Breaking

Jumat, 01 November 2019

Download File Undang-undang (UU) NO. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

Dibawah ini adalah link download file undang-undang / uu nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren yang diterbitkan oleh pemerintah baru-baru ini.
undnag-undang uu nomor 18 tahun 2019; tomatalikuang

And abisa mendownload file pdf uu ini melalui link berikut: UU_No_18_Tahun_2019.pdf
atau bisa langsung anda baca di bawah ini:

SALINAN
Menimbang a
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG
PESANTREN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan
beribadat menurut agamanya serta memilih
pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem
pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan
dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa dalam upaya untuk meningkatkan keimanan
dan ketakwaan serta akhlak mulia, pcsantren yang
tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan
kekhasannya telah berkontribusi penting dalam
mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alamin dengan
melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta
tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki
peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan
meraih kemerdekaan maupun pembangunan
nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pesantren
dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi
pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan
untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi
berdasarkan tradisi dan kekhasannya;
b
SK No 006344 A
c
d. bahwa . . .
d
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-2-
bahwa pengaturan mengenai pesantren belum
optimal mengakomodasi perkembangan, aspirasi,
dan kebutuhan hukum masyarakat serta belum
menempatkan pengaturan hukumnya dalam
kerangka peraturan perundang-undangan yang
terintegrasi dan komprehensif;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan
huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang
Pesantren;
e
Mengingat
Menetapkan
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C, Pasal 288, Pasal 29, dan
Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
UNDANG-UNDANG TENTANG PESANTREN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau
sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren
adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan
didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi
masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang
menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada
Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta
SK No 006345 A
memegang . . .2
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3-
memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin
yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran,
keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa
Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah
Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di
lingkungan Pesantren dengan mengembangkan
kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren
dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah
dengan pola pendidikan muallimin.
Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa
Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang
menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di
Pesantren
Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin
adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam
yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren
yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal
dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan
kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning
atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan
muallimin secara berjenjang dan terstruktur.
Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan
Pesantren yang diselenggarakan pada jalur
pendidikan formal sesuai dengan kekhasan
Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara
berjenjang dan terstruktur.
3 4 5 6
SK No 006346 A
7. MahadPRESTDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4-
7. Ma'had Aly adalah Pendidikan Pesantren jenjang
pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh
Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren
dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai
dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab
Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
8. Santri adalah peserta didik yang menempuh
pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di
Pesantren.
9. Kiai, Trran Guru, Anre Gurutta, Inyiak, Syekh,
Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang
selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik
yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang
berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh
Pesantren
10. Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk
oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem
penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
1 1. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan
independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh
dalam merumuskan dan menetapkan sistem
penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
12. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan
negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil
Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonomi.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang agama.
SK No 006347 A
BAB IIPRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
-5-
BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Penyelenggaraan Pesantren berasaskan :
a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
b. kebangsaan;
c. kemandirian;
d. keberdayaan
e. kemaslahatan;
f. multikultural;
g. profesionalitas;
h. akuntabilitas;
i. keberlanjutan; dan
j. kepastian hukum
Pasal 3
Pesantren diselenggarakan dengan tujuan:
a. membentuk individu yang unggul di berbagai bidang
yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran
agamanya danf atau menjadi ahli ilmu agama yang
beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu,
mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat;
b. membentuk pemahaman agama dan keberagamaan
yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk
perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan
hidup beragama; dan
c. meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang
berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan
warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat.
Pasal 4
Ruang lingkup fungsi Pesantren meliputi
a. pendidikan;
SK No 006348 A
b. dakwahPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-6-
b. dakwah; dan
c. pemberdayaan masyarakat
BAB III
PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PESANTREN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5
(1) Pesantren terdiri atas:
a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan
dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan
dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola
Pendidikan Muallimin; atau
c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan
dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan
pendidikan umum.
(2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi unsur paling sedikit:
a. Kiai;
b. Santri yang bermukim di Pesantren;
c. pondok atau asrama;
d. masjid atau musala; dan
e. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah
dengan Pola Pendidikan Muallimin.
Bagian Kedua
Pendirian
Pasal 6
(1) Pesantren didirikan oleh perseorangan, yayasan,
organisasi masyarakat Islam, danf atau masyarakat.
SK No 006349 A
(21 PendirianPRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA
-7 -
(2) Pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib:
a. berkomitmen mengamalkan nilai Islam rahmatan
lil'alamin dan berdasarkan Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta
Bhinneka Tunggal Ika;
b. memenuhi unsur Pesantren sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (21;
c. memberitahukan keberadaannya kepada kepala
desa atau sebutan lain sesuai dengan domisili
Pesantren; dan
d. mendaftarkan keberadaan Pesantren kepada
Menteri.
(3) Dalam hal pendirian Pesantren sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terpenuhi, Menteri
me mberikan izin terdaftar.
Pasal 7
Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Pesantren
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan
Peraturan Menteri.
Bagian Ketiga
Penyelenggaraan
Pasal 8
(1) Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan
nilai Islam rahmatan lil'alamin serta berdasarkan
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun L945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Bhinneka Trrnggal Ika.
SK No 006350 A
(21 PenyelenggaraanPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-8-
(2) Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menjaga
kekhasan atau keunikan tertentu yang
mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta
ragam dan karakter Pesantren.
Pasal 9
(1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, Kiai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
huruf a harus:
a. berpendidikan Pesantren;
b. berpendidikan tinggi keagamaan Islam,
dan/atau;
c. memiliki kompetensi ilmu agama Islam.
(2) Kiai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pemimpin tertinggi Pesantre YanB
mampu menjadi pengasuh, figur, dan teladan dalam
penyelen ggaraan Pe santren.
(3) Dalam penyelenggaraaan Pesantren sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kiai dapat dibantu oleh:
a. pendidik dan tenaga kependidikan dengan
kompetensi sesuai dengan kebutuhan Pesantren;
dan/atau
b. pengelola Pesantren.
(4) Pengelola Pesantren sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b bertujuan membantu peran Kiai
dalam fungsi administrasi pengelolaan Pesantren'
Pasal 10
(1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, Santri yang
bermukim di Pesantren sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menetap di dalam
pondok atau asrama Pesantren.
SK No 006351 A
(2) SelainPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-9 -
(2) Selain Santri yang bermukim sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pesantren dapat memiliki
Santri lain yang tidak menetap di dalam pondok
atau asrama Pesantren.
(3) Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diarahkan untuk pendalaman dan peningkatan
kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan
Pola Pendidikan Muallimin, pengamalan ibadah,
pembentukan perilaku akhlak mulia, dan
penguasaan bahasa.
(4) Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dididik untuk menanamkan keimanan dan
ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak
mulia, memegang teguh toleransi, keseimbangan,
moderat, rendah hati, dan cinta tanah air
berdasarkan ajaran Islam, nilai luhur bangsa
Indonesia, serta berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
Pasal 1 1
(1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, pondok atau
asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) huruf c merupakan tempat tinggal Santri yang
bermukim selama masa proses pendidikan di
Pesantren.
(2) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memperhatikan aspek daya tampung,
kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan
keamanan.
(3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pondok
atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya
tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan
keamanan.
SK No 006352 A
Pasal12...PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 10-
Pasal 12
(1) Dalam hal penyelenggaraan Pesantren, masjid atau
musala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) huruf d harus memperhatikan aspek daya
tampung, kebersihan, dan kenyamanan.
(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya dapat memfasilitasi masjid
atau musala Pesantren untuk memenuhi aspek daya
tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan
keamanan.
Pasal 13
(1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, kajian Kitab
Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola
Pendidikan Muallimin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) huruf e dilaksanakan secara
sistematis, terintegrasi, dan komprehensif.
(2) Kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan
Pola Pendidikan Muallimin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan
metode sorogan, bandongan, metode klasikal,
terstruktur, berjenjang, dan/atau metode
pembelajaran lain.
Pasal 14
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan
Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai
dengan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Menteri.
SK No 006353 A
Bagian KeempatPRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
- 11-
Bagian Keempat
Pesantren dalam Fungsi Pendidikan
Paragraf 1
Umum
Pasal 15
Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai
bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.
Pasal 16
(1) Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan
berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum
pendidikan masing-masing Pesantren.
(2) Fungsi Pendidikan Pesantren sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk
membentuk Santri yang unggul dalam mengisi
kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi
perkembangan zaman.
Pasal 17
(1) Pesantren menyelenggarakan pendidikan formal
danlatau nonformal.
(2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi Pendidikan Pesantren jenjang
pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
(3) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada
jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar
sebagaimana dimaksud pada ayal {2) berbentuk:
a. satuan Pendidikan Muadalah ula atau
Pendidikan Diniyah Formal ula; dan/atau
b. satuan Pendidikan Muadalah wustha atau
Pendidikan Diniyah Formal wustha.
SK No 006354 A
(4) PendidikanPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-12-
(4) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada
jalur pendidikan formal jenjang pendidikan
menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berbentuk satuan Pendidikan Muadalah ulya atau
Pendidikan Diniyah Formal ulYa.
(5) Jenjang Pendidikan Muadalah dapat
diselenggarakan dalam waktu 6 (enam) tahun atau
lebih dengan menggabungkan penyelenggaraan
satuan Pendidikan Muadalah wustha dan satuan
Pendidikan Muadalah ulYa secara
berkesinambungan
(6) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada
jalur pendidikan formal jenjang pendidikan tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 berbentuk
Mahad A1y.
(7) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berbentuk pengkajian Kitab Kuning.
(1) Kurikulum
kurikulum
umum.
(2\ Kurikulum Pesantren sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikembangkan oleh Pesantren dengan
berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan
Pola Pendidikan Muallimin.
(3) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Menteri.
Pasal 19
(1) Santri satuan Pendidikan Muadalah yang telah
menyelesaikan pendidikan dinyatakan lulus melalui
penilaian oleh pendidik dan satuan Pendidikan
Muadalah.
Pasal 18
Pendidikan Muadalah terdiri atas
Pesantren dan kurikulum pendidikan
SK No 006355 A
(2) SantriPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-13-
(2) Santri yang dinyatakan lulus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berhak:
a. melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih
tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis;
dan/atau
b. mendapatkan kesempatan kerja.
Pasal 20
(1) Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal terdiri atas
kurikulum Pesantren dan kurikulum pendidikan
umum.
(2) Penyusunan rumusan kerangka dasar dan struktur
kurikulum Pesantren sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang berbasis Kitab Kuning dilakukan oleh
Majelis Masyayikh.
(3) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Menteri.
Pasal 21
(1) Santri satuan Pendidikan Diniyah Formal yang telah
menyelesaikan pendidikan dinyatakan lulus melalui
penilaian oleh pendidik, satuan pendidikan formal,
dan penilaian oleh Menteri.
(21 Santri yang dinyatakan lulus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berhak:
a. melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih
tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis;
dan/atau
b. mendapatkan kesempatan kerja.
Pasal22
(1) Ma'had Aly menyelenggarakan pendidikan akademik
pada program sarjana, magister, dan doktor.
SK No 006356 A
(2) MahadPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-14-
(2) Ma'had Aly mengembangkan rumpun ilmu agama
Islam berbasis Kitab Kuning dengan pendalaman
bidang ilmu keislaman tertentu.
(3) Pendalaman bidang ilmu keislaman yang
diselenggarakan oleh Mahad Aly yang
dikembangkan berdasarkan tradisi akademik
Pesantren dalam bentuk konsentrasi kajian.
(4) Mahad Aly dapat menyelenggarakan lebih dari 1
(satu) konsentrasi kajian pada 1 (satu) rumpun ilmu
agama Islam.
(5) Kurikulum Ma'had AIy wajib memasukkan materi
muatan Pancasila, kewarganegaraan, dan Bahasa
Indonesia.
(6) Ma'had Aly memiliki otonomi untuk mengelola
lembaganya sebagaimana tertuang dalam statuta
Ma'had Aly.
(7) Santri Ma?rad Aly yang telah menyelesaikan proses
pembelajaran dan dinyatakan lulus berhak
menggunakan gelar dan mendapatkan ijazah serta
berhak melanjutkan pendidikan pada program yang
lebih tinggi dan kesempatan kerja.
Pasal 23
(1) Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal
dapat diselenggarakan secara berjenjang atau tidak
berjenjang.
(21 Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal
dapat menerbitkan syahadah atau ijazah sebagai
tanda kelulusan.
(3) Lulusan Pendidikan Pesantren jalur pendidikan
nonformal diakui sama dengan pendidikan formal
pada jenjang tertentu setelah dinyatakan lulus ujian.
SK No 006357 A
(4)Lulusan...PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
_15_
(4) Lulusan Pendidikan Pesantren jalur pendidikan
nonformal yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat melanjutkan ke
jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, baik
yang sejenis maupun tidak sejenis, dan/atau
kesempatan kerja.
Pasal24
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan
Pendidikan Pesantren diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 2
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren
Pasal 25
Dalam menjaga mutu pendidikan, Pesantren menyusun
kurikulum.
Pasal 26
(1) Untuk menjamin mutu Pendidikan Pesantren,
disusun sistem penjaminan mutu.
(2) Sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berfungsi:
a. melindungi kemandirian dan kekhasan
Pendidikan Pesantren;
b. mewujudkan pendidikan yang bermutu; dan
c. memajukan penyelenggaraan Pendidikan
Pesantren.
(3) Sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diarahkan pada aspek:
a. peningkatan kualitas dan daya saing sumber
daya Pesantren;
b. penguatan pengelolaan Pesantren; dan
c. peningkatan dukungan sarana dan prasarana
Pesantren.
SK No 006358 A
(4)Sistem...PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA
-t6-
(4) Sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun oleh Majelis Masyayikh.
(5) Rumusan penjaminan mutu yang disusun oleh
Majelis Masyayikh sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) ditetapkan oleh Menteri.
Paragraf 3
Dewan Masyayikh
Pasal 27
(1) Dalam rangka penjaminan mutu internal, Pesantren
membentuk Dewan Masyayikh.
(2) Dewan Masyayikh sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Kiai.
(3) Dewan Masyayikh memiliki tugas paling sedikit:
a. men)rusun kurikulum Pesantren;
b. melaksanakan kegiatan pembelajaran;
c. meningkatkan kompetensi dan profesionalitas
pendidik dan tenaga kependidikan;
d. melaksanakan ujian untuk menentukan kelulusan
Santri berdasarkan kriteria mutu yang telah
ditetapkan; dan
e. menyampaikan data Santri yang lulus kepada Majelis
Masyayikh.
Paragraf 4
Majelis Masyayikh
Pasal 28
(1) Majelis Masyayikh merupakan perwakilan dari
Dewan Masyayikh.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan Majelis
Masyayikh diatur dengan Peraturan Menteri.
SK No 006359 A
Pasal 29PRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
-t7-
Pasal 29
Majelis Masyayikh bertugas:
a. menetapkan kerangka dasar dan struktur
kurikulum Pesantren;
b. memberi pendapat kepada Dewan Masyayikh dalam
menentukan kurikulum Pesantren;
c. merumuskan kriteria mutu lembaga dan lulusan
Pesantren;
d. merumuskan kompetensi dan profesionalitas
pendidik dan tenaga kependidikan;
e. melakukan penilaian dan evaluasi serta pemenuhan
mutu; dan
f. memeriksa keabsahan setiap syahadah atau rjazah
Santri yang dikeluarkan oleh Pesantren.
Pasal 30
(1) Hasil penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e
disampaikan kepada Menteri.
(21 Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi serta
pemenuhan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1), Menteri melakukan:
a. pemetaan mutu;
b. perencanaan target pemenuhan mutu
berdasarkan pemetaan mutu; dan
c. pemberian fasilitasi dan afirmasi dalam
pencapaian target pemenuhan mutu.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemetaan mutu,
perencanaan target pemenuhan mutu, dan
pemberian fasilitasi dan afirmasi dalam pencapaian
target pemenuhan mutu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan melalui Peraturan Menteri.
SK No 006360 A
Pasal31...PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 18-
Pasal 31
(1) Majelis Masyayikh menyusun struktur, organisasi,
dan tata kerja.
(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Majelis
Masyayikh dibantu oleh sekretariat.
Pasal 32
Sumber pembiayaan Majelis Masyayikh dapat berasal
dari bantuan Pemerintah Fusat, Pemerintah Daerah,
masyarakat, danf atau sumber lain yang sah dan tidak
mengikat.
Paragraf 5
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Pesantren
Pasal 33
(1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Pesantren, Kiai
dalam fungsinya sebagai pendidik berperan menjaga
kultur dan kekhasan Pesantren.
(2) Kultur dan kekhasan Pesantren sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan
karakter dan nilai Islam rahmatan lil'alamin, toleran,
keseimbangan, dan moderat yang berkomitmen pada
kebangsaan, berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
Pasal 34
(1) Pendidik pada Pendidikan Pesantren jalur
pendidikan formal harus memenuhi kualifikasi dan
kompetensi sebagai pendidik profesional.
SK No 006361 A
(2) KualifikasiPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-19-
(2\ Kualifikasi sebagai pendidik profesional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus berpendidikan
Pesantren dan/atau pendidikan tinggi.
(3) Kompetensi sebagai pendidik profesional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi kompetensi ilmu agama Islam dan/atau
kompetensi sesuai dengan bidang yang diampu dan
bertanggung jawab.
(41 Penetapan pendidik sebagai tenaga profesional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Menteri.
Pasal 35
Tenaga kependidikan pada Pendidikan Pesantren dapat
berasal dari pendidik yang diberikan tugas tambahan dan
tenaga lain sesuai dengan kebutuhan.
Pasal 36
Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidik dan tenaga
kependidikan Pendidikan Pesantren sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 diatur dengan
Peraturan Menteri.
Bagian Kelima
Pesantren dalam Fungsi Dakwah
Pasal 37
Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah untuk
mewujudkan I slam rahmatan lil' alamin.
Pasal 38
Fungsi dakwah oleh Pesantren sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 meliputi:
SK No 006362 A
a. upayaa b
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-20-
upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah
Swt. dengan cara yang baik dan menghindari
kemungkaran;
mengajarkan pemahaman dan keteladanan
pengamalan nilai keislaman yang rendah hati,
toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur
bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; dan
menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung
tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
C
Pasal 39
Pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 dapat dilakukan oleh Kiai,
Santri, dan/atau melalui lembaga dakwah yang dibentuk
dan dikelola oleh Pesantren.
Pasal 40
Dakwah yang dilaksanakan oleh Pesantren harus:
a. menanamkan nilai ajaran agama dan menjaga
moralitas umat;
b. memperhatikan tradisi dan kebudayaan masyarakat;
c. mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat;
d. menjaga kerukunan hidup umat beragama;
e. selaras dengan nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
dan
f. menjadikan umat Islam di Indonesia sebagai rujukan
dunia dalam praktik keberagamaan yang moderat.
SK No 006363 A
Pasal 4l . .PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-27-
Pasal 4 1
Dakwah yang dilaksanakan oleh Pesantren dilakukan
dengan menggunakan pendekatan:
a. pengajaran dan pembelaj aran;
b. ceramah, kajian, dan diskusi;
c. media dan teknologi informasi;
d. seni dan budaya;
e. bimbingan dan konseling;
f. keteladanan;
g. pendampingan;dan/atau
h. pendekatan lain.
Pasal 42
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan
dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam
bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan
pendanaan.
Bagian Keenam
Pesantren dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 43
Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan
masyarakat yang berorientasi pada peningkatan
kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.
Pasal 44
Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan
masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas dalam
menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan
memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam
pembangunan.
SK No 006364 A
Pasal45...PRESTDEN
REPUBLIK INDONESIA
-22-
Pasal 45
Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren dilaksanakan
dalam bentuk:
a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren
dan masyarakat;
c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga
usaha mikro, kecil, dan menengah;
d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran
terhadap produk masyarakat;
e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi,
dan kendali mutu;
g. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri;
dan/atau
i. pengembangan program lainnya.
Pasal 46
(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren
dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan
masyarakat.
(2) Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit berupa:
a. bantuan keuangan;
b. bantuan sarana dan prasarana;
c. bantuan teknologi; dan/atau
d. pelatihanketerampilan.
(3) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan sesllai dengan kemarnpuan
keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
SK No 006365 A
BAB IVPRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA
-23-
BAB IV
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
Pasal47
(1) Menteri mengembangkan sistem informasi dan
manajemen untuk mengelola data dan informasi
Pesantren.
(2) Sistem informasi dan manajemen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara
terpadu dengan pengelolaan data dan informasi oleh
Menteri.
(3) Data dan informasi hasil pengelolaan digunakan
untuk pengembangan Pesantren.
BAB V
PENDANAAN
Pasal 48
(1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren
berasal dari masyarakat.
(2) Pemerintah Pusat membantu pendanaan
penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran
pendapatan dan belanja negara sesuai dengan
kemampuan keuangan negara d.q ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Pemerintah Daerah membantu pendanaan
penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran
pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan
kewenangannya dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(41 Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren
dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak
mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
SK No 006366 A
(5) SumberPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-24-
(5) Sumber pendanaan
hibah luar negeri
Peraturan Presiden.
Pesantren yang berasal dari
diatur lebih lanjut dalam
Pasal 49
(1) Pemerintah menyediakan dan mengelola dana abadi
Pesantren yang bersumber dan merupakan bagian
dari dana abadi pendidikan.
(2) Ketentuan mengenai dana abadi Pesantren
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Presiden.
BAB VI
KERJA SAMA
Pasal 50
(1) Dalam meningkatkan peran dan mutu, Pesantren
dapat melakukan kerja sama yang bersifat nasional
dan/ atau internasional.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan dalam bentuk:
a. pertukaran peserta didik;
b. olimpiade;
c. sistem pendidikan;
d. kurikulum;
e. bantuan pendanaan;
f. pelatihan dan peningkatan kapasitas; dan/atau
g. bentuk kerja sama lainnya.
(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
SK No 006367 A
BAB VIIPRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
-25-
BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 51
(1) Dalam pengembangan penyelenggaraan Pesantren,
masyarakat dapat berpartisipasi dalam
pengembangan Pesantren.
(2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa:
a. memberikan bantuan program dan/atau
pembiayaan kepada Pesantren;
b. memberikan masukan kepada Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah daiam
penyelenggaraan Pesantren ;
c. mendukung setiap kegiatan Yang
dilaksanakan Pesantren;
d. mendorong pengembangan mutu dan standar
Pesantren;
e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan
karakter dan pembinaan moral di dalam
masyarakat dan di sekitar lingkungan
Pesantren; dan
f. memperkuat kemandirian dan kemampuan
ekonomi Pesantren.
(3) Partisipasi dapat dilakukan secara perseorangan,
kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.
SK No 006368 A
BAB VIIIPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-26-
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 52
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai penyelenggaraan Pesantren dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti
dengan peraturan yang baru berdasarkan UndangUndang ini.
Pasal 53
(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai Pesantren disesuaikan dengan ketentuan
dalam Undang-Undang ini.
(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak
Undang-Undang ini diundangkan.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54
(1) Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini
harus ditetapkan paling lama I (satu) tahun
terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
(2) Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan
Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan
Rakyat paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak
Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal 55
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
SK No 006369 A
AgarPRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
-27 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2Ol9
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2Ol9
PIt. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TJAHJO KUMOLO
LEMBARAN NEGARA RBPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 191
Salinan sesuai dengan aslinYa
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
puti Bidang Hukum dan
undangan,
ttd
ttd
srrm
*
SK No 006205 A
vanna DjamanPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2OI9
TENTANG
PESANTREN
UMUM
Indonesia sebagai negara demokratis memberikan jaminan bagi
setiap warga negara untuk bebas memeluk agama dan beribadat
menurut agamanya, serta memilih pendidikan dan pengajaran dalam
satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan
ketakwaan serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan
bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Repubiik Indonesia Tahun 1945.
Dalam upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan
serta akhlak mulia, Pesantren yang tumbuh dan berkembang di
masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam
mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alamin dengan melahirkan
insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan,
serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan
perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pesantren sebagai subkultur memiliki kekhasan yang telah
mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam
menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi
pemberdayaan masyarakat. Pesantren merupakan lembaga yang
berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan,
organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang
SK No 005394 A
menanamkan.
IPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-2-
menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt.,
menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam
rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran,
keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya
melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan
masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pendidikan Pesantren pada umumnya diselenggarakan oleh
masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk
masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pesantren sudah lebih dahulu berkembang.
Selain menjadi akar budaya bangsa, nilai agama disadari merupakan
bagian tidak terpisahkan dalam pendidikan. Pendidikan Pesantren
juga berkembang karena mata pelajaran/kuliah pendidikan agama
yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Secara historis,
keberadaan Pesantren menjadi sangat penting dalam upaya
pembangunan masyarakat, terlebih lagi karena Pesantren bersumber
dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan
masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan dan
layanan lainnya.
Untuk menjamin penyelenggaraan Pesantren dalam
menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi
pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk
memberikan rekognisi, alirmasi, dan fasilitasi kepada Pesantren
berdasarkan tradisi dan kekhasannya. Sementara itu, pengaturan
mengenai Pesantren belum mengakomodasi perkembangan, aspirasi
dan kebutuhan hukum masyarakat, serta belum menempatkan
pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundangundangan yang terintegrasi dan komprehensif.
Hal tersebut menyebabnya perlakukan hukum yang tidak
sesuai dengan norma berdasarkan kekhasan dan kesenjangan
sumber daya yang besar dalam pengembangan Pesantren. Sebagai
bagian strategis dari kekayaan tradisi dan budaya bangsa Indonesia
yang perlu dijaga kekhasannya, Pesantren perlu diberi kesempatan
untuk berkembang dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen
bangsa, termasuk Pemerintah Fusat dan Pemerintah Daerah.
SK No 006395 A
OlehPRESTDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3-
Oleh karena itu, diperlukan undang-undang yang dapat
dijadikan sebagai landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam
penyelenggaraan Pesantren yang dapat memberikan rekognisi
terhadap kekhasannya, sekaligus sebagai landasan hukum untuk
memberikan afirmasi dan fasilitasi bagi pengembangannya.
Undang-Undang tentang Pesantren mengatur mengenai
penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi
pemberdayaan masyarakat. Melalui Undang-Undang tentang
Pesantren, penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diakui sebagai
bagian dari penyelenggaran pendidikan nasional. Undang-Undang
tentang Pesantren memberikan landasan hukum bagi rekognisi
terhadap peran Pesantren dalam membentuk, mendirikan,
membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia,
tradisi, nilai dan norma, varian dan aktivitas, profesionalisme
pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi
penjaminan mutu. Undang-Undang tentang Pesantren juga menjadi
landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu
lulusan, kemudahan akses bagi lulusan, dan independensi
penyelenggaraan Pesantren, serta landasan hukum bagi Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dalam
pengembangan Pesantren.
Pesantren didirikan dan diselenggarakan untuk
menyelenggarakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi
pemberdayaan masyarakat. Varian dan model penyelengaraan
Pesantren diakui sebagaimana fakta yang ada di masyarakat sesuai
dengan kekhasan masing-masing. Ketentuan mengenai penjaminan
mutu serta pendidik dan tenaga kependidikan diatur secara khusus
berdasarkan kekhasan tradisi akademik Pesantren. Dalam
penjaminan mutu, Pesantren membentuk Dewan Masyayikh dan
Majelis Masyayikh yang diakui oleh pemerintah dan independen
dalam pelaksanaan tugasnya.
Ketentuan mengenai pengeloiaan data dan informasi Pesantren
yang disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kekhasan
Pesantren, yaitu pengelolaan data dan informasi dilaksanakan untuk
pengembangan Pesantren.
SK No 006396 A
Sebagai .PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4-
Sebagai lembaga berbasis masyarakat, sumber pendanaan
utama Pesantren berasal dari masyarakat. Pemerintah Pusat
membantu pendanaan penyelengaraan Pesantren melalui anggaran
pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan
keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang undangan.
Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan
Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai
dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang
undangan. Selain itu, sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren
dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat
menyediakan dan mengelola dana abadi Pesantren untuk
memastikan ketersediaan dan ketercukupan anggaran dalam
pengembangan Pesantren.
Undang-Undang tentang Pesantren juga mengatur kerja sama
dan partisipasi masyarakat. Kerja sama dapat dilakukan oleh
Pesantren dengan lembaga lainnya yang bersifat nasional dan/atau
internasional. Kerja sama tersebut antara lain dilakukan dalam
bentuk pertukaran peserta didik, perlombaan, sistem pendidikan,
kurikulum, bantuan pendanaan, pelatihan dan peningkatan
kapasitas, serta bentuk kerja sama lainnya, dan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam pengembangan Pesantren, masyarakat dapat
berpartisipasi secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau
melalui organisasi kemasyarakatan. Adapun partisipasi masyarakat
dapat berupa memberi bantuan program dan pembiayaan, memberi
masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
mendukung kegiatan, mendorong pengembangan mutu dan standar,
mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan
pembinaan moral, serta memperkuat kemandirian dan kemampuan
ekonomi Pesantren.
SK No 006397 A
Undang-UndangII
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-5-
Undang-Undang tentang Pesantren merupakan kesepakatan
bersama dengan melibatkan pihak yang mewakili komunitas
Pesantren, yang masing-masing telah memvalidasi rumusan norma
hukum secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan
Pesantren.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan asas "Ketuhanan Yang Maha Esa"
adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan
sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap
keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Huruf b
Yang dimaksud dengan asas "kebangsaan" adalah bahwa
penyelenggaraan Pesantren diiaksanakan untuk
memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara.
Huruf c
Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah bahwa
penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan
mengoptimalkan sumber daya Pesantren.
Huruf d
Yang dimaksud dengan asas "keberdayaan" adalah
bahwa bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan
untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi
penyiaran agarna, dan memberdayakan masyarakat agar
lebih sejahtera.
SK No 006398 A
Huruf ePRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-6-
Huruf e
Yang dimaksud dengan asas "kemaslahatan" adalah
bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk
sebesar-besar pemanfaatan bagi pembentukan
masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang
diridai oleh Allah Swt.
Huruf f
Yang dimaksud dengan asas "multikultural" adalah
bahwa dalam Pesantren terdapat keanekaragaman
budaya yang harus dihormati.
Huruf g
Yang dimaksud dengan asas "profesionalitas" adalah
bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan
mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan
pengelolaan organisasi.
Huruf h
Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah
bahwa pengelolaan Pesantren dilakukan secara
bertanggung jawab.
Huruf i
Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah
bahwa pengelolaan Pesantren tidak hanya ditujukan
untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk
kepentingan generasi yang akan datang.
Huruf j
Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah
bahwa pengelolaan Pesantren berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas
SK No 006399 A
Pasal 5PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-7 -
Pasal 5
Ayat (1)
Huruf a
Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan
Pesantren dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning
dapat dinamakan sebagai Pesantren salafiah.
Huruf b
Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan
Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan
Pola Pendidikan Muallimin dapat dinamakan
sebagai Pesantren modern atau Pesantren
muallimin.
Pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah
Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin
merupakan pendidikan yang bersifat integratif,
memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum,
dan bersifat komprehensif dengan memadukan
intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Nilai Islam rahmatan lil'alamin dan berlandaskan
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika
dikembangkan sebagai jiwa Pesantren yang
meliputi jiwa Negara Kesatuan Republik Indonesia
SK No 006400 A
danPRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
-8-
dan nasionalisme, jiwa keilmuan, jiwa keikhlasan,
jiwa kesederhanaan, jiwa ukuwah, jiwa
kemandirian, jiwa kebebasan, dan jiwa
keseimbangan.
Yang dimaksud dengan 'Jiwa Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan nasionalisme" adalah jiwa
yang merupakan prinsip utama dalam
penyelenggaraan sistem pendidikan yang
dikembangkan di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Yang dimaksud dengan 'Jiwa keilmuan" adalah jiwa
yang melandasi seluruh pemangku kepentingan
dan sivitas akademika Pesantren untuk menimba,
mencari, dan mengembangkan ilmu pengetahuan
yang tidak henti. Bagi kalangan Pesantren, mencari
ilmu pengetahuan merupakan keharusan yang
dilakukan hingga meninggal dunia. Demikian juga,
semangat untuk mengembangkan dan
menyebarkan ilmu pengetahuan kepada
masyarakat merupakan bagian dari ibadah sosial
sebagai pengejewantahan iktikad meraih ilmu
pengetahuan yang bermanfaat.
Yang dimaksud dengan 'Jiwa keikhlasan" adalah
jiwa yang tidak didorong oleh ambisi apa pun
untuk memperoleh keuntungan tertentu, tetapi
semata-mata demi ibadah kepada Allah Swt. Jiwa
keikhlasan termanifestasi dalam segala rangkaian
sikap dan tindakan yang selalu dilakukan secara
ritual oleh komunitas Pesantren. Jiwa ini terbentuk
oleh adanya suatu keyakinan bahwa perbuatan
baik akan dibalas oleh Allah Swt. dengan balasan
yang baik pula, bahkan mungkin sangat lebih baik.
SK No 006401 A
Yang...PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-9 -
Yang dimaksud dengan 'Jiwa kesederhanaan"
adalah sederhana yang bukan berarti pasif,
melainkan mengandung unsur kekuatan dan
ketabahan hati serta penguasaan diri dalam
menghadapi segala kesulitan. Di balik
kesederhanaan itu, terkandung jiwa yang besar,
berani, maju terus dalam menghadapi
perkembangan dinamika sosial. Kesederhanaan ini
menjadi identitas Santri yang paling khas.
Yang dimaksud dengan 'Jiwa ukuwah" adalah jiwa
demokratis yang tergambar dalam situasi dialogis
dan akrab antarkomunitas Pesantren yang
dipraktikkan sehari-hari. Disadari atau tidak,
keadaan ini akan mewujudkan suasana damai,
senasib sepenanggungan, yang sangat membantu
dalam membentuk dan membangun idealisme
Santri. Perbedaan yang dibawa oleh Santri ketika
masuk Pesantren tidak menjadi penghalang dalam
jalinan yang dilandasi oleh spiritualitas Islam yang
tinggi.
Yang dimaksud dengan 'Jiwa kemandirian"
bukanlah kemampuan dalam mengurusi persoalan
internal, melainkan kesanggupan membentuk
kondisi Pesantren sebagai institusi pendidikan
Islam yang independen dan tidak menggantungkan
diri pada bantuan dan pamrih kepada pihak lain.
Pesantren harus mampu berdiri di atas
kekuatannya sendiri.
Yang dimaksud dengan 'Jiwa kebebasan" adalah
bebas dalam memilih alternatif jalan hidup dan
menentukan masa depan dengan jiwa besar dan
sikap optimistis menghadapi segala problematika
hidup berdasarkan nilai Islam. Kebebasan juga
berarti tidak terpengaruh atau tidak mau didikte
oleh dunia luar.
SK No 006402 A
YangPRES IDEN
REPUBLIK TNDONESIA
-10-
Yang dimaksud dengan 'Jiwa keseimbangan"
adalah jiwa yang dalam Pesantren dimanifestasikan
atas kesadaran yang mendasar atas fungsi
manusia baik sebagai hamba Allah Swt. maupun
sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai hamba
Allah Swt., manusia diwajibkan untuk beribadah
dan menjalin hubungan personal secara vertikal
dengan Allah SWT melalui serangkaian ibadah
mahdlah dan fasilitasi ibadah lainnya. Sebagai
khalifah di muka bumi, manusia diwajibkan untuk
menjalin komunikasi, kerja sama, dan hubungan
sosial horizontal di antara sesama serta
memanfaatkan alam semesta secara harmonis
untuk kepentingan kemanusiaan secara luas.
Kedua fungsi itu senantiasa mendasari sikap dan
perilaku keberagamaan, pola pikir, dan kegiatan
sehari-hari secara seimbang.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas
SK No 006403 A
Pasal 9 . .PREStDEt\i
REPUBLIK INDONESIA
- 11-
Pasal 9
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "pendidikan tinggi
keagamaan Islam" adalah program studi bidang
keagamaan Islam.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "santri lain" adalah peserta didik
yang mengikuti pendidikan di Pesantren, tetapi bukan
merupakan bagian dari unsur Pesantren.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Pasal 1 1
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pondok atau asrama" adalah
tempat tinggal Santri selama masa proses pendidikan di
Pesantren. Pondok atau asrama rnisalnya rlrang yang ada
di lingkungan Pesantren sebagai tempat tinggal Santri
sebagaimana tradisi dan kondisi Pesantren tersebut dan
tidak selalu berupa gedung atau bangunan khusus.
SK No 006404 A
Ayat (2) .PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t2-
Ayat (2\
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "masjid atau musala" adalah
ruang yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan
ibadah dan pembelajaran Santri dan dapat digunakan
untuk kegiatan masyarakat di sekitar Pesantren. Masjid
atau musala dapat berupa ruang yang ada di lingkungan
Pesantren sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan
pelaksanaan proses belajar mengajar Santri sebagaimana
tradisi dan kondisi Pesantren tersebut dan tidak selalu
berupa gedung atau bangunan khusus.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal i3
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "sistematis" adalah kajian Kitab
Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan
Muallimin yang disusun dalam bentuk bahan kajian
terstruktur untuk mencapai kompetensi tertentu.
Yang dimaksud dengan "terintegrasi" adalah kajian Kitab
Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan
Muallimin yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan
pola pengasuhan di Pesantren.
Yang dimaksud dengan "komprehensif' adalah kajian
Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola
Pendidikan Muallimin yang mencakup keseluruhan
aspek pengetahLlan, wawasan, dan sikap.
SK No 006405 A
Ayat (2) .PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
-13-
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "sorogan" adalah sistem belajar
secara individual, yaitu seorang Santri berhadapan
dengan seorang Kiai atau pendidik; sehingga terjadi
interaksi saling mengenal di antara keduanya. Seorang
Kiai atau pendidik menghadapi Santri satu per satu
secara bergantian.
Yang dimaksud dengan "bandongan" adalah sistem
belajar pengkajian kitab yang dibaca dengan halaqah,
yaitu dalam pengkajian itu, kitab yang dibaca dan
didalami oleh Kiai atau pendidik hanya satu, sedangkan
Santri membawa kitab yang sama, lalu Santri
mendengarkan dan menyimak bacaan dan penjelasan
Kiai atau pendidik.
Metode pembelajaran lainnya antara lain metode bahtsul
masail.
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Penyelenggaraan pendidikan formal dan/atau nonformal
Pesantren diselenggarakan dalam bentuk kajian Kitab
Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan
Muallimin.
SK No 006406 A
DalamPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-14-
Dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan, Pesantren
dapat menyelenggarakan satuan/program pendidikan
lainnya yang diintegrasikan dengan kajian Kitab Kuning
atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan
Muallimin.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Penilaian oleh pendidik dilakukan secara
berkesinambungan yang bertujuan memantau proses dan
kemajuan belajar peserta didik. Penilaian oleh satuan
Pendidikan Muadalah dilakukan untuk menilai
pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata
pelajaran dan kompetensi lulusan peserta didik di setiap
jenjang.
Ayat (2)
Cukup jelas.
SK No 006407 A
Pasal 20PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-15-
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 2 1
Ayat (1)
Penilaian oleh pendidik dilakukan secara
berkesinambungan yang bertujuan memantau proses dan
kemajuan belajar peserta didik.
Penilaian oleh satuan Pendidikan Diniyah Formal
dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta
didik pada semua mata pelajaran dan kompetensi
lulusan peserta didik di setiap jenjang.
Penilaian oleh Menteri dilakukan dalam bentuk ujian
akhir Pendidikan Diniyah Formal berstandar nasional.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 22
Ayat (i)
Program sarjana pada Ma?rad Aly disebut marhalah ula
(M-1).
Program magister pada Mahad Aly disebut marhalah
tsaniyah (M-2).
Program doktor pada Ma'had Aly disebut marhalah
tsalisah (M-3).
Ayat (2)
Rumpun ilmu agama Islam yang dikembangkan oleh
Ma'had Aly meliputi:
a. Alquran dan ilmu Alquran;
b. tafsir dan ilmu tafsir;
c. hadis dan ilmu hadis;
d. fikih dan ushul fikih;
SK No 006408 A
e. akidah...PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-16-
e. akidah dan filsafat Islam;
f. tasawuf dan tarekat;
g. ilmu falak;
h. sejarah dan peradaban Islam; dan
i. bahasa dan sastra Arab.
Ayat (3)
Cukup.jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Materi muatan Pancasila dan kewarganegaraan
dimaksudkan untuk membentuk Santri yang memiliki
pemahaman dan penghayatan mengenai Pancasila
sebagai ideologi bangsa Indonesia serta menjadi manusia
yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.
Materi muatan Bahasa Indonesia diberikan dengan
pertimbangan bahwa Bahasa Indonesia merupakan
bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "ujian" adalah ujian untuk
menilai kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan
tertentu berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
SK No 006409 A
Ayat (4) .PRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
-17-
Ayat (a)
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Ayat (1)
Sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren terdiri
atas sistem penjaminan mutu internal dan sistem
penjaminan mutu eksternal. Sistem tersebut mencakup
penilaian Iembaga Pendidikan Pesantren berdasarkan
kriteria mutu yang ditetapkan, rekognisi lulusan,
rekognisi pendidik, dan tenaga kependidikan sebagai
tenaga profesional, rekognisi kesetaraan kualifikasi dan
kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan
pendidikan formal melalui mekanisme rekognisi
pembelajaran lampau, afirmasi dalam melindungi
kekhasan Pendidikan Pesantren, serta fasilitasi dalam
mengembangkan Pendidikan Pesantren.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Penetapan oleh Menteri dimaksudkan sebagai pengakuan
negara atas putusan Majelis Masyayikh sebagai aspek
administratif.
SK No 006410 A
Pasal 27PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-18-
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "kriteria mutu" adalah acuan
mutu yang dikembangkan berdasarkan kekhasan
Pendidikan Pesantren dan dapat berbentuk standar
nasional pendidikan danf atau bentuk lain yang sejenis.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas.
SK No 006411 A
Pasal 34PRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
_t9_
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Penetapan sebagai tenaga pendidik profesional dapat
berbentuk pemberian sertifikat pendidik, pemberian
nomor registrasi pendidik, atau bentuk lain yang
ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 35
Yang dimaksud dengan "tenaga lain" adalah tenaga
kependidikan yang diangkat dari anggota masyarakat untuk
menunjang kegiatan pendidikan.
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Pendakwah Islam dapat juga disebut sebagai dai atau
mubalig.
SK No 00641? A
Pasal 39PRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA
-20-
Pasal 39
Yang dimaksud dengan "melalui lembaga dakwah yang
dibentuk dan dikelola oleh Pesantren" adalah dakwah yang
dilakukan melalui pengorganisasian secara terstruktur dan
terencana dalam bentuk lembaga dakwah yang diselenggarakan
oleh Pesantren.
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas.
SK No006413 A
Ayat (2)PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-21 -
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Sumber lain yang sah antara lain hibah luar negeri,
hibah dalam negeri, badan usaha, dan pembiayaan
internal.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 49
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "dana abadi Pesantren" adalah
dana yang dialokasikan khusus untuk Pesantren.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
SK No 006414 A
Demikian postingan blog Tomatalikuang.com tentang Download File Undang-undang (UU) NO. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Semoga bermanfaat 😍
Loading...

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan berkomentar dengan sopan dan sesuai dengan topik..