2020: Aturan Cuti Sakit dan Tahunan Guru dan Dosen berdasarkan PP Nomor 17 tahun 2020

Di bawah ini adalah informasi tentang aturan cuti tahunan dan cuti sakit untuk pegawai negeri sipil (pns) terkhusus guru dan dosen.

Aturan Cuti Tahunan Guru dan Dosen

dosen dan guru berhak mendapatkan cuti tahunan tomatalikuang.com

Salah satu hak bagi PNS yaitu pengembangan kompetensi dan cuti. Pada dasarnya cuti dilaksanakan untuk menjamin pemenuhan hak atas kesegaran jasmani dan rohani PNS. Kabar baik buat para guru dan dosen bahwa di tahun 2020, para guru dan dosen boleh meminta cuti tahunan. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan aerubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2020 yaitu pada Ketentuan Pasal 315 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 315: PNS yang menduduki Jabatan guru pada sekolah dan Jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, berhak mendapatkan cuti tahunan.

Aturan Cuti Sakit Guru dan Dosen

Ketentuan Pasal 320 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 320:

  • (1) PNS yang sakit berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter baik di dalam maupun luar negeri yang memiliki izin praktek yang dikeluarkan oleh pejabat instansi yang berwenang.
  • (2) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan. 
  • (3) Hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun. (
  • (4) Jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 
  • (5) PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 
  • (6) Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PNS belum sembuh dari penyakitnya, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari Jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 


Selengkapnya bisa anda baca pada file Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 berikut:
PP no 17 tahun 2020.pdf

Posting Komentar

0 Komentar