Download Surat Keputusan 11 Menteri Tentang Penanganan Radikalisme di Kalangan ASN (PNS) PDF

Dibawah ini adalah download pdf surat keputusan bersama 11 menteri tentang penanganan radikalisme di kalangan aparatur sipil negara (asn) / pegawai negeri sipil (pns).

Keputusan Bersama 11 Menteri Tentang Penanganan Radikalisme Dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan Pada Aparatur Sipil Negara (ANS / PNS).

Keputusan Bersama Menteri | Pada kesempatan kali ini tomatalikuang.com akan membagikan SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI HUKUM DAN HAM, MENTERI AGAMA, MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMAT1KA, KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA, KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA, DAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TENTANG PENANGANAN RAD1KALISME DALAM RANGKA PENGUATAN WAWASAN KEBANGSAAN PADA APARATUR SIPIL NEGARA yang MEMUTUSKAN:

PERTAMA : Membangun sinergitas dan koordinasi Kementerian/Lembaga dalam rangka penanganan tindakan radikalisme Aparatur Sipil Negara (ASN).

KEDUA : Membentuk Tim Satuan Tugas dalam rangka penanganan tindakan radikalisme ASN yang meliputi intoleran, anti ideologi Pancasila, anti Negara Kesatuan Republik Indonesia / anti NKRI, dan menyebabkan disintegrasi bangsa;

KETIGA : Tim Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA terdiri dan lintas Kementerian/Lembaga sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KEEMPAT : Tim Satuan Tugas mempunyai tugas:
  1. 1. Menerima laporan dari masyarakat melalui portal Aduan ASN dengan domain aduanasn.id;
  2. 2. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang masuk melalui portal Aduan ASN dengan domain aduanasn.id yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
  3. 3 Memberikan rekomendasi penanganan laporan kepada PPK/PyB yang tembusannya disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalarn Negeri, Badan Kepegawaian Negara, dan Komisi Aparatur Sipil Negara.


KELIMA : Jenis Pelanggaran terdiri atas:
  1. 1. Penyampaian pendapat baik 1isan maupun tertulis dalam format teks, gambar, audio, atau video melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah; 
  2. 2 Penyampaian pendapat baik lisan maupun tertulis dalam format teks, gambar, audio, atau video melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras dan antar golongan; 
  3. 3. Penyebarluasan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian sebagaimana pada angka 1 dan 2 melalui media sosial (share, broadcast, upload, retweet, repost dan sejenisnya); 
  4. 4. Tanggapan atau dukungan sebagai tanda setuju pendapat sebagaimana angka 1 dan 2 dengan memberikan likes, dislike, love, retweet atau comment di media sosial; 
  5. 5. Pemberitaan yang menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan; 
  6. 6. Penyebarluasan pemberitaan yang menyesatkan baik secara langsung maupun melalui media sosial; 
  7. 7. Penyelenggaraan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut. memprovokasi dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah; 
  8. 8. Keikutsertaan pada organisasi dan atau kegiatan yang diyakini mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, mcmprovokasi dan membenci Pancasila, UUD 1945. Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah; 
  9. 9. Penggunaan atribut yang bertentangan dengan Pancasila. UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. dan Pemerintahi;
  10. 10. Pelecehan terhadap simbol negara baik secara langsung maupun melalui media sosial: dan/atau 
  11. 11. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai 10 dilakukan secara sadar oleh ASN.


KEENAM : PPK/PyB dan setiap atasan langsung ASN pada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pencegahan, pembinaan, pengawasan, dan penjatuhan sanksi terhadap perilaku radikalisme ASN sebagai bentuk Optimalisasi Pengawasan. 
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal November 2019 (TTD 11 Menteri)

Selengkapnya bisa Anda lihat pada file skb di bawah ini.

Download SKB 11 Menteri Tentang Penanganan Radikalisme di Kalangan ASN / PNS PDF

Anda bisa mendownloadnya di link berikut: SKB Penanganan Radikalisme ASN.pdf
atau bisa Anda baca filenya langsung di bawah ini:

Posting Komentar

0 Komentar