Breaking

Jumat, 01 November 2019

Download Permendikbud Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Organisasi d& Tata Kerja LP2KSPS - LPPKSPS

Dibawah ini adalah link download peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia (permendikbud ri) nomor 36 tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja lembaga pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah (lp2ksps atau lppksps).
permendikbud nomor 36 tahun 2019; tomatalikuang

Anda bisa mendownload permendikbud ini melalui link berikut:
Permendikbud_No_36_Tahun_2019.pdf
atau bisa langsung anda baca di bawah ini:
SALINAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa terdapat perubahan nomenklatur Lembaga
Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah
menjadi Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan
Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;
b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu
dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Lembaga
Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan
Pengawas Sekolah;
c. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala
Sekolah belum mengakomodir perubahan Lembaga
Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan
Pengawas Sekolah, sehingga perlu diubah;
jdih.kemdikbud.go.id
- 2 -
d. bahwa berdasar kan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan
Pengawas Sekolah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia
jdih.kemdikbud.go.id- 3 -
Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH
DAN PENGAWAS SEKOLAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala
Sekolah dan Pengawas Sekolah yang selanjutnya disingkat
LPPKSPS adalah unit pelaksana teknis Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan dan
jdih.kemdikbud.go.id- 4 -
pemberdayaan calon Kepala Sekolah, Kepala Sekolah,
calon Pengawas Sekolah, dan Pengawas Sekolah.
2. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk
memimpin dan mengelola taman kanak-kanak/taman
kanak-kanak luar biasa atau bentuk lain yang sederajat,
sekolah dasar/sekolah dasar luar biasa atau bentuk lain
yang sederajat, sekolah menengah pertama/sekolah
menengah pertama luar biasa atau bentuk lain yang
sederajat, sekolah menengah atas/sekolah menengah
kejuruan/sekolah menengah atas luar biasa atau
bentuk lain yang sederajat, atau sekolah Indonesia di luar
negeri.
3. Pengawas Sekolah adalah pegawai negeri sipil yang diberi
tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan
pengawasan akademik dan manajerial pada satuan
pendidikan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 2
(1) LPPKSPS berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
(2) LPPKSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh Kepala.
Pasal 3
LPPKSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai
tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan calon
Kepala Sekolah, Kepala Sekolah, calon Pengawas Sekolah, dan
Pengawas Sekolah.
jdih.kemdikbud.go.id- 5 -
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, LPPKSPS menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana dan program LPPKSPS;
b. fasilitasi dan pelaksanaan penyiapan dan peningkatan
kompetensi calon Kepala Sekolah, Kepala Sekolah, calon
Pengawas Sekolah, dan Pengawas Sekolah;
c. fasilitasi pemberdayaan calon Kepala Sekolah, Kepala
Sekolah, calon Pengawas Sekolah, dan Pengawas Sekolah;
d. pelaksanaan kerja sama di bidang penyiapan,
pengembangan, dan pemberdayaan calon Kepala Sekolah,
Kepala Sekolah, calon Pengawas Sekolah, dan Pengawas
Sekolah;
e. pengelolaan data dan informasi calon Kepala Sekolah,
Kepala Sekolah, calon Pengawas Sekolah, dan Pengawas
Sekolah;
f. pemantauan dan evaluasi penyiapan, pengembangan dan
pemberdayaan calon Kepala Sekolah, Kepala Sekolah,
calon Pengawas Sekolah, dan Pengawas Sekolah; dan
g. pelaksanaan urusan administrasi LPPKSPS.
BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
Susunan organisasi LPPKSPS terdiri atas:
a. Kepala;
b. Subbagian Umum;
c. Seksi Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah;
d. Seksi Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah;
e. Seksi Data dan Informasi; dan
f. kelompok jabatan fungsional.
Pasal 6
(1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf b mempunyai tugas melakukan urusan
perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan,
jdih.kemdikbud.go.id- 6 -
ketatausahaan, kehumasan, dan kerumahtanggaan
LPPKSPS serta penyiapan bahan kerja sama di bidang
penyiapan, pengembangan, dan pemberdayaan calon
Kepala Sekolah, Kepala Sekolah, calon Pengawas Sekolah,
dan Pengawas Sekolah.
(2) Seksi Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai
tugas melakukan fasilitasi dan pelaksanaan penyiapan
dan peningkatan kompetensi, fasilitasi pemberdayaan,
dan pemantauan dan evaluasi peningkatan kompetensi
calon Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah.
(3) Seksi Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mempunyai
tugas melakukan fasilitasi dan pelaksanaan penyiapan
dan peningkatan kompetensi, fasilitasi pemberdayaan,
dan pemantauan dan evaluasi peningkatan kompetensi
calon Pengawas Sekolah dan Pengawas Sekolah.
(4) Seksi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf e mempunyai tugas melakukan pengelolaan
data dan informasi calon Kepala Sekolah, Kepala Sekolah,
calon Pengawas Sekolah, dan Pengawas Sekolah;
Pasal 7
(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf f mempunyai tugas melakukan
kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri atas jabatan yang terbagi dalam
kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang
keahliannya.
(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
jdih.kemdikbud.go.id- 7 -
Pasal 8
Bagan organisasi LPPKSPS sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
Pasal 9
Rincian tugas unit kerja sebagai penjabaran tugas dan fungsi
dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan lebih lanjut dalam
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
BAB IV
ESELONISASI
Pasal 10
(1) Kepala merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau
jabatan administrator.
(2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan
struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
BAB V
LOKASI
Pasal 11
LPPKSPS berlokasi di Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten
Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.
BAB VI
TATA KERJA
Pasal 12
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dan Pasal 3, LPPKSPS berkoordinasi dengan:
a. Sekretariat Jenderal;
b. Inspektorat Jenderal;
c. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
d. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat;
jdih.kemdikbud.go.id- 8 -
e. Badan Penelitian dan Pengembangan;
f. Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan;
g. pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
h. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
i. unit pelaksana teknis yang menangani penjaminan mutu
pendidikan;
j. unit pelaksana teknis yang menangani pengembangan dan
pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan; dan
k. unit organisasi terkait lainnya di dalam dan di luar
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pasal 13
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dan Pasal 3, LPPKSPS harus:
a. menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata
hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di
lingkungan LPPKSPS; dan
b. melakukan analisis jabatan di lingkungan LPPKSPS.
Pasal 14
Setiap unit kerja membantu Kepala dalam melaksanakan tugas
di bidang tugasnya masing-masing.
Pasal 15
Setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional
dalam melaksanakan tugasnya harus:
a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan
sinkronisasi baik di dalam maupun di luar LPPKSPS;
b. melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan
c. melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
kepada Kepala LPPKSPS.
Pasal 16
Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan LPPKSPS:
a. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan
bawahannya masing-masing;
jdih.kemdikbud.go.id- 9 -
b. memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahan;
c. mengawasi bawahannya masing-masing;
d. mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
apabila terjadi penyimpangan;
e. mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung
jawab kepada atasannya masing-masing; dan
f. menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 17
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari
bawahan harus diolah dan dapat dipergunakan sebagai bahan
penyusunan laporan pimpinan.
Pasal 18
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala LPPKSPS:
a. menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan dengan tembusan kepada
pimpinan unit organisasi yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja dengan LPPKSPS; dan
b. menyampaikan hasil pengembangan dan fasilitasi
pemberdayaan calon Kepala Sekolah, Kepala Sekolah,
calon Pengawas Sekolah, dan Pengawas Sekolah kepada
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:
a. semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah tetap
jdih.kemdikbud.go.id- 10 -
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
Menteri ini; dan
b. seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku
jabatan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai
dengan ditetapkan jabatan baru dan diangkat pejabat
baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Perubahan organisasi dan tata kerja sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri ini, ditetapkan oleh Menteri setelah
mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur
negara.
Pasal 21
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan
Pemberdayaan Kepala Sekolah (Berita Negara Tahun 2015
Nomor 1022) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 22
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
jdih.kemdikbud.go.id- 11 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2019
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHADJIR EFFENDY
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2019
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1169
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
ttd.
Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001
jdih.kemdikbud.go.id

Demikian postingan blog Tomatalikuang.com tentang Permendikbud RI Nomor 36 Tahun 2019. Semoga bermanfaat :)
Loading...

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan berkomentar dengan sopan dan sesuai dengan topik..