Selasa, 12 November 2019

Rincian Formasi & Berbagai Persyaratan CPNS Kemenkumham Tahun 2019

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (kemenkumham) baru saja merilis pengumuman resmi penerimaan cpns di lingkungan kemenkumham tahun 2019. Berikut adalah rincian formasi dan persyaratan penerimaan cpns kemenkumham tahun 2019.

rincian formasi persyaratan cpns kemenkumham 2019 tomatalikuang.com


PENGUMUMAN NOMOR : SEK.KP.02.01-745 TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2019

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 392 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2019, memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

I. UNIT KERJA YANG MENDAPATKAN ALOKASI FORMASI (ALOKASI PENEMPATAN)

1. Sekretariat Jenderal.
2. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
3. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
4. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
5. Direktorat Jenderal Imigrasi.
6. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
7. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia.
8. Inspektorat Jenderal.
9. Badan Pembinaan Hukum Nasional.
10. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.
12. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.
13. Politeknik Imigrasi.
14. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia : Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat ( Kantor Wilayah, Kantor Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, Balai Pemasyarakatan, Balai Harta Peninggalan dan Balai Diklat ).

II. RINCIAN FORMASI

Adapun Rincian Formasi CPNS Kemenkumham Tahun 2019 adalah sebagai berikut.
1.        Penjaga Tahanan  dengan persyaratan pendidikan minimal SLTA Sederajat, jumlah sebanyak 2875 orang
2.        Dokter Ahli Pertama dengan persyaratan pendidikan Dokter Umum adalah sebanyak 47 orang
3.        Perawat Ahli Pertama  dengan persyaratan pendidikan Ners sebanyak 56 orang
4.        Analis Kepegawaian Ahli Pertama  dengan pendidikan S-1 Hukum / S-1 Administrasi Negara / S-1 Manajemen SDM adalah sebanyak 33 orang
5.        Pembimbing  Kemasyarakatan Ahli Pertama  dengan pendidikanS-1 Psikologi / S-1 Hukum / S-1 Ilmu Politik /  S-1 Kesejahteraan Sosial / S-1 Ekonomi Manajemen /  S-1 Ekonomi Akuntansi / S-1 Bisnis Manajemen /  S-1 Kriminologi / S-1 Sosiologi / S-1 Pembangunan Sosial  dan Kesejahteraan / S-1 Antropologi / S-1 Ilmu Komunikasi adalah sebanyak 291 orang
6.        Auditor Ahli Pertama  dengan pendidikan S-1 Hukum / S-1 Psikologi / S-1 Akuntansi / S-1 Ilmu Pemerintahan /S-1 Administrasi Publik /  S-1 Administrasi Negara adalah sebanyak 40 orang
7.        Pengelola  Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama  dengan pendidikan S-1 Akuntansi / S-1 Administrasi Pemerintahan /  S-1 Administrasi Negara / S-1 Ekonomi Pembangunan adalah sebanyak 167 orang
8.        Pemeriksa  Keimigrasian Pelaksana/Pemula dengan pendidikan SLTA Sederajat adalah sebanyak 657 orang
9.        Analis Kelembagaan Pertama  dengan pendidikan S-1 Hukum / S-1 Ilmu Pemerintahan / S-1 Administrasi Publik /  S-1 Manajemen / S-1 Kebijakan Publik dengan jumlah formasi sebanyak 4 orang
10.    Analis  Pengaduan Masyarakat Pertama  dengan pendidikan S-1 Hukum dengan jumlah formasi sebanyak 6 orang
11.    Analis Permasalahan Hukum Pertama  dengan pendidikan S-1 Hukum dengan jumlah formasi sebanyak 5 orang
12.    Penata Keuangan  S-1 Akuntansi / S-1 Pertama  dengan pendidikan Komputer Akuntansi dengan jumlah formasi sebanyak 85 orang
13.    Pengelola Bantuan Pertama  dengan pendidikan Hukum S-1 Hukum dengan jumlah formasi sebanyak 91 orang
14.    Pengelola Barang Milik Negara (BMN) Pertama  dengan pendidikan D-III Akuntansi/ D-III Komputer Akuntansi dengan jumlah formasi sebanyak 23 orang
15.    Pengelola Keamanan dan Ketertiban Pertama  dengan pendidikan D-III Administrasi  Publik / D-III Administrasi Pemerintahan / D-III Administrasi Negara dengan jumlah formasi sebanyak 10 orang
16.    Pengelola Keuangan D-III Akuntansi / D-III Komputer Akuntansi
17.    Pengelola Pembinaan Bantuan Pertama  dengan pendidikan S-1 Hukum  dengan jumlah formasi sebanyak 30 orang
18.    Pranata Laporan Keuangan Pertama  dengan pendidikan D-III Akuntansi / D-III Komputer Akuntansi dengan jumlah formasi sebanyak 25 orang
19.    Pranata Sidik Jari  D-III Sistem Informasi /  D-III Teknologi Informasi / D-III Manajemen Informatika dengan jumlah formasi sebanyak 2 orang
20.    Arsiparis Ahli Pertama  dengan pendidikan S-1 Kearsipan / D-IV Kearsipan dengan jumlah formasi sebanyak 40 orang
21.    Assesor SDM dengan pendidikan Aparatur Ahli Pertama  S-1 Manajemen SDM /  S-1 Hukum  dengan jumlah formasi sebanyak 9 orang
22.    Pranata  Komputer dengan pendidikan Ahli Pertama  S-1 Teknik Informatika / S-1 Sistem Informasi / S-1 Sistem dan Teknologi Informasi / S-1 Teknologi Informasi / S-1 Teknik Komputer / S-1 Ilmu Komputer dengan jumlah formasi sebanyak 50 orang
23.    Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama  dengan pendidikan S-1 Komunikasi / S-1 Desain Komunikasi Visual / S-1 Manajemen Komunikasi / Jurnalistik Komunikasi Massa /  S-1 Hubungan Masyarakat, dengan jumlah formasi sebanyak 52 orang

Catatan : Kuota pria dan wanita lebih rinci dapat dilihat pada laman: http://cpns.kemenkumham.go.id.

III. KRITERIA PELAMAR

1. Formasi Umum merupakan pelamar lulusan Perguruan Tinggi dan SLTA-Sederajat yang
memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini;
2. Formasi Khusus terdiri dari :
a. Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat Dengan Pujian (Cumlaude).
1) Pelamar merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat
cumlaude/dengan pujian dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul
dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan, dibuktikan dengan
keterangan lulus cumlaude/dengan pujian pada ijazah atau transkrip nilai;
2) Pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat mendaftar setelah
penyetaraan ijazah dan surat keterangan dari Kementerian Pendidikan
Kebudayaan yang menyatakan predikat kelulusannya setara sebagaimana
dimaksud pada angka 1) diatas.
b. Penyandang Disabilitas adalah pelamar yang menyandang disabilitas fisik pada
anggota gerak kaki (tungkai) dengan derajat 1 atau 2 dan memenuhi ketentuan:
1) Mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik;
2) Mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah
pikiran dan berdiskusi;
3) Mampu bergerak dengan menggunakan alat bantu berjalan selain kursi roda;
4) Melampirkan surat keterangan dokter pemerintah yang menyatakan bahwa pelamar
menyandang disabilitas fisik pada anggota gerak kaki (tungkai) dengan derajat 1
atau 2.
c. Putra/Putri Papua dan Papua Barat merupakan pelamar keturunan Papua/Papua
Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (salah satu atau kedua orang tua) asli
Papua, dibuktikan dengan KTP Bapak/Ibu kandung, Akta Kelahiran atau surat
keterangan lahir yang bersangkutan dan diperkuat dengan surat keterangan dari
Kepala Desa/Lurah/Kepala Suku.

IV. PERSYARATAN

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat
kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik;
3. Mampu berperan sebagai perekat NKRI;
4. Memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi;
5. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan;
6. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak
dengan hormat sebagai PNS, anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD atau
diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;5
7. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil,
prajurit TNI, anggota Polri, dan siswa sekolah ikatan dinas pemerintah;
8. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
9. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
10. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar;
11. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau
sejenisnya (Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah
setempat yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada
pengumuman kelulusan akhir);
12. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (dengan
menandatangani surat pernyataan);
13. Bagi Wanita tidak bertato/bekas tato dan tindik/bekas tindik anggota badan lainnya selain
di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat dan bagi Pria tidak
bertato / bekas tato dan tindik / bekas tindik pada anggota badan kecuali yang disebabkan
oleh ketentuan agama atau adat;
14. Pelamar merupakan lulusan :

a. Jenis Formasi Umum

1) Perguruan Tinggi yang berasal dari Luar Negeri Dokter, Keperawatan, Sarjana/S1
dan Diploma III/D-III (non sarjana pendidikan dan non syariah) dengan ijazah dan
transkrip nilai yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan dengan lndeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 2.75 (dua koma tujuh
lima);
2) Perguruan Tinggi yang berasal dari Dalam Negeri Dokter, Sarjana/S1 dan Diploma
III/D-III (non sarjana pendidikan dan non syariah) dari perguruan tinggi dan
program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/ LAM-PTKes pada saat kelulusan, dengan
lndeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 2.75 (dua koma tujuh lima);
3) SLTA Sederajat yang berasal dari sekolah Luar Negeri dengan ijazah dan daftar
nilai yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4) SLTA sederajat yang berasal dari Dalam Negeri yang terdaftar di Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau terdaftar di Kementerian Agama.

b. Jenis Formasi Cumlaude

1) Perguruan Tinggi yang berasal dari Luar Negeri Sarjana/S-1 yang telah memiliki
surat keputusan penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan
predikat kelulusannya setara dengan cumlaude dari Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;
2) Perguruan Tinggi yang berasal dari Dalam Negeri Sarjana/S-1 yang berasal dari
Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul
dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau
Pusdiknakes/ LAM-PTKes pada saat Kelulusan dan dibuktikan dengan adanya
kata "cumlaude/ dengan pujian" pada ijazah atau transkrip nilai.

c. Jenis Formasi Disabilitas

1) Perguruan Tinggi yang berasal dari Luar Negeri Sarjana/S-1 dan Diploma III/D-III
(non sarjana pendidikan dan non sarjana syariah) yang memiliki ijazah dan
transkrip nilai yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan dengan lndeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75 (dua koma
tujuh lima);
2) Perguruan Tinggi yang berasal dari Dalam Negeri Sarjana/S-1 dan Diploma III/DIII dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi dalam Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/ LAMPTKes saat kelulusan, dengan lndeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 2.75 (dua
koma tujuh lima);

d. Jenis Formasi Putra/Putri Papua dan Papua Barat

1) Perguruan Tinggi yang berasal dari Luar Negeri Sarjana/S-1 dengan ijazah dan
Transkrip nilai telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
dengan lndeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75 (dua koma tujuh lima);6
2) Perguruan Tinggi yang berasal dari Dalam Negeri Sarjana/S-1 dari perguruan
tinggi dan program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/ LAM-PTKes saat kelulusan,
dengan lndeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75 (dua koma tujuh lima);
3) SLTA Sederajat yang berasal dari sekolah Luar Negeri dengan ijazah dan daftar
nilai yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4) SLTA sederajat yang berasal dari Dalam Negeri yang terdaftar di Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau terdaftar di Kementerian Agama;
15. Usia pada saat melamar (terhitung per tanggal 1 November 2019) adalah:
a. Minimal 18 tahun dan maksimal 33 tahun 0 bulan 0 hari untuk Dokter, Perawat dan
Sarjana (S1);
b. Minimal 18 tahun dan maksimal 30 tahun 0 bulan 0 hari untuk Diploma III;
c. Minimal 18 tahun dan maksimal 28 tahun 0 Bulan 0 hari untuk SLTA.
16. Tinggi badan untuk pelamar jabatan penjaga tahanan dan jabatan pemeriksa
keimigrasian:
a. Pria minimal 160 cm;
b. Wanita minimal 155 cm.
17. Pelamar jabatan penjaga tahanan dan jabatan pemeriksa keimigrasian dengan kualifikasi
pendidikan SLTA Sederajat harus sesuai dengan domisili yang tercantum dalam e-KTP.
Apabila pelamar yang provinsinya tidak sesuai dengan e-KTP dan ingin mendaftar pada
wilayah provinsi lain, wajib membuat surat keterangan dari kelurahan atau kantor desa
setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili pada wilayah
provinsi tersebut;
18. Untuk pelamar pada jabatan penjaga tahanan dan jabatan pemeriksa keimigrasian jenis
formasi khusus putra/i Papua dan Papua Barat wajib berdomisili di Provinsi Papua dan
Papua Barat;

V. TATA CARA PENDAFTARAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN

A. Tata Cara Pendaftaran

1. Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal https://sscasn.bkn.go.id mulai
tanggal 11 s.d 25 November 2019 dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan
(NIK) pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) peserta dan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) kepala keluarga pada Kartu Keluarga (KK) atau Nomor Kartu
Keluarga (KK);
2. Pada saat pendaftaran secara online melalui portal sebagaimana diatas, pelamar
harus mengisi NIK pelamar dan NIK kepala keluarga pada Kartu Keluarga atau Nomor
Kartu Keluarga, alamat email aktif, membuat password dan membuat jawaban
pengaman lalu mengunggah pas foto berlatar belakang merah berukuran 4x6 (foto
minimal 120kb, maks 200kb, tipe file jpg) dan cetak Kartu Informasi Akun;
3. Setelah itu pelamar kembali login ke portal diatas menggunakan NIK dan password
yang telah didaftarkan, kemudian pelamar mengunggah foto diri pelamar (swafoto)
yang sedang memegang Kartu Informasi Akun dan e-KTP/ surat keterangan
perekaman e-KTP sebagai bukti telah melakukan pendaftaran (foto minimal 120kb,
maks 200kb, tipe file Jpg), pelamar memilih instansi Kementerian Hukum dan HAM,
jenis formasi dan jabatan sesuai pendidikan serta melengkapi data dan form yang
tersedia khusus pelamar dengan jenjang pendidikan Dokter, Sarjana, Diploma III dan
SLTA sederajat wajib mengunggah dokumen yang dipersyaratkan, apabila telah
lengkap pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2019.

B. Dokumen Persyaratan Pelamar

1. Pelamar jenis Formasi Umum dengan kualifikasi Pendidikan Dokter, Sarjana/S-1 dan
Diploma III.
Dokumen persyaratan terdiri dari:
1) Surat lamaran ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta dan
surat pernyataan diketik menggunakan Komputer, bermaterai Rp. 6000,-
ditandatangani dengan pena berwarna hitam (format surat lamaran dan surat7
pernyataan dapat diunduh pada portal http://sscasn.bkn.go.id dan/ atau laman
http://cpns.kemenkumham.go.id dan kedua dokumen dijadikan dalam satu file;
2) Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan telah
melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil (Disdukcapil) / kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP;
3) Dokumen kelulusan pendidikan digabungkan dalam satu file dengan format
pdf, yang terdiri dari:
a) ljazah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar, khusus pelamar Dokter
dan Perawat menggunakan Ijazah Profesi disertai Surat Tanda Registrasi
(STR) asli yang masih berlaku;
b) Transkrip nilai asli dengan lndeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75
(dua koma tujuh lima);
c) Surat Keterangan Lulus (SKL) bagi pelamar formasi Diploma III/D-III dan
Sarjana/S-1 yang ijazah aslinya belum keluar dan Transkrip Nilai
sementara yang memuat nilai keseluruhan dengan mencantumkan IPK
sementara (bukan transkrip nilai semester terakhir);
d) Surat keputusan penyetaraan ijazah asli dari Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri;
e) Cetakan tangkapan layar (screen capture) Direktori Hasil Akreditasi
Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
dan/atau Pusdiknakes/ LAM-PTKes yang memuat status akreditasi dan
prodi pelamar yang berasal dari portal https://banpt.or.id atau surat
akreditasi (asli) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan yang dimiliki perguruan tinggi pelamar (bagi lulusan
perguruan tinggi dalam negeri yang pada ijazah/transkrip tidak tercantum
akreditasinya).
2. Pelamar Jenis Formasi Cumlaude atau dengan pujian Kualifikasi Pendidikan
Sarjana/S-1.
a. Dokumen persyaratan terdiri dari :
1) Surat lamaran ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta dan
surat pernyataan diketik menggunakan Komputer, bermaterai Rp. 6000,- dan
ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format surat lamaran dan surat
pernyataan dapat diunduh pada portal https://sscasn.bkn.go.id dan/ atau
laman http://cpns.kemenkumham.go.id) dan kedua dokumen dijadikan/
digabung dalam satu file;
2) Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan telah
melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil (Disdukcapil)/ Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP;
3) Dokumen kelulusan pendidikan digabungkan dalam satu file dengan format
pdf, yang terdiri dari:
a) Ijazah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar;
b) Surat keputusan penyetaraan ijazah (asli) dari Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri;
c) Surat Keterangan Lulus (SKL) bagi pelamar formasi Diploma III/D-III dan
Sarjana/S-1 yang ijazah aslinya belum keluar dan Transkrip Nilai
sementara yang memuat nilai keseluruhan dengan mencantumkan IPK
sementara (bukan transkrip nilai semester terakhir);
d) Cetakan tangkapan layar (screen capture) Direktori Hasil Akreditasi
Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
dan/atau Pusdiknakes/ LAM-PTKes yang memuat status akreditasi dan
prodi pelamar yang berasal dari portal https://banpt.or.id atau surat
akreditasi asli yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan yang dimiliki perguruan tinggi pelamar (bagi lulusan
perguruan tinggi dalam negeri yang pada ijazah/transkrip tidak tercantum
akreditasinya).8
4) Transkrip Nilai lndeks Prestasi Komulatif (IPK) bagi lulusan Perguruan Tinggi
Dalam Negeri sedangkan lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri menggunakan
surat keterangan (asli) yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan
cumlaude dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
b. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri pada ijazah atau transkrip nilai IPK
wajib memuat keterangan atau tulisan cumlaude atau dengan pujian, jika pada
ijazah atau transkrip nilai tidak memuat keterangan atau tulisan cumlaude maka
wajib mencantunkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Dekan atau
Pembantu Dekan bahwa yang bersangkutan lulus cumlaude.
3. Pelamar Jenis Formasi Penyandang Disabilitas dengan Kualifikasi Pendidikan
Sarjana/S-1 dan Diploma III.
a. Dokumen persyaratan terdiri dari :
1) Surat lamaran ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta dan
surat pernyataan diketik menggunakan Komputer, bermaterai Rp. 6000;
ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format surat lamaran dan surat
pernyataan dapat diunduh pada portal https://sscasn.bkn.go.id dan/ atau
laman http://cpns.kemenkumham.go.id) kedua dokumen dijadikan dalam satu
file;
2) Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau Surat keterangan telah
melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil (Disdukcapil)/Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP;
3) Dokumen kelulusan pendidikan digabungkan dalam satu file dengan format
pdf, yang terdiri dari:
a) Ijazah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar;
b) Transkrip nilai asli dengan lndeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75
(dua koma tujuh lima);
c) Surat Keterangan Lulus (SKL) bagi pelamar formasi Diploma III/D-III dan
Sarjana/S-1 yang ijazah aslinya belum keluar dan Transkrip Nilai
sementara yang memuat nilai keseluruhan dengan mencantumkan IPK
sementara (bukan transkrip nilai semester terakhir);
d) Surat keputusan penyetaraan ijazah (asli) dari Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri;
e) Cetakan tangkapan layar (screen capture) Direktori Hasil Akreditasi
Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
dan/atau Pusdiknakes/ LAM-PTKes yang memuat status akreditasi dan
prodi pelamar yang berasal dari portal https://banpt.or.id atau surat
akreditasi (asli) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan yang dimiliki perguruan tinggi pelamar (bagi lulusan
perguruan tinggi dalam negeri yang pada ijazah/transkrip tidak tercantum
akreditasinya).
4) Lulusan Dalam Negeri Transkrip Nilai lndeks Prestasi Komulatif (IPK)
sedangkan lulusan perguruan tinggi luar negeri menggunakan surat
penyetaraan nilai dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (asli);
5) Surat Keterangan Dokter (asli) yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya
dari Rumah Sakit Pemerintah.
b. Sebagaimana dalam Permenpan RB Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria
Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon
Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019, peserta formasi penyandang disabilitas yang
dinyatakan lulus dokumen unggah, wajib hadir di masing-masing Kantor Wilayah
dimana peserta disabilitas berdomisili untuk memastikan kesesuaian formasi
dengan tingkat/jenis/kriteria disabilitasnya pada tanggal 15 s.d 20 Desember 2019.
Bagi peserta yang dinyatakan sesuai akan diberikan Kartu Peserta Ujian untuk
mengikuti seleksi selanjutnya.9
4. Pelamar Jenis Formasi Putra/putri Papua dan Papua Barat dengan Kualifikasi
Pendidikan Sarjana/S-1.
Dokumen persyaratan terdiri dari :
1) Surat lamaran ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta dan
surat pernyataan diketik menggunakan Komputer, bermaterai Rp. 6000;
ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format surat lamaran dan surat
pernyataan dapat diunduh pada portal https://sscasn.bkn.go.id dan/ atau
laman http://cpns.kemenkumham.go.id) dan kedua dokumen dijadikan dalam
satu file;
2) Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan telah
melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil (Disdukcapil)/ Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP.
3) Dokumen kelulusan pendidikan digabungkan dalam satu file dengan format
pdf, yang terdiri dari:
a) Ijazah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar;
b) Transkrip nilai asli dengan lndeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75
(dua koma tujuh lima);
c) Surat Keterangan Lulus (SKL) bagi pelamar formasi Diploma III/D-III dan
Sarjana/S-1 yang ijazah aslinya belum keluar dan Transkrip Nilai
sementara yang memuat nilai keseluruhan dengan mencantumkan IPK
sementara (bukan transkrip nilai semester terakhir);
d) Surat keputusan penyetaraan ijazah (asli) dari Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri;
e) Cetakan tangkapan layar (screen capture) Direktori Hasil Akreditasi
Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
dan/atau Pusdiknakes/ LAM-PTKes yang memuat status akreditasi dan
prodi pelamar yang berasal dari portal https://banpt.or.id atau surat
akreditasi asli yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan yang dimiliki perguruan tinggi pelamar (bagi lulusan
Perguruan Tinggi Dalam Negeri yang pada ijazah/transkrip tidak tercantum
akreditasinya).
4) Lulusan Dalam Negeri Transkrip Nilai lndeks Prestasi Komulatif (IPK)
sedangkan lulusan perguruan tinggi luar negeri menggunakan surat
penyetaraan nilai (asli) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5) Surat keterangan asli dari kelurahan/ kepala desa/ kepala suku yang
menerangkan bahwa pelamar asli dari Papua berdasarkan garis keturunan
orang tua (bapak dan/ ibu) asli dari Papua.
5. Pelamar Jenis Formasi Umum dengan Kualifikasi Pendidikan SLTA Sederajat.
Dokumen persyaratan terdiri dari:
1) Surat lamaran ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta dan
surat pernyataan diketik menggunakan komputer, bermaterai Rp. 6000;
ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format Surat lamaran dan surat
pernyataan dapat diunduh pada portal https://sscasn.bkn.go.id dan/ atau
laman http://cpns.kemenkumham.go.id) dan kedua dokumen dijadikan dalam
satu file;
2) Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan telah
melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil (Disdukcapil)/ Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP,
apabila domisili pelamar tidak sesuai dengan alamat e-KTP, yang
bersangkutan harus membuat surat keterangan (asli) dari Lurah/ Kepala Desa
yang menyatakan yang bersangkutan telah berdomisili ditempat tersebut;
3) Dokumen kelulusan pendidikan digabungkan dalam satu file dengan format
pdf, yang terdiri dari:
a) Ijazah/Surat Keterangan Lulus (SKL) asli;
b) Transkrip/Daftar Nilai asli atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional asli;10
c) Surat Penyetaraan ljazah dan Transkrip Nilai dari Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan (bagi lulusan Luar Negeri) atau Kementerian Agama
(bagi lulusan Pesantren).
6. Pelamar Jenis Formasi Khusus Putra/putri Papua dan Papua Barat dengan Kualifikasi
Pendidikan SLTA Sederajat.
Dokumen persyaratan terdiri dari :
1) Surat lamaran ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta dan
surat pernyataan diketik menggunakan Komputer, bermaterai Rp. 6000;
ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format surat lamaran dan surat
pernyataan dapat diunduh pada portal https://sscasn.bkn.go.id dan/ atau
laman http://cpns.kemenkumham.go.id) dan kedua dokumen dijadikan dalam
1 satu file;
2) Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan telah
melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil (Disdukcapil)/ Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP,
apabila domisili pelamar tidak sesuai dengan alamat e-KTP, yang
bersangkutan harus membuat surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa (asli)
yang menyatakan yang bersangkutan telah berdomisili ditempat tersebut;
3) Dokumen kelulusan pendidikan digabungkan dalam satu file dengan format
pdf, yang terdiri dari:
a) Ijazah/Surat Keterangan Lulus (SKL) asli
b) Transkrip/Daftar Nilai asli atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional asli;
c) Surat Penyetaraan ljazah dan Transkrip Nilai dari Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan (bagi lulusan sekolah Luar Negeri) atau Kementerian
Agama (bagi lulusan Pesantren).
4) Surat keterangan asli dari kelurahan/ kepala desa/ kepala suku yang
menerangkan bahwa pelamar asli dari Papua berdasarkan garis keturunan
orang tua (bapak dan/atau ibu) asli dari Papua.
7. Pendaftaran online dan unggah dokumen persyaratan dengan format Pdf dilakukan
pada tanggal 11 s.d 25 November 2019 melalui portal https://sscasn.bkn.go.id.
8. Dokumen persyaratan yang di unggah adalah scan berkas asli berwarna (tidak hitam
putih) dan pelamar harap memastikan kembali berkas yang di unggah dapat dibuka /
file tidak rusak dan terbaca dengan jelas.
9. Pelamar kualifikasi pendidikan Dokter, S-1 dan D-III yang dinyatakan lulus seleksi
administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian secara online melalui portal:
https://sscasn.bkn.go.id pada tanggal 26 s.d 31 Desember 2019;
10. Pelamar kualifikasi pendidikan SLTA-Sederajat yang dinyatakan lulus dokumen
unggah, wajib mengikuti verifikasi dokumen asli dan pengukuran tinggi badan serta
pemberian kartu peserta ujian pada tanggal 15 s.d 20 Desember 2019 sesuai jadwal
yang diumumkan.
11. Pelamar formasi khusus penyandang disabilitas yang dinyatakan lulus dokumen
unggah, wajib mengikuti verifikasi jenis/tingkat disabilitas serta pemberian kartu
peserta ujian pada tanggal 15 s.d 20 Desember 2019 sesuai jadwal yang diumumkan.

VI. TAHAPAN SELEKSI

1. Tahapan Seleksi Dokter, Sarjana/S-1 dan Diploma III/ D-III (jenis formasi umum, cumlaude
dan Putra Putri Papua dan Papua Barat) :
a. Seleksi Administrasi Verifikasi Dokumen Persyaratan Unggah melalui laman
https://sscasn.bkn.go.id ;
b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT)
dengan bobot 40%;
c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 60% terdiri dari :
- Substansi Jabatan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dengan bobot
40%;11
- Wawancara Pengamatan Fisik dan Keterampilan (WPFK) dengan bobot 60%.
d. Khusus pelamar jabatan Pengelola Pranata Humas, Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
terdiri dari :
- Bahasa inggris menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dengan bobot 20%;
- Praktik kerja kehumasan dengan bobot 40%;
- Wawancara Pengamatan Fisik dan Keterampilan (WPFK) dengan bobot 40%.
e. Khusus pelamar jabatan Pranata Komputer, Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) terdiri
dari :
- Bahasa inggris menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dengan bobot 20%;
- Praktik kerja komputer dengan bobot 40%;
- Wawancara Pengamatan Fisik dan Keterampilan (WPFK) dengan bobot 40%.
2. Tahapan Seleksi Diploma III/D-III dan Sarjana/S-1 (jenis formasi penyandang disabilitas):
a. Seleksi Administrasi terdiri dari :
- Verifikasi dokumen lamaran yang diunggah melalui laman https://sscasn.bkn.go.id;
- Verifikasi kesesuaian tingkat/jenis/kriteria penyandang disabilitas.
b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT)
dengan bobot 40%;
c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 60% terdiri dari :
- Substansi Jabatan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dengan bobot
75%;
- Wawancara Pengamatan Fisik dan Keterampilan (PFK) dengan bobot 25%.
3. Tahapan Seleksi SLTA/Sederajat (Formasi Jabatan Penjaga Tahanan dan Jabatan
Pemeriksa Keimigrasian/Pemula)
a. Seleksi Administrasi terdiri dari:
- Verifikasi dokumen persyaratan unggah melalui laman https://sscasn.bkn.go.id;
- Verifikasi dokumen asli dan pengukuran tinggi badan.
b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT)
dengan bobot 40%;
c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 60% terdiri dari:
- Kesamaptaan dengan bobot 60%;
- Wawancara Pengamatan Fisik dan Keterampilan (WPFK) dengan bobot 40%.
4. Lokasi pelaksanaan seluruh tahapan seleksi dilaksanakan pada 33 (tiga puluh tiga) Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Bagi pendaftar penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian, lokasi pelaksanaan
seleksi sesuai dengan domisili pada e-KTP atau surat keterangan domisili;
b. Bagi pendaftar penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian formasi Putra Putri
Papua dan Papua Barat, lokasi pelaksanaan seleksi yaitu Papua atau Papua Barat
sesuai dengan domisili pada e-KTP atau surat keterangan domisili;
c. Bagi pendaftar selain penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian, lokasi
pelaksanaan seleksi sesuai dengan kota provinsi yang dipilih sebagai lokasi Seleksi
Kompetensi Dasar (SKD) pada di portal https://sscasn.bkn.go.id.

VII. SISTEM KELULUSAN

1. Kelulusan seleksi Administrasi pada jabatan jenjang pendidikan Dokter, Sarjana/S-1,
Diploma-III/D-III jenis formasi umum, cumlaude, disabilitas dan Putra Putri Papua dan
Papua Barat didasarkan pada kesesuaian antara data yang diisi dengan dokumen
persyaratan yang diunggah dalam portal https://sscasn.bkn.go.id sebagaimana dalam
pengumuman. Khusus penyandang disabilitas, selain berdasarkan kesesuaian data dan
dokumen juga didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian tingkat/jenis kriteria
penyandang disabilitas;
2. Kelulusan seleksi administrasi pada jenjang pendidikan SLTA Sederajat didasarkan pada
kesesuaian antara data yang diisi dengan dokumen persyaratan yang diunggah dalam
portal https://sscasn.bkn.go.id sebagaimana dalam pengumuman, dokumen asli dan12
tinggi badan pada saat pengukuran dengan data dan dokumen yang dipersyaratkan
dalam pengumuman;
3. Bagi peserta setelah dilakukan verifikasi sebagaimana diatas tidak sesuai dengan
persyaratan dalam pengumuman maka pendaftar tersebut tidak dapat diberikan kartu
peserta ujian/dinyatakan gugur, sedangkan bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi
administrasi dan mendapatkan kartu peserta ujian dapat mengikuti tahapan seleksi
selanjutnya;
4. Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai ambang batas yang
diatur dalam Permenpan RB Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan
Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil
Tahun 2019.
5. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah peserta yang lulus Seleksi Kompetensi
Dasar (SKD) dan secara peringkat tidak melebihi 3 (tiga) kali alokasi formasi yang
dibutuhkan pada satu jabatan dengan memperhatikan jenis formasi yang sama dan
pengelompokan yang sama jenis formasi dan pengelompokan terlampir;
6. Kelulusan Akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang diatur dalam Permenpan RB Nomor 23
Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan
Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019, dengan memperhatikan
jenis formasi yang sama dan pengelompokan yang sama jenis formasi dan
pengelompokan terlampir;
7. Dalam hal formasi umum tidak terpenuhi dapat diisi dari formasi khusus dan apabila
kebutuhan formasi khusus tidak terpenuhi dapat diisi pendaftar dari formasi umum
sepanjang dalam jabatan yang sama, memenuhi nilai ambang batas kelulusan peringkat
terbaik setelah mendapatkan persetujuan dari Panselnas.

VIII. LAIN-LAIN

1. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan
dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman;
2. Pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan;
3. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca
dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut
dapat mengakibatkan peserta gugur/ tidak lulus dan merupakan kelalaian peserta;
4. Jabatan penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian memiliki jam kerja yang
menggunakan pola 3-4 shift, sehingga tidak mengenal hari libur (tanggal merah)
termasuk hari libur nasional. Oleh karena itu, selain dibutuhkan intelektual dan integritas
seorang penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian harus memiliki fisik yang prima
yang dapat disaring melalui Seleksi Kompetensi Bidang Kesamaptaan;
5. Guna menggali tingkat kemampuan Samapta sebagaimana angka 5 (lima), dalam
keputusan Kapolri Nomor KEP/698/XII/2011, pelaksanaan Seleksi Kesamaptaan
dibedakan jenis/metode dan sistem penilaiannya berdasarkan jenis kelamin (pria dan
wanita). Hal ini sesuai dengan alokasi formasi yang tersedia (kuota pria dan/atau kuota
wanita). Bagi peserta wanita yang sedang hamil, tidak ada perlakuan khusus dalam
seleksi kesamaptaan, apabila tetap bersedia mengikuti seleksi maka wajib membuat
surat pernyataan yang ditandatangani oleh suami yang menyatakan bersedia
menangung segala resikonya dan tidak akan menuntut kepada panitia;
6. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang
menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal tersebut merupakan tindakan
penipuan dan kepada para peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan
sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan
terkait pelaksanaan seleksi CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, apabila
diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan
kelulusannya;
7. Bagi peserta yang tidak hadir, terlambat, tidak mengikuti tahapan seleksi atau tidak dapat
menunjukkan kartu peserta ujian dan e-KTP atau surat keterangan perekaman
kependudukan atau Kartu Keluarga dengan alasan apapun, pada waktu dan tempat yang
ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
8. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi/dikemudian hari setelah adanya
pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan/data pelamar atau
pendaftar atau peserta yang tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau berlawanan
dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani/tidak benar, maka panitia seleksi
menggugurkan kelulusan pelamar/pendaftar/peserta/Calon Pegawai Negeri Sipil
(CPNS) yang bersangkutan;
9. Pelamar dari P1/TL wajib mendaftar di https://sscasn.bkn.go.id dengan menggunakan
NIK yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi CPNS Tahun 2018 dan
dilakukan proses pendaftaran/pengunggahan dokumen sebagaimana yang
dipersyaratkan oleh instansi yang dilamarnya.
10. Bagi pelamar penyandang disabilitas yang mendaftar pada formasi umum, tata cara dan
waktu pelaksanaan seleksi sama dengan pelaksanaan seleksi pendaftar pada formasi
umum.
11. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian
mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang
memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat setelah
mendapatkan persetujuan Panselnas;
12. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seleksi administrasi,
diberikan waktu sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman dan Panitia Seleksi
CPNS Kemenkumham diberikan waktu maksimal 7 (tujuh) hari untuk menjawab
sanggahan tersebut.
13. Pelamar yang sudah mendapatkan persetujuan NIP tahun 2018 kemudian
mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan tidak dapat mendaftar pada penerimaan
CPNS tahun 2019.
14. Apabila dinyatakan lulus tahap akhir dan/atau sudah mendapatkan persetujuan NIP
kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dilaporkan kepada Panselnas
untuk diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan CPNS periode berikutnya
dan dikenakan sanksi ganti rugi sesuai dengan biaya yang telah negara keluarkan
diakumulasikan dari tahap awal seleksi sampai dengan waktu peserta mengundurkan
diri;
15. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
16. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat;
17. Seluruh data/dokumen pelaksanaan seleksi yang diberikan oleh pendaftar/peserta
menjadi milik panitia;
18. lnformasi lebih lanjut dapat dilihat dilaman http://cpns.kemenkumham.go.id ;
19. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019 dapat mengubungi call center yang dapat
dihubungi:
a) Phone : 081240606742 pada hari Senin s/d Jumat pukul 09.00 s/d 15.00 WIB atau
melalui Twitter @cpnskumham/@Kemenkumham_RI, Instagram @cpns.kumham;
b) Pengaduan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2019
melaui email : kemenkumhamseleksipegawai@g

Download file pengumuman resmi penerimaan cpns kemenkumham di sini.
Semoga bermanfaat :). Baca juga: Rincian formasi cpns 2019 kementerian lainnya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan berkomentar dengan sopan dan sesuai dengan topik..