Download File Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan NUPTK Versi Terbaru (2019) PDF

PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) PENGELOLAAN NOMOR UNIK PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (PNUPTK) TAHUN 2019

juklak pengelolaan nuptk versi terbaru

Penerbitan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) merupakan bagian dari pengelolaan master referensi pendidik dan tenaga kependidikan sejalan dengan permendikbud Nomor 79 tahun 2015 bahwa penerbitan dan pengelolaan master referensi pendidikan merupakan tugas Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK).

Petunjuk pelaksanaan penerbitan NUPTK ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada semua pihak yang terlibat agar memiliki pandangan yang sama dalam memahami peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2018 tentang petunjuk teknis penerbitan NUPTK. Mekanisme penerbitan NUPTK yang sudah berjalan sampai saat ini adalah Operator sekolah memastikan PTK yang akan diajukan agar diberikan NUPTK terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai calon penerima NUPTK serta melampirkan dokumen yang dibutuhkan, Dinas pendidikan memverifikasi dan validasi dokumen yang dilampirkan pada saat pengajuan NUPTK dari segi legalitas dan keabsahan dokumen yang dilampirkan, LPMP memastikan kembali kesesuain dokumen yang dilampirkan, dan PDSPK memverikasi ulang dokumen yang dilampirkan apabila sudah sesuai maka segera diterbitkan NUPTK.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah berpatisipasi dalam menyusun petunjuk pelakasanaan penerbitan NUPTK ini, sehingga dihasilkan buku petunjuk pelaksanaan ini yang dapat mempermudah dalam penerbitan NUPTK.

Download Juklak Pengelolaan NUPTK

Anda bisa mendownloadnya melalui link berikut:
Versi Terbaru 2019: Disini
Versi Sebelumnya 2017: Disini dan Disini
atau bisalngsung anda baca file juklaknya di bawah ini:





BAB I PENDAHULUAN


A. Latar belakang

Pelaksanaan kegiatan Verifikasi dan Validasi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan (verval PTK) dilaksanakan berdasarkan Peraturan
Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 1 Tahun 2018. Peraturan Sesjen
Kemendikbud juga merupakan bahan acuan dalam pengembangan
aplikasi verval PTK. Namun demikian dalam memahami Persesjen tersebut
masih terjadi perdebatan yang disebabkan adanya perbedaan persepsi
antara Dinas Pendidikan, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP),
maupun PDSPK dalam melakukan approval, sehingga sering terjadi
persyaratan yang sama, diajukan dari satuan pendidikan yang sama untuk
PTK yang berbeda, bisa diperlakukan berbeda.
Munculnya gagasan untuk membuat petunjuk pelaksanaan verval PTK ini
sebagai jawaban dari banyaknya perbedaan pendapat dalam memaknai
Peraturan Sesjen Kemendikbud Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Teknis Pengelolaan NUPTK. Sering terjadi perbedaan memaknai Persesjen
tersebut walaupun di Dinas Pendidikan yang sama atau LPMP yang sama.
Perbedaan pendapat tersebut bahkan tidak bisa dipungkiri mengakibatkan
perdebatan diantara sesama operator baik di tempat yang sama atau di
grup whatsapp gabungan PDSPK dan LPMP yang berkelanjutan, sehingga
diperlukan keputusan pimpinan dengan lahirnya juklak yang resmi
ditandatangani oleh pimpinan.
Kami menyadari bahwa terjadinya perbedaan pendapat tersebut sebagai
wujud tanggungjawab sesama operator, yang maksudnya supaya
menegakkan aturan dan mengikuti mekanisme yang benar. Dengan
demikian penyusunan petunjuk pelaksanaan verval PTK ini merupakan
upaya untuk menyamakan persepsi atau upaya untuk mengurangi
perbedaan pendapat dalam memaknai Peraturan Sesjen Kemendikbud
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan NUPTK.
Pelaksanaan verval PTK sudah menggunakan aplikasi verval PTK, mulai
dari sekolah, Dinas Pendidikan, LPMP/BPKLN dan PDSPK. Dengan demikian
NUPTK | 1

persyaratan-persyaratan yang dilampirkan tidak lagi dalam bentuk berkas
(hard copy), tetapi dalam bentuk soft copy yang di upload ke aplikasi.
Model penanganan berkas persyaratan dalam verval PTK melalui upload
ini seharusnya lebih mempermudah bagi yang mengajukan maupun
yang melaksanakan approval NUPTK. Tetapi terkadang sebaliknya
yang seharusnya lebih simpel malah jadi lebih rumit karena adanya
perbedaan pandangan. Misalnya berkas yang di upload harus asli dengan
tanda tangan dan cap basah. Ada yang bertanya, bagaimana kalau hasil
legalisir? Bagaimana bila hasil upload kurang jelas? Perbedaan pendapat
juga sering terjadi dalam hal masa berlakunya SK Pengangkatan, apakah
yang dihitung itu pada saat sekolah mengajukan atau pada saat operator
melaksanakan approval? Padahal waktu pengajuan penerbitan NUPTK
bisa memakan waktu karena antrian yang banyak.
Juklak verval PTK ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
juknis pengelolaan NUPTK, dengan demikian lahirnya juklak verval PTK
ini sebagai jawaban terhadap perbedaan pandangan dalam memaknai
Peraturan Sesjen Kemendikbud tentang juknis pengelolaan NUPTK,
terutama pada bagian-bagian yang masih diperdebatkan.

B. Maksud dan Tujuan

Tujuan diterbitkannya juklak verval PTK adalah untuk menyamakan
persepsi dalam persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi baik oleh
calon penerima NUPTK maupun PTK yang mau melakukan perbaikan data
master NUPTK. Hal ini mengacu kepada pandangan yang berbeda-beda
dalam memahami persyaratan, seperti dalam memahami SK pengangkatan
sebagai persyaratan pengajuan NUPTK, dalam kenyataanya di setiap
wilayah mempunyai redaksi yang beragam. Perbedaan persepsi ini harus
segera diselesaikan agar verval PTK segera selesai dan menghasilkan data
yang akurat. Lebih rinci tujuan disusunnya petunjuk pelaksanaan verval
PTK adalah:
Sebagai petunjuk pelaksanaan verval PTK yang dapat dijadikan acuan
bersama mulai dari sekolah, dinas pendidikan kabupaten/kota/
provinsi, LPMP/ BPKLN, sampai ke PDSPK;
Sebagai bahan penyamaan persepsi tentang tatacara dan dalam
memahami syarat-syarat pelaksanaan verval PTK mulai dari Satuan
a.

b.

NUPTK | 2

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan juklak verval PTK sejalan dengan kebutuhan
perbaikan dan pembetulan data master referensi PTK yang telah
dientri dalam Dapodik dan harus bersifat unik dan akurat. Hal ini karena
semua program pembangunan yang berkaitan dengan PTK akan dikaitkan
dengan data PTK, khususnya nomor NUPTK. Ruang lingkup penyusunan
juklak verval PTK memiliki dua dimensi yaitu dimensi kewenangan pada
masing-masing tingkatan seperti Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan,
LPMP/BPKLN, dan PDSPK, dimensi lainnya substansi dari verval PTK
yaitu perbaikan data master, perbaikan foto, penetapan calon penerima
NUPTK, klaim NUPTK, penonaktifan NUPTK, dan reaktifasi NUPTK. Secara
lebih rinci ruang lingkup kewenangan dan kewajiban pada masing-masing
tingkatan yang dijelaskan dalam petunjuk pelaksanaan verval PTK adalah
sebagai berikut:

NUPTK | 3
Sekolah/Satuan pendidikan, melakukan pengajuan perbaikan
data master, foto, penetapan calon penerima NUPTK, (pengajuan
nomor NUPTK), klaim NUPTK, penonaktifan NUPTK, dan pengajuan
pengaktifan kembali NUPTK (reaktivasi).
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi melakukan approval
perbaikan data master referensi, approval pengajuan NUPTK,
penonaktifan dan pengaktifan kembali NUPTK.
LPMP/BPKLN melakukan approval pengajuan NUPTK, approval
penonaktifan NUPTK, dan pengaktifan kembali NUPTK.
PDSPK melakukan approval penerbitan NUPTK, approval klaim
NUPTK, approval penonaktifan NUPTK, dan approval pengajuan
pengaktifan kembali NUPTK.
a.

b.

c.
d.
c.

d.
Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi, LPMP/
BPKLN, sampai ke PDSPK;
Sebagai alat untuk mengurangi perdebatan tentang syarat-syarat
yang menjadi legalitas pada masing-masing pegajuan, sehingga PTK
tidak ada yang merasa dirugikan, dan pekerjaan untuk menghasilkan
data yang akurat dapat tercapai;
Sebagai bahan panduan pelaksanaan Peraturan Sesjen Kemendikbud
Nomor 1 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan NUPTK.

BAB II MATERI PEMBAHASAN


Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) merupakan Nomor
Induk bagi seorang Pendidik atau Tenaga Kependidikan (PTK). NUPTK
diberikan kepada seluruh PTK baik PNS maupun Non-PNS yang memenuhi
persyaratan dan ketentuan. NUPTK merupakan Nomor Identitas yang resmi
untuk keperluan identifikasi dalam berbagai pelaksanaan program dan kegiatan
yang berkaitan dengan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidik
dan tenaga kependidikan.
NUPTK identik dengan NISN yang sudah ada, dimana pemanfaatannya

disesuaikan dengan kebutuhan dan persyaratan yang berlaku di masing-
masing unit kerja. NUPTK diberikan kepada Tenaga Pendidik dan/atau Tenaga

Kependidikan jalur formal maupun non formal di seluruh jenis dan jenjang
pendidikan yang ada. Unit utama Pembina dapat memanfaatkan hasil
penerbitan NUPTK untuk kepentingan pelaksanaan programnya sesuai dengan
persyaratan, ketentuan, dan kebutuhan yang berlaku.
Berdasarkan Peraturan Sesjen Kemendikbud, Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan
dengan mekanisme pengajuan NUPTK dimulai dari sekolah, kemudian dilakukan
approval di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi, selanjutnya dilakukan
approval di LPMP/BPKLN, dan kemudian bagi yang memenuhi persyaratan,
NUPTK diterbitkan oleh PDSPK. Adapun verifikasi dan validasi yang melibatkan
Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan, LPMP/BPKLN, dan PDSPK adalah,
A. Proses Penerbitan NUPTK
Penerbitan NUPTK adalah pemberian nomor NUPTK kepada calon
penerima NUPTK yang sudah memenuhi seluruh persyaratan dan sudah
diajukan oleh sekolah (OPS). Penerbitan NUPTK dilaksanakan oleh PDSPK
melalui aplikasi verval PTK setelah diajukan oleh satuan pendidikan.
Pengajuan NUPTK dapat dikabulkan apabila semua persyaratan terpenuhi
dan masih berlaku. Proses pengajuan NUPTK dimulai dari satuan
pendidikan mengajukan melalui aplikasi verval PTK dengan melampirkan
NUPTK | 4

NUPTK | 5
PTK mengajukan penerbitan NUPTK ke Satuan Pendidikan dengan
melengkapi persyaratan dalam bentuk file elektronik (hasil scan).
Satuan Pendidikan mengajukan penerbitan NUPTK melalui aplikasi
verval PTK dengan melengkapi semua persyaratan yang masih berlaku
sesuai dengan apa yang telah ditentukan.
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi menerima pengajuan
penerbitan NUPTK dari sekolah dalam aplikasi verval PTK dengan
melakukan pemeriksaan berkas persyaratan dalam file elektronik,
dalam hal keaslian cap dan tanda tangan, keaslian hasil legalisir
(untuk ijazah jika tidak ada berkas yang asli, maka bisa diganti dengan
SK pengganti ijazah), serta masa berlaku berkas. Apabila semua
persyaratan terpenuhi dan masih berlaku diteruskan (di-approve),
kalau tidak sesuai dikembalikan (ditolak).
LPMP menerima pengajuan penerbitan NUPTK dalam aplikasi
verval PTK dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi dengan
memeriksa persyaratan dalam file elektronik. BPKLN menerima
pengajuan penerbitan NUPTK dari satuan pendidikan Indonesia di
luar negeri. Apabila semua persyaratan terpenuhi dan masih berlaku
pegajuan diteruskan (di-approve), kalau tidak sesuai dikembalikan
(ditolak).
PDSPK menerima pengajuan penerbitan NUPTK dari satuan pendidikan
yang sudah di-approve oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/
Provinsi dan LPMP/BPKLN melalui verval PTK, dengan memeriksa
semua kelengkapan dan masa berlaku berkas, dan kondisi saat ini
1.

2.

3.

4.

5.
dokumen yang dibutuhkan setelah itu diverifikasi legalitasnya oleh Dinas
Pendidikan, kemudian LPMP/BPKLN memastikan kembali dokumen yang
dilampirkan sudah sesuai dengan yang dibutuhkan. Selanjutnya PDSPK
memastikan kembali semua dokumen yang dilampirkan sudah sesuai dan
masih berlaku, serta memastikan kembali PTK tersebut masih berada di
satuan pendidikan maka pengajuan NUPTK tersebut akan diterbitkan.
Langkah-langkah pengajuan dan penerbitan NUPTK:

terdata di Dapodik. Apabila semua persyaratan terpenuhi dan masih
berlaku, serta terdata di Dapodik sebagai guru aktif (memiliki rombel),
maka pengajuan sah dan NUPTK diterbitkan, kalau tidak sesuai di
kembalikan (ditolak). Pengajuan NUPTK yang dilakukan tolak SK di
PDSPK tidak melalui mekanisme pengajuan NUPTK dari awal, tetapi
satuan pendidikan cukup meng-upload SK yang diminta dan langsung
masuk di antrian PDSPK.
Catatan: setiap penolakan dari masing-masing tingkatan harus
dilengkapi dengan catatan yang menunjukan letak kesalahan dan
memberikan solusi yang benar dan jelas.
Persyaratan pengajuan dan penerbitan NUPTK:
PTK terdata dalam pangkalan data Dapodik dan memiliki rombongan
belajar.
Belum memiliki NUPTK.
Bertugas di satuan pendidikan yang memiliki NPSN;
Kartu Tanda Penduduk (KTP);
Ijazah dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan terakhir;
Bukti memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma IV (D-IV)
atau strata 1 (S-1) bagi Pendidik pada Satuan Pendidikan Formal;
Bagi yang berstatus CPNS/PNS melampirkan: Surat Keputusan (SK)
pengangkatan CPNS/PNS; dan atau Surat Keputusan (SK) Penugasan
dari Dinas Pendidikan;
Surat keputusan pengangkatan/penugasan dari Kepala Dinas
Pendidikan bagi yang berstatus bukan PNS yang bertugas pada satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
Bagi yang berstatus bukan PNS pada satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh masyarakat telah bertugas paling sedikit
selama 2 (dua) tahun secara terus menerus yang dibuktikan melalui
surat keputusan pengangkatan dari ketua yayasan atau badan hukum
lainnya dan SK Penugasan/pembagian jam mengajar dari kepala
sekolah/kepala yayasan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

NUPTK | 6

NUPTK | 7

Penjelasan Persyaratan penerbitan NUPTK:
Untuk guru PNS atau CPNS di sekolah negeri dan swasta;
(1.) SK Pengangkatan PNS/CPNS dan atau SK Penugasan dari Dinas
Pendidikan. Apabila pada SK Pengangkatan dijelaskan tentang nama
guru yang bersangkutan beserta satuan pendidikan dimana guru
tersebut ditugaskan maka cukup melampirkan SK Pengangkatan saja.
Jika tidak, maka harus melampirkan juga SK Penugasan dari Kepala
Dinas Pendidikan terkait penempatan/penugasan guru tersebut, (2.)
KTP, (3.) Ijazah SD atau sederajat, (4.) Ijazah SMP atau sederajat, (5.)
Ijazah SMA/ SMK atau sederajat, (6.) Ijazah S1 atau D4.
Untuk guru non PNS di sekolah negeri;
(1.) SK Pengangkatan bisa berupa; SK Penugasan, Surat Perjanjian
Kontrak Kerja, Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan/ Bupati/
Gubernur/BKD, Surat Perintah Melaksanakan Tugas, SK Pembayaran
Honorarium. SK yang dilampirkan haruslah yang terbaru atau
terakhir. Apabila SK Pengangkatan berbentuk kolektif pada bagian
daftar nama guru yang bersangkutan harus dilegalisir oleh Dinas
Pendidikan dan diberi tanda pada nama guru yang bersangkutan
(nomor dilingkari), (2.) KTP, (3.) Ijazah SD atau sederajat, (4.) Ijazah
SMP atau sederajat, (5.) Ijazah SMA/SMK atau sederajat, (6.) Ijazah
S1 atau D4.
Untuk guru non PNS (diangkat oleh pemerintah) di sekolah swasta;
(1.) SK Pengangkatan bisa berupa; SK Penugasan, Surat Perjanjian
Kontrak Kerja, Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan/
Bupati/Gubernur/BKD, Surat Perintah Melaksanakan Tugas, SK
Pembayaran Honorarium. SK yang dilampirkan haruslah yang terbaru
atau terakhir. Apabila SK Pengangkatan berbentuk kolektif pada
bagian daftar nama PTK yang bersangkutan harus dilegalisir oleh
dinas pendidikan dan diberi tanda pada nama PTK yang bersangkutan
(nomor dilingkari), (2.) SK Penugasan dari Kepala Sekolah/Kepala
Yayasan dalam penetapan jadwal mengajar atau pembagian tugas
mengajar paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus menerus (5
semester di yayasan yang sama walaupun beda jenjang). (3.) KTP, (4.)
Ijazah SD atau sederajat, (5.) Ijazah SMP atau sederajat, (6.) Ijazah
SMA/SMK atau sederajat, (7.) Ijazah S1 atau D4.
1.

2.

3.

Untuk guru non PNS (diangkat oleh yayasan) di sekolah swasta;
(1.) SK Pengangkatan dari Ketua Yayasan yang masih berlaku, (2.) SK
Penugasan dari Kepala Sekolah/Yayasan dalam penetapan jadwal
mengajar atau pembagian tugas mengajar paling sedikit 2 tahun
terakhir secara terus menerus (5 semester di yayasan yang sama
walaupun beda jenjang).
Contoh apabila guru tersebut diangkat pada tahun ajaran 2010/11
mengajukan penerbitan NUPTK pada tahun ajaran 2018/19, maka
SK Penugasan yang dilampirkan adalah tahun 2016/17, 2017/18 dan
2018/19.
(3.) KTP, (4.) Ijazah SD atau sederajat, (5.) Ijazah SMP atau sederajat,
(6.) Ijazah SMA/SMK atau sederajat, (7.) Ijazah S1 atau D4.
Dokumen SK Pengangkatan dan SK Penugasan harus di-scan dari
dokumen asli, jika fotokopi harus dilegalisir cap basah oleh instansi
terkait.
Jenis-jenis guru Non PNS yang dimaksud adalah guru honor, guru
kontrak, guru bantu daerah, Guru Tetap Yayasan (GTY), Guru Tidak
Tetap (GTT), Guru Wiyata Bakti.
Untuk kepala sekolah di sekolah negeri;
(1.) SK Pengangkatan sebagai Kepala Sekolah yang terbaru dari Dinas
Pendidikan, (2.) KTP, (3.) Ijazah SD atau sederajat, (4.) Ijazah SMP atau
sederajat, (5.) Ijazah SMA/SMK atau sederajat, (6.) Ijazah S1 atau D4.
Untuk kepala sekolah di sekolah swasta;
(1.) SK Pengangkatan sebagai Kepala Sekolah yang terbaru dari
Yayasan, (2.) KTP, (3.) Ijazah SD atau sederajat, (4.) Ijazah SMP atau
sederajat, (5.) Ijazah SMA/SMK atau sederajat, (6.) Ijazah S1 atau D4.
Untuk Tenaga Kependidikan (tenaga administrasi, pustakawan,
dll) pengajuan penerbitan NUPTK persyaratannya sama dengan
guru/ pendidik tetapi untuk kualifikasi pendidikan mengacu pada
4.

5.

6.

7.

8.

9.

NUPTK | 8

NUPTK | 9
Permendiknas Nomor 24 tahun 2008 tentang Tenaga Administrasi
Sekolah/Madrasah dan Permendikbud Nomor 32 tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
Semua yang dilampirkan berupa hasil scan dokumen asli.
Untuk KTP harus scan dokumen asli berwarna. Apabila hilang atau
belum mendapatkan, dapat melampirkan Surat Keterangan dari
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jika fotokopi harus dilegalisir
oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil/Kecamatan.
Untuk Ijazah dilampirkan scan dokumen asli berwarna atau dokumen
fotokopi yang dilegalisir cap basah oleh lembaga yang mengeluarkan
ijazah atau Dinas Pendidikan tempat domisili. Jika ijazah hilang maka
dokumen yang dilampirkan adalah surat keterangan pengganti ijazah
yang ditandatangani oleh kepala sekolah yang bersangkutan serta
diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan setempat. (Surat tersebut
dibuat bedasarkan dari surat laporan kehilangan dari kepolisian yang
tertuang di dalam redaksi).
Yang berhak melakukan pengesahan SK Pengangkatan adalah
pejabat yang berwenang (Gubernur, Bupati, Wali kota, Kepala Dinas
Pendidikan, Kepala BKD atau pelaksana tugas (Plt)).
Masa berlaku SK Pengangkatan;
Masa berlaku SK Pengangkatan disesuaikan dengan bunyi redaksinya,
ada yang mulai berlaku dari tanggal ditetapkan hingga tanggal yang
sudah ditentukan. Ada yang menetapkan satu tahun anggaran,
ada pula yang menetapkan satu tahun pelajaran. Apabila pada SK
Pengangkatan tidak ada redaksi yang menyebutkan batas masa
berlakunya maka SK Pengangkatan tersebut masih berlaku dengan
catatan belum ada SK Pengangkatan terbaru yang keluar. Approval
mengacu pada tahun SK Pengangkatan dengan tahun pengajuan
penerbitan NUPTK bukan pada tahun verval.
Masa berlaku SK Pengangkatan dari yayasan disesuaikan dengan
bunyi redaksinya. Ada yang setiap tahun yayasan mengeluarkan SK
Pengangkatan. Ada yang menetapkan per tahun pelajaran , ada juga
yang mulai berlaku dari tanggal ditetapkan hingga tanggal yang sudah
10.

11.

12.

ditentukan. Ada pula yang dikeluarkan sekali dan berlaku tanpa ada
batas waktu sampai keluar SK Pembaruan.
Yang dimaksud program khusus sebagaimana yang dijelaskan pada
pasal 6 Persesjen nomor 1 tahun 2018 adalah guru yang mengikuti
program Kemendikbud yang bukan program regular dan tidak untuk
umum (Guru Garis Depan, SM3T). Salah satu contoh program reguler
yang tidak masuk dalam kriteria pasal tersebut adalah lulus pretes
PPG dan lulus PPG.
Status Penerbitan NUPTK;
13.

14.
Pengajuan Penerbitan NUPTK sudah diajukan oleh Operator Sekolah
dan sekarang berada di antrian Dinas Pendidikan.

Pengajuan Penerbitan NUPTK ditolak oleh Dinas Pendidikan.

Pengajuan Penerbitan NUPTK sudah diapprove oleh Dinas
Pendidikan dan sekarang berada di antrian LPMP.

Pengajuan Penerbitan NUPTK sudah diapprove oleh LPMP dan
sekarang berada di antrian PDSPK.
Pengajuan Penerbitan NUPTK ditolak oleh LPMP.

NUPTK | 10

NUPTK | 11

Pengajuan Penerbitan NUPTK ditolak oleh PDSPK.

Ketika Pengajuan Penerbitan
NUPTK ditolak (tanda silang pada
lingkaran merah), maka klik pada
tulisan di bawahnya. Kemudian
akan keluar teks box yang
berisi keterangan dimana letak
kesalahan beserta solusinya.

B. Penonaktifan NUPTK

Seseorang PTK yang karena sesuatu hal berhenti menjadi PTK, maka PTK
yang bersangkutan wajib dan merupakan keharusan untuk menonaktifkan
NUPTK yang telah dimiliki.
Dokumen persyaratan penonaktifan NUPTK disiapkan oleh PTK yang
bersangkutan, dalam bentuk scan dokumen asli dengan tipe file PDF
(.pdf), kemudian diserahkan ke Operator Sekolah untuk di-upload melalui
aplikasi verval PTK.
Dokumen persyaratan penonaktifan NUPTK adalah sebagai berikut:
Surat pernyataan menonaktifkan NUPTK bermaterai dalam bentuk
cetak dan salinan digital ditujukan kepada kepala Satuan Pendidikan;
Surat persetujuan kepala Satuan Pendidikan dalam bentuk salinan
digital; dan
Surat persetujuan dari kepala Dinas Pendidikan setempat dalam
bentuk salinan digital.
1.
2.
3.
Penonaktifan NUPTK yang diajukan operator sekolah membutuhkan
persetujuan (approve) Dinas Pendidikan, LPMP/BPKLN, dan PDSPK.
Pengajuan Penerbitan NUPTK diapprove oleh PDSPK, dan NUPTK
diterbitkan.

C. Reaktivasi NUPTK

Seseorang yang karena sesuatu hal menginginkan kembali menjadi guru
maka yang bersangkutan harus mengaktifkan kembali NUPTK yang telah
dinonaktifkan sebelumnya. Dokumen persyaratan reaktivasi NUPTK
disiapkan oleh GTK yang bersangkutan, dalam bentuk scan dokumen asli
dengan tipe file PDF (.pdf), kemudian diserahkan ke Operator Sekolah
untuk di-upload melalui aplikasi verval PTK.
Dokumen persyaratan reaktivasi NUPTK adalah sebagai berikut:
Surat pernyataan mengaktifkan NUPTK dengan bermaterai dalam
bentuk cetak dan salinan digital ditujukan kepada Kepala Satuan
Pendidikan;
Surat persetujuan Kepala Satuan Pendidikan dalam bentuk cetak; dan
Surat persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan dalam bentuk salinan
digital.
1.

2.
3.
Reaktivasi NUPTK diajukan oleh operator sekolah selanjutnya
membutuhkan persetujuan (approve) Dinas Pendidikan, LPMP/BPKLN,
dan PDSPK secara berurutan.

D. Klaim NUPTK

GTK yang sudah memiliki NUPTK tapi terdaftar sebagai calon
penerima NUPTK dapat melakukan proses klaim NUPTK. Pastikan
NUPTK yang dimiliki tersebut memang terdaftar di laman: http://gtk.
data.kemdikbud.go.id/Data/Status
Operator sekolah memasukkan NUPTK yang diajukan oleh GTK pada
kolom yang tersedia dan mengirim pengajuan klaim NUPTK.
Operator PDSPK memeriksa validitas data yang diajukan dan apakah
sudah sesuai dengan data arsip atau belum. Jika data valid, maka
pengajuan diterima. Selanjutnya jika data tidak valid, maka pengajuan
ditolak dan diberikan alasannya.
Operator sekolah memberi informasi status pengajuan klaim NUPTK
ke GTK terkait.
Klaim NUPTK diajukan oleh operator sekolah selanjutnya
membutuhkan persetujuan (approve) PDSPK.
Syarat- syarat Klaim NUPTK:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

NUPTK | 12

NUPTK | 13
Klaim NUPTK untuk mengganti atau memperbaiki NUPTK menjadi
NUPTK yang benar dan berlaku. Syarat dan dokumen yang perlu
dilampirkan adalah:
NUPTK yang diklaim bukan milik orang lain;
NUPTK orang yang bersangkutan terdata di Dapodik;
Surat Penugasan (dari Dinas Pendidikan bagi satuan pendidikan
negeri dan dari yayasan bagi satuan pendidikan swasta).
PTK yang pindah tugas pada jenjang yang berbeda harus
melampirkan surat penugasan (bagi yang ditempatkan di satuan
pendidikan negeri melampirkan Surat Penugasan dari Dinas
Pendidikan, dan bagi yang ditempatkan di satuan pendidikan
swasta melampirkan surat penugasan dari Yayasan);
PTK yang pindah tugas dari satuan pendidikan swasta harus
melampirkan Surat Penugasan dari Yayasan penerima;
PTK yang pindah tugas dari satuan pendidikan yang beda
yayasan harus melampirkan SK dari Yayasan penerima;
PTK yang pindah tugas dari satuan pendidikan dalam jenjang
yang berbeda dalam satu Yayasan harus melampirkan SK dari
Yayasan penerima;
PTK yang pindah dari satuan pendidikan swasta ke satuan
pendidikan negeri harus melampirkan Surat Penugasan dari
Dinas Pendidikan.
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.

h.

E. Verval Arsip

Dokumen persyaratan verval arsip disiapkan oleh GTK yang bersangkutan,
dalam bentuk scan dokumen asli dengan tipe file PDF (.pdf). Kemudian
diserahkan ke Operator Sekolah untuk di-upload melalui aplikasi verval
PTK.
KTP;
Ijazah terakhir;
Bagi yang berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) melampirkan: Surat Keputusan
(SK) pengangkatan CPNS atau PNS; dan SK penugasan dari Dinas
Pendidikan;
a.
b.
c.
Dokumen persyaratan verval arsip adalah sebagai berikut:

Surat keputusan pengangkatan dari kepala Dinas Pendidikan bagi
yang berstatus bukan PNS yang bertugas pada Satuan Pendidikan
yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
Surat keputusan pengangkatan dari ketua yayasan atau badan hukum
lainnya dan telah bertugas paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus
menerus bagi yang berstatus bukan PNS pada Satuan Pendidikan
yang diselenggarakan oleh masyarakat.
Verval arsip diajukan oleh operator sekolah selanjutnya membutuhkan
persetujuan (approve) PDSPK.
Catatan: seluruh keabsahan dokumen yang dilampirkan dalam persyaratan
verval arsip mengikuti persyaratan penerbitan NUPTK.
d.

e.

f.

F. Perbaikan Data Master

Dokumen persyaratan perbaikan data master disiapkan oleh GTK yang
bersangkutan, dalam bentuk scan dokumen asli, jika fotokopi harus
dilegalisir cap basah oleh instansi terkait dengan tipe file gambar (.jpg atau
.png). Kemudian diserahkan ke Operator Sekolah untuk di-upload melalui
aplikasi Verval PTK. Memilih salah satu dokumen yang sesuai dengan jenis
perubahan:

G. Perbaikan Foto


GTK mempersiapkan file pas foto terbaru dengan tipe gambar (.jpg
atau .png), ukuran file maksimal 200 kb.
Operator sekolah melakukan upload file pas foto dan mengirimkan
perbaikan foto.
a.
b.
Kartu Keluarga.
Akte Kelahiran.
Buku Nikah.
KTP.
Ijazah.
Perbaikan data master diajukan oleh operator sekolah selanjutnya
membutuhkan persetujuan (approve) Dinas Pendidikan (Kabupaten/
Kota/Provinsi).
a.
b.
c.
d.
e.

NUPTK | 14

NUPTK | 15

BAB III PENUTUP


Kesimpulan
Petunjuk pelaksanaan verval PTK diharapkan menjadi acuan bersama baik
tingkat Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan (Kabupaten/Kota/Provinsi),
LPMP/BPKLN, dan PDSPK untuk melaksanakan verifikasi dan validasi (verval)
data PTK. Hal ini penting mengingat hingga saat ini masih terjadi perbedaan
persepsi dalam verifikasi dan validasi data. Tingkat keberhasilan pelaksanaan
verifikasi dan validasi akan tergantung dari sejauh mana masing-masing pihak
(Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan, LPMP/BPKLN, PDSPK) dapat menjalankan

prosedur yang benar dan tentunya komunikasi yang intensif diantara pihak-
pihak yang ada. Adapun ruang lingkup pelaksanaan terletak pada pihak-pihak

terkait mengingat pelaksanaan verval ada di masing-masing tingkatan/pihak.
Saran
Keberhasilan pelaksanaan verifikasi dan validasi akan tergantung sejauh mana
masing-masing pihak proaktif, melaksanakan tugas dengan prosedur dan
ketentuan yang sudah ditetapkan. Pengembangan verifikasi dan validasi akan
ditunjukkan dengan percepatan pelaksanaan verval. Hasil verval berupa master
referensi yang digunakan sebagai bahan acuan unit utama dalam melaksanakan
pembinaan PTK.

Posting Komentar

0 Komentar