Breaking

Jumat, 01 November 2019

Download PMK Nomor 141 Tahun 2019 (Peraturan Menteri Keuangan) tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah (DID)

Dibawah ini adalah link download file peraturan menteri keuangan (pmk) nomor 141/pmk.07/2019 tahun 2019 tentang pengelolaan dana insentif daerah (did).
pmk no 141 tahun 2019; tomatalikuang.com

PMK Nomor 141 Tahun 2019

Anda bisa mendownload file peraturan ini melalui link berikut:
PMK_No_141_Tahun_2019.pdf
atau bisa langsung anda baca isi peraturan dibawah ini:

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 141/PMK.07/2019
Menimbang
TENTANG
PENGELOLAAN DANA INSENTIF DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
a. bahwa ketentuan mengena1 penganggaran,
pengalokasian, penyaluran dan penatausahaan,
pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi
Dana Insentif Daerah telah diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer
ke Daerah dan Dana Desa;
b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan
akuntabilitas penganggaran, pengalokasian, penyaluran,
dan penggunaan Dana Insentif Daerah, perlu mengatur
kembali ketentuan mengenai pengelolaan Dana Insentif
Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 115 Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
www.jdih.kemenkeu.go.id
Mengingat
Menetapkan
- 2 -
dan Pasal 97 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana
Insentif Daerah;
1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6215);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTER! KEUANGAN
PENGELOLAAN DANA INSENTIF DAERAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasa11
TENTANG
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau
walikota, dan perangkat _daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah prov1ns1
atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi
daerah kota.
www.jdih.kemenkeu.go.id- 3 -
4. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
5. Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya
disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang
dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka
mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan
kepada Daerah dan Desa.
6. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID
adalah bagian dari dana TKDD yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada
daerah tertentu berdasarkan kriteriajkategori tertentu
dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas
perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu di
bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum
pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan
kesejahteraan masyarakat.
7. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat
BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk
melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
8. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang
selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran
yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran
kementerian negarajlembaga.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara
yang selanjutnya disingkat RKA BUN adalah dokumen
per.encanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian
kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja
maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan
kewajiban pemerintah pus_at dan transfer ke daerah
tahunan yang disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran
BUN.
www.jdih.kemenkeu.go.id- 4 -
10. Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara
yang selanjutnya disingkat RDP BUN adalah dokumen
perencanaan anggaran BA BUN yang merupakan
himpunan RKA BUN.
11. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum
Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit
organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung
jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari
BABUN.
12. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat
pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di
kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja
di kementerian negarajlembaga yang memperoleh
penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan
kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran
yang berasal dari BA BUN.
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum
Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah
dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA
BUN.
14. Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah dan Dana
Desa yang selanjutnya disebut Indikasi Kebutuhan Dana
TKDD adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan
dalam rangka pelaksanaan TKDD.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
17. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat
RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang
negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh
www.jdih.kemenkeu.go.id- 5 -
penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran
negara pada bank sentral.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau
walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah
dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank
yang ditetapkan.
19. Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah
yang selanjutnya disingkat SKPRTD adalah surat
keputusan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran yang memuat rincian jumlah transfer setiap
l
daerah menurutjenis transfer dalam periode tertentu.
20. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya
disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
KPA BUN/Pejabat Pembuat Komitmen yang berisi
permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat
SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA
BUN/Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana
yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang
dipersamakan.
22. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya
disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan
oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku
Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban
APBN berdasarkan SPM.
BAB II
PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA
PENGELOLAAN. DID
Pasal2
(1) Dalam rangka pengelolaan DID, Menteri Keuangan
selaku Pengguna Anggaran BUN Pengelolaan TKDD
menetapkan:
www.jdih.kemenkeu.go.id- 6 -
a. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai
Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD;
b. Direktur Dana Transfer Umum sebagai KPA BUN
Pengelolaan Dana Transfer Umum; dan
c. Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer
sebagai KPA BUN Penyaluran TKDD.
(2) Dalam hal KPA BUN Pengelolaan Dana TransferUmum
dan/ atau KPA BUN Penyaluran TKDD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c
berhalangan tetap, Menteri Keuangan menunjuk
Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
sebagai pelaksana tugas KPA BUN Pengelolaan Dana
Transfer Umum danjatau KPA BUN Penyaluran TKDD.
Pasal3
(1) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b
mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
a. mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana
TKDD untuk DID kepada Pemimpin PPA BUN
Pengelolaan TKDD yang dilengkapi dengan
dokumen pendukung;
b. menyusun RKA BUN DID beserta dokumen
pendukung yang berasal dari pihak terkait;
c. menyampaikan RKA BUN DID beserta dokumen
pendukung kepada Inspektorat Jenderal
Kementerian Keuangan untuk direviu;
d. menandatangani RKA BUN DID yang telah direviu
oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
dan menyampaikannya kepada Pemimpin PPA BUN
Pengelolaan TKDD; dan
e. menyusun dan menyampaikan rekomendasi
penyaluran DID kepada KPA BUN Penyaluran
TKDD.
(2) KPA BUN Penyaluran TKDD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan
fungsi sebagai berikut:
www.jdih.kemenkeu.go.id1- 7 -
a. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan
Pejabat Penandatangan SPM;
b. menyusun RDP BUN TKDD;
c. menyusun DIPA BUN TKDD;
d. menyusun SKPRTD atas DIPA BUN TKDD;
e. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan
Rencana Penarikan Dana TKDD;
f. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi
yang berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran
TKDD;
g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
atas pelaksanaan anggaran TKDD kepada PPA BUN
Pengelolaan TKDD dalam rangka
pertanggungjawaban pengelolaan BA BUN TKDD;
dan
h. melaksanakan pemotongan penyaluran, penundaan
penyaluran, penghentian penyaluran dan
penyaluran kembali TKDD.
Pasal4
KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan KPA BUN
Penyaluran TKDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf b dan huruf c tidak bertanggung jawab atas
pelaksanaan DID oleh Pemerintah Daerah.
BABIII
PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN
Bagian Kesatu
Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DID
Pasal5
(1) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum
mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana TKDD
untuk DID kepada Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan
TKDD.
www.jdih.kemenkeu.go.id1- 8 -
(2) Berdasarkan usulan Indikasi Kebutuhan Dana TKDD
untuk DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku
Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menyusun
Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DID.
(3) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku
Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menyampaikan
Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DID
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur
Jenderal Anggaran paling lambat bulan Februari.
(4) Penyusunan dan penyampaian Indikasi Kebutuhan
Dana TKDD untuk DID sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara
perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi BA
BUN, dan pengesahan DIPA BUN.
(5) Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DID
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
disusun dengan memperhatikan:
a. perkembangan DID dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
b. arah kebijakan DID; danjatau
c. kemampuan keuangan negara.
Bagian Kedua
Penyediaan Data DID
Pasal6
(1) Dalam penyediaan data DID, Menteri Keuangan c.q.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
menyampaikan surat permintaan data kepada:
a. Kepala Badan Pusat Statistik;
b. Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan;
dan
c. menteri/pimpinan lembaga . nonkementerian
terkait,
paling lambat bulan Juni.
www.jdih.kemenkeu.go.id- 9 -
(2) Direktorat Jenderal Perimbangan
menyiapkan data:
a. APBD;
b. realisasi APBD;
Keuangan
c. penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD;
d. penyampaian Peraturan Daerah mengenai APBD
kepada Kementerian Keuangan;
e. penyampaian laporan keuangan Pemerintah
Daerah;
f. penyampa1an laporan realisasi APBD semester I;
danjatau
g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan.
(3) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
melakukan kompilasi data sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat bulan
September.
Bagian Ketiga
Penghitungan dan Penetapan Alokasi DID
Pasal 7
(1) Direktorat J enderal Perimbangan Keuangan melakukan
penghitungan alokasi DID berdasarkan pagu indikatif
DID dan kebijakan pemerintah.
(2) Penghitungan alokasi DID sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berdasarkan:
a. kriteria utama; dan
b. kategori kinerja.
Pasal8
(1) Kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) huruf a merupakan kriteria yang harus dimiliki
oleh suatu daerah sebagai penentu kelayakan daerah
penerima DID.
www.jdih.kemenkeu.go.id- 10-
(2) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Wajar Tanpa
Pengecualian;
b. penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat
waktu;
c. pelaksanaan e-government; dan/ atau
d. ketersediaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
(3) Dalam hal menterijpimpinan lembaga nonkementerian
terkait tidak melakukan penilaian atau menyediakan
data kriteria utama sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), kriteria utama tersebut tidak diperhitungkan
dalam pengalokasian DID.
Pasal9
(1) Kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) huruf b dikelompokkan dalam:
a. kategori kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan
daerah;
b. kategori pelayanan dasar publik bidang pendidikan;
c. kategori pelayanan dasar publik bidang kesehatan;
d. kategori pelayanan dasar publik bidang
infrastruktur;
e. kategori pelayanan umum pemerintahan;
f. kategori kesejahteraan masyarakat;
g. kategori peningkatan investasi;
h. kategori peningkatan ekspor; dan/ atau
1. kategori pengelolaan sampah.
(2) Kelompok kategori kesehatan fiskal dan pengelolaan
keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, terdiri atas:
a. kemandirian daerah yang didasarkan pada pajak
daerah, retribusi daerah, dan/ atau produk
domestik regional bruto;
b. efektivitas pengelolaan belanja daerah meliputi
kategori:
www.jdih.kemenkeu.go.id- 11 -
1. kualitas belanja modal untuk pendidikan;
2. kualitas belanja modal untuk kesehatan;
danjatau
3. realisasi belanja daerah;
c. pembiayaan kreatif; dan
d. kepatuhan daerah meliputi kategori:
1. Mandatory Spending, dan
2. ketepatan waktu pelaporan.
(3) Mandatory Spending sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf d angka 1 merupakan anggaran yang
diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan
yang meliputi pemenuhan anggaran:
a. belanja pendidikan;
b. belanja kesehatan;
c. Alokasi Dana Desa; dan
d. belanja infrastruktur,
dalam APBD sesuai persentase yang ditetapkan
peraturan perundang-undangan.
(4) Ketepatan waktu pelaporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf d angka 2 meliputi:
a. penyampaian laporan Peraturan Daerah mengenai
APBD sebelum tanggal 31 Januari tahun
bersangkutan;
b. penyampaian laporan realisasi semester I tahun
anggaran berjalan paling lambat tanggal 30 Juli
tahun bersangkutan; dan
c. penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD
paling lambat tanggal31 Agustus tahun berikutnya.
(5) Kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, terdiri atas:
a. angka partisipasi murni; ·
b. peta mutu pendidikan; dan
c. rata-rata nilai ujian nasional.
(6) Kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, terdiri atas:
www.jdih.kemenkeu.go.id- 12-
a. penanganan stunting,
b. balita mendapatkan imunisasi lengkap; dan
c. persalinan di fasilitas kesehatan.
(7) Kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang
infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, terdiri atas:
a. akses sanitasi layak; dan
b. akses air minum layak.
(8) Kelompok kategori pelayanan umum pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri
atas:
a. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b. penghargaan pembangunan daerah;
c. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
dan
d. inovasi daerah meliputi kategori:
1. inovasi pelayanan publik; dan
2. inovasi Pemerintah Daerah.
(9) Kelompok kategori kesejahteraan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri
atas:
a. penurunan penduduk miskin; dan
b. Indeks Pembangunan Manusia.
(10) Kelompok kategori peningkatan investasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa penanaman
modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
(11) Kelompok kategori peningkatan ekspor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h berupa nilai ekspor.
(12) Kelompok kategori pengelolaan sampah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf i berupa kinerja
pengelolaan sampah.
Pasal 10
Dalam hal terdapat perubahan kriteria utama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan/ atau kategori kinerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perubahan kriteria
utama dan/ atau kategori kinerja ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh
www.jdih.kemenkeu.go.id- 13-
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama
Menteri Keuangan.
Pasal11
(1) Penilaian:
a. kategori kemandirian daerah;
b. kategori kualitas belanja modal untuk pendidikan;
c. kategori kualitas belanja modal untuk kesehatan;
d. kategori realisasi belanja daerah;
e. kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang
pendidikan;
f. kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang
kesehatan;
g. kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang
infrastruktur;
h. kelompok kategori kesejahteraan masyarakat;
1. kelompok kategori peningkatan investasi; dan
J. kelompok kategori peningkatan ekspor,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a
dan huruf b, ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9),
ayat (10), dan ayat (11) didasarkan pada peningkatan
kinerja dan capaian kinerja tahun terakhir.
(2) Penilaian peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan selisih nilai kinerja selama
2 (dua) tahun.
(3) Selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikelompokkan mulai nilai tertinggi hingga nilai
terendah.
(4) Capaian kinerja tahun terakhir sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikelompokkan mulai nilai tertinggi
hingga nilai terendah.
(5) Nilai kinerja masing-masing kategori sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan penjumlahan
selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
capaian kinerja tahun terakhir sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dengan bobot tertentu.
www.jdih.kemenkeu.go.id- 14-
(6) Nilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
diperingkatkan menjadi 5 (lima) peringkat, yaitu:
Nilai Kinerja Peringkat
91-100 amat baik (A)
76-90 baik (B)
61-75 cukup (C)
51-60 sedang (D)
0-50 kurang (E)
Pasal 12
(1) Penilaian:
a. kategori pembiayaan kreatif;
b. kelompok kategori pelayanan umum pemerintahan;
dan
c. kategori kinerja pengelolaan sampah,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c,
ayat (8), dan ayat (12) merupakan hasil penilaian
kementerianflembaga nonkementerian terkait.
(2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga
nonkementerian terkait.
(3) Dalam hal menterijpimpinan lembaga nonkementerian
terkait tidak melakukan penilaian kategori
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kategori tersebut
tidak diperhitungkan dalam pengalokasian DID.
Pasal 13
(1) Pagu DID per kategori ditentukan berdasarkan prioritas
kategori dan jumlah daerah penerima DID per kategori.
(2) Prioritas kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagai berikut:
a. kategori peningkatan investasi;
b. kategori peningkatan ekspor;
c. kategori kemandirian daerah;
d. kategori pembiayaan kreatif;
e. kelompok kategori kesejahteraan masyarakat;
f. kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang
kesehatan;
www.jdih.kemenkeu.go.id- 15-
g. kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang
pendidikan;
h. kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang
infrastruktur;
1. kategori penyelenggaraan pemerintahan daerah;
J. kategori penghargaan pembangunan daerah;
k. kategori Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
1. kelompok kategori efektivitas pengelolaan belanja
daerah;
m. kategori pengelolaan sampah;
n. kategori inovasi pelayanan publik; dan
o. kategori inovasi pemerintah daerah.
(3) Penentuan pagu DID per kategori sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pagu DID
kategori Mandatory Spending dan kategori ketepatan
waktu pelaporan.
(4) Pagu DID kategori Mandatory Spending dan kategori
ketepatan waktu pelaporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditentukan berdasarkan jumlah Daerah
yang memenuhi Mandatory Spending dan ketepatan
waktu pelaporan serta jumlah alokasi DID per Daerah.
(5) Dalam hal terdapat perubahan prioritas kategori
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan
prioritas kategori ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri
Keuangan.
Pasal14
(1) Alokasi DID diberikan kepada Daerah yang memenuhi
kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (2) dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. paling kurang mendapat nilai baik (B) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal11 ayat (6);
b. pemenuhan Mandatory Spending sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
www.jdih.kemenkeu.go.id- 16-
c. ketepatan waktu pelaporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (4); dan/ atau
d. mendapatkan penilaian oleh kementerianjlembaga
nonkementerian terkait sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1).
(2) Alokasi DID suatu Daerah yang memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf d untuk masing-masing kategori dihitung
berdasarkan nilai kinerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (5) pada satu kategori dibagi total
nilai kinerja dalam satu kategori dikali dengan pagu
DID per kategori sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1).
(3) Alokasi DID suatu Daerah yang memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan
huruf c diberikan dengan jumlah tertentu.
(4) Alokasi DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan dalam pembahasan Nota Keuangan dan
Rancangan Undang-Undang mengenai APBN antara
Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
(5) Berdasarkan pagu alokasi DID dalam Rancangan
Undang-Undang mengena1 APBN dan hasil
pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan alokasi DID menurut Daerah provinsi dan
kabupatenjkota.
(6) Berdasarkan alokasi DID menurut Daerah provinsi dan
kabupatenjkota sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan menyampaikan informasi
alokasi DID melalui portal (website) Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan.
(7) Alokasi DID menurut Daerah prov1ns1 dan
kabupatenjkota sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian
APBN.
www.jdih.kemenkeu.go.idl- 17-
BABIV
PENYALURAN
Pasal 15
(1) KPA BUN Penyaluran TKDD menyusun DIPA BUN
TKDD atau perubahan DIPA BUN TKDD.
(2) Penyusunan DIPA BUN TKDD atau perubahan DIPA
BUN TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesua1 dengan Peraturan Menteri
Keuangan mengenai tata cara perencanaan,
penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian
anggaran bendahara umum negara, dan pengesahan
daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum
negara.
Pasal 16
(1) Berdasarkan DIPA BUN TKDD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15, KPA BUN Penyaluran TKDD
menetapkan SKPRTD sesuai dengan alokasi DID untuk
setiap Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan
Presiden mengenai rincian APBN.
(2) SKPRTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan oleh Pejabat Pembuat Komiten sebagai dasar
penerbitan SPP.
(3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan
oleh Pejabat Penandatangan SPM sebagai dasar
penerbitan SPM.
(4) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan
oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagai
dasar penerbitan SP2D.
(5) Penerbitan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan
mengena1 tata cara pembayaran dalam rangka
pelaksanaan APBN.
www.jdih.kemenkeu.go.id- 18-
Pasal17
(1) Penyaluran DID dilaksanakan dengan cara
pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
(2) Dalam hal terdapat perubahan RKUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah wajib
menyampaikan permohonan perubahan RKUD kepada
Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan dengan dilampiri:
a. asli rekening koran dari RKUD; dan
b. salinan keputusan Kepala Daerah mengenai
penunjukan bank tempat menampung RKUD.
Pasal18
(1) Penyaluran DID dilakukan secara bertahap, dengan
ketentuan:
a. tahap I sebesar 50o/o (lima puluh persen) dari pagu
alokasi paling cepat bulan Februari dan paling
lambat bulan Juni; dan
b. tahap II sebesar 50°/o (lima puluh persen) dari pagu
alokasi paling cepat bulan Juli.
(2) Penyaluran DID tahap I sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilakukan setelah Menteri Keuangan
c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
mener1ma:
a. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran
berjalan;
b. rencana penggunaan DID tahun anggaran berjalan;
dan
c. laporan realisasi penyerapan DID tahun anggaran
sebelumnya bagi daerah yang mendapatkan DID
pada tahun anggaran sebelumnya,
dari Pemerintah Daerah paling lambat tanggal20 Juni.
(3) Penyaluran DID tahap II sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilakukan setelah Menteri Keuangan
c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
menerima laporan realisasi penyerapan DID tahap I dari
Pemerintah Daerah paling lambat tanggal20 November.
www.jdih.kemenkeu.go.id1- 19-
(4) Laporan realisasi penyerapan DID tahap I sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), menunjukkan penyerapan
paling sedikit 70°/o (tujuh puluh persen) dari dana yang
diterima di RKUD.
(5) Rencana penggunaan DID sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b ditandatangani oleh Kepala Daerah
atau Sekretaris Daerah.
(6) Laporan realisasi penyerapan DID sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3)
ditandatangani oleh Kepala Daerah atau Bendahara
Umum Daerah.
(7) Dalam hal persyaratan penyaluran DID sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) belum diterima
sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3), DID tidak disalurkan.
(8) Dalam hal tanggal 20 Juni dan 20 November
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan,
batas waktu penyampaian persyaratan penyaluran DID
pada hari kerja berikutnya.
Pasal 19
(1) Persyaratan penyaluran DID sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dan huruf c dan
ayat (3) disusun dan disampaikan melalui aplikasi
Sistem Informasi Keuangan Daerah.
(2) Ketentuan mengenai penyusunan dan penyampaian
persyaratan penyaluran DID sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan.
BABV
PENGGUNAAN
Pasal20
(1) DID digunakan untuk mendanai kegiatan yang sesuai
dengan prioritas dan kebutuhan daerah.
www.jdih.kemenkeu.go.id- 20-
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diprioritaskan untuk kegiatan yang mendukung
pencapaian kinerja atas kelompok kategori
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang mendapat
alokasi DID.
(3) Dalam hal pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) telah terpenuhi, DID digunakan untuk
mendanai kegiatan yang mendukung pencapaian
kinerja atas kelompok kategori sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 yang tidak mendapat alokasi DID.
(4) Penggunaan DID sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disertai dengan surat pernyataan Kepala Daerah atau
Sekretaris Daerah yang menyatakan bahwa pendanaan
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
terpenuhi.
(5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disampaikan bersamaan dengan penyampaian rencana
penggunaan DID sebagaimana dimaksud dalam
Pasal18 ayat (2) huruf b.
(6) DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
digunakan untuk mendanai:
a. honorarium, kecuali yang melekat pada kegiatan
seperti narasumber dan panitia kegiatan; dan
b. perjalanan dinas, kecuali yang melekat pada
kegiatan.
BAB VI
PENATAUSAHAAN,PERTANGGUNGJAWABAN,DAN
PELAPORAN
Pasal21
(1) KPA BUN Penyaluran TKDD menyusun dan
menyampaikan laporan keuangan pengelolaan DID
tingkat KPA kepada Pemimpin PPA BUN Pengelolaan
TKDD.
(2) Laporan keuangan pengelolaan DID tingkat KPA
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi satu
kesatuan dalam laporan keuangan tingkat KPA atas
www.jdih.kemenkeu.go.id- 21 -
pengelolaan Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil,
Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur
dalam rangka Otonomi Khusus, dan Dana
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
(3) Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menyusun
laporan keuangan BA BUN TKDD berdasarkan laporan
keuangan tingkat KPA sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
(4) Laporan keuangan tingkat KPA sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan laporan keuangan BA BUN TKDD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh unit
organisasi pada Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang
akuntansi dan pelaporan keuangan BA BUN TKDD
dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
(5) Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan
sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai
sistem akuntansi dan pelaporan keuangan TKDD.
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal22
Ketentuan mengenai:
a. format rencana penggunaan DID tahun anggaran
berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)
huruf b;
b. format laporan realisasi penyerapan DID sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dan ayat (3);
dan
c. format pernyataan Kepala Daerah atau Bendahara
Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (4),
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
www.jdih.kemenkeu.go.id- 22-
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal23
Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini:
a. ketentuan mengenai KPA untuk Tahun 2019; dan
b. ketentuan mengenai penyaluran, penggunaan,
penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan,
pemantauan, dan evaluasi DID Tahun Anggaran 2019,
dilaksanakan sesua1 Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa.
BABIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal24
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan
mengena1 DID dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal25
Peraturan Menteri 1n1 mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
www.jdih.kemenkeu.go.id- 23-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri 1n1 dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 0 ktober 20 19
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 0 ktober 20 19
DIREKTUR JENDERAL
PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1180
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plh. Kepala Bagian TU ¥ Jo<'-' ...... -L"'-' ________
RISKY SULISTYA
NIP 19760622 200
www.jdih.kemenkeu.go.id- 24-
LAMPIRAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 141/PMK.07/2019
TENTANG
PENGELOLAAN DANA INSENTIF DAERAH
FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA INSENTIF DAERAH
RENCANA PENGGUNAAN DANA INSENTIF DAERAH (DID)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ....................... (1J
TAHUN ................ (2J
Yang bertanda tangan dibawah ini ................. (3J menyatakan telah mencantumkan DID
Tahun Anggaran ..................... .(4l dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
danjatau akan mencantumkan DID Tahun Anggaran ................... (5) dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran .................. (6J. Dengan
rincian kegiatan, sebagai berikut:
Output
J enis Kegiatan Pagu Anggaran
Jumlah Satuan
•••••••••••••••••••••••••••••••• (7) •••••••••••••••••••••••• ,(9)
1........................(8) •••••••••••••••••••••••• ,(10) •••••••••••• (11) •••••.•••.... (12)
2...................... ..
dst.
•••••••••••••••••••••••••••••••• (7) •••••••••••••••••••••••• ,(9)
1........................(8) ••••••.••••••••••••••.•• ,(10) .......... ,,(11) ............... (12)
2...................... ..
dst.
Jumlah • ••••••••••••••••••••••• ,(13)
Demikian rencana penggunaan alokasi DID· sebesar Rp ......................... (14l sebagai
syarat penyaluran DID Tahun ..................... .(15J •
• • • . . . • • . . . . • • • . . • • • ••• ' •••••••••••••••••••..••••••• ,(16)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (17)
........................ (18)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••. ,(19)
1
www.jdih.kemenkeu.go.id- 25-
PETUNJUK PENGISIAN
No. Uraian
1 Pilih salah satu dan diisi sesuai dengan daerah bersangkutan
2
Diisi sesuru. dengan tahun alokasi Dana Insentif Daerah (DID) yang
direncanakan
3 Diisi sesuai dengan Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan
4 Diisi sesuai tahun anggaran alokasi DID
5 Diisi sesuai tahun anggaran alokasi DID
6 Diisi sesuai tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
7 Diisi sesuai dengan kelompok kategori DID yang akan dilaksanakan
8 Diisijenis kegiatan yang mendukung kelompok kategori bersangkutan
9 Diisi total pagu anggaran pada kelompok kategori yang akan dilaksanakan
10 Diisi pagu anggaran Jenls kegiatan yang mendukung kelompok kategori
bersangkutan
11
Diisijumlah output yang dihasilkan dalam satujenis kegiatan yang mendukung
kelompok kategori bersangkutan
12 Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan
13 Diisi sesuai dengan jumlah alokasi DID yang dianggarkan dalam APBD
14 Diisi sesuai dengan jumlah alokasi DID yang dianggarkan dalam APBD
15 Diisi sesuai tahun anggaran alokasi DID
16 Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan
17 Diisi sesuai dengan Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan
18
Tanda tangan Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan dan cap
basah .·
19 Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan
l
www.jdih.kemenkeu.go.id- 26-
FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA INSENTIF DAERAH
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA INSENTIF DAERAH (DID)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...................... ,{ll
TAHAP ................. (2! TAHUN ................ (3!
Yang bertanda tangan dibawah ini .......................(4! menyatakan bahwa saya
bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan DID ini dengan
rincian, sebagai berikut:
Realisasi Penyaluran dari RKUN:
a. Tahap I : Rp ..................................!5!
b. Tahap II : Rp ..................................!6!
Jumlah : Rp ..................................!7!
Penggunaan Dana
a. Realisasi Penggunaan Dana : Rp ..................................!8!
b. Persentase Penggunaan Dana ................. o/o (9)
Output
J enis Kegiatan Jumlah Realisasi
Jumlah Satuan
•..••....••••••••..••...••••..• ,(10) •••...••••••..•.•.•••••• ,(12)
1....................... ,(11) •••••••••••••••••••••••• ,(13) ........... (14) ............... (15)
2...................... ..
dst.
•••••••••••••••.•••.•••.•••••.• ,(10) ••••••.....••••.••...•.•. (12)
1........................ (11) •••••••••••••••••••••••• ,(13) ........... (14) ............... (15)
2...................... ..
dst.
Jumlah • ••••••••••••••••••••••• ,(16)
Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan
ini (sejumlah Rp .....................)(17!, disimpan sesuru dengan ketentuan yang berlaku
untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas
fungsional.
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.
• • • • • •• • •• ••• • ••• • • • • • • ' •••••••••••••••••••••••••• ,(18)
•••••..•.•••...•••••.••...••....•.•..• ,(19)
•••••••••••••••••••••••• (20)
...••••.••••••••••.•••••••••••.•.••.•• ,(21)
l
www.jdih.kemenkeu.go.id- 27-
PETUNJUK PENGISIAN
No. Uraian
1 Pilih salah satu dan diisi sesuai dengan daerah bersangkutan
2 Diisi sesuai dengan tahap yang dilaporkan
3 Diisi sesuai dengan tahun
direncanakan
alokasi Dana Insentif Daerah (DID) yang
4 Diisi sesuai dengan Kepala Daerah atau Bendahara Umum Daerah
bersangkutan
5 Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari
rekening kas umum negara pada penyaluran tahap I
6 Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari
rekening kas umum negara pada penyaluran tahap II
7 Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas
umum daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan tahap laporan
Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penyerapan keseluruhan dana yang
8 diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampai
dengantahaplaporan
Diisi sesuai dengan persentase penyerapan keseluruhan DID yang diterima
9 rekening kas umum daerah terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima
rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan
tahap laporan
10 Diisi sesuai dengan kelompok kategori DID yang sudah dilaksanakan
11 Diisijenis kegiatan pada kelompok kategori yang sudah dilaksanakan
12 Diisi pagu anggaran kegiatan pada kelompok kategori yang sudah dilaksanakan
13 Diisi pagu anggaranjenis kegiatan pada kelompok kategori bersangkutan
14 Diisi jumlah output yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan pada kelompok
kategori bersangkutan
15 Diisijenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan
16 Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran dari rekening kas umum
daerah melalui surat perintah pencairan dana sampai dengan tahap laporan
17 Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran dari rekening kas umum
daerah melalui surat perintah pencairan dana sampai dengan tahap laporan
18 Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan
19 Diisi sesum dengan Kepala Daerah atau Bendahara Umum Daerah
bersangkutan
20 Tanda tangan Kepala Daerah atau Bendahara Umum Daerah bersangkutan dan
cap basah
21 Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah atau Bendahara Umum Daerah
bersangkutan
www.jdih.kemenkeu.go.id- 28-
FORMATSURATPERNYATAAN
SURAT PERNYATAAN PENGUNAAN DANA INSENTIF DAERAH (DID)
DILUAR KATEGORI ALOKASI DID YANG DITERIMA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ....................... (1!
TAHUN ................ (2!
Yang bertanda tangan dibawah ini ....................... (31 menyatakan bahwa DID yang
diterima daerah sebesar ...................(4l terdapat satu atau beberapa kelompok kategori
yang tidak dianggarkan sesuai dengan kelompok kategori yang diterima, karena
pendanaan untuk kelompok kategori tersebut sudah terpenuhi di dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dengan rincian sebagai berikut:
No. Kelompok Kategori
1 ••••••••••••••••••• (5)
2 ••••••••••••••••••• (5)
dst. dst.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk kelompok kategori tersebut diatas
sebagaimana terlampir(6J.
• ••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••• (7)
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (8)
•••••••••••••••••••••••• (9)
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (10)
.l
www.jdih.kemenkeu.go.idNo.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
- 29-
PETUNJUK PENGISIAN
Uraian
Pilih salah satu dan diisi sesuai dengan daerah bersangkutan
Diisi sesum dengan tahun alokasi Dana Insentif Daerah (DID) yang
direncanakan
Diisi sesuai dengan Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan
Diisi sesuai pagu DID yang diterima pemerintah daerah
Diisi kelompok kategori DID yang sudah dianggarkan dalam APBD
File softcopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) diupload dalam aplikasi
pelaporan DID
Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan
Diisi sesuai dengan Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan
Tanda tangan Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan dan cap
basah
Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plh. Kepala Bagian TU Ke...~,..."''!s:
RISKY SULISTYAN
NIP 19760622 20021
www.jdih.kemenkeu.go.id

Demikian link download PMK Nomor 141 Tahun 2019. Semoga bermanfaat :)
Loading...

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan berkomentar dengan sopan dan sesuai dengan topik..