Persyaratan & Tata Cara Pendaftaran Poltekip Poltekim 2020 (Kemenkumham)


PENERIMAAN CALON TARUNA/TARUNI SEKOLAH KEDINASAN POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN (POLTEKIP) DAN POLITEKNIK IMIGRASI (POLTEKIM) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2020


penerimaan taruna taruni poltekip poltekim tahun 2020 kemenkumham tomatalikuang.com
Di tahun 2020, sekolah-sekolah kedinasan yang membuka pendaftaran adalah STISIPDNSTINPoltek SSNPoltekipPoltekim, dan Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
B/304/M.SM.01.00/2020 Tanggal 16 Maret 2020 tentang Persetujuan Prinsip Tambahan Kebutuhan
CPNS dari Siswa/Siswi POLTEKIP/POLTEKIM Tahun Anggaran 2020,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA mengundang putra dan putri terbaik lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Sederajat dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Taruna/Taruni Sekolah Kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) dan Politeknik Imigrasi (POLTEKIM) dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Ketentuan Umum


  1. 1. Formasi Umum merupakan pelamar lulusan SLTA-Sederajat yang memenuhi kualifikasi persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini.
  2. 2. Formasi Putra/Putri Papua/Papua Barat merupakan pelamar lulusan SLTA-Sederajat keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (salah satu atau kedua orang tua) asli Papua/Papua Barat, dibuktikan dengan KTP Bapak/Ibu kandung, Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang bersangkutan dan diperkuat dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah/Kepala Suku.
  3. 3. Formasi Pegawai merupakan pelamar yang telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan HAM dan memenuhi kualifikasi persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini.
  4. 4. Formasi Pegawai Putra/Putri Papua/Papua Barat merupakan pelamar keturunan asli putra/putri Papua/Papua Barat yang telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan HAM dan memenuhi kualifikasi persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini.

II. PERSYARATAN


  1. 1. Warga Negara Republik Indonesia;
  2. 2. Pria/Wanita;
  3. 3. Pendidikan SLTA sederajat;
  4. 4. Usia dengan ketentuan sebagai berikut :
    • - Formasi Umum dan Formasi Putra/Putri Papua/Papua Barat: usia pelamar pada tanggal 1 Juni 2020 serendah-rendahnya 17 tahun dan tidak lebih dari 22 tahun 0 bulan 0 hari (dibuktikan dengan Akta Kelahiran/surat keterangan lahir);
    • - Formasi Pegawai dan Formasi Pegawai Putra/Putri Papua/Papua Barat: usia pelamar pada tanggal 1 Juni 2020 tidak lebih dari 25 tahun 0 bulan 0 hari (dibuktikan dengan Akta Kelahiran/surat keterangan lahir);
  5. 5. Tinggi Badan Pria minimal 165 cm, Wanita minimal 158 cm, berat badan seimbang (ideal) berdasarkan hasil pengukuran yang dilaksanakan pada saat verifikasi dokumen asli;
  6. 6. Berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, bebas HIV/AIDS, bebas narkoba, tidak memakai kacamata dan/atau softlens, tidak tuli, dan tidak buta warna;
  7. 7. Bagi pria tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik telinganya atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat dengan disertakan surat keterangan dari ketua adat;
  8. 8. Bagi wanita tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik anggota badan lainnya selain telinga dan tidak bertindik/bekas tindik di telinga lebih dari 1 pasang (telinga kiri dan kanan);
  9. 9. Belum pernah menikah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah/ Kepala Desa dan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan;
  10. 10. Bersedia ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Imigrasi di seluruh Wilayah Indonesia;
  11. 11. Tidak pernah putus studi/ drop out (DO) dari POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN dan POLITEKNIK IMIGRASI dan atau Akademi/Sekolah Kedinasan Pemerintah lainnya;
  12. 12. Membuat dan mengisi formulir pernyataan dan melengkapi surat-surat keterangan lainnya setelah dinyatakan diterima sebagai Calon Taruna/Taruni;
  13. 13. Tidak sedang menjalani ikatan dinas/ pekerjaan dengan instansi/ perusahaan lain.
  14. 14. Bagi pelamar formasi pegawai/formasi pegawai Putra/Putri Papua/Papua Barat, selain harus memenuhi persyaratan diatas (angka 1 s.d. 13), juga harus memenuhi syarat :
    1. a. Mendapatkan persetujuan untuk mengikuti pendidikan ikatan dinas dengan pangkat/gol. ruang setinggi-tingginya Pengatur Muda Tk.I/ (II/b) dibuktikan dengan surat pengantar dari Pejabat Pimpinan Tinggi (Pimpinan Unit Eselon I atau Kepala Kantor Wilayah);
    2. b. Tidak dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dibuktikan dengan surat keterangan bebas dari proses pemeriksaan atau bebas hukuman disiplin dari Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Wilayah masing-masing;
    3. c. PPKP tahun 2018 dan PPKP tahun 2019 minimal bernilai baik dan seluruh komponen  unsur penilaian PPKP minimal baik serta telah membuat SKP tahun 2020 pada sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG);

III. KUOTA FORMASI TARUNA/TARUNI SEKOLAH KEDINASAN

Kuota Formasi untuk Sekolah Kedinasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebanyak
600 Taruna/Taruni (Sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor B/304/M.SM.01.00/2020 tanggal 16 Maret 2020), dengan ketentuan rincian
sebagai berikut:

1. Kuota Formasi Sekolah Kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) 300

Taruna/i terdiri dari:

  • a. Umum
    • - Pria = 219 Taruna
    • - Wanita = 71 Taruni
  • b. Khusus Putra/Putri Papua
    • - Pria = 3 Taruna
    • - Wanita = 2 Taruni
  • c. Khusus Putra/Putri Papua Barat
    • - Pria = 3 Taruna
    • - Wanita = 2 Taruni

2. Kuota Formasi Sekolah Kedinasan Politeknik Imigrasi (POLTEKIM) 300 Taruna/i terdiri dari:


  • a. Umum
    • - Pria = 219 Taruna
    • - Wanita = 71 Taruni
  • b. Khusus Putra/Putri Papua
    • - Pria = 3 Taruna
    • - Wanita = 2 Taruni
  • c. Khusus Putra/Putri Papua Barat
    • - Pria = 3 Taruna
    • - Wanita = 2 Taruni

3. Kuota Formasi Pegawai Sekolah Kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) 50

Taruna/i terdiri dari:

  • a. Umum
    • - Pria = 32 Taruna
    • - Wanita = 8 Taruni
  • b. Khusus Putra/Putri Papua
    • - Pria = 4 Taruna
    • - Wanita = 1 Taruni
  • c. Khusus Putra/Putri Papua Barat
    • - Pria = 4 Taruna
    • - Wanita = 1 Taruni

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar umum wajib melakukan pendaftaran secara online melalui portal
https://dikdin.bkn.go.id dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan dimulai tanggal 8 s.d
23 Juni 2020;
2. Khusus bagi pelamar formasi Pegawai dan formasi Pegawai Putra/Putri Papua/Papua
Barat melakukan pendaftaran, unggah berkas lamaran dan cetak tanda bukti pendaftaran
secara online dimulai tanggal 8 s.d 23 Juni 2020 pada portal
http://catar.kemenkumham.go.id;
3. Pelamar hanya boleh memilih 1 (satu) pilihan Sekolah Kedinasan, apabila terdapat kesalahan
dalam memilih sekolah kedinasan, maka akan menjadi tangung jawab pelamar sendiri, panitia
tidak dapat merubahnya dan apabila memilih lebih dari 1 (satu) pilihan Sekolah Kedinasan
maka pelamar tersebut secara otomatis dinyatakan gugur / tidak dapat mengikuti tahapan
seleksi administrasi.
4. Unggah dokumen terdiri dari :

4.1. Pelamar Formasi Umum

a. Surat lamaran bermaterai Rp. 6.000,-. ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM
RI di Jakarta dan ditandatangani dengan pena bewarna hitam (format surat
lamaran dapat diunduh di http://catar.kemenkumham.go.id) dokumen yang di
unggah asli;
b. Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) atau surat keterangan telah melakukan
perekaman kependudukan secara elektronik (asli) yang dikeluarkan oleh pejabat
berwenang;
c. Ijazah (asli), bagi lulusan luar negeri/ memiliki ijazah berbahasa asing
melampirkan pula surat penyetaraan/ persamaan ijazah dari pejabat yang
berwenang,
Bagi pelamar/peserta lulusan SLTA Tahun 2020, sebagai pengganti ijazah wajib
melampirkan Surat Keterangan Lulus (asli) yang ditandatangani oleh Kepala
Sekolah;d. Akta kelahiran / Surat Keterangan Lahir (asli) dari Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil (bukan dari bidan atau puskesmas);
e. Surat Keterangan belum pernah menikah yang ditandatangani oleh Lurah / Kepala
Desa sesuai domisili (asli) (bukan surat yang ditandatangani oleh pelamar, ketua
RT, ketua RW atau orang tua);
f. Surat Pernyataan 6 point dari pelamar yang berisi tentang sanggup mentaati
perjanjian ikatan dinas, Sanggup mengganti seluruh biaya selama mengikuti
pendidikan apabila mengundurkan diri; Bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia
setelah menyelesaikan pendidikan; Sanggup tidak menikah selama pendidikan;
tidak terikat dengan instansi pemerintah lain/ swasta; dan tidak mengkonsumsi/
menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya
ditandatangani dengan pena berwarna hitam, bermaterai Rp. 6000,-. (format surat
pernyataan dapat diunduh pada laman http://catar.kemenkumham.go.id) dokumen
yang diunggah asli;
g. Pas photo berlatar belakang warna merah untuk POLTEKIP dan warna biru untuk
POLTEKIM;
h. Dokumen persyaratan yang diunggah adalah scan berkas asli berwarna (tidak
hitam putih) dan pelamar harap memastikan kembali berkas yang diunggah dapat
dibuka / file tidak rusak dan terbaca dengan jelas;
i. Sehubungan dengan kondisi pandemi covid-19, untuk persyaratan di bawah ini
tidak perlu diunggah namun akan diminta pada saat pelaksanaan seleksi psikotes:
1) Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polsek/ Polres/ Polwiltabes/ Polda
yang masih berlaku (asli);
2) Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah /Rumah Sakit
Pemerintah/ TNI/Polri (asli).

4.2. Pelamar Formasi Putra/Putri Papua

a. Surat lamaran bermaterai Rp. 6.000,-. ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM
RI di Jakarta dan ditandatangani dengan pena bewarna hitam (format surat
lamaran dapat diunduh di http://catar.kemenkumham.go.id) dokumen yang di
unggah asli;
b. Kartu Tanda Penduduk yang telah elektronik (e-KTP) atau surat keterangan telah
melakukan perekaman kependudukan secara elektronik (asli) yang dikeluarkan
oleh pejabat berwenang;
c. Melampirkan surat keterangan asli dari Kelurahan/Kepala Desa/Kepala Suku yang
menerangkan bahwa pelamar asli dari Papua/Papua Barat berdasarkan garis
keturunan orang tua (Bapak dan/Ibu) asli dari Papua/Papua Barat;
d. Ijazah (asli), bagi lulusan luar negeri/ memiliki ijazah berbahasa asing
melampirkan pula surat penyetaraan/ persamaan ijazah dari pejabat yang
berwenang;
Bagi pelamar/peserta lulusan SLTA Tahun 2020, sebagai pengganti ijazah wajib
melampirkan Surat Keterangan Lulus (asli) yang ditandatangani oleh Kepala
Sekolah;
e. Akta kelahiran / Surat Keterangan Lahir (asli) dari Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil (bukan dari bidan atau puskesmas);
f. Surat Keterangan belum pernah menikah yang ditandatangani oleh Lurah / Kepala
Desa sesuai domisili (asli) (bukan surat yang ditandatangani oleh pelamar, ketua
RT, ketua RW atau orang tua);g. Surat Pernyataan 6 point dari pelamar yang berisi tentang sanggup mentaati
perjanjian ikatan dinas, Sanggup mengganti seluruh biaya selama mengikuti
pendidikan apabila mengundurkan diri; Bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia
setelah menyelesaikan pendidikan; Sanggup tidak menikah selama pendidikan;
tidak terikat dengan instansi pemerintah lain/ swasta; dan tidak mengkonsumsi/
menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya
ditandatangani dengan pena berwarna hitam, bermaterai Rp. 6000,-. (format surat
pernyataan dapat diunduh di http://catar.kemenkumham.go.id) dokumen yang
diunggah asli;
h. Pas photo berlatar belakang warna merah untuk POLTEKIP dan warna biru untuk
POLTEKIM;
i. Dokumen persyaratan yang diunggah adalah scan berkas asli berwarna (tidak
hitam putih) dan pelamar harap memastikan kembali berkas yang diunggah dapat
dibuka / file tidak rusak dan terbaca dengan jelas;
j. Sehubungan dengan kondisi pandemi covid-19, untuk persyaratan di bawah ini
tidak perlu diunggah namun akan diminta pada saat pelaksanaan seleksi psikotes:
1) Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polsek/ Polres/ Polwiltabes/ Polda
yang masih berlaku (asli);
2) Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah /Rumah Sakit
Pemerintah/ TNI/Polri (asli).

4.3. Pelamar Formasi Pegawai dan Formasi Pegawai Putra/Putri Papua/Papua Barat

a. Surat lamaran bermaterai Rp. 6000,-. ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM
RI di Jakarta dan ditandatangani dengan pena bewarna hitam (format surat
lamaran dapat diunduh di http://catar.kemenkumham.go.id) dokumen yang di
unggah asli;
b. Kartu Tanda Penduduk yang telah elektronik (e-KTP) atau surat keterangan telah
melakukan perekaman kependudukan secara elektronik (asli) yang dikeluarkan
oleh pejabat berwenang;
c. Ijazah (asli), bagi lulusan luar negeri/ memiliki ijazah berbahasa asing
melampirkan pula surat penyetaraan/ persamaan ijazah dari pejabat yang
berwenang;
d. Surat Keterangan belum pernah menikah yang ditandatangani oleh Lurah / Kepala
Desa sesuai domisili (asli) (bukan surat yang ditandatangani oleh pelamar, ketua
RT, ketua RW atau orang tua);
e. Surat Pernyataan 6 point dari pelamar yang berisi tentang sanggup mentaati
perjanjian ikatan dinas, Sanggup mengganti seluruh biaya selama mengikuti
pendidikan apabila mengundurkan diri; Bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia
setelah menyelesaikan pendidikan; Sanggup tidak menikah selama pendidikan;
tidak terikat dengan instansi pemerintah lain/ swasta; dan tidak mengkonsumsi/
menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya
ditandatangani dengan pena berwarna hitam, bermaterai Rp. 6000,-. (format surat
pernyataan dapat diunduh di http://catar.kemenkumham.go.id) dokumen yang
diunggah asli;
f. Pas photo berlatar belakang warna merah;
g. Khusus pelamar formasi pegawai Putra/Putri Papua/Papua Barat melampirkan
surat keterangan asli dari Kelurahan/Kepala Desa/Kepala Suku yang
menerangkan bahwa pelamar asli dari Papua/Papua Barat berdasarkan garis
keturunan orang tua (Bapak dan/Ibu) asli dari Papua;h. Surat Persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi (Pimpinan Unit Eselon I atau
Kepala Kantor Wilayah);
i. Surat Keterangan tidak dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani
hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari Kepala Satuan Kerja;
j. SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat Terakhir, PPKP tahun 2018 dan 2019 yang
diunggah atau diupdate pada aplikasi SIMPEG masing-masing;
k. Dokumen persyaratan yang diunggah adalah scan berkas asli berwarna (tidak
hitam putih) dan pelamar harap memastikan kembali berkas yang diunggah dapat
dibuka / file tidak rusak dan terbaca dengan jelas;
l. Sehubungan dengan kondisi pandemi covid-19, untuk persyaratan Surat
keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah /Rumah Sakit Pemerintah/
TNI/Polri (asli), tidak perlu diunggah namun akan diminta pada saat pelaksanaan
seleksi psikotes.

II. SELEKSI DENGAN SISTEM GUGUR MELALUI TAHAPAN

1. Seleksi Administrasi (Verifikasi Berkas Unggah, verifikasi berkas asli dan pengukuran
tinggi badan).
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
3. Seleksi Lanjutan
a. Seleksi Kesehatan.
b. Seleksi Kesamaptaan.
c. Seleksi Tulis Psikotes dan Wawancara Psikotes.
d. Seleksi Wawancara, Pengamatan Fisik dan Keterampilan (WPFK).

III. LAIN-LAIN

1. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) merupakan pendidikan sekolah kedinasan
Diploma IV di bidang teknis Pemasyarakatan dengan program kuliah selama 4 (empat)
tahun setara dengan Strata 1 (S-1), yang akan ditempatkan dalam Jabatan Penelaah
Status Warga Binaan Pemasyarakatan atau Analis Pemasyarakatan;
2. Politeknik Imigrasi (POLTEKIM) merupakan pendidikan sekolah kedinasan Diploma IV di
bidang teknis Keimigrasian dengan program kuliah selama 4 (empat) tahun setara
dengan Strata 1 (S-1), yang akan ditempatkan dalam Jabatan Analis Keimigrasian;
3. Dokumen asli persyaratan pelamar/peserta yang diminta untuk dibawa pada saat
pelaksanaan seleksi psikotes, wajib ditunjukkan kepada panitia. Panitia akan
menyatakan gugur apabila dokumen-dokumen tersebut tidak dapat ditunjukkan atau nilai
tidak memenuhi syarat sebagaimana pengumuman;
4. Seluruh peserta pada tahapan Seleksi Kompetensi Dasar, kelulusannya didasarkan pada
nilai ambang batas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara;
5. Apabila dikemudian hari diketahui terdapat keterangan yang tidak sesuai dengan
persyaratan, maka Ketua Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan calon Taruna/i
Sekolah Kedinasan;
6. Bagi pelamar/peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi
dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
7. Kesalahan dan/atau lalai dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi
tanggung jawab peserta;
8. Seluruh proses pelaksanaan seleksi dilaksanakan di Jakarta, kecuali pelaksanaan
verifikasi dokumen asli dan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) untuk formasi Khusus
Putra/Putri Papua/Papua Barat dan formasi Pegawai Putra/Putri Papua/Papua Barat
dilaksanakan di Papua dan Papua Barat.9. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan
kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan
Kepada para peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam
bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan
seleksi, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan
digugurkan kelulusannya;
10. Bagi pelamar/peserta seleksi sekolah kedinasan yang dinyatakan lulus tahapan seleksi
akhir (kelulusan akhir) wajib mengikuti pendidikan dan tidak disediakan asrama;
11. Bagi pelamar/peserta seleksi sekolah kedinasan yang dinyatakan lulus tahapan seleksi
akhir (kelulusan akhir) kemudian mengundurkan diri dan/atau tidak melapor akan
diberikan sanksi administratif yakni tidak dapat mendaftar pada tahun berikutnya
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi;
12. Peserta dalam mengikuti seleksi tidak dipungut biaya;
13. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat;
14. Informasi lebih lanjut dapat dilihat dari portal https://dikdin.bkn.go.id atau
https://catar.kemenkumham.go.id atau Twitter @catarkumham atau Instagram
@catar.kumham.
15. Pengaduan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan seleksi di nomor 081292921021
(hanya menerima chat whatsapp dan SMS).

JADWAL SELEKSI PENERIMAAN CALON TARUNA/I SEKOLAH KEDINASAN POLTEKIP DAN POLTEKIM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI TAHUN ANGGARAN 2020


Catatan : apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui website
http://catar.kemenkumham.go.id

Download File PDF Pengumuman Penerimaan Mahasiswa Baru Poltekip - Poltekim Tahun 2020

Anda bisa mendownlaodnya melalui link berikut: Penerimaan Poltekip - Poltekim 2020.pdf

Posting Komentar

0 Komentar