya, adalah jumlah penduduk, mata pencaharian,
penghasilan per kapita, tingkat pendidikan, dan keberadaan
Masyarakat Adat.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 55
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "para pemilik kepentingan" adalah para
pihak yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung
dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, misalnya, adalah dinas
terkait Sumber Daya Air, Pengelola Sumber Daya Air, dan
pengguna Sumber Daya Air.
Ayat (2)
Kegiatan pemberdayaan dilakukan antara lain melalui
pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam bidang Sumber Daya Air.
SK No 011583 A
Ayat(3)...PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-34 -
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "melibatkan peran masyarakat" adalah
pada saat melakukan Pengelolaan Sumber Daya Air, Pemerintah
Pusat ataupun Pemerintah Daerah secara sendiri atau bersama
dengan pemuka masyarakat melakukan kegiatan:
a. menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan
berkembangnya potensi masyarakat;
b. memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh
masyarakat; dan
c. memberikan pelindungan terhadap aktivitas masyarakat
yang berdampak positif terhadap Pengelolaan Sumber Daya
Air.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (s)
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kebutuhan nyata" adalah dana yang
dibutuhkan semata-mata untuk membiayai Pengelolaan Sumber
Daya Air sehingga dapat menjamin keberlanjutan fungsi Sumber
Daya Air.
Jenis pendanaan Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi:
a. biaya sistem informasi;
b. biaya Perencanaan;
c. biaya pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi;
d. biaya operasi dan pemeliharaan; dan
e. biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
SK No 011584 A
Hurufb...FRESIDEN
UBLIK INDONESIA
-35 -
Hurufb
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "sumber lain yang sah" antara lain
adalah anggaran swasta, hibah, dan BJPSDA.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan yang
dianggap sangat mendesak oleh daerah, tetapi belum menjadi
prioritas pada tingkat nasional untuk Wilayah Sungai lintas
provinsi dan Wilayah Sungai strategis nasional, atau belum
menjadi prioritas pada tingkat regional untuk Wilayah Sungai
lintas kabupaten/kota.
Ayat (6)
Pendanaan dalam ketentuan ini meliputi biaya Perencanaan,
pelaksanaan konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan, serta
pemantauan dan evaluasi terhadap prasarana yang diperlukan.
Ayat (7)
Yang dimaksud dengan "kerja sama pendanaan" adalah kerja
sama dalam rangka penyediaan dana yang diperlukan untuk
pembangunan Prasarana Sumber Daya Air.
Yang dimaksud dengan "badan usaha swasta" adalah badan
usaha swasta aslng atau badan usatra swasta dalam negeri.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 58
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan okebutuhan pokok sehari hari"
adalah Air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
untuk keperluan sendiri guna mencapai kehidupan yang
sehat dan bersih, misalnya untuk keperluan ibadah, minum,
masak, mandi, cuci, dan peturasan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d. . .
SK No 011585 AFRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-36 -
Hun.f d
Yang dimaksud dengan kegiatan konstruksi pada Sumber
Air yang tidak menggunakan Air antara lain adalah
jembatan, pipa, kabel, dan,liber optik melintasi Sumber Air.
Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan biaya
yang dibutuhkan untuk melakukan Pengelolaan Sumber
Daya Air agar Sumber Daya Air dapat didayagunakan secara
berkelanjutan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Dana yang dikumpulkan dari BJPSDA harus dimanfaatkan
untuk peningkatan pelayanan dalam Pengelolaan Sumber Daya
Air pada Wilayah Sungai terkait.
Pasal 59
Prinsip pemanfaat membayar diterapkan untuk penggunaan Sumber
Daya Air untuk kebutuhan usaha secara komersial.
Yang dimaksud dengan pemanfaat meliputi pemanfaat Air, pemanfaat
Sumber Air, dan/atau pemanfaat Daya Air, misalnya:
a. penggunaan Air sebagai Air baku Air minum dan industri;
b. memanfaatkan Sumber Air sebagai tempat tampungan limbah
terolah atau pelepasan Air ke Sumber Air; dan
c. memanfaatkan Daya Air untuk pembangkitan tenaga listrik.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "masyarakat" adalah Setiap Orang yang
menggunakan sumber daya air.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
SK No 011586 A
Hurufc. . .FRESIDEN
FEPUBLIK INDONESIA
-37 -
Huruf c
Cukup jelas.
Hurufd
Bentuk kerugian yang dialami sebagai akibat pelaksanaan
Pengelolaan Sumber Daya Air, misalnya, adalah hilang atau
berkurangnya fungsi atau hak atas tanah, bangunan,
tanaman, dan benda-benda lain yang berada di atasnya
karena adanya pembangunan bendungan, bendung,
tanggul, saluran, dan bangunan prasarana Pengelolaan
Sumber Daya Air lainnya.
Pemberian ganti rugi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku meliputi ganti rugi frsik dan/ atau nonfisik
terhadap pemilik atau penggarap hak atas tanah dan/ atau
benda-benda lain beserta tanaman yang berada di atasnya.
Ganti rugi fisik dapat berupa uang, permukiman kembali,
saham, atau dalam bentuk lain.
Ganti rugi nonfisik dapat berupa pemberian pekerjaan, atau
jaminan penghidupan lain yang tidak mengurangi nilai
sosial ekonominya.
Huruf e
Yang dimaksud dengan informasi yang berkaitan denga"n
Pengelolaan Sumber Daya Air antara lain adalah kondisi Air
dan Sumber Air serta rencana pembangunan Prasarana
Sumber Daya Air.
Huruf f
Cukup jelas.
Hurufg
Kerugian yang berkaitan dengan
Pengelolaan Sumber Daya Air, misalnya, adalah terjadinya
pemberian Air yang tidak sesuai dengan jadwal waktu, tidak
sesuai dengan kuota Air, dan/ atau kualitas Air yang tidak
sesuai dengan baku mutu.
Yang dimaksud dengan "pihak yang benvenang" adalah
Pengelola Sumber Daya Air dan pihak lain yang mempunyai
tugas dan wewenang menerima pengaduan terkait dengan
Pengelolaan Sumber Daya Air.
Huruf h
Cukup jelas.
SK No 011587 A
Ayat(2)...FRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA
-38 -
Ayat (21
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 62
Ayat (r)
Hurrf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan memberikan akses yaitu tidak
menutup secara fisik dan nonfisik Sumber Air yang
mengakibatkan masyarakat pengguna Air di sekitar Sumber
Air tidak dapat mencapai Sumber Air secara langsung untuk
memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Menutup secara fisik, misalnya, adalah dengan membangun
pagar di sekitar Sumber Air sehingga menghalangi
masyarakat untuk mengambil Air.
Menutup secara nonfisik, misalnya, adalah membuat
larangan pengambilan Air untuk memenuhi kebutuhan
pokok sehari-hari.
Hurufg
Cukup jelas.
Huruf h
Yang dimaksud dengan 'kepentingan umum", misalnya,
adalah penggunaan Air untuk pemadam kebakaran,
kesehatan lingkungan, peribadatan, dan kegiatan sosial
budaya.
Huruf i
Yang dimaksud umelaksanakan kewajiban lain" misalnya
adalah kewqiiban keuangan dan kewajiban perizinan.
SK No 011588 A
Ayat(2) ...PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-39 -
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 63
Ayat (1)
Bentuk partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya
Air, misalnya, adalah menyampaikan pemikiran dan gagasan
dalam pengambilan keputusan, laporan,
dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
Bentuk partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya
Air yang mencakup pelaksanaan konstruksi serta operasi dan
pemeliharaan, misalnya, adalah sumbangan waktu, tenaga,
material, dan dana.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71 ...
SK No 011589 AFRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
_40 _
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasa772
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal77
Cukup je1as.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6405
SK No 011592 A
Demikian postingan blog Tomatalikuang.com tentang Undang-undang (UU) NO. 17 Tahun 2019. Semoga bermanfaat 😃

Share this