Breaking

Sabtu, 02 November 2019

Download Permendikbud RI Nomor 35 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis BOS reguler

Dibawah ini adalah link download file peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (permendikbud) nomor 35 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas permendikbud nomor 3 tahun 2019 tentang petunjuk teknis (juknis) bantuan operasional sekolah (bos) reguler.
permendikbud nomor 35 tahun 2019; tomatalikuang.com

Permendikbud nomor 35 tahun 2019

Anda bisa mendownload permendikbud ini melalui link berikut:
Permendikbud_no_35_tahun_2019.pdf
atau bisa langsung anda baca di bawah ini:

SALINANjdih.kemdikbud.go.idSALINANMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
RANCANGANPERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pengadaan barang/jasa yang
dananya bersumber dari dana Bantuan Operasional
Sekolah yang lebih akuntabel, transparan, dan efisien
diperlukan proses pengadaan barang/jasa secara daring
dengan memanfaatkan sistem pasar daring;
b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan
Operasional Sekolah Reguler sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019
tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah
Reguler belum mengatur tentang proses pengadaan
barang/jasa secara daring melalui sistem informasi
pengadaan barang/jasa di sekolah sehingga perlu
disempurnakan;

- 2 -jdih.kemdikbud.go.idc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem
Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6053);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6263);

- 3 -jdih.kemdikbud.go.id6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);
9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 nomor 192);

- 4 -jdih.kemdikbud.go.id10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3
Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan
Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 56) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan
Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 609);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH REGULER.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis
Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 56) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 609) diubah
sebagai berikut:

- 5 -jdih.kemdikbud.go.id1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Sekolah adalah sekolah dasar, sekolah dasar luar
biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah
pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah
menengah atas luar biasa, atau sekolah menengah
kejuruan.
2. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah
salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang
pendidikan dasar.
3. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat
SDLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan
formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus
pada jenjang pendidikan dasar.
4. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya
disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan
pendidikan formal yang menyelenggarakan
pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
5. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang
selanjutnya disingkat SMPLB adalah salah satu
bentuk satuan pendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang
pendidikan dasar.
6. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat
SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan
formal yang menyelenggarakan pendidikan umum
pada jenjang pendidikan menengah.
7. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnya
disingkat SMALB adalah salah satu bentuk satuan
pendidikan formal yang menyelenggarakan
pendidikan khusus pada jenjang pendidikan
Menengah.

- 6 -jdih.kemdikbud.go.id8. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya
disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan
pendidikan formalyang menyelenggarakan
pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan
menengah yang mempersiapkan peserta didik
terutama untuk bekerja di bidang tertentu.
9. Sekolah Terintegrasi adalah salah satu bentuk satuan
pendidikan formal yang menyelenggarakan
pendidikan yang dilaksanakan antarjenjang
pendidikan dalam satu lokasi.
10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan
negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil
Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
11. Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang
selanjutnya disingkat BOS Reguler adalah program
Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan
biaya operasi personalia dan nonpersonalia bagi
Sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus
nonfisik.
12. Sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah
yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu
sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data
satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan
tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang
datanya bersumber dari satuan pendidikan dasar dan
menengah yang terus menerus diperbaharui secara
online.
13. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya
disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem
pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
14. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET
adalah harga yang ditetapkan setinggi-tingginya

- 7 -jdih.kemdikbud.go.idsebesar taksiran biaya wajar untuk mencetak dan
mendistribusikan buku sampai ditangan konsumen
akhir.
15. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya
disingkat RKUN adalah rekening tempat
penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh
Menteri Keuangan selakuBendahara Umum Negara
untuk menampung seluruh penerimaan negara dan
membayar seluruh pengeluaran negara pada bank
sentral.
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat RKUD adalah Rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
gubernur untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah
pada bank yang ditetapkan.
17. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang
selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana biaya
dan pendanaan program atau kegiatan untuk 1 (satu)
tahun anggaran baik yang bersifat strategis ataupun
rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh
Sekolah.
18. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang
beranggotakan orang tua/wali peserta didik,
komunitas Sekolah, serta tokoh masyarakat yang
peduli pendidikan.
19. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya
disingkat RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran
tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih.
20. Ujian Sekolah selanjutnya disingkat US adalah
kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi
peserta didik yang dilakukan satuan pendidikan
terhadap standar kompetensi lulusan untuk mata
pelajaran yang tidak diujikan dalam USBN
dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan pada
SD/MI/SDTK dan Program Paket A/Ula.

- 8 -jdih.kemdikbud.go.id21. Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya
disingkat USBN adalah kegiatan pengukuran capaian
kompetensi peserta didik yang dilakukan Satuan
Pendidikan dengan mengacu pada Standar
Kompetensi Lulusan untuk memperoleh pengakuan
atas prestasi belajar.
22. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah
kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan
pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan
mengacu pada standar kompetensi lulusan.
23. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan
kebudayaan.
26. Pengadaan Barang/Jasa di Sekolah, yang selanjutnya
disebut PBJ Sekolah adalah cara memperoleh
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainya yang
dibiayai oleh BOS Reguler yang ditetapkan oleh
Kementerian.
27. Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa di Sekolah
yang selanjutnya disebut SIPLah adalah sistem
daring dalam kewenangan, penguasaan, dan
kepemilikan oleh Kementerian yang digunakan oleh
sekolah untuk melaksanakan proses pengadaan
barang/jasa secara daring dengan memanfaatkan
sistem pasar daring (
e-market place).
28. Bendahara BOS Reguler adalah unsur pembantu
kepala Sekolah yang bertanggung jawab atas
penyelenggaraan fungsi perbendaharaan BOS
Reguler.
29. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, yang selanjutnya
disebut UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian,

- 9 -jdih.kemdikbud.go.idlembaga, atau Pemerintah Daerah yang menjadi
pusat keunggulan pengadaan barang/pekerjaan
konstruksi/jasa lainya.
30. Pelaku Usaha adalah orang perorangan atau badan
usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun
bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam
wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik
sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai
bidang ekonomi.
31. Penyedia Barang/Jasa di Sekolah yang selanjutnya
disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang
menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa
lainnya di Sekolah berdasarkan kontrak/perjanjian.
2. Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 609),
diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
3. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7A
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 250/M/2019
tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Sekolah yang

- 10 -jdih.kemdikbud.go.idBersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

- 11 -jdih.kemdikbud.go.idAgar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2019
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHADJIR EFFENDY
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2019
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1168
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
ttd.
Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

jdih.kemdikbud.go.idSALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH REGULER
MEKANISME PENGADAAN BARANG/JASA DI SEKOLAH
BAB I
PENDAHULUAN
A. Tujuan
Mekanisme PBJ Sekolah bertujuan untuk:
1. mendorong transparansi PBJ Sekolah dengan penyediaan dan
keterbukaan informasi atas rincian transaksi belanja Pendidikan
yang bisa diakses pihak-pihak pemangku kepentingan;
2. meningkatkan pertanggungjawaban belanja pendidikan, dengan
pencatatan data PBJ Sekolah;
3. melindungi dan memberikan rasa aman bagi pelaku dan penanggung
jawab atas PBJ Sekolah;
4. memperbaiki kualitas PBJ Sekolah melalui penyediaan data yang
valid untuk keperluan perencanaan, penganggaran, dan
pengendalian realisasi anggaran;
5. mengurangi potensi dan ruang untuk kecurangan dan
penyalahgunaan kewenangan dalam melaksanakan PBJ Sekolah; dan
6. mempermudah dan menyederhanakan kewajiban pelaporan oleh
Sekolah, sehingga beban administrasi Sekolah bisa dikurangi.
B. Prinsip dan Etika
PBJ Sekolah dilaksanakan berdasarkan prinsip efektif, efisien, transparan,
terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

- 2 -jdih.kemdikbud.go.idBAB II
PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA SEKOLAH
A. Pelaksana PBJ Sekolah dilaksanakan oleh:
1. Organisasi PBJ Sekolah, yang terdiri atas:
a. kepala Sekolah;
b. Bendahara BOS Reguler;
c. tenaga administrasi Sekolah; dan
d. guru.
2. Penyedia.
Dalam melaksanakan PBJ Sekolah, pelaksana PBJ Sekolah wajib:
1. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab
untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan PBJ
Sekolah;
2. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan
informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk
mencegah penyimpangan PBJ Sekolah;
3. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung
yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
4. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang
ditetapkan sesuai dengan kontrak/perjanjian;
5. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan
pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung,
yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam PBJ Sekolah;
6. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan
negara;
7. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau
kolusi; dan
8. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk
memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan/atau
bentuk lainnya dari atau kepada pihak manapun yang diketahui atau
patut diduga berkaitan dengan PBJ Sekolah.

- 3 -jdih.kemdikbud.go.idB. Kewenangan dan Tanggung Jawab
1. Kepala Sekolah
Kepala Sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagai
berikut:a. menetapkan tim pembantu PBJ Sekolah;b. menetapkan spesifikasi teknis;c. membuat harga perkiraan untuk PBJ Sekolah;d. melakukan negosiasi teknis dan/atau harga kepada Pelaku
Usaha;
e. memilih dan menetapkan Penyedia;f. mengadakan kontrak/perjanjian dengan Penyedia;g. melaksanakan pembelian langsung; danh. menyetujui atau menolak permohonan pengalihan kewenangan
dan tanggung jawab oleh Bendahara BOS Reguler kepada tenaga
administrasi Sekolah dan/atau guru.

2. Bendahara BOS Reguler
Bendahara BOS Reguler memiliki kewenangan dan tanggung jawab
sebagai berikut:a. melaksanakan pembelian langsung;b. melaksanakan serah terima hasil pengadaan dan/atau
membuat/menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST)
hasil pekerjaan;
c. melakukan pembayaran kepada Penyedia; dand. mengalihkan dengan persetujuan kepala Sekolah, baik seluruh
maupun sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada
tenaga administrasi Sekolah dan/atau guru.

3. Tenaga administrasi Sekolah
Tenaga administrasi Sekolah bertanggung jawab untuk menerima baik
seluruh maupun sebagian kewenangan dan tanggung jawab dari
Bendahara BOS Reguler.

4. Guru
Guru bertanggung jawab untuk menerima baik seluruh maupun
sebagian kewenangan dan tanggung jawab dari Bendahara BOS
Reguler.

- 4 -jdih.kemdikbud.go.id5. Penyedia
Penyedia memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. mengajukan penawaran PBJ Sekolah;b. melakukan pendaftaran sebagai Penyedia;c. menyetujui atau menolak pembelian dan/atau negosiasi;d. memonitor status perkembangan kemajuan pelaksanaan PBJ
Sekolah; dan
e. menyerahkan hasil PBJ Sekolah.
- 5 -jdih.kemdikbud.go.idBAB III
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI SEKOLAH
A. Umum
1. PBJ Sekolah bisa dilaksanakan secara daring atau luring;
2. PBJ Sekolah secara daring, dilakukan melalui SIPlah; dan
3. apabila terdapat ketentuan pengadaan barang/pekerjaan
konstruksi/jasa lainnya yang mewajibkan pembelian secara elektronik
(
e-purchasing), maka pengadaan barang/pekerjaan kontruksi/jasa
lainnya di Sekolah dilakukan melalui sistem katalog elektronik.
B. Persiapan
1. Spesifikasi Teknis
a. Kepala Sekolah wajib menetapkan spesifikasi teknis untuk nilai
pengadaan di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
b. penetapan spesifikasi teknis mengacu pada RKAS.
Kepala sekolah dapat menetapkan tim dan/atau tenaga ahli yang
bertugas memberi masukan dalam penyusunan spesifikasi teknis.
2. Harga Perkiraan
Kepala sekolah menetapkan harga perkiraan dengan tujuan untuk
menilai kewajaran harga. Data dan/atau informasi yang dapat
digunakan untuk penetapan harga perkiraan antara lain:
a. harga pasar setempat, yaitu harga barang/jasa di lokasi
barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang
pelaksanaan PBJ Sekolah;
b. informasi yang dipublikasikan oleh instansi resmi pemerintah
dan/atau asosiasi;
c. perbandingan dengan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis
dengan kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;
dan/atau
d. informasi lain yang dapat dipertangungjawabkan.
Penetapan harga perkiraan dikecualikan untuk nilai pengadaan barang/
jasa sekolah paling banyak Rp10,000,000 (sepuluh juta rupiah) dan/atau
pengadaan barang/jasa dengan tarif resmi/ harga pasar.
Kepala sekolah dapat menetapkan tim dan/atau tenaga ahli yang bertugas
memberi masukan dalam penyusunan harga perkiraan.

- 6 -jdih.kemdikbud.go.idC. Pelaksanaan Pemilihan
1. Penyedia
Penyedia memiliki ketentuan sebagai berikut:
a. diutamakan pelaku usaha mikro atau kecil; dan
b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
2. Tata cara pemilihan
a. Kepala Sekolah atau Bendahara BOS Reguler melakukan
pembelian langsung kepada Penyedia untuk PBJ Sekolah dengan
nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
b. PBJ Sekolah dengan nilai lebih besar dari Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
1) kepala Sekolah mengundang minimal 2 (dua) Pelaku Usaha
untuk mengajukan penawaran sesuai dengan spesifikasi
teknis yang ditetapkan;
2) kepala Sekolah melakukan pemilihan dan negosiasi dengan
calon Penyedia. Apabila hanya terdapat 1 (satu) Pelaku
Usaha yang mengajukan penawaran, maka kepala Sekolah
langsung melakukan negosiasi;
3) kepala Sekolah menetapkan Penyedia. Apabila kepala
Sekolah tidak menetapkan Penyedia, maka kepala Sekolah
melakukan kembali proses pemilihan dan negosiasi; dan
4) kepala Sekolah menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK)
setelah kepala Sekolah menetapkan Penyedia.
c. PBJ Sekolah dengan nilai lebih besar dari Rp200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah), maka PBJ Sekolah dilaksanakan melalui
UKPBJ, dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Kepala Sekolah menyusun spesifikasi teknis atau Kerangka
Acuan Kerja (KAK);
2) Kepala Sekolah menetapkan harga perkiraan;
3) Kepala Sekolah melalui dinas pendidikan mengajukan surat
permohonan kepada UKPBJ terdekat;
4) dalam hal kepala Sekolah menyetujui penetapan pemenang
oleh UKPBJ, kepala Sekolah melaksanakan kontrak dengan
pemenang;

- 7 -jdih.kemdikbud.go.id5) dalam hal kepala Sekolah tidak menyetujui penetapan
pemenang oleh UKPBJ, kepala Sekolah mengajukan surat
permohonan kepada UKPBJ terdekat; dan
6) Bendahara BOS Reguler menerima pekerjaan dari UKPBJ.
D. Serah Terima
Serah terima PBJ Sekolah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan
ketentuan yang tertuang dalam spesifikasi teknis, KAK, atau
kontrak/perjanjian. Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis
kepada Bendahara BOS Reguler untuk penyerahan hasil PBJ Sekolah;
2. sebelum pelaksanaan serah terima, Bendahara BOS Reguler
melakukan pemeriksaan atas hasil PBJ Sekolah. Dalam pelaksanaan
pemeriksaan hasil PBJ Sekolah, Bendahara BOS Reguler dapat
dibantu oleh tenaga administrasi Sekolah dan/atau guru;
3. Bendahara BOS Reguler dan Penyedia menandatangani BAST, apabila
pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam dalam
spesifikasi teknis, KAK, atau kontrak/perjanjian. Dalam hal nilai
pengadaan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
BAST dapat digantikan bukti pembelian;
4. Bendahara BOS Reguler meminta Penyedia untuk memperbaiki
dan/atau melengkapi kekurangan PBJ Sekolah dalam jangka waktu
yang disepakati, apabila pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan
yang tertuang dalam kontrak/perjanjian;
5. Penyedia dikenakan denda 1/1000 (satu permil) per hari
keterlambatan, apabila Penyedia tidak memperbaiki dan/atau
melengkapi kekurangan pekerjaan dalam jangka waktu yang
disepakati dalam kontrak/perjanjian; dan
6. Bendahara BOS Reguler menyerahkan hasil PBJ Sekolah kepada
kepala Sekolah, setelah penandatanganan BAST.
E. Bukti
Bukti PBJ Sekolah merupakan surat pertangungjawaban dalam PBJ
Sekolah, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. bukti pembelian seperti faktur, nota, dan bukti pembelian lain untuk
pengadaan dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah);

- 8 -jdih.kemdikbud.go.id2. kuintansi pembayaran untuk pengadaan dengan nilai paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
3. Surat Perintah Kerja (SPK) untuk PBJ Sekolah dengan nilai paling
banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
SPK sebagaimana dimaksud dalam angka 3 paling sedikit memuat:
1. judul SPK;
2. nomor dan tanggal SPK;
3. nomor dan tanggal Surat Permintaan Penawaran (SPP);
4. nomor dan tanggal Berita Acara Negosiasi;
5. sumber dana;
6. waktu pelaksanaan;
7. uraian pekerjaan yang dilaksanakan;
8. nilai pekerjaan;
9. tata-cara pembayaran;
10. tanda-tangan kedua belah pihak; dan
11. syarat dan ketentuan umum yang paling sedikit memuat itikad baik,
tanggung jawab penuh penyedia, ketentuan penerimaan barang.
F. Pembayaran
Pembayaran atas pelaksanaan PBJ Sekolah dianjurkan untuk
dilaksanakan secara nontunai sejalan dengan arah kebijakan Kementerian
dalam penguatan tata kelola keuangan pendidikan.
G. Pencatatan Inventaris dan Aset
Pencatatan inventaris dan aset dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut:
1. Sekolah wajib melakukan pencatatan hasil PBJ Sekolah yang
menjadi inventaris pada Sekolah;
2. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, selain
melakukan pencatatan hasil PBJ Sekolah sebagai inventaris sekolah,
juga menyampaikan laporan hasil PBJ Sekolah kepada Pemerintah
Daerah untuk dicatatkan sebagai aset Pemerintah Daerah; dan
3. pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam angka 2
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri.

- 9 -jdih.kemdikbud.go.idBAB IV
SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA DI SEKOLAH
A. Umum
SIPLah digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber
dari dana BOS dan/atau dana lain yang ketentuan pengadaannya
dilakukan secara daring melalui SIPLah dengan penetapan oleh pejabat
sesuai kewenanganya.
1. Jenis Barang/Jasa melalui SIPLah terdiri dari:
a. Barang/Jasa umum; danb. Barang/Jasa yang dinilai strategis.
2. Pencantuman dan nilai transaksi barang/jasa melalui SIPLah
dilakukan dengan metode sebagai berikut:
a. untuk Barang/Jasa umum dilakukan dengan ketentuan:
1) pencantuman dilakukan tanpa proses pemilihan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan; dan
2) pengadaan dengan nilai transaksi paling banyak sebesar
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
b. untuk Barang/Jasa yang dinilai strategis dengan ketentuan:
1) pencantuman dilakukan dengan proses pemilihan; dan
2) pengadaan dengan nilai transaksi paling banyak sebesar
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Barang/Jasa yang dinilai strategis sebagai berikut:
a. memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian
sasaran pembangunan nasional dan/atau indikator kinerja
utama Kementerian;
b. memerlukan penilaian kualifikasi teknis dan harga;c. berpengaruh terhadap reputasi pemerintah atau Kementerian;
dan/atau
d. memerlukan tingkat ketersediaan yang memadai.
Barang/jasa yang dinilai strategis tersebut ditetapkan oleh Sekretaris
Jenderal Kementerian.
B. Tata Cara Pemilihan Barang/Jasa untuk Dicantumkan dalam SIPLah
Pengadaan barang/jasa dalam SIPLah melalui proses pemilihan
sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 huruf a dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:

- 10 -jdih.kemdikbud.go.id1. Barang/Jasa yang dicantumkan di dalam SIPLah dapat berasal dari
usulan pimpinan satuan kerja di kementerian, lembaga, atau
Pemerintah Daerah, dengan ketentuan:
a. Ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian dengan
dilengkapi:
1) jenis;
2) perkiraan waktu penggunaan;
3) referensi harga atau HPS;
4) informasi produksi (dalam negeri dan/atau luar negeri); dan
5) persyaratan Penyedia.
b. Sekretaris Jenderal Kementerian melakukan evaluasi terhadap
kelayakan usulan barang/jasa sesuai dengan kriteria
barang/jasa SIPLah, yaitu barang/jasa yang legal sesuai
ketentuan komponen pembiayaan dana BOS dan/atau komponen
pembiayaan dana lainnya.
c. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b
menyatakan barang/jasa memenuhi kriteria, Sekretaris Jenderal
Kementerian memerintahkan Kepala UKPBJ untuk menetapkan
kelompok kerja pemilihan.
d. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c
menyatakan barang/jasa tidak memenuhi kriteria, Sekretaris
Jenderal Kementerian mengirimkan surat pemberitahuan kepada
pihak pengusul.
2. Tata cara pemilihan barang yang dinilai strategis, dilakukan dengan :
a. Negosiasi
1) Negosiasi dilakukan untuk barang/jasa yang memiliki
kriteria:
a) kebutuhan barang/jasa melebihi kemampuan dari 1
(satu) Penyedia;
b) spesifikasi teknis dan kualitas barang/jasa beragam;
c) barang/jasa yang harganya sudah dipublikasi melalui
media cetak dan elektronik;
d) Penyedia tunggal; dan/atau

- 11 -jdih.kemdikbud.go.ide) barang/jasa lain selain yang dimaksud dalam huruf a)
sampai huruf d), berdasarkan penilaian kelompok kerja
pemilihan bahwa pelaksanaan pemilihan akan lebih
efektif, efisien, atau mudah apabila menggunakan
metode negosiasi.
2) Tahapan pemilihan dengan metode negosiasi meliputi:
a) pengumuman;
b) pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan;
c) pemasukan dokumen penawaran;
d) evaluasi kualifikasi dan administrasi;
e) pembuktian kualifikasi;
f) pembuatan berita acara hasil evaluasi kualifikasi,
evaluasi administrasi dan pembuktian kualifikasi;
g) evaluasi dan klarifikasi teknis serta harga;
h) negosiasi teknis dan harga;
i) pembuatan berita acara hasil evaluasi dan klarifikasi
teknis serta negosiasi teknis dan harga;
j) pembuatan berita acara hasil pemilihan Penyedia;
k) penetapan Penyedia;
l) penyampaian hasil pemilihan Penyedia kepada kepala
UKPBJ untuk dilakukan reviu;
m) penyampaian hasil reviu dari kepala UKPBJ kepada
Sekretaris Jenderal Kementerian;
n) penandatanganan kontrak SIPLah; dan

o)
Tender
pencantuman barang/jasa ke dalam SIPLah.
b. 1) Tender dilakukan untuk barang/jasa yang memiliki kriteria:
a) kebutuhan barang/jasa tidak melebihi kemampuan dari
1 (satu) Penyedia;
b) spesifikasi teknis dan kualitas barang/jasa tidak
beragam;
c) terdapat beberapa Penyedia; dan/atau
d) barang/jasa lain selain yang dimaksud dalam huruf a)
sampai huruf c), berdasarkan penilaian kelompok kerja
pemilihan bahwa pelaksanaan pemilihan akan lebih
efektif, efisien, atau mudah apabila menggunakan
metode tender.

- 12 -jdih.kemdikbud.go.id2) Tahapan pemilihan dengan metode tender meliputi:
a) pengumuman tender;
b) pendaftaran dan pengunduhan dokumen;
c) pemberian penjelasan;
d) penyampaian dokumen penawaran;
e) pembukaan dokumen penawaran administrasi, teknis,
harga dan dokumen kualifikasi;
f) evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi;
g) pembuktian kualifikasi;
h) penetapan dan pengumuman pemenang;
i) masa sanggah;
j) masa sanggah banding untuk pekerjaan konstruksi;
dan
k) laporan pokja pemilihan kepada PPK.
C. Tata Cara Pembelian melalui SIPLah
Tata Cara Pembelian barang/jasa melalui SIPLah terdiri atas tiga proses
bisnis utama, yaitu registrasi Penyedia, pelaksanaan belanja, dan serah
terima/pembayaran.
1. Registrasi Penyedia
a. Penyedia melakukan akses ke laman SIPLah melalui
https://siplah.kemdikbud.go.id.
b. Penyedia memilih dan membuka salah satu/beberapa laman
operator pasar daring.
c. Penyedia mengisi data sebagai berikut:
1) Badan Usaha
a) nama resmi;
b) nomor pokok wajib pajak;
c) alamat lengkap;
d) nama penanda tangan;
e) jabatan penanda tangan;
f) nomor telepon;
g) alamat surat elektronik; dan
h) nomor rekening.
2) Individu
a) nama resmi;
b) nomor induk kependudukan;

- 13 -jdih.kemdikbud.go.idc) nomor pokok wajib pajak;
d) alamat lengkap;
e) nomor telepon;
f) alamat surat elektronik; dan
g) nomor rekening.
d. Operator pasar daring melakukan verifikasi terkait data yang
dikirimkan.
e. Dalam hal Penyedia terverifikasi, operator pasar daring
mengirimkan notifikasi Penyedia atas keberhasilan registrasi.
2. Pelaksanaan Belanja
a. Sekolah melakukan akses laman SIPLah melalui
https://siplah.kemdikbud.go.id dan log-in dengan SSO Dapodik.
b. Penyedia memilih salah satu/beberapa operator pasar daring dan
membuka laman operator pasar daring.
c. Sekolah melakukan pencarian penawaran barang/jasa.
d. Sekolah dapat melakukan perbandingan penawaran barang/jasa
melalui SIPLah, menurut barang/jasa, harga, pengiriman,
penjual.
e. Sekolah memasukan permintaan negosiasi.
f. Dalam hal Penyedia menyepakati negosiasi, Penyedia
mengirimkan kesepakatan negosiasi kepada sekolah.
g. Dalam hal Penyedia tidak menyepakati negosiasi, Penyedia
mengirimkan penolakan negosiasi kepada sekolah.
h. Dalam hal Penyedia tidak memberikan tanggapan dalam waktu
1x24 jam, sekolah dapat membatalkan pesanan.
i. Sekolah melakukan pesanan berdasarkan hasil kesepakatan
negosiasi.
j. Penyedia melakukan persetujuan pesanan.
k. Sekolah menerima notifikasi dan dapat melakukan pemantauan
status pesanan: disetujui oleh penjual, diproses oleh penjual,
dikirim oleh penjual, status proses pengiriman atas hasil
pemantauan pembeli masih dapat melakukan pembatalan
pesanan.

- 14 -jdih.kemdikbud.go.id3. Serah Terima dan Pembayarana. Serah terima barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut.
1) Pada saat pengiriman barang ke sekolah, Penyedia
melampirkan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST)
yang telah ditandatangani oleh penyedia.
2) Sebelum menandatangani BAST, bendahara sekolah
melakukan pemeriksaan atas hasil pengadaan barang/jasa.
3) Apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan
yang tertuang dalam kontrak/perjanjian, bendahara sekolah
meminta Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi
kekurangan dalam jangka waktu yang disepakati bersama.
4) Dalam hal pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang
tertuang dalam spesifikasi kontrak/perjanjian, bendahara
sekolah menandatangani BAST.
5) Bendahara sekolah menyimpan BAST sebagai kelengkapan
dokumen pertanggungjawaban.
b. Pembayaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
1) Dalam hal bendahara sekolah menandatangani BAST,
bendahara sekolah mengajukan permohonan pembayaran
kepada kepala sekolah.
2) Kepala sekolah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen
permintaan pembayaran.
3) Dalam hal kepala sekolah menyetujui, bendahara sekolah
melakukan pembayaran secara nontunai.

- 15 -jdih.kemdikbud.go.idBAB V
AUDIT DAN EVALUASI
A. Audit
Audit terhadap pelaksanaan PBJ Sekolah dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut:
1. audit atas pelaksanaan PBJ Sekolah dilakukan oleh aparat pengawas
internal pemerintah. Aparat pengawas internal pemerintah merupakan
Inspektorat Jenderal Kementerian, unit pengawasan lembaga
pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat
kabupaten/kota; dan
2. pelaksanaan audit dilakukan melalui sistem, analisa data, tatap muka,
pengujian, dan/atau metode audit lain sesuai dengan praktik audit
dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
B. Evaluasi
Evaluasi PBJ Sekolah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. evaluasi terhadap pelaksanaan PBJ Sekolah dilakukan paling sedikit
satu kali dalam satu tahun;
2. evaluasi PBJ Sekolah dapat dilaksanakan sewaktu - waktu apabila
diperlukan; dan
3. hasil evaluasi disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris
Jenderal Kementerian.
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHADJIR EFFENDY
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan,
ttd.
Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001
 

Demikian postingan blog Tomatalikuang.com tentang Permendikbud RI Nomor 35 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis BOS reguler. Semoga bermanfaat 😄
Loading...

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan berkomentar dengan sopan dan sesuai dengan topik..