File Peraturan BKN No. 21 Tahun 2019 PDF Tentang Juklak Jabatan Fungsional Widyaprada

Dibawah ini adalah download peraturan badan kepegawaian negara republik indonesia (bkn ri) nomor 21 tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional widyaprada.

peraturan bkn nomor 21 tahun 2019; jabatan fungsional widyaprada; www.tomatalikuang.com

Peraturan BKN Nomor 21 Tahun 2019

Anda bisa mendownload file nya melalui link berikut:
Peraturan_BKN_No_21_Tahun_2019.pdf
atau bisa anda baca pada file di bawah ini:





BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAPRADA
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 21 TAHUN 2019
TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2019

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAPRADA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional
Widyaprada, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian
Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan
Fungsional Widyaprada;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang
Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

- 2 -
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19
Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1282);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Jabatan Fungsional Widyaprada (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 188);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL WIDYAPRADA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pengertian
Pasal 1
Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara
secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

- 3 -
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan
manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan melaksanakan proses
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
5. Jabatan Fungsional Widyaprada adalah jabatan yang
mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak untuk melaksanakan penjaminan
mutu pendidikan.
6. Pejabat Fungsional Widyaprada yang selanjutnya disebut
Widyaprada adalah PNS yang diberi tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan
Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan
Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi
Pendidikan, dan/atau Pengembangan Model penjaminan
mutu pendidikan.
7. Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme
yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk
memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan
pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan
yang ditetapkan.
8. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat
SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di
seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
9. Pemetaan Mutu Pendidikan adalah serangkaian kegiatan
untuk mengetahui kondisi dan situasi yang
menggambarkan capaian kinerja satuan pendidikan atas
pemenuhan SNP dalam suatu kurun waktu yang
ditentukan oleh satuan pendidikan, penyelenggara
pendidikan, pemerintah daerah, dan pemerintah.

- 4 -
10. Pendampingan Satuan Pendidikan adalah suatu proses
pemberian kemudahan yang diberikan pendamping
kepada satuan pendidikan dalam mengidentifikasi
kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong
tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan
keputusan, sehingga kemandirian satuan pendidikan
secara berkelanjutan mewujudkan pemenuhan SNP.
11. Pembimbingan Satuan Pendidikan adalah fasilitasi
satuan pendidikan yang dilakukan berdasarkan
Pemetaan Mutu Pendidikan dan hasil analisis kebutuhan
satuan pendidikan guna memenuhi SNP.
12. Supervisi Pendidikan adalah pembinaan yang berupa
tuntunan ke arah perbaikan situasi dan peningkatan
kualitas pendidikan.
13. Pengembangan Model adalah kegiatan untuk
meningkatkan kesadaran diri/lembaga, mengembangkan
bakat/potensi, membangun sumber daya manusia
terhadap rencana, representasi, atau deskripsi yang
menjelaskan suatu obyek, sistem, konsep yang sering
kali berupa penyederhanaan atau idealisasi.
14. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP
adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh
seorang PNS.
15. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan
dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang
harus dicapai oleh Widyaprada untuk pembinaan karier
jabatan.
16. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka
Kredit minimal yang harus dicapai oleh Widyaprada
sebagai syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
17. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Widyaprada yang
selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk
dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan
bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan
tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja dan
Angka Kredit Widyaprada.
- 5 -
18. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang
disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu
dalam bidang Penjaminan Mutu Pendidikan yang
mencakup aspek pengetahuan, keahlian, serta sikap
kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat
jabatan.
19. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok
pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang
disusun oleh Widyaprada baik perorangan atau kelompok
di bidang Penjaminan Mutu Pendidikan.
20. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan
Fungsional Widyaprada dan bukan pemberhentian
sebagai PNS.
BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS JABATAN, KATEGORI DAN JENJANG
JABATAN, DAN PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2
(1) Jabatan Fungsional Widyaprada berkedudukan sebagai
pelaksana teknis fungsional di bidang Penjaminan Mutu
Pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan
masyarakat pada instansi pemerintah.
(2) Jabatan Fungsional Widyaprada sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.
(3) Widyaprada berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas
sesuai kebutuhan instansi pemerintah yang memiliki
keterkaitan dengan pelaksanaan tugas di bidang
Penjaminan Mutu Pendidikan.
- 6 -
Bagian Kedua
Tugas Jabatan
Pasal 3
Tugas Jabatan Fungsional Widyaprada yaitu melaksanakan
kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan
Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi
Pendidikan, dan/atau Pengembangan Model Penjaminan
Mutu Pendidikan.
Bagian Ketiga
Kategori dan Jenjang Jabatan
Pasal 4
(1) Jabatan Fungsional Widyaprada merupakan Jabatan
Fungsional kategori keahlian.
(2) Jenjang Jabatan Fungsional Widyaprada dari paling
rendah sampai dengan paling tinggi, terdiri atas:
a. Jabatan Fungsional Widyaprada Ahli Pertama;
b. Jabatan Fungsional Widyaprada Ahli Muda;
c. Jabatan Fungsional Widyaprada Ahli Madya; dan
d. Jabatan Fungsional Widyaprada Ahli Utama.
Bagian Keempat
Pangkat dan Golongan Ruang
Pasal 5
(1) Pangkat dan golongan ruang dari Jenjang Jabatan
Fungsional Widyaprada sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2), terdiri atas:
a. Widyaprada Ahli Pertama:
1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a;
dan
2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang
III/b.
- 7 -
b. Widyaprada Ahli Muda:
1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
c. Widyaprada Ahli Madya:
1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
dan
3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang
IV/c.
d. Widyaprada Ahli Utama:
1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang
IV/d; dan
2) Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
(2) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam
Jabatan Fungsional Widyaprada berdasarkan jumlah
Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
(3) Penetapan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) dapat tidak sesuai dengan pangkat, dan golongan
ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Penetapan jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang
Jabatan Fungsional Widyaprada sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) sesuai contoh sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
BAB III
UNSUR KEGIATAN, SUB UNSUR KEGIATAN,
DAN URAIAN KEGIATAN
Bagian Kesatu
Unsur Kegiatan
Pasal 6
Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Widyaprada yang dapat
dinilai Angka Kreditnya mencakup unsur utama dan unsur
penunjang.
- 8 -
Bagian Kedua
Sub Unsur Kegiatan
Pasal 7
(1) Unsur utama Jabatan Fungsional Widyaprada, terdiri
atas:
a. Pendidikan, meliputi:
1) pendidikan formal dan memperoleh
ijazah/gelar;
2) pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di
bidang Penjaminan Mutu Pendidikan serta
memperoleh surat tanda tamat pelatihan atau
sertifikat; dan
3) pelatihan dasar/prajabatan calon PNS dan
memperoleh surat tanda tamat pelatihan atau
sertifikat.
b. Penjaminan Mutu Pendidikan, meliputi:
1) pemetaan mutu pendidikan pada setiap satuan
pendidikan untuk mengetahui ketercapaian
SNP;
2) pembimbingan Satuan Pendidikan dalam
pencapaian SNP;
3) pendampingan Satuan Pendidikan dalam
pencapaian SNP;
4) supervisi Pendidikan dalam pencapaian SNP;
dan/atau
5) pengembangan Model Penjaminan Mutu
Pendidikan.
c. Pengembangan profesi, meliputi:
1) pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang
Penjaminan Mutu Pendidikan;
2) penerjemahan/penyaduran buku dan bahan
lainnya di bidang Penjaminan Mutu Pendidikan;
3) penyusunan buku pedoman/ketentuan
pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang
Penjaminan Mutu Pendidikan; dan/atau
4) penemuan inovasi yang dipatenkan dan telah
masuk daftar paten di bidang Penjaminan Mutu
Pendidikan.
- 9 -
(2) Unsur penunjang, terdiri atas:
a. pengajaran/pelatihan pada pelatihan fungsional/
teknis dalam bidang Penjaminan Mutu Pendidikan;
b. peran serta dalam seminar/lokakarya dalam bidang
Penjaminan Mutu Pendidikan;
c. penyusunan materi uji kompetensi;
d. menjadi penguji dalam uji kompetensi:
e. keanggotaan dalam organisasi profesi;
f. keanggotaan dalam Tim Penilai;
g. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan/atau
h. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.
Bagian Ketiga
Uraian Kegiatan
Pasal 8
Uraian kegiatan dan hasil kerja tugas Jabatan Fungsional
Widyaprada sesuai jenjang jabatannya sebagaimana tercantum
dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2019.
Pasal 9
(1) Widyaprada dapat melaksanakan tugas yang berada satu
tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang
jabatannya apabila:
a. pada suatu unit kerja tidak terdapat Widyaprada
untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang
jabatannya; dan/atau
b. terdapat salah satu jenjang Jabatan Fungsional
Widyaprada yang volume beban tugasnya melebihi
tugas sesuai dengan jenjang jabatannya.
(2) Perolehan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), sebagai berikut:
a. Widyaprada yang melaksanakan tugas satu tingkat
di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang
diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh
persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan,
- 10 -
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2019.
b. Widyaprada yang melaksanakan tugas satu tingkat
di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang
diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen)
dari Angka Kredit setiap butir kegiatan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 3 Tahun 2019.
(3) Widyaprada yang melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan
penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang
bersangkutan.
(4) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Widyaprada
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai contoh
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan
Badan ini.
BAB IV
KEWENANGAN PENGANGKATAN
Bagian Kesatu
Pejabat Yang Berwenang Mengangkat
Pasal 10
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Widyaprada
ditetapkan oleh:
a. Presiden untuk jenjang Jabatan Fungsional Widyaprada
Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan
ruang IV/d dan pangkat Pembina Utama, golongan ruang
IV/e; dan
b. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang Jabatan
Fungsional Widyaprada Ahli Pertama, pangkat Penata
Muda, golongan ruang III/a sampai dengan jenjang
Jabatan Fungsional Widyaprada Ahli Madya, pangkat
Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- 11 -
Bagian Kedua
Pejabat Yang Diberikan Kuasa
Pasal 11
Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 huruf b, dapat memberikan kuasa kepada pejabat
yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan
pengangkatan Jabatan Fungsional Widyaprada kecuali bagi
Jabatan Fungsional Widyaprada Ahli Madya pangkat
Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Jabatan
Fungsional Widyaprada Ahli Madya pangkat Pembina Utama
Muda, golongan ruang IV/c.
BAB V
PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PENGANGKATAN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL
Bagian Kesatu
Penetapan Kebutuhan
Pasal 12
(1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional
Widyaprada dihitung berdasarkan beban kerja yang
ditentukan dari indikator sebagai berikut:
a. jumlah satuan pendidikan;
b. jumlah wilayah kerja; dan
c. kompleksitas model penjaminan mutu.
(2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional
Widyaprada diatur oleh Instansi Pembina setelah
mendapat persetujuan dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan aparatur negara.
- 12 -
Bagian Kedua
Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional
Pasal 13
(1) Persyaratan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional
Widyaprada melalui pengangkatan pertama, perpindahan
dari jabatan lain, penyesuaian/inpassing, dan promosi
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jabatan
Fungsional Widyaprada serta harus mempertimbangkan
kebutuhan jabatan.
(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Widyaprada
berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2019
tentang Jabatan Fungsional Widyaprada dilakukan
setelah pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan
Fungsional Widyaprada ditetapkan.
Paragraf 1
Pengangkatan Pertama
Pasal 14
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional
Widyaprada melalui pengangkatan pertama harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah Sarjana/Diploma IV di
bidang pendidikan, ekonomi, sosial atau kualifikasi
pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan
yang ditetapkan oleh instansi pembina;
e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis,
kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial
kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah
disusun oleh instansi pembina; dan
- 13 -
f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam
1 (satu) tahun terakhir.
(2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan
kebutuhan Jabatan Fungsional Widyaprada dari Calon
PNS.
(3) Persyaratan pengangkatan pertama ke dalam Jabatan
Fungsional Widyaprada sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dan huruf c dibuktikan berdasarkan
ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
(4) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah
diangkat menjadi PNS, paling lama 1 (satu) tahun
diangkat dalam Jabatan Fungsional Widyaprada
sepanjang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e.
(5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 3
(tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus
pendidikan dan pelatihan di bidang Penjaminan Mutu
Pendidikan.
(6) Widyaprada yang belum mengikuti atau tidak lulus
pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), diberhentikan dari jabatannya.
(7) Pengangkatan pertama ke dalam Jabatan Fungsional
Widyaprada sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4)
dan ayat (5), sesuai contoh sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(8) Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan
Fungsional Widyaprada disusun sesuai dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Badan ini.
- 14 -
Paragraf 2
Pengangkatan Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain
Pasal 15
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Widyaprada
melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah Sarjana/Diploma IV di
bidang pendidikan, ekonomi, sosial atau kualifikasi
pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan
yang ditetapkan oleh Instansi Pembina;
e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis,
Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial
Kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah
disusun oleh Instansi Pembina;
f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di
bidang Penjaminan Mutu Pendidikan paling sedikit 2
(dua) tahun;
g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam
2 (dua) tahun terakhir; dan
h. berusia paling tinggi:
1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan
menduduki Jabatan Fungsional Widyaprada
Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional
Widyaprada Ahli Muda;
2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan
menduduki Jabatan Fungsional Widyaprada
Ahli Madya; dan
3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan
menduduki Jabatan Fungsional Widyaprada
Ahli Utama untuk PNS yang telah menduduki
Jabatan Pimpinan Tinggi.
- 15 -
(2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Widyaprada
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan
fungsional yang akan diduduki.
(3) Persyaratan pengangkatan melalui perpindahan jabatan
lain ke dalam Jabatan Fungsional Widyaprada
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c
dibuktikan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh
Instansi Pembina.
(4) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan Jabatan
Fungsional Widyaprada berdasarkan jumlah Angka
Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh Pejabat yang
berwenang menetapkan Angka Kredit.
(5) Penetapan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dapat tidak sesuai dengan pangkat dan golongan
ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(6) Penyampaian usul pengangkatan ke dalam Jabatan
Fungsional Widyaprada melalui perpindahan dari jabatan
lain paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas usia
sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (1) huruf h.
(7) Pengalaman kerja di bidang Penjaminan Mutu
Pendidikan yang terdiri dari unsur utama, serta
penambahan dari unsur penunjang dapat diperhitungkan
secara kumulatif dalam pengangkatan Jabatan
Fungsional Widyaprada melalui perpindahan dari jabatan
lain berdasarkan Angka Kredit yang diperoleh untuk
penentuan jenjang jabatan.
(8) Jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dan ayat (5), penyampaian usul pengangkatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan pengalaman
kerja yang dapat diperhitungkan secara kumulatif
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sesuai contoh
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Badan ini.
- 16 -
(9) Keputusan pengangkatan melalui perpindahan dari
jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Widyaprada
disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Paragraf 3
Pengangkatan Melalui Penyesuaian/Inpassing
Pasal 16
(1) PNS yang pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun
2019 tentang Jabatan Fungsional Widyaprada
ditetapkan, memiliki pengalaman dan masih
melaksanakan tugas di bidang Penjaminan Mutu
Pendidikan berdasarkan keputusan Pejabat Yang
Berwenang, dapat disesuaikan/inpassing dalam Jabatan
Fungsional Widyaprada, dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV
(DIV);
e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di
bidang Penjaminan Mutu Pendidikan paling sedikit 2
(dua) tahun; dan
f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam
2 (dua) tahun terakhir.
(2) Persyaratan pengangkatan melalui penyesuaian/
inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Widyaprada
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c
dibuktikan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh
Instansi Pembina.
- 17 -
(3) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian/inpassing
dalam Jabatan Fungsional Widyaprada sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional
Widyaprada.
(4) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), hanya berlaku selama masa penyesuaian/
inpassing.
(5) Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/inpassing
ditetapkan berdasarkan pangkat terakhir yang
dimilikinya.
(6) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/
inpassing sebagaimana tercantum dalam Lampiran V
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Jabatan Fungsional Widyaprada, dihitung dalam
pembulatan ke bawah, yaitu:
a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu)
tahun;
b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua)
tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga)
tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat)
tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat)
tahun.
(7) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan
jumlah PNS yang akan disesuaikan/di-inpassing
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan
penyesuaian/inpassing harus mempertimbangkan
kebutuhan jabatan.
(8) PNS yang dalam masa penyesuaian/inpassing dapat
dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, sebelum
disesuaikan/di-inpassing dalam Jabatan Fungsional
Widyaprada terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan
- 18 -
pangkatnya agar dalam penyesuaian/inpassing telah
mempergunakan pangkat terakhir.
(9) PNS yang telah disesuaikan/di-inpassing dalam Jabatan
Fungsional Widyaprada untuk kenaikan jabatan/pangkat
setingkat lebih tinggi harus menggunakan Angka Kredit
yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
(10) Pengangkatan melalui penyesuaian/inpassing ke dalam
Jabatan Fungsional Widyaprada sebagaimana pada ayat
(6), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Badan ini.
(11) Keputusan pengangkatan melalui penyesuaian/inpassing
dalam Jabatan Fungsional Widyaprada, ditetapkan oleh
pejabat sesuai peraturan perundang-undangan dan
disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(12) Penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional
Widyaprada harus selesai ditetapkan paling lambat pada
tanggal 21 Februari 2021.
Paragraf 4
Pengangkatan Melalui Promosi
Pasal 17
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Widyaprada
melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan dengan
memperhatikan persyaratan sebagai berikut:
a. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis,
kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial
kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang
telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam
2 (dua) tahun terakhir.
- 19 -
(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Widyaprada
melalui promosi harus mempertimbangkan kebutuhan
untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
(3) Keputusan pengangkatan melalui promosi dalam Jabatan
Fungsional Widyaprada, ditetapkan oleh pejabat sesuai
peraturan perundang-undangan dan disusun sesuai
dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Badan ini
BAB VI
UJI KOMPETENSI
Pasal 18
(1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Widyaprada
harus memenuhi Standar Kompetensi, mencakup
Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan
Kompetensi Sosial Kultural yang disusun berdasarkan
jenjang setiap jabatan oleh Instansi Pembina serta
digunakan sebagai syarat untuk kenaikan jabatan
setingkat lebih tinggi.
(2) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan dan
pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina.
(3) Standar Kompetensi untuk setiap jenjang jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh
Instansi Pembina.
(4) Pelaksanaan uji kompetensi bagi Widyaprada yang akan
naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi berlaku paling
lambat 31 Desember 2021.
(5) Dalam hal rincian Standar Kompetensi setiap jenjang
jabatan telah ditetapkan oleh instansi pembina,
pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat dilakukan sebelum tanggal 31 Desember
2021.
- 20 -
BAB VII
TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN
SUMPAH/JANJI JABATAN
Pasal 19
(1) PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional
Widyaprada wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji
jabatan menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan
Yang Maha Esa.
(2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan dapat
dilakukan kepada Widyaprada yang mengalami kenaikan
jenjang jabatan.
(3) Widyaprada yang akan dilantik dan diangkat
sumpah/janji jabatan, diundang secara tertulis paling
lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelantikan dan
pengambilan sumpah/janji jabatan.
(4) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan
Fungsional Widyaprada sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh)
hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan,
kecuali bagi Widyaprada Ahli Utama yang keputusan
pengangkatannya ditetapkan oleh Presiden.
(5) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji
Jabatan Fungsional Widyaprada dilaksanakan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
- 21 -
BAB VIII
TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL DAN ANGKA KREDIT
KUMULATIF
Bagian Kesatu
Target Angka Kredit Minimal
Pasal 20
(1) Penetapan target Angka Kredit minimal setiap tahun bagi
Jabatan Fungsional Widyaprada untuk setiap jenjang
sebagai berikut:
a. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk
Widyaprada Ahli Pertama;
b. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Widyaprada
Ahli Muda;
c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit
untuk Widyaprada Ahli Madya; dan
d. 50 (lima puluh) untuk Widyaprada Ahli Utama
(2) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d, tidak berlaku bagi Widyaprada Ahli Utama
yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang
jabatan yang didudukinya.
(3) Jumlah angka kredit minimal yang dipersyaratkan bagi
Jabatan Fungsional Widyaprada sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk
penilaian SKP.
Bagian Kedua
Angka Kredit Kumulatif
Pasal 21
Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dicapai oleh
Widyaprada adalah:
a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit
berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub-unsur
pendidikan formal; dan
- 22 -
b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) Angka Kredit
berasal dari unsur penunjang.
BAB IX
PENILAIAN KINERJA DAN HUKUMAN DISIPLIN
Bagian Kesatu
Penilaian Kinerja
Pasal 22
(1) Penyusunan SKP Jabatan Fungsional Widyaprada
ditetapkan sebagai berikut:
a. SKP Widyaprada disusun awal tahun yang akan
dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan dan
harus disetujui serta ditetapkan oleh atasan
langsung;
b. SKP Widyaprada disusun berdasarkan penetapan
kinerja unit kerja yang bersangkutan.
c. SKP Widyaprada diambil dari butir kegiatan yang
merupakan turunan dari penetapan kinerja unit
berdasarkan pada tingkat kesulitan dan syarat
kompetensi untuk setiap jenjang jabatan.
(2) Penilaian kinerja Widyaprada dilakukan minimal 1 (satu)
kali dalam setahun.
(3) Penilaian kinerja Widyaprada sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dinilai oleh atasan langsung.
Bagian Kedua
Hukuman Disiplin
Pasal 23
(1) Widyaprada dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang
apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun
hanya 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50%
(lima puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
- 23 -
(2) Widyaprada dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat
apabila pencapaian sasaran kerjanya kurang dari 25%
(dua puluh lima persen) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
BAB X
PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
Bagian Kesatu
Pengusulan Penetapan Angka Kredit
Pasal 24
(1) Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit
disampaikan oleh Widyaprada kepada pimpinan unit
kerja atau paling rendah pejabat Administrator atau
pejabat Pengawas yang bertanggung jawab di bidang
ketatausahaan setelah diketahui atasan langsung.
(2) Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
melampirkan Daftar Usul Penilaian Angka Kredit Jabatan
Fungsional Widyaprada dan disusun sesuai dengan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Badan ini.
(3) Setiap usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit
Widyaprada harus melampirkan, antara lain dengan:
a. surat pernyataan mengikuti pendidikan dan
pelatihan disertai fotocopy bukti mengenai
ijazah/surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan,
disusun sesuai dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
b. surat pernyataan melakukan kegiatan Penjaminan
Mutu Pendidikan, disusun sesuai dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Badan ini;
- 24 -
c. surat penyataan melakukan kegiatan pengembangan
profesi disusun sesuai dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
dan/atau
d. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang
pelaksanaan tugas Widyaprada, disusun sesuai
dengan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran X yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(4) Surat Pernyataan pelaksanaan kegiatan yang disusun
dalam daftar usul penilaian dan penetapan angka kredit
harus dilampiri dengan bukti fisik.
(5) Pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat
Administrator atau pejabat Pengawas yang bertanggung
jawab di bidang ketatausahaan menyampaikan bahan
usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit kepada
pejabat yang berwenang mengusulkan Penetapan Angka
Kredit disusun sesuai dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(6) Usulan penetapan Angka Kredit Widyaprada diajukan
oleh:
a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan
Tinggi Madya yang membidangi pendidikan anak
usia dini dan pendidikan masyarakat atau
pendidikan dasar dan menengah pada kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendidikan dan kebudayaan kepada Pejabat
Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
kesekretariatan pada kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan dan kebudayaan untuk Angka Kredit
bagi Widyaprada Ahli Utama di lingkungan instansi
pemerintah;
- 25 -
b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan
Tinggi Madya yang membidangi pendidikan anak
usia dini dan pendidikan masyarakat atau
pendidikan dasar dan menengah pada kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendidikan dan kebudayaan kepada Pejabat
Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat atau pendidikan dasar dan menengah
pada kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan
untuk Angka Kredit bagi Widyaprada Ahli Madya di
lingkungan instansi pemerintah; dan
c. Pimpinan unit kerja paling rendah Pejabat
Administrator pada unit pelaksana teknis yang
membidangi Penjaminan Mutu Pendidikan anak usia
dini dan pendidikan masyarakat atau pendidikan
dasar dan menengah, atau membidangi Penjaminan
Mutu Pendidikan, atau Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama yang membidangi pendidikan anak usia
dini dan pendidikan masyarakat atau pendidikan
dasar dan menengah, atau membidangi Penjaminan
Mutu Pendidikan pada Instansi Pemerintah kepada
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan
Tinggi Madya yang membidangi pendidikan anak
usia dini dan pendidikan masyarakat atau
pendidikan dasar dan menengah, atau membidangi
Penjaminan Mutu Pendidikan pada Instansi
Pemerintah untuk Angka Kredit bagi Widyaprada
Ahli Pertama dan Widyaprada Ahli Muda di
lingkungan instansi pemerintah.
(7) Dalam melakukan proses penilaian dan penetapan daftar
usul penilaian dan penetapan angka kredit menjadi
Penetapan Angka Kredit, pejabat yang berwenang
menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.
- 26 -
Bagian Kedua
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit
Pasal 25
(1) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit terhadap
Widyaprada dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam
setahun.
(2) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit untuk kenaikan
pangkat Widyaprada dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum
periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit
ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun
yang bersangkutan; dan
b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka
Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli
tahun yang bersangkutan.
(3) Setiap usulan penetapan Angka Kredit bagi Widyaprada
harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai
berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2019
tentang Jabatan Fungsional Widyaprada.
(4) Bahan usulan penetapan Angka Kredit yang telah
dilakukan penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) kemudian ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
(5) Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka
Kredit Jabatan Fungsional Widyaprada, yaitu:
a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
kesekretariatan pada kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan dan kebudayaan untuk Angka Kredit
bagi Widyaprada Ahli Utama di lingkungan Instansi
Pemerintah;
b. Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
pendidikan anak usia dini dan pendidikan
- 27 -
masyarakat atau pendidikan dasar dan menengah
pada kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan
untuk Angka Kredit bagi Widyaprada Ahli Madya di
lingkungan Instansi Pemerintah; dan
c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan
Tinggi Madya yang membidangi pendidikan anak
usia dini dan pendidikan masyarakat atau
pendidikan dasar dan menengah, atau membidangi
Penjaminan Mutu Pendidikan pada Instansi
Pemerintah untuk Angka Kredit bagi Widyaprada
Ahli Pertama dan Widyaprada Ahli Muda di
lingkungan Instansi Pemerintah.
(6) Asli penetapan Angka Kredit untuk pimpinan instansi
pengusul dan Widyaprada yang bersangkutan serta
salinan sah disampaikan kepada:
a. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
kepegawaian/bagian yang membidangi kepegawaian
yang bersangkutan.
(7) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian,
Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus
membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan
kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala
Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
(8) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang
menetapkan Angka Kredit, spesimen tanda tangan
pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan
disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian
Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian
Negara.
(9) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan Angka
Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan
sehingga tidak dapat menetapkan Angka Kredit sampai
batas waktu yang ditentukan sebagaimana tercantum
- 28 -
pada ayat (2), maka Angka Kredit dapat ditetapkan oleh
atasan pejabat yang berwenang menetapkan Angka
Kredit.
(10) Penetapan Angka Kredit Widyaprada, disusun sesuai
dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Badan ini.
BAB XI
TIM PENILAI DAN TIM TEKNIS
Bagian Kesatu
Tim Penilai
Pasal 26
(1) Tim Penilai terdiri atas:
a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi
Madya yang membidangi kesekretariatan pada
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan
untuk Angka Kredit bagi Widyaprada Ahli Utama di
lingkungan Instansi Pemerintah;
b. Tim Penilai Instansi bagi Pimpinan Tinggi Madya
yang membidangi pendidikan anak usia dini dan
pendidikan masyarakat atau pendidikan dasar dan
menengah pada kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan dan kebudayaan untuk Angka Kredit
bagi Widyaprada Ahli Madya di lingkungan Instansi
Pemerintah; dan
c. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit
kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang
membidangi pendidikan anak usia dini dan
pendidikan masyarakat atau pendidikan dasar dan
menengah, atau membidangi Penjaminan Mutu
Pendidikan pada Instansi Pemerintah untuk Angka
- 29 -
Kredit bagi Widyaprada Ahli Pertama dan
Widyaprada Ahli Muda di lingkungan Instansi
Pemerintah.
(2) Dalam hal Tim Penilai Unit Kerja belum dibentuk, maka
penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaprada
dapat dimintakan kepada Tim Penilai Pusat.
(3) Tugas Tim Penilai Pusat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, yaitu:
a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang
membidangi kesekretariatan pada kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan dan kebudayaan dalam menetapkan
Angka Kredit bagi Widyaprada Ahli Utama di
lingkungan Instansi Pemerintah; dan
b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan
penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud
dalam huruf a.
(4) Tugas Tim Penilai Instansi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, yaitu:
a. membantu Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat atau pendidikan dasar dan menengah
pada kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan
dalam menetapkan Angka Kredit bagi Widyaprada
Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah; dan
b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan
penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud
dalam huruf a.
(5) Tugas Tim Penilai Unit Kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, yaitu:
a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang
membidangi kesekretariatan pada unit kerja Jabatan
Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat atau pendidikan dasar dan menengah,
atau membidangi Penjaminan Mutu Pendidikan
- 30 -
dalam menetapkan Angka Kredit bagi Widyaprada
Ahli Pertama dan Widyaprada Ahli Muda di
lingkungan Instansi Pemerintah; dan
b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan
penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud
dalam huruf a.
(6) Masa jabatan anggota Tim Penilai yaitu 3 (tiga) tahun dan
dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
(7) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat 2 (dua) kali
masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), dapat diangkat kembali setelah
melampaui tenggang waktu 1 (satu) kali masa jabatan.
(8) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun
atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua
Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota
secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.
(9) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai,
Ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul pengganti
anggota.
(10) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak
dapat dipenuhi dari Widyaprada, maka Anggota Tim
Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai
kompetensi dalam penilaian kinerja Widyaprada.
(11) Ketentuan mengenai Tim Penilai Jabatan Fungsional
Widyaprada ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional
Widyaprada.
(12) Dalam hal diperlukan, Tim Penilai dapat membentuk Tim
Teknis sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Instansi
Pembina.
- 31 -
Bagian Kedua
Tim Teknis
Pasal 27
(1) Anggota tim teknis terdiri dari para ahli, baik yang
berstatus sebagai PNS maupun non-PNS yang
mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
(2) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab
kepada Ketua Tim Penilai dalam pemberian saran dan
pendapat penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus
atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
(3) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara
apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau
kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
BAB XII
KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT
Bagian Kesatu
Kenaikan Jabatan
Pasal 28
(1) Kenaikan jabatan bagi Widyaprada dilakukan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
serta memperhatikan:
a. ketersediaan kebutuhan jabatan;
b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
c. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan
untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah
bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
e. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi.
(2) Kenaikan jabatan dari Widyaprada Ahli Madya menjadi
Widyaprada Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden setelah
mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan
Kepegawaian Negara.
- 32 -
(3) Kenaikan jabatan dari Widyaprada Ahli Pertama sampai
dengan menjadi Widyaprada Ahli Madya ditetapkan oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian.
(4) Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memberikan kuasa
kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk
menetapkan kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) untuk Widyaprada Ahli Pertama menjadi
Widyaprada Ahli Muda.
(5) Widyaprada Ahli Muda yang akan naik jenjang jabatan
setingkat lebih tinggi menjadi Widyaprada Ahli Madya,
wajib mengumpulkan sebanyak 6 (enam) Angka Kredit
yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
(6) Widyaprada Ahli Madya yang akan naik jenjang jabatan
setingkat lebih tinggi menjadi Widyaprada Ahli Utama,
wajib mengumpulkan sebanyak 12 (dua belas) Angka
Kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan
profesi.
(7) Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi yang
dipersyaratkan untuk kenaikan setiap jenjang jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tidak
bersifat kumulatif dari perolehan Angka Kredit pada
jenjang jabatan sebelumnya.
(8) Widyaprada yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan
jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum
tersedia lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang
akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi 80%
(delapan puluh persen) dari target Angka Kredit setiap
tahun dari kegiatan Widyaprada paling sedikit:
a. 10 (sepuluh) untuk Widyaprada Ahli Pertama;
b. 20 (dua puluh) untuk Widyaprada Ahli Muda; dan
c. 30 (tiga puluh) untuk Widyaprada Ahli Madya.
(9) Widyaprada Ahli Utama yang menduduki pangkat
tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki
pangkatnya wajib mengumpulkan 25 (dua puluh lima)
Angka Kredit dari kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan,
Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan
Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan, dan/atau
- 33 -
Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan,
dan/atau pengembangan profesi.
(10) Widyaprada yang pada tahun pertama telah memenuhi
atau melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk
kenaikan jabatan yang diduduki, pada tahun berikutnya
diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 20% (dua puluh
persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang
dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih
tinggi yang berasal dari kegiatan di bidang Penjaminan
Mutu Pendidikan.
(11) Widyaprada yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka
Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat
lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat
diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya.
(12) Penilaian Angka Kredit untuk kenaikan jabatan yang
diwajibkan mengumpulkan Angka Kredit yang berasal
dari sub unsur pengembangan profesi sebagaimana pada
ayat (5) dan ayat (6), sesuai contoh sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(13) Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional
Widyaprada disusun sesuai dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Bagian Kedua
Kenaikan Pangkat
Pasal 29
(1) Kenaikan pangkat bagi Widyaprada dilakukan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
serta mempertimbangkan:
a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan
untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah
bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 34 -
(2) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki Jabatan
Fungsional Widyaprada Ahli Madya, pangkat Pembina
Utama Muda, golongan ruang IV/c untuk menjadi
Widyaprada Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya,
golongan ruang IV/d sampai dengan pangkat Pembina
Utama, golongan ruang IV/e, ditetapkan dengan
Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan
teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
(3) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki Jabatan
Fungsional Widyaprada Ahli Madya, pangkat Pembina
Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi pangkat
Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan
oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama
Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala
Badan Kepegawaian Negara.
(4) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki Jabatan
Fungsional Widyaprada Ahli Pertama, pangkat Penata
Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Widyaprada
Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang
IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina
Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat
persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/
Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
(5) Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memberikan kuasa
kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk
menetapkan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), untuk Widyaprada Ahli Pertama, pangkat
Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan
Widyaprada Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I,
golongan ruang III/d.
(6) Kenaikan pangkat bagi Widyaprada dalam jenjang
jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika
kenaikan jenjang jabatannya telah ditetapkan oleh
Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
- 35 -
(7) Widyaprada yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka
Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut
dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat
berikutnya.
(8) Widyaprada yang pada tahun pertama telah memenuhi
atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk
kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang
didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan
mengumpulkan paling rendah 20% (dua puluh persen)
Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan
untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang
berasal dari kegiatan di bidang Penjaminan Mutu
Pendidikan.
(9) Kenaikan pangkat bagi Widyaprada dalam jenjang
jabatan yang lebih tinggi sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (6), kelebihan Angka Kredit dapat
diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7), dan
kewajiban mengumpulkan Angka Kredit bagi Widyaprada
yang melebihi Angka Kredit sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (8), sesuai contoh sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan pada peraturan
Badan ini.
BAB XIII
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pasal 30
(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme,
Widyaprada diikutsertakan pelatihan.
(2) Pelatihan yang diberikan kepada Widyaprada
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan
hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau
pertimbangan dari Tim Penilai.
- 36 -
(3) Pelatihan yang diberikan kepada Widyaprada
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
a. pelatihan fungsional; dan
b. pelatihan teknis.
(4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Widyaprada dapat mengembangkan kompetensinya
melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
(5) Program pengembangan kompetensi lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dapat berupa kegiatan:
a. mempertahankan kompetensi sebagai Widyaprada
(maintain rating);
b. seminar;
c. lokakarya (workshop); atau
d. konferensi.
(6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan
kompetensi serta pedoman penyusunan analisis
kebutuhan pelatihan Jabatan Fungsional Widyaprada
ditetapkan oleh Instansi Pembina.
BAB XIV
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI
Bagian Kesatu
Pemberhentian
Pasal 31
(1) Widyaprada diberhentikan dari jabatannya, apabila:
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional
Widyaprada; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
(2) Pemberhentian sementara sebagai PNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila:
a. diangkat menjadi pejabat negara;
- 37 -
b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga
nonstruktural; atau
c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.
(3) Khusus pemberhentian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf f tidak dapat diangkat
kembali.
(4) Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional
Widyaprada disusun sesuai dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Bagian Kedua
Pengangkatan Kembali
Pasal 32
(1) Pengangkatan kembali sesuai dengan jenjang jabatan
terakhir yang dikarenakan pemberhentian karena alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b
sampai dengan huruf e harus memperhatikan
ketersediaan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyaprada.
(2) Selain memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan,
Widyaprada yang diberhentikan sementara sebagai PNS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b
dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional
Widyaprada, apabila telah diaktifkan kembali sebagai
PNS.
(3) Widyaprada yang diberhentikan karena menjalani cuti
diluar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (1) huruf c, dapat diangkat kembali dalam
Jabatan Fungsional Widyaprada, apabila telah selesai
menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan
kembali sebagai PNS.
(4) Widyaprada yang diberhentikan karena menjalani tugas
belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d, dapat diangkat kembali
dalam Jabatan Fungsional Widyaprada, apabila telah
selesai menjalani tugas belajar.
- 38 -
(5) Widyaprada yang diberhentikan karena ditugaskan
secara penuh di luar Jabatan Fungsional Widyaprada
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e,
dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional
Widyaprada apabila telah selesai menjalani tugas secara
penuh di luar Jabatan Fungsional Widyaprada.
(6) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional
Widyaprada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang
dimilikinya sebelum diberhentikan dari Jabatan
Fungsional Widyaprada.
(7) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional
Widyaprada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan
ayat (5) dengan menggunakan Angka Kredit terakhir
sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional
Widyaprada dan dapat ditambah dengan Angka Kredit
dari pelaksanaan bidang tugas jabatan dan sub unsur
pengembangan profesi yang diperoleh selama menjalani
pemberhentian dari jabatan.
(8) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dibuat menurut contoh
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Badan ini.
(9) Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan
Fungsional Widyaprada disusun sesuai dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Badan ini.
BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 33
(1) Widyaiswara yang melaksanakan tugas di bidang
Penjaminan Mutu Pendidikan di lingkungan Lembaga
Penjaminan Mutu Pendidikan yang telah memenuhi
- 39 -
Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan
jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi berdasarkan
Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun
2015 dan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun
2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan
Angka Kreditnya, dapat diusulkan kenaikan
jabatan/pangkatnya.
(2) Pamong Belajar yang melaksanakan tugas di bidang
Penjaminan Mutu Pendidikan di lingkungan Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan
Dikmas) yang telah memenuhi Angka Kredit yang
dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat
setingkat lebih tinggi berdasarkan Peraturan Bersama
Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 03/III/PB/2011 dan Nomor
8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan
Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya, dapat
diusulkan kenaikan jabatan/pangkatnya.
(3) Batas akhir penetapan kenaikan jabatan/pangkat
Widyaiswara dan Pamong Belajar yang melaksanakan
tugas di bidang Penjaminan Mutu Pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling
lambat Oktober 2019.
(4) Penetapan kenaikan jabatan/pangkat bagi Widyaiswara
dan Pamong Belajar yang melaksanakan tugas di bidang
Penjaminan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan sebelum dilakukan penyesuaian
nomenklatur Jabatan Fungsional Widyaiswara dan
pamong belajar ke dalam Jabatan Fungsional
Widyaprada.
- 40 -
Pasal 34
(1) Widyaiswara dan Pamong Belajar yang melaksanakan
tugas di bidang Penjaminan Mutu Pendidikan yang telah
mengumpulkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33, tetapi belum mencapai jumlah Angka
Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan
jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, perolehan Angka
Kreditnya dapat diperhitungkan pada periode kenaikan
jabatan/pangkat periode berikutnya, setelah disesuaikan
ke dalam Jabatan Fungsional Widyaprada.
(2) Perolehan Angka Kredit yang dapat diperhitungkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
perolehan Angka Kredit dari tugas jabatan Widyaiswara
dan Pamong Belajar di bidang Penjaminan Mutu
Pendidikan.
(3) Tata cara perhitungan Angka Kredit sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Pimpinan Instansi
Pembina Jabatan Fungsional Widyaprada.
BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35
(1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:
a. keputusan pembebasan sementara bagi Widyaiswara
yang melaksanakan tugas di bidang Penjaminan
Mutu Pendidikan, dikarenakan tidak dapat
mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan
untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih
tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama
Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2015
dan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional
Widyaiswara dan Angka Kreditnya; dan
- 41 -
b. keputusan pembebasan sementara bagi Pamong
Belajar yang melaksanakan tugas di bidang
Penjaminan Mutu Pendidikan, dikarenakan tidak
dapat mengumpulkan Angka Kredit yang
disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan
setingkat lebih tinggi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi
Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 03/III/PB/2011 dan Nomor 8 Tahun 2011
tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional
Pamong Belajar dan Angka Kreditnya,
dinyatakan tidak berlaku dan PNS yang bersangkutan
diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Widyaprada.
(2) Keputusan pembebasan sementara bagi Widyaiswara
yang melaksanakan tugas di bidang Penjaminan Mutu
Pendidikan, karena:
a. diberhentikan sementara sebagai PNS;
b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional
Widyaiswara;
c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan,
sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, dan sedang
dijalani PNS yang bersangkutan berdasarkan Peraturan
Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2015
dan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun
2014 Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka
Kreditnya, dicabut dan ditetapkan kembali dalam
Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional.
(3) Keputusan pembebasan sementara bagi Pamong Belajar
yang melaksanakan tugas di bidang Penjaminan Mutu
Pendidikan, karena:
a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau
tingkat berat berupa penurunan pangkat;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- 42 -
c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional
Pamong Belajar;
d. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, dan sedang
dijalani PNS yang bersangkutan berdasarkan Peraturan
Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
03/III/PB/2011 dan Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pamong
Belajar dan Angka Kreditnya, dicabut dan ditetapkan
kembali dalam Keputusan Pemberhentian dari Jabatan
Fungsional.
(4) Widyaiswara dan Pamong Belajar yang dibebaskan
sementara berdasarkan keputusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf b, huruf c,
huruf d, dan huruf e, dapat diangkat kembali apabila
yang bersangkutan telah selesai sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(5) Pamong Belajar yang dibebaskan sementara berdasarkan
keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,
dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsionalnya
apabila yang bersangkutan telah selesai menjalankan
hukuman disiplin.
Pasal 36
(1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, PNS yang
menduduki Jabatan Fungsional Widyaiswara yang
melaksanakan tugas di bidang Penjaminan Mutu
Pendidikan di lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu
Pendidikan (LPMP) dilakukan penyesuaian nomenklatur
jabatan, sebagai berikut:
a. Jabatan Fungsional Widyaiswara Pertama
disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan
Fungsional Widyaprada Ahli Pertama;
- 43 -
b. Jabatan Fungsional Widyaiswara Muda disesuaikan
nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional
Widyaprada Ahli Muda;
c. Jabatan Fungsional Widyaiswara Madya disesuaikan
nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional
Widyaprada Ahli Madya; dan
d. Jabatan Fungsional Widyaiswara Utama disesuaikan
nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional
Widyaprada Ahli Utama.
(2) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, PNS yang
menduduki Jabatan Fungsional Pamong Belajar yang
melaksanakan tugas di bidang Penjaminan Mutu
Pendidikan di lingkungan pendidikan anak usia dini dan
pendidikan masyarakat dilakukan penyesuaian
nomenklatur jabatan, sebagai berikut:
a. Jabatan Fungsional Pamong Belajar Pertama
disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan
Fungsional Widyaprada Ahli Pertama;
b. Jabatan Fungsional Pamong Belajar Muda
disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan
Fungsional Widyaprada Ahli Muda; dan
c. Jabatan Fungsional Pamong Belajar Madya
disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan
Fungsional Widyaprada Ahli Madya.
(3) Besarnya Angka Kredit Widyaprada yang disesuaikan
nomenklatur jabatannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) yaitu sebesar akumulasi Angka
Kredit yang telah ditetapkan pada saat terakhir
menduduki Jabatan Fungsional Widyaiswara dan
Pamong Belajar.
(4) Widyaiswara dan Pamong Belajar yang telah disesuaikan
nomenklatur jabatannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) melaksanakan tugas Jabatan
Fungsional Widyaprada sesuai jenjang jabatan yang
ditetapkan.
- 44 -
BAB XVII
PENUTUP
Pasal 37
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
- 45 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2019
KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
 ttd.
BIMA HARIA WIBISANA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2019
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
 ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1084
LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL WIDYAPRADA
1. CONTOH PENETAPAN JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN
RUANG JABATAN FUNGSIONAL WIDYAPRADA
a. Penetapan Jenjang Jabatan yang Sesuai dengan Pangkat dan Golongan
Ruang.
Sdri. Emilia Zahara, S.Pd., NIP. 199205102020032001, pangkat Penata
Muda, golongan ruang III/a. Yang bersangkutan akan diangkat dalam
Jabatan Fungsional Widyaprada, maka penilaian untuk menetapkan
Angka Kredit dinilai dari unsur:
a) pendidikan Sarjana (S1) sebesar 100 Angka Kredit;
b) pelatihan dasar Calon PNS golongan III sebesar 2 Angka Kredit;
c) pelaksanaan tugas di bidang penjaminan mutu pendidikan, sebesar
56 Angka Kredit,
sehingga jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditetapkan sebesar 158
Angka Kredit.
Dengan demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdri. Emilia
Zahara, S.Pd., sesuai dengan jenjang pangkat, golongan ruang yang
dimilikinya yakni Widyaprada Ahli Pertama, pangkat Penata Muda,
golongan ruang III/a.
b. Penetapan Jenjang Jabatan yang Tidak Sesuai dengan Pangkat dan
Golongan Ruang.
Sdr. Kasman Kendari, S.Pd., M.Si., NIP. 19747051998031001, pangkat
Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Seksi Pemetaan Mutu
Pendidikan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi
Tenggara. Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai, Sdr. Kasman
Kendari, S.Pd., M.Si., memperoleh nilai 375 Angka Kredit, dengan
perincian sebagai berikut:
a. Pendidikan Strata-2 (S2) sebesar 150 Angka Kredit;
b. pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis yang mendukung
tugas Widyaprada sebesar 10 Angka Kredit;
c. pelaksanaan tugas di bidang Penjaminan Mutu Pendidikan, sebesar
165 Angka Kredit;
- 2 -
d. pengembangan profesi sebesar 20 Angka Kredit; dan
e. penunjang tugas Widyaprada sebesar 30 Angka Kredit.
Mengingat Angka Kredit Kumulatif yang diperoleh Sdr. Kasman Kendari,
S.Pd., M.Si., sebesar 375 Angka Kredit, maka penetapan jenjang jabatan
yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat dan golongan ruang
yang dimiliki yaitu Widyaprada Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan
ruang IV/a.
2. CONTOH PELAKSANAAN TUGAS
a. Widyaprada yang Melaksanakan Tugas Satu Tingkat di atas Jenjang
Jabatannya.
Sdr. Irfan Permana, S.Pd., NIP. 197902202002031001, jabatan
Widyaprada Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d
pada Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (BP PAUD)
Provinsi Bengkulu.
Yang bersangkutan ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan
menyusun instrumen pemetaan mutu pendidikan dengan Angka Kredit
0,90. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Widyaprada Ahli
Madya.
Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar 80% X 0,90 = 0,72.
b. Widyaprada yang Melaksanakan Tugas Satu Tingkat di bawah Jenjang
Jabatannya.
Sdr. Aslam, S.Psi., NIP. 197812102002111004, jabatan Widyaprada Ahli
Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Instansi
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Lampung.
Yang bersangkutan ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan
inventarisasi dan identifikasi data peta mutu pendidikan dengan Angka
Kredit 0,30. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Widyaprada
Ahli Pertama.
Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar 100% X 0,30 = 0,30.
3. CONTOH PENGANGKATAN PERTAMA
a. Ketentuan Uji Kompetensi pada Pengangkatan Pertama.
Sdri. Prapti, S.Sos., NIP. 199303312020032001, terhitung mulai
tanggal 1 Maret 2020 diangkat menjadi Calon PNS golongan ruang III/a.
Kemudian yang bersangkutan diangkat menjadi PNS terhitung mulai
- 3 -
tanggal 1 Maret 2021. Selanjutnya yang bersangkutan harus mengikuti
dan lulus uji kompetensi sebagai Widyaprada.
Dengan demikian, pengangkatan pertama Sdri. Prapti, S.Sos., dalam
Jabatan Fungsional Widyaprada Ahli Pertama paling lama 1 (satu) tahun
terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
b. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional pada Pengangkatan Pertama.
Sdri. Prapti, S.Sos., NIP. 199303312020032001, diangkat dalam
Widyaprada Ahli Pertama terhitung sejak 1 Maret 2022. Yang
bersangkutan diharuskan mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan
fungsional bidang Penjaminan Mutu Pendidikan paling lama 1 Maret
2025 yaitu 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional
Widyaprada Ahli Pertama.
4. CONTOH PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN JABATAN LAIN
a. Penetapan Jenjang Jabatan Berdasarkan Jumlah Angka Kredit.
Sdr. Mardin, S.E., M.M., NIP. 196906101998031001, pangkat Penata
Tingkat I, golongan ruang III/d, menduduki jabatan Kepala Seksi
Fasilitasi Penjaminan Mutu Pendidikan Lembaga Penjaminan Mutu
Pendidikan (LPMP) Lampung.
Selama menjabat menjadi Kepala Seksi Fasilitasi Penjaminan Mutu
Pendidikan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung
yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain:
1) Unsur utama
a) Diklat fungsional di bidang Penjaminan Mutu Pendidikan
sebesar 6 Angka Kredit;
b) Pelaksanaan tugas di bidang Penjaminan Mutu Pendidikan
sebesar 25 Angka Kredit; dan
c) Pengembangan profesi sebesar 6 Angka Kredit.
2) Unsur penunjang
Mengikuti 1 (satu) kali kegiatan seminar di bidang Penjaminan Mutu
Pendidikan sebagai moderator sehingga memperoleh 2 Angka Kredit.
Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan
unsur penunjang yakni sebesar 39 Angka Kredit ditambah Angka
Kredit dari pendidikan Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit,
jumlah keseluruhan yakni sebesar 189 Angka Kredit. Maka Sdr.
Mardin, S.E., M.M., diangkat dalam Jabatan Fungsional Widyaprada
- 4 -
Ahli Pertama dengan tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan
golongan ruang.
b. Penyampaian Usul Pengangkatan Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain
Paling Lambat 6 (Enam) Bulan Sebelum Batas Usia Sebagaimana
Dipersyaratkan.
Sdr. Abu Aslam, M.Pd., NIP. 196506101994031001, pangkat Pembina
Tingkat I, golongan ruang IV/b, menduduki jabatan Kepala Seksi
Program dan Informasi Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) Provinsi Jawa Timur.
Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan
Fungsional Widyaprada untuk menduduki Jabatan Fungsional
Widyaprada Ahli Madya, maka penyampaian usul pengangkatannya
sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat akhir
bulan Desember 2019 dan penetapan keputusan pengangkatannya
paling lambat akhir bulan Mei 2020, mengingat yang bersangkutan lahir
bulan Juni 1965.
c. Pengalaman Kerja Dapat Diperhitungkan Secara Kumulatif.
1) Pengalaman kumulatif 2 (dua) tahun
Sdr. Yoga Yulianto, S.Pd., NIP. 197106262000011001, pangkat
Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, menduduki jabatan Kepala
Seksi Penilaian Subdit Kurikulum Direktorat Pembinaan Sekolah
Menengah Kejuruan. Pada waktu menduduki jabatannya, yang
bersangkutan melakukan kegiatan penjaminan mutu pendidikan
selama 1 (satu) tahun. Yang bersangkutan di mutasi ke Kepala
Subbagian Tata Usaha Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah
Kejuruan selama 2 (dua) tahun.
Kemudian yang bersangkutan dimutasi lagi ke Kepala Seksi
Pemetaan Mutu dan Supervisi Pendidikan Lembaga Penjaminan Mutu
Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Pada waktu menduduki jabatan ini,
yang bersangkutan juga melakukan kegiatan Pemetaan Mutu dan
Supervisi Pendidikan selama 1 (satu) tahun.
Dalam hal demikian, maka Sdr. Yoga Yulianto, S.Pd., memiliki
pengalaman di bidang Penjaminan Mutu Pendidikan selama 2 (dua)
tahun.

- 5 -
2) Pengalaman Kumulatif didasarkan Pada Kegiatan Unsur Utama dan
Dapat Ditambah dari Kegiatan Unsur Penunjang.
Sdri. Ananda Nur Aflah, M.Si., NIP. 197804082007032001, pangkat
Penata, golongan ruang III/c, jabatan Kepala Seksi Fasilitasi
Penjaminan Mutu Pendidikan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
Provinsi Kalimantan Timur. Yang bersangkutan akan diangkat dalam
Jabatan Fungsional Widyaprada.
Selama menduduki jabatan Kepala Seksi Fasilitasi Penjaminan Mutu
Pendidikan, yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain:
a. Unsur utama
1) Pendidikan dan pelatihan fungsional bidang Penjaminan Mutu
Pendidikan sebesar 5 Angka Kredit;
2) Pelaksanaan tugas Penjaminan Mutu Pendidikan sebesar 25
Angka Kredit;
3) Pengembangan profesi sebesar 5 Angka Kredit.
b. Unsur penunjang
Mengikuti 1 (satu) kali kegiatan seminar di bidang Penjaminan
Mutu Pendidikan sebagai moderator sehingga memperoleh 2 Angka
Kredit.
Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan
unsur penunjang yakni sebesar 37 Angka Kredit ditambah Angka
Kredit dari pendidikan Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit,
jumlah keseluruhan yakni sebesar 187 Angka Kredit. Maka Sdri.
Ananda Nur Aflah, M.Si., diangkat dalam Jabatan Fungsional
Widyaprada Ahli Pertama.
5. CONTOH PENGANGKATAN WIDYAPRADA MELALUI PENYESUAIAN/
(INPASSING)
Sdr. Kasman, S.Pd., M.Si. NIP. 197903192004121002, jabatan Kepala
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Tenggara pangkat Penata
Tingkat I, golongan ruang III/d. Pada periode April 2020 telah dinaikkan
pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina, golongan
ruang IV/a.
Yang bersangkutan akan diangkat dalam jabatan fungsional melalui
penyesuaian (inpassing) pada bulan Juni 2020. Perolehan angka kredit
kumulatif sesuai dengan Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2019 sebesar 400
- 6 -
Angka Kredit karena yang bersangkutan memiliki pangkat Pembina,
golongan ruang IV/a masa kepangkatan kurang dari 1 (satu) tahun dan
pendidikan Magister (S2).
Dengan demikian, Sdr. Kasman, S.Pd., M.Si., dapat diangkat dalam
Jabatan Fungsional Widyaprada melalui penyesuaian (inpassing) pada
jenjang Ahli Madya.
6. CONTOH KENAIKAN JABATAN YANG DIWAJIBKAN MENGUMPULKAN
ANGKA KREDIT YANG BERASAL DARI SUBUNSUR PENGEMBANGAN
PROFESI
a. Pengumpulan Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Widyaprada Dari
Ahli Muda Ke Ahli Madya Wajib Mengumpulkan Angka Kredit 6 (enam)
Dari Unsur Pengembangan Profesi.
Sdr. Budi Tri Cahyono, S.Pd., NIP. 198403082003041002, pangkat
Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, terhitung mulai tanggal 1 April
2019, disesuaikan nomenklatur jabatannya menjadi Widyaprada Ahli
Muda, Angka Kredit Kumulatif sebesar 305. Pada 4 (empat) tahun
berjalan, Sdr. Budi Tri Cahyono, S.Pd., memperoleh Angka Kredit dengan
perhitungan sebagai berikut:
a. Penilaian dan penetapan Angka Kredit bulan Januari 2020, yang
bersangkutan memperoleh 26 Angka Kredit dengan rincian kegiatan
sebagai berikut:
1) Diklat fungsional/teknis di bidang
penjaminan mutu pendidikan.
= 4 Angka Kredit
2) Pelaksanaan kegiatan penjaminan
mutu pendidikan
= 20 Angka Kredit
3) Unsur penunjang = 2 Angka Kredit
Penetapan Angka Kredit periode Januari 2019 yang bersangkutan
memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 305 + 26 = 331.
b. Penilaian dan penetapan Angka Kredit bulan Januari 2021, yang
bersangkutan memperoleh 28 Angka Kredit dengan rincian kegiatan
sebagai berikut:
1) Diklat fungsional/teknis di bidang
penjaminan mutu pendidikan.
= 4 Angka Kredit
2) Pelaksanaan kegiatan penjaminan
mutu pendidikan
= 18 Angka Kredit
- 7 -
3) Pengembangan Profesi = 4 Angka Kredit
4) Unsur Penunjang = 2 Angka Kredit
Penetapan Angka Kredit periode Januari 2020 yang bersangkutan
memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 331 + 28 = 359.
c. Penilaian dan penetapan Angka Kredit bulan Januari 2022, yang
bersangkutan memperoleh 30 Angka Kredit dengan rincian kegiatan
sebagai berikut:
1) Diklat fungsional/teknis di bidang
penjaminan mutu pendidikan.
= 6 Angka Kredit
2) Pelaksanaan kegiatan penjaminan
mutu pendidikan
= 20 Angka Kredit
3) Pengembangan Profesi = 2 Angka Kredit
4) Unsur Penunjang = 2 Angka Kredit
Penetapan Angka Kredit periode Januari 2021 yang bersangkutan
memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 359 + 30 = 389.
d. Penilaian dan penetapan Angka Kredit bulan Januari 2023, yang
bersangkutan memperoleh 26 Angka Kredit dengan rincian kegiatan
sebagai berikut:
1) Diklat fungsional/teknis di bidang
penjaminan mutu pendidikan.
= 4 Angka Kredit
2) Pelaksanaan kegiatan penjaminan
mutu pendidikan
= 20 Angka Kredit
3) Pengembangan Profesi = 2 Angka Kredit
Penetapan Angka Kredit periode Januari 2019 yang bersangkutan
memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 389 + 26 = 415.
Jumlah Angka Kredit terakhir yang diperoleh Sdr. Budi Tri Cahyono,
S.Pd., adalah 415 Angka Kredit.
Dalam hal demikian, mengingat Sdr. Budi Tri Cahyono, S.Pd., telah
memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi
sebesar 6 (enam) Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan
jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi. Maka setelah
mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan
setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan dapat diangkat dalam
jabatan Widyaprada jenjang Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan
ruang IV/a.
- 8 -
b. Pengumpulan Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Widyaprada dari
Ahli Madya ke Ahli Utama Wajib Mengumpulkan Angka Kredit 12 (dua
belas) dari Unsur Pengembangan Profesi.
Sdr. Aflah Al Buthoni, S.Pd., NIP. 196603081990041002, pangkat
Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, terhitung mulai tanggal 1
April 2014, jabatan Widyaiswara Ahli Madya di bidang penjaminan mutu
pendidikan dengan Angka Kredit Kumulatif sebesar 720 dan telah
disesuaikan nomenklatur jabatannya menjadi Widyaprada Ahli Madya
pada tahun 2019.
Pada waktu penilaian bulan Januari 2018, yang bersangkutan
memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 134, dengan rincian sebagai
berikut:
a. Pendidikan dan pelatihan
fungsional/teknis yang mendukung tugas
Widyaiswara di bidang penjaminan mutu
pendidikan.
= 10 Angka Kredit
b. Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan = 112 Angka Kredit
c. Pengembangan Profesi
Membuat karya tulis ilmiah hasil
penelitian di bidang Penjaminan Mutu
Pendidikan yang dipublikasikan dalam
bentuk buku yang diakui oleh
kementerian yang bersangkutan
= 12 Angka Kredit
Jumlah keseluruhan Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Arifin Nasution,
S.Pd, adalah 720 + 134 = 804 Angka Kredit.
Dalam hal demikian, mengingat Sdr. Aflah Al Buthoni, S.Pd., telah
memenuhi Angka Kredit dari subunsur pengembangan profesi sebesar 12
Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau
pangkat setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti dan lulus uji
kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, yang
bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Widyaprada jenjang Ahli
Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d.
7. CONTOH KENAIKAN PANGKAT WIDYAPRADA
a. Kenaikan Pangkat Dalam Jenjang Jabatan Yang Lebih Tinggi.
Sdr. Karimuddin, S.Pd., NIP. 197905052004041001, pangkat Penata
Tingkat I, golongan ruang III/d jabatan Widyaiswara Ahli Muda di
- 9 -
bidang Penjaminan Mutu Pendidikan, dan telah disesuaikan
nomenklatur jabatannya menjadi Widyaprada Ahli Muda pada tahun
2019.
Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2019, Sdr.
Karimuddin, S.Pd., memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 405
dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi
Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2019.
Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu
ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Widyaprada Ahli Madya.
b. Widyaprada Yang Memiliki Angka Kredit Melebihi Angka Kredit Yang
Ditentukan.
Sdri. Mia Sumiyati, S.E., NIP. 198010162012042010, pangkat Penata,
golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2020, jabatan
Widyaprada Ahli Muda. Pada waktu naik pangkat menjadi Penata,
golongan ruang III/c, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit
Kumulatif sebesar 210.
Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi
pangkat Penata, golongan ruang III/c yaitu 200 Angka Kredit. Dengan
demikian Sdri. Mia Sumiyati, S.E., memiliki kelebihan 10 Angka Kredit
dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
c. Widyaprada Pada Tahun Pertama Telah Memenuhi Atau Melebihi Angka
Kredit Yang Dipersyaratkan Untuk Kenaikan Pangkat.
Sdri. Widyati Ita Rosita, S.Sos., NIP. 198602102011032001, pangkat
Penata, golongan ruang III/c, terhitung mulai tanggal 1 April 2019,
jabatan Widyaprada Ahli Muda, dengan Angka Kredit sebesar 225.
Berdasarkan penilaian prestasi kerja bulan Januari 2019 sampai
dengan 31 Desember 2019, Sdri. Widyati Ita Rosita, S.Sos., telah
mengumpulkan Angka Kredit sebesar 80 sehingga dalam tahun pertama
masa pangkat yang dimilikinya sejak 31 Maret 2020 telah memiliki
Angka Kredit Kumulatif yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan
pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yaitu sebesar
305.
Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang
didudukinya yakni sejak 31 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2021
untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang
III/d, Sdri. Widyati Ita Rosita, S.Sos., wajib mengumpulkan Angka
Kredit paling kurang 20% x 100 = 20.
- 10 -
8. CONTOH PENGANGKATAN KEMBALI
a. Pengangakatan Kembali Dalam JF Widyaprada Setelah Diberhentikan
Sementara Sebagai PNS.
Sdr. Rais Faisal, S.Pd., M.Pd., NIP. 197502272000031001, jabatan
Widyaprada Ahli Madya, terhitung mulai tanggal 1 April 2020 yang
bersangkutan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang
IV/b. Pada bulan Juli 2022 yang bersangkutan mengajukan
pemberhentian dari jabatan Widyaprada Ahli Madya karena diangkat
menjadi komisioner sehingga yang bersangkutan diberhentikan
sementara dari PNS dengan Angka Kredit terakhir sebesar 562.
Pada bulan Agustus 2027 yang bersangkutan telah selesai menjalani
pemberhentian sementara dari PNS karena diangkat menjadi komisioner.
Dalam hal demikian, apabila telah diaktifkan kembali sebagai PNS dan
tersedia lowongan kebutuhan, Sdr. Rais Faisal, S.Pd., M.Pd., dapat
diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Widyaprada Ahli Madya
dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum
diberhentikan dari Jabatan Fungsionalnya.
b. Pengangkatan Kembali Dalam JF Widyaprada Setelah Selesai Menjalani
Cuti Di Luar Tanggungan Negara.
Sdri. Sri Sumarni, S.Sos., NIP. 198303032012032001, jabatan
Widyaprada Ahli Muda, pangkat Penata golongan ruang III/c terhitung
mulai April 2020. Pada bulan Juli 2022 yang bersangkutan mengajukan
pemberhentian dari jabatan fungsional Widyaprada Ahli Muda karena
menjalani Cuti Di Luar Tanggungan Negara karena ikut suami dengan
Angka Kredit terakhir sebesar 245.
Pada bulan Juli 2026 yang bersangkutan telah selesai menjalani cuti di
luar tanggungan negara. Dalam hal demikian, apabila telah diaktifkan
kembali sebagai PNS dan tersedia lowongan kebutuhan, Sdri. Sri
Sumarni, S.Sos., dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional
Widyaprada Ahli Muda dengan menggunakan Angka Kredit terakhir
sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsionalnya.
c. Pengangkatan Kembali Dalam JF Widyaprada Setelah Selesai Menjalani
Tugas Belajar Dengan Menggunakan Angka Kredit Terakhir Yang
Dimilikinya.
Sdri. Neneng Komariah, S.Pd., NIP. 199102102019032001, jabatan
Widyaprada Ahli Pertama, terhitung mulai tanggal 1 April 2023 yang
bersangkutan naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan
- 11 -
ruang III/b. Yang bersangkutan mengajukan pemberhentian dari
jabatan Widyaprada Ahli Pertama karena menjalani tugas belajar lebih
dari 6 (enam) bulan pada bulan September 2025 dengan Angka Kredit
sebesar 188.
Pada bulan September 2027 yang bersangkutan telah selesai menjalani
tugas belajar. Dalam hal demikian, Sdri. Neneng Komariah, S.Pd., dapat
diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Widyaprada Ahli Pertama
pada bulan Oktober 2027 dengan menggunakan Angka Kredit terakhir
yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari jabatannya dan dapat
ditambah dengan Angka Kredit dari sub unsur pelaksanaan tugas dan
sub unsur pengembangan profesi yang diperoleh selama menjalani
pemberhentian dari jabatan.
d. Pengangkatan Kembali Dalam JF Widyaprada Setelah Telah Selesai
Menjalankan Tugas Diluar Jabatan Fungsional Widyaprada.
Sdri. Emilia Zahara, S.Pd., M.Pd., NIP. 197205312003032001, jabatan
Widyaprada Ahli Madya, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2019 yang
bersangkutan naik pangkat menjadi Pembina, golongan ruang IV/a. Pada
bulan Maret 2021 yang bersangkutan mengajukan pemberhentian dari
jabatan Widyaprada Ahli Madya karena ditugaskan secara penuh di luar
Jabatan Fungsional Widyaprada dengan Angka Kredit terakhir sebesar
445.
Selama menjalani pemberhentian dari jabatan, yang bersangkutan
memperoleh kenaikan pangkat secara reguler pada 1 Oktober 2023
menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pada 1 Oktober
2017 menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
Pada bulan September 2028 yang bersangkutan telah selesai menjalani
pemberhentian karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan
Fungsional Widyaprada. Dalam hal demikian, Sdri. Emilia Zahara, S.Pd.,
M.Pd., dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Widyaprada
Ahli Madya pada bulan Oktober 2028 dengan menggunakan Angka
Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari jabatannya
dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari sub unsur pelaksanaan
tugas dan sub unsur pengembangan profesi yang diperoleh selama
menjalani pemberhentian dari jabatan.
LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL WIDYAPRADA
CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN
PERTAMA
KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR ......................................
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA
DALAM JABATAN FUNGSIONAL WIDYAPRADA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
,
Menimbang : a. bahwa Saudara ………......... NIP …………… pangkat/golongan ruang …………
telah mengikuti dan lulus uji kompetensi sehingga memenuhi syarat dan
cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Widyaprada;
b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu
mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Widyaprada;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional
Widyaprada;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional
Widyaprada;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil dibawah ini:
a. Nama : ...................................................
b. NIP : ...................................................
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : ...................................................
d. Unit kerja : ...................................................
Terhitung mulai tanggal ........ diangkat dalam Jabatan Fungsional Widyaprada
jenjang Ahli Pertama dengan angka kredit sebesar ……. (…………….)
KEDUA : ………………………………………………………………………………………………….....
**)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di ……............
pada tanggal ...……….......
........................................
TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara*);
2. Kepala Biro kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
*) Dicoret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL WIDYAPRADA
CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN
MELALUI PERPINDAHAN DARI
JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN
FUNGSIONAL WIDYAPRADA
KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR ..................................
TENTANG
PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL WIDYAPRADA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
,
Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara ………......... NIP
…………… jabatan ……………… pangkat/golongan ruang ………… telah mengikuti
dan lulus uji kompetensi sehingga memenuhi syarat dan cakap untuk diangkat
dalam Jabatan Fungsional Widyaprada melalui perpindahan dari jabatan lain;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional
Widyaprada;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional
Widyaprada;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU : Mengangkat:
a. Nama : ...................................................
b. NIP : ...................................................
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : ...................................................
d. Unit kerja : ...................................................
Terhitung mulai tanggal ........ diangkat dalam Jabatan Fungsional Widyaprada
jenjang Ahli .............. dengan angka kredit sebesar ……….. (…………)
KEDUA : …………………………………………………………………………………………………....
**)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di .…..............
pada tanggal ....………......
.....................................
TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara*);
2. Kepala Biro kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
*) Dicoret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL WIDYAPRADA
CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN
MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING
KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR .............
TENTANG
PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN (INPASSING)
DALAM JABATAN FUNGSIONAL WIDYAPRADA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
,
Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara ........ NIP ………
jabatan ……………… pangkat/golongan ruang ………… telah memenuhi syarat
dan cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Widyaprada melalui
penyesuaian (inpassing);
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional
Widyaprada;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional
Widyaprada;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU : mengangkat:
a. Nama : …………………….........................
b. NIP : …………………….........................
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : …………………….........................
d. Unit Kerja : …………………….........................
Terhitung mulai tanggal ........ disesuaikan (inpassing) dalam Jabatan
Fungsional Widyaprada jenjang Ahli …. dengan angka kredit sebesar .... (.......)
KEDUA : ........................................................................................................................**)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di ....................
pada tanggal ......................
...........................................
TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian
yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL WIDYAPRADA
CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN
MELALUI PROMOSI
KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR .............
TENTANG
PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI DALAM JABATAN FUNGSIONAL WIDYAPRADA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
,
Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara ........ NIP ………
jabatan ……………… pangkat/golongan ruang ………… telah mengikuti dan
lulus uji kompetensi sehingga memenuhi syarat dan cakap untuk diangkat
dalam Jabatan Fungsional Widyaprada melalui promosi;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional
Widyaprada;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional
Widyaprada;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU : mengangkat:
a.Nama : …………………….........................
b.NIP : …………………….........................
c.Pangkat/Golongan ruang/TMT : …………………….........................
d.Unit Kerja : …………………….........................
Terhitung mulai tanggal ........dipromosikan dalam Jabatan Fungsional
Widyaprada jenjang Ahli …… dengan angka kredit sebesar ....... (.........)
KEDUA : ........................................................................................................................
**)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di ....................
pada tanggal ......................
...........................................
TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian
yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
LAMPIRAN VI
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL WIDYAPRADA
CONTOH
DAFTAR USUL PENILAIAN DAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL WIDYAPRADA
DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL WIDYAPRADA AHLI .................
Nomor ...........................
INSTANSI : MASA PENILAIAN
Bulan ........ s.d. Bulan ......... Tahun ....
NO KETERANGAN PERORANGAN
1. Nama :
2. N I P :
3. Nomor Seri Kartu Pegawai :
4. Tempat dan Tanggal Lahir :
5. Jenis Kelamin :
6. Pendidikan yang diperhitungkan
angka kreditnya
:
7. Jabatan Widyaprada / TMT :
8. Masa Kerja golongan lama :
9. Masa Kerja golongan baru :
10. Unit Kerja :
NO
UNSUR YANG DINILAI
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KREDIT MENURUT
INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8
I UNSUR UTAMA
1. PENDIDIKAN
 .....................
2. PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
 .......................
3. PENGEMBANGAN PROFESI
............................
JUMLAH UNSUR UTAMA
II UNSUR PENUNJANG
PENUNJANG TUGAS WIDYAPRADA
......................................
JUMLAH UNSUR PENUNJANG

Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah*)
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG
*) Coret yang tidak perlu.
- 2 -
III LAMPIRAN PENDUKUNG DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
1. Surat pernyataan melakukan kegiatan ......
2. Surat pernyataan melakukan kegiatan ........
3. Surat pernyataan melakukan kegiatan ........
4. Surat pernyataan melakukan kegiatan
pengembangan profesi
5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang
6. dan seterusnya ........
............................
................................
NIP. ..................
IV CATATAN PEJABAT PENGUSUL
1. ..............
2. .............
3. .............
4. dan seterusnya ............................
(jabatan)
(Nama Pejabat Pengusul)
................................
NIP. ..................
V CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI
1. ..............
2. .............
3. .............
4. dan seterusnya ............................
(Nama Penilai I)
................................
NIP. ..................
............................
(Nama Penilai II)
................................
NIP. ..................
VI CATATAN KETUA TIM PENILAI
1. ..............
2. .............
3. .............
4. dan seterusnya Ketua Tim Penilai,
(Nama)
................................
NIP. ..................
LAMPIRAN VII
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL WIDYAPRADA
CONTOH
SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS
SURAT PERNYATAAN
MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL WIDYAPRADA
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ........................................................................
NIP : ........................................................................
Pangkat/golongan ruang/TMT: ........................................................................
Jabatan : ........................................................................
Unit kerja : ........................................................................
Menyatakan bahwa:
Nama : ........................................................................
NIP : ........................................................................
Pangkat/golongan ruang/TMT: ........................................................................
Jabatan : ........................................................................
Unit kerja : ........................................................................
Telah mengikuti pelatihan fungsional/teknis Widyaprada sebagai berikut:
No Uraian
Kegiatan Tanggal Satuan
Hasil
Jumlah
Volume
Kegiata
n
Angka
Kredit
Jumlah
Angka
Kredit
Keterangan/
bukti fisik
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.
3.
4.
5.
dst
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
..........., ........................
Atasan Langsung
NIP......................
LAMPIRAN VIII
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL WIDYAPRADA
CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN
KEGIATAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ........................................................................
NIP : ........................................................................
Pangkat/golongan ruang/TMT: ........................................................................
Jabatan : ........................................................................
Unit kerja : ........................................................................
Menyatakan bahwa:
Nama : ........................................................................
NIP : ........................................................................
Pangkat/golongan ruang/TMT: ........................................................................
Jabatan : ........................................................................
Unit kerja : ........................................................................
Telah melakukan kegiatan penjaminan mutu pendidikan sebagai berikut:
No Uraian
Kegiatan Tanggal Satuan
Hasil
Jumlah
Volume
Kegiatan
Angka
Kredit
Jumlah
Angka
Kredit
Keterangan/
bukti fisik
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.
3.
4.
5.
dst
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
..........., ........................
Atasan Langsung
NIP......................
LAMPIRAN IX
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL WIDYAPRADA
CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI
SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI WIDYAPRADA
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ........................................................................
NIP : ........................................................................
Pangkat/golongan ruang/TMT: ........................................................................
Jabatan : ........................................................................
Unit kerja : ........................................................................
Menyatakan bahwa:
Nama : ........................................................................
NIP : ........................................................................
Pangkat/golongan ruang/TMT: ........................................................................
Jabatan : ........................................................................
Unit kerja : ........................................................................
Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi Widyaprada sebagai berikut:
No Uraian
Kegiatan Tanggal Satuan
Hasil
Jumlah
Volume
Kegiata
n
Angka
Kredit
Jumlah
Angka
Kredit
Keterangan/
bukti fisik
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.
3.
4.
5.
dst
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
..........., ........................
Atasan Langsung
NIP......................
LAMPIRAN X
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL WIDYAPRADA
CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENUNJANG
SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG WIDYAPRADA
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ........................................................................
NIP : ........................................................................
Pangkat/golongan ruang/TMT : ........................................................................
Jabatan : ........................................................................
Unit kerja : ........................................................................
Menyatakan bahwa:
Nama : ........................................................................
NIP : ........................................................................
Pangkat/golongan ruang/TMT : ........................................................................
Jabatan : ........................................................................
Unit kerja : ........................................................................
Telah melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut:
No Uraian
Kegiatan Tanggal Satuan
Hasil
Jumlah
Volume
Kegiatan
Angka
Kredit
Jumlah
Angka
Kredit
Keterangan/
bukti fisik
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.
3.
4.
5.
dst
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
..........., ........................
Atasan Langsung
NIP......................
LAMPIRAN XI
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL WIDYAPRADA
CONTOH
SURAT PENYAMPAIAN BAHAN USULAN
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
BAGI JABATAN FUNGSIONAL WIDYAPRADA
Kepada Yth.
Pejabat Pengusul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit
Jabatan Fungsional Widyaprada*)
di Tempat
1. Bersama ini kami sampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit atas
nama-nama pejabat fungsional Widyaprada dan bukti fisiknya, sebagai berikut:
NO NAMA/NIP JABATAN PANGKAT/
GOLONGAN RUANG UNIT KERJA
1
2
3
dst
2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
................, ......................
Pimpinan Unit Kerja
.............................
NIP.
*) tulis nama jabatannya
LAMPIRAN XII
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL WIDYAPRADA
CONTOH
PENETAPAN ANGKA KREDIT
PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR .......……
Instansi: ……………………………… Masa Penilaian: …………………………
I KETERANGAN PERORANGAN
1 Nama :
2 NIP :
3 Nomor Seri KARPEG :
4 Pangkat/Golongan ruang TMT :
5 Tempat dan Tanggal lahir :
6 Jenis Kelamin :
7 Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya :
8 Jabatan Fungsional/TMT :
9 Masa Kerja Golongan
Lama :
Baru :
10 Unit Kerja :
II PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA BARU JUMLAH
A Pendidikan Sekolah
B Angka Kredit Penjenjangan
1 UNSUR UTAMA
a. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis yang
mendukung tugas Widyaprada dan memperoleh Surat
Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau
Sertifikat
b. Penjaminan Mutu Pendidikan
c. Pengembangan Profesi
Jumlah Unsur Utama
2 UNSUR PENUNJANG
Kegiatan Penunjang Widyaprada
Jumlah Unsur Penunjang
Jumlah Pendidikan Sekolah dan Angka Kredit Penjenjangan
III DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN ………......... /
PANGKAT/GOLONGAN RUANG ………………..
ASLI disampaikan dengan hormat kepada:
1. Pimpinan instansi yang bersangkutan; dan
2. Widyaprada yang bersangkutan.
Salinan sah disampaikan kepada:
1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang
bersangkutan;*)
Ditetapkan di ………………………
Pada tanggal ……………………….
Nama Lengkap
NIP. …………………………………..
*) Coret yang tidak perlu
LAMPIRAN XIII
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL WIDYAPRADA
CONTOH
KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL WIDYAPRADA Y
APRADA
KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR ..........................
TENTANG
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL WIDYAPRADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
,
Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan Widyaprada yang lowong, Saudara
......... NIP …………… jabatan …………… pangkat/golongan ruang ……… telah
mengikuti dan lulus uji kompetensi sehingga memenuhi syarat dan dianggap
cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional
Widyaprada;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional
Widyaprada;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal ................................... mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama : ...................................................
b. NIP : ...................................................
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : ...................................................
d. Jabatan/ TMT : …………………………………………
e. Unit kerja : ...................................................
Ke dalam Jabatan Widyaprada ............... dengan angka kredit sebesar .........
(......................)
KEDUA : ............................................................……………………………………….......……….
**)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
ditetapkan di ...................
pada tanggal ....….............
NIP.
TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian
yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
*) Dicoret yang tidak perlu
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
LAMPIRAN XIV
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL WIDYAPRADA
CONTOH
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI
JABATAN FUNGSIONAL WIDYAPRADA
KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR ..........................
TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL WIDYAPRADA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat .................... Nomor …………. tanggal ………..
perihal usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Widyaprada karena
.............;**)
b. bahwa untuk tertib administrasi, perlu melakukan pemberhentian dari
Jabatan Fungsional Widyaprada;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional
Widyaprada;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional
Widyaprada;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal ....... diberhentikan dari jabatan Widyaprada:
a. Nama : ………………………………………......
b. NIP : ………………………………………......
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : ………………………………………......
d. Jabatan : ......................................................
e. Unit Kerja : ………………………………………......
KEDUA : ..................................................................................................................
***)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
ditetapkan di …………………..
pada tanggal ..………………...
NIP.
TEMBUSAN :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian
yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan; *)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
*) Dicoret yang tidak perlu
**) Tulislah surat dari pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor surat,
tanggal dikeluarkan surat, perihal surat pengusulan pemberhentian dari jabatan karena ....
***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
LAMPIRAN XV
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL WIDYAPRADA
CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI
KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR ..........................
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL WIDYAPRADA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
,
Menimbang : bahwa Saudara ………......... NIP …………… pangkat/golongan ruang …………
jabatan ........., telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat
kembali dalam Jabatan Fungsional Widyaprada;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jabatan
Fungsional Widyaprada;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan
Fungsional Widyaprada;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal ........... mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama : ...................................................
b. NIP : ...................................................
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : ...................................................
d. Unit kerja : ...................................................
Dalam jabatan Widyaprada jenjang Ahli .......... dengan angka kredit sebesar
................. (.................)
KEDUA : .............................................………………………………………………..............
**)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
ditetapkan di .……................
pada tanggal ....………...........
NIP.
TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian
yang bersangkutan;*)

3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
*) Dicoret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
 ttd.
BIMA HARIA WIBISANA

Demikian postingan tomatalikuang.com kali ini tentang Download file peraturan bkn nomor 21 tahun 2019. semoga bermanfaat :)

Posting Komentar

0 Komentar