Download Permendikbud 25/2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional PT Pada PTN Di Lingkungan Kemdikbud PDF

Di bawah ini adalah download pdf peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia (permendikbud) nomor 25 tahun 2020 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi (pt) pada perguruan tinggi negeri (ptn) di lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan (kemendikbud).
permendikbud nomor 25 tahun 2020 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi (pt) pada perguruan tinggi negeri (ptn) di lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan pdf tomatalikuang.com

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN TINGGI PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 7 - Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 (Besaran UKT Mahasiswa Diploma & Sarjana)

  1. (1) Besaran UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh pemimpin PTN bagi Mahasiswa program diploma dan program sarjana dari setiap jalur penerimaan Mahasiswa. 
  2. (2) Besaran UKT bagi Mahasiswa program diploma dan program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam beberapa kelompok. 
  3. (3) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling sedikit 2 (dua) kelompok: 
    1. a. kelompok I dengan besaran UKT paling tinggi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan 
    2. b. kelompok II dengan besaran UKT paling rendah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah) dan paling tinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). 
  4. (4) Penetapan besaran UKT untuk setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sama bagi Mahasiswa pada setiap jalur penerimaan. 
  5. (5) Penetapan kelompok besaran UKT dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi:
    1. a. Mahasiswa
    2. b. orang tua Mahasiswa; atau 
    3. c. pihak lain yang membiayai Mahasiswa. 
  6. (6) Penetapan kemampuan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan pendapatan dan jumlah tanggungan keluarga dari Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa. 
  7. (7) Ketentuan mengenai tata cara penetapan kelompok besaran UKT dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh pemimpin PTN.

Pasal 8 - Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020

  1. (1) Besaran UKT setiap kelompok ditetapkan dengan 1 (satu) nilai nominal. 
  2. (2) Besaran UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sama dengan besaran BKT yang telah ditetapkan pada setiap Program Studi. 
  3. (3) Dalam hal terjadi perubahan besaran BKT, besaran UKT harus disesuaikan dengan perubahan besaran BKT.


Pasal 9 - Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 

  1. (1) Mahasiswa wajib membayar UKT secara penuh pada setiap semester. 
  2. (2) Dalam hal Mahasiswa mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) satuan kredit semester pada: 
    1. a. semester 9 (sembilan) bagi Mahasiswa program sarjana dan program diploma empat atau sarjana terapan; atau 
    2. b. semester 7 (tujuh) bagi Mahasiswa program diploma tiga, Mahasiswa membayar paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT. 
  3. (3) Dalam hal Mahasiswa sedang cuti kuliah atau telah menyelesaikan seluruh pembelajaran namun belum lulus, Mahasiswa dibebaskan dari kewajiban membayar UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
  4. (4) Dalam hal Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi, antara lain dikarenakan bencana alam dan/atau non-alam, Mahasiswa dapat mengajukan: 
    1. a. pembebasan sementara UKT; 
    2. b. pengurangan UKT; 
    3. c. perubahan kelompok UKT; atau 
    4. d. pembayaran UKT secara mengangsur.


Pasal 10 - Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 

  1. (1) PTN dapat memungut iuran pengembangan institusi sebagai pungutan dan/atau pungutan lain selain UKT dari Mahasiswa program diploma dan program sarjana bagi: 
    1. a. Mahasiswa asing; 
    2. b. Mahasiswa kelas internasional; 
    3. c. Mahasiswa yang melalui jalur kerja sama; dan/atau 
    4. d. Mahasiswa yang masuk melalui seleksi mandiri. 
  2. (2) Iuran pengembangan institusi sebagai pungutan dan/atau pungutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan bagi Mahasiswa yang secara ekonomi tidak mampu. 
  3. (3) Besaran iuran pengembangan institusi sebagai pungutan dan/atau pungutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan prinsip kewajaran, proporsional, dan berkeadilan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya. 
  4. (4) PTN dilarang menggunakan iuran pengembangan institusi sebagai pungutan dan/atau pungutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penentuan penerimaan atau kelulusan Mahasiswa. 
  5. (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4) dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.


Pasal 11 - Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020

Komponen penghitungan UKT tidak termasuk untuk: 
  • a. biaya Mahasiswa yang bersifat pribadi; 
  • b. biaya pendukung pelaksanaan kuliah kerja nyata/magang/praktik kerja lapangan Mahasiswa; 
  • c. biaya asrama Mahasiswa; dan 
  • d. kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan secara mandiri oleh Mahasiswa.


Selengkapnya bisa Anda baca pada file permendikbud nomor 25 tahun 2020 di bawah ini.

Download Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 PDF

Anda bisa mendownloadnya melalui link berikut: Permendikbud_No_25_2020.pdf

Posting Komentar

0 Komentar