Download Peraturan Menkeu No. 231 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP

Di bawah ini adalah download pdf peraturan menteri keuangan republik indonesia (pmk) nomor 231 tahun 2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) , serta pengukuhan dan pencabutan Pengusaha Kena Pajak bagi instansi pemerintah.

peraturan meneteri keuangan pmk nomor 231 tahun 2019 tentang pendafataran penghapusan npwp tomatalikuang.com



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 231 /PMK.03/2019 TENTANG TATA CARA PENDAFfARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SERTA PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK BAGI INSTANSI PEMERINTAH

Anda bisa mendownloadnya melalui link berikut:
PMK_no_231_tahun_2019.pdf
atau bsa langsung anda baca filenya di bawah ini:

BAB II TATA CARA PENDAFTARAN UNTUK MEMPEROLEH NPWP DAN PENGHAPUSAN NPWP SERTA PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP

Pasal 2

  1. Setiap lnstansi Pemerintah wajib mendaftarkan diri pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Instansi Pemerintah menurut keadaan yang se benarnya.
  2. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
    • a. kepala Instansi Pemerintah Pusat, kuasa pengguna anggaran, atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Instansi Pemerintah Pusat, untuk Instansi Pemerintah Pusat;
    • b. kepala Instansi Pemerintah Daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah, untuk Instansi Pemerintah Daerah; atau
    • c. kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa, untuk Instansi Pemerintah Desa.
  3. Terhadap Instansi Pemerintah yang telah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan NPWP di tempat kedudukan dan tidak terdapat NPWP cabang bagi Instansi Pemerintah.
  4. NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh pengguna anggaranjkuasa pengguna anggaran, pejabat penandatangan surat perintah membayar, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, dan/ atau kepala urusan keuangan pemerintah desa dalam pelaksanaan hak dan kewajiban Instansi Pemerintah sebagai pemotong dan/ atau pemungut pajak.
  5. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan NPWP secara jabatan terhadap Instansi Pemerintah sesum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, berdasarkan data dan/ atau informasi yang dimiliki atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal3

( 1) Instansi Pemerintah yang melakukan penyerahan Barang
Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak kecuali pengusaha
kecil sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang
mengatur mengenat batasan pengusaha kecil, wajib
melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
(2) Instansi Pemerintah yang belum melewati batasan
pengusaha kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan yang mengatur mengenai batasan
pengusaha kecil, dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai
PKP.
(3) Pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
oleh Instansi Pemerintah dengan menyampaikan
permohonan kepada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya
meliputi tempat kedudukan dan/ atau tempat kegiatan
usaha Instansi Pemerintah.
(4) Dalam hal tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha
Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak berada di wilayah kerja KPP yang sama, maka Instansi
Pemerintah wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan
sebagai PKP pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tern pat
kedudukan Instansi Pemerintah.
(5) Direktur Jenderal Pajak dapat mengukuhkan Instansi
Pemerintah sebagai PKP secara jabatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan, apabila Instansi Pemerintah tidak
melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Pasal4
(1) Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan Sertifikat
Elektronik kepada Instansi Pemerintah yang berfungsi
sebagai otentifikasi pengguna layanan perpajakan secara
elektronik yang ditentukan dan/ atau disediakan oleh
Direktorat Jenderal Pajak.
(2) Ketentuan mengenai Sertifikat Elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenat tata cara pendaftaran Wajib Pajak dan
penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta pengukuhan
dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Pasa15
(1) Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk oleh
Direktur Jenderal Pajak berdasarkan permohonan Instansi
Pemerintah a tau secara jabatan dapat:
a. melakukan perubahan data;
b. melakukan pemindahan tempat Instansi Pemerintah
terdaftar; dan
c. menetapkan Instansi Pemerintah sebagai Wajib Pajak
Non-Efektif.
(2) Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk oleh
Direktur Jenderal Pajak melakukan perubahan data Instansi
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
dalam hal:
a. data dan/ atau informasi yang terdapat dalam
administrasi perpajakan berbeda dengan keadaan yang
sebenarnya; dan
b. perubahan data dimaksud tidak mengakibatkan
pemindahan tempat Instansi Pemerintah terdaftar.
(3) Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk oleh
Direktur Jenderal Pajak melakukan pemindahan tempat
Instansi Pemerintah terdaftar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, dalam hal tempat kedudukan Instansi
Pemerintah menurut keadaan sebenarnya pindah ke wilayah
kerja KPP lain.
(4) Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk oleh
Direktur Jenderal Pajak menetapkan Instansi Pemerintah
sebagai Wajib Pajak Non-Efektif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, dalam hal Instansi Pemerintah tidak
memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan/ atau
pemungut pajak namun belum dilakukan penghapusan
NPWP.
Pasal6
(1) Kepala KPP atas permohonan Instansi Pemerintah atau
secara jabatan dapat melakukan penghapusan NPWP
dan/ a tau pencabutan pengukuhan PKP terhadap Instansi
Pemerintah yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai
pemotong dan/ atau pemungut pajak sesua1 dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.
(2) Berdasarkan pertimbangan kemudahan administratif,
Direktur Jenderal Pajak secara jabatan dapat melakukan
penghapusan NPWP dan/ a tau pencabutan pengukuhan PKP
terhadap Instansi Pemerintah yang tidak memenuhi
persyaratan sebagai pemotong dan/ a tau pemungut pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan.
(3) Penghapusan NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan terhadap Instansi Pemerintah yang dilikuidasi
karena mengalami kondisi sebagai berikut:
a. tidak lagi beroperasi sebagai Instansi Pemerintah;
b. pembubaran Instansi Pemerintah yang disebabkan
karena penggabungan Instansi Pemerintah;
c. tidak mendapat alokasi anggaran pada tahun anggaran
berikutnya; atau
d. tidak lagi beroperasi yang diakibatkan oleh sebab lain.
(4) Pencabutan pengukuhan PKP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan terhadap Instansi Pemerintah yang
tidak lagi memenuhi kriteria sebagai PKP.
(5) Penghapusan NPWP bagi PKP Instansi Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti dengan
pencabutan pengukuhan PKP.
(6) Permohonan penghapusan NPWP sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1) disampaikan oleh penanggung jawab proses
likuidasi Instansi Pemerintah dan dilampiri dengan laporan

keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan likuidasi

entitas akuntansi dan akuntansi pelaporan pada
kementerian negarajlembaga.

Pasal 7

Pedoman teknis mengenai:
1. pendaftaran se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1);
2. pengukuhan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1);
3. perubahan data Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat ( 1) huruf a;
4. pemindahan tempat Instansi Pemerintah terdaftar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b;

5 . penetapan Instansi Pemerintah sebagai Wajib Pajak Non-
Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c;

6. penghapusan NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat ( 1); dan
7. pencabutan pengukuhan PKP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1),
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Angka I yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
lnl.

Posting Komentar

0 Komentar