Download Permendagri 24/2020: Pengelolaan Dana BOS Pada Pemerintah Daerah PDF

Dibawah ini adalah download pdf file peraturan menteri dalam negeri ri (permendagri) tentang pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (bos) pada pemerintah daerah.
permendagri nomor 24 tahun 2020 pengelolaan dana bos pada pemerintah daerah pdf tomatalikuang.com

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA PEMERINTAH DAERAH



PENERIMA DAN JUMLAH DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SETIAP SATUAN PENDIDIKAN

Permendagri Nomor 24 Tahun 2020 - Pasal 3 :

  • (1) Penerima dan jumlah Dana BOS pada setiap Satdik berdasarkan alokasi Dana BOS setiap provinsi ditetapkan berdasarkan keputusan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
  • (2) Penerima dan jumlah Dana BOS pada Satdik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perencanaan dan penganggaran Dana BOS pada setiap Satdik.
  • (3) Dalam hal penerima dan jumlah Dana BOS pada setiap Satdik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan sampai jadwal penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran dan plafon anggaran sementara, penyusunan perencanaan dan penganggaran didasarkan pada alokasi penyaluran tahun anggaran sebelumnya. 

Permendagri Nomor 24 Tahun 2020 - Pasal 4 :


  1. (1) Perencanaan dan penganggaran Dana BOS setiap Satdik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) pada APBD provinsi yaitu:
  2. a. dalam bentuk program dan kegiatan bagi Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri yang diselenggarakan oleh provinsi; dan
    b. dalam bentuk hibah bagi Satdikmen swasta dan Satdiksus swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat serta Satdikdas negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Satdikdas swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat.
  3. (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman pada ketentuan mengenai hibah yang bersumber dari APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja hibah Dana BOS dan diuraikan dalam akun belanja, kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek hibah Dana BOS untuk Satdik, dan rincian objek hibah Dana BOS ke Satdik
  5. (4) Obyek hibah Dana BOS untuk Satdik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diuraikan berdasarkan:
  6. a. Satdikmen swasta dan Satdiksus swasta pada provinsi; dan
    b. Satdikdas negeri dan Satdikdas swasta pada kabupaten/kota.
  7. (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan berdasarkan Juknis Penggunaan Dana BOS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengecualian pengelolaan hibah pada APBD.
  8. (6) Pengecualian pengelolaan hibah pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk:
  9. a. pemberian hibah tanpa melalui usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah;
    b. laporan penggunaan hibah Dana BOS untuk Satdikdas negeri tidak disampaikan kepada gubernur; dan
    c. penyaluran hibah Dana BOS ke Satdikmen swasta, Satdiksus swasta, Satdikdas negeri dan Satdikdas swasta, tanpa menunggu penandatanganan NPHD.

Permendagri Nomor 24 Tahun 2020 - Pasal 5 :

  1. (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani:
  2. a. kepala SKPD provinsi atas nama gubernur dengan kepala Satdikmen swasta dan Satdiksus swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat selaku penerima hibah; dan
  3. b. kepala SKPD provinsi atas nama gubernur dengan kepala SKPD kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota untuk Satdikdas negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan atas nama kepala Satdikdas swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat selaku penerima hibah.
  4. (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai: 
  5. a. pemberi dan penerima hibah; 
    b. tujuan pemberian hibah; 
    c. besaran alokasi anggaran hibah yang akan diterima;
    d. hak dan kewajiban;
    e. tata cara penyaluran hibah; dan
    f. tata cara pelaporan hibah.
  6. (3) Besaran alokasi dana hibah yang akan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disesuaikan dengan besaran Dana BOS pada daftar penerima dan jumlah Dana BOS pada Satdik berdasarkan pada keputusan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
  7. (4) Penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari setelah penetapan Perda tentang APBD.
  8. (5) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Selengkapnya bisa Anda baca pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Dana BOS Pada Pemerintah Daerah di bawah ini.

Download Permendagri No. 24 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana BOS Pada Pemerintah Daerah PDF

Anda bisa mendownloadnya melalui link berikut: Permendagri No 24 Tahun 2020.pdf
atau bisa anda baca langsung filenya di bawah ini:


Posting Komentar

0 Komentar