Header Ads Widget

News

6/recent/ticker-posts

Download PP Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji 13 (Ketiga belas) 2020 PDF Kepada PNS, TNI, Polisi, Pegawai Non PNS, dan Pensiunan / Penerima Tunjangan

Di bawah ini adalah download pdf peraturan pemerintah (pp) nomor 44 tahun 2020 tentang pemberian gaji ketiga belas (13) kepada pns, prajurit tni, anggota polisi, pegawai non pns, dan pensiunan atau penerima tunjangan.
Peraturan Pemerintah PP Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji 13 (Ketiga belas) Th 2020 PDF Kepada PNS, TNI, Polisi, Pegawai Non PNS, dan Pensiunan / Penerima Tunjangan tomatalikuang.com

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLTK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, TUNJANGAN, ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS (13) TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN PDF

Pandemik Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) telah membawa implikasi signifikan bagi perekonomian sebagian besar negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Untuk itu pemerintah telah mengambil kebij akan pengamanan sosial, dengan merealokasi angga r an (refoansingl pada penanganan penyebaran COVID-19 beserta dampak sosial ekonominya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan memberikan stimulus fiskal berupa insentif kepada masyarakat agar terjaga daya belinya.

Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan ketiga belas kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pegawai non-PNS, dan Penerima Pensiun atau Penerima Tunjangan, merupakan salah satu stimulus fiskal dalam upaya pemerintah menjaga daya beli dalam pemenuhan segala kebutuhan bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pegawai non-PNS, dan Penerima Pensiun atau Penerima Tunjangan, disaat pandemik COVID- 19. 

Selain itu, pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan ketiga belas merupakan kebijakan pemerintah sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pegawai non-PNS, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan ketiga belas tahun 2020 diberikan paling banyak sebesar gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan keluarga, (tanpa tunjangan kinerja dan yang sejenisnya) dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara atau kemampuan keuangan daerah. Namun demikian, bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pegawai non-PNS, Penerima Pensiun atau Tfrnjangan, Ketua, Wakil Ketua, Hakim pada semua badan peradilan, Staf Khusus di Lingkungan Kementerian, Hakim ad hoc, pimpinan atau pegawai non-PNS pada LNS, LPP, atau BLU, dan pejabat atau pegawai lainnya non-PNS yang menerima lebih dari 1 (satu) jenis penghasilan, hanya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar. Apabila PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pegawai non-PNS dan Penerima Pensiun atau Tunjangan tersebut juga sebagai Penerima Pensiun janda/duda atau Penerima Tunjangan janda/duda maka kepada yang bersangkutan diberikan Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan ketiga belas sekaligus Pensiun ketiga belas sebagai Penerima Pensiun janda/duda atau Tunjangan ketiga belas sebagai Penerima Tunjangan janda/duda.

Pemberian Gaji atau Penghasilan ketiga belas kepada Pegawai non- PNS meliputi Pimpinan atau Pegawai non-PNS pada LNS, LPP, atau BLU, dan Pejabat atau Pegawai lainnya non-PNS, dengan memperhatikan paling banyak sebesar Gaji dan Tunjangan ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada jenjang jabatan yang setara, mengacu pada kedudukan jabatan, tingkat pendidikan, dan/atau masa kerja pegawai yang bersangkutan.

Penetapan Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan ketiga belas kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pegawai non-PNS, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

PASAL-PASAL dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020

Pasal 1 - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2020

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 
  1. 1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 
  2. 2. Prajurit Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut Prajurit TNI. 
  3. 3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Anggota POLRI. 
  4. 4. Pejabat Negara adalah: 
    1. a. Presiden dan Wakil Presiden; 
    2. b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
    3. c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; 
    4. d. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah; 
    5. e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan, kecuali Hakim ad hoc; 
    6. f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi; 
    7. g. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; 
    8. h. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial; 
    9. i. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; 
    10. j. Menteri dan jabatan setingkat menteri; 
    11. k. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; 
    12. 1. Gubernur dan Wakil Gubernur; 
    13. m. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan 
    14. n. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang. 
  5. 5. Penerima Pensiun adalah: 
    1. a. pensiunan PNS; 
    2. b. pensiunan Prajurit TNI; 
    3. c. pensiunan Anggota POLRI; 
    4. d. pensiunan Pejabat Negara; 
    5. e. penerima pensiun janda, duda, atau anak dari Penerima Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; dan 
    6. f. penerima pensiun orang tua dari PNS yang tewas. 
  6. 6. Penerima Tunjangan adalah: 
    1. a. penerima tunjangan veteran; 
    2. b. penerima tunjangan kehormatan Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat; 
    3. c. penerima tunjangan penghargaan Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan; 
    4. d. penerima tunjangan janda/duda dari Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c; 
    5. e. penerima tunjangan bekas Tentara Koninklijk Nederland Indonesisch Leger/ Koninklijk Marine; 
    6. f. penerima tunjangan anak yatim/piatu Prajurit TNl/Anggota POLRI; 
    7. g. penerima tunjangan Prajurit TNl/Anggota POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun; 
    8. h. penerima tunjangan bersifat pensiun Prajurit TNI/Anggota POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun; 
    9. i. penerima tunjangan orang tua bagi Prajurit TNl/Anggota POLRI yang gugur; dan 
    10. j. penerima tunjangan cacat bagi PNS, Pejabat Negara, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI. 
  7. 7. Lembaga Nonstruktural, yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga selain kementerian atau selain lembaga pemerintah nonkementerian yang dibentuk dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden yang pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
  8. 8. Lembaga Penyiaran Publik, yang selanjutnya disingkat LPP adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. 
  9. 9. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 

Pasal 2- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Pemeberian Gaji 13 (Ketiga belas)

Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan ketiga belas tahun 2020 diberikan kepada: 
  1. a. PNS; 
  2. b. Prajurit TNI; 
  3. c. Anggota POLRI; 
  4. d. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; 
  5. e. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya; 
  6. f. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI penerima uang tunggu; 
  7. g. Penerima gaji terusan dari PNS, Prajurit TNI, atau Anggota POLRI yang meninggal dunia, tewas, atau gugur; 
  8. h. Penerima gaji dari PNS, Prajurit TNI, atau Anggota POLRI yang dinyatakan hilang; 
  9. i. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan;
  10. j. Staf khusus di lingkungan kementerian; 
  11. k. Hakim ad hoc; 
  12. l. Pimpinan LNS, Pimpinan LPP, Pimpinan BLU, dan pejabat lain yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi atau Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas; 
  13. m. Pegawai non-PNS pada LNS, LPP, atau BLU; 
  14. n. Pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; 
  15. o. Penerima Pensiun atau Tunjangan; dan 
  16. p. Calon PNS. 

Pasal 3- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Pemeberian Gaji 13 (Ketiga belas)

  1. (1) Pegawai non-PNS pada LNS, LPP, atau BLU dan pegawai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m dan huruf n harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
    1. a. warga negara Indonesia; 
    2. b. pada saat peraturan pemerintah ini diundangkan telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanj ian kerja; 
    3. c. pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan 
    4. d. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 
  2. (2) Dalam hal pegawai belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penghasilan ketiga belas dapat diberikan apabila: 
    1. a. telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang berwenang dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima penghasilan ketiga belas; atau 
    2. b. telah ditetapkan menerima penghasilan ketiga belas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya. 
  3. (3) LNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 4 - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Pemeberian Gaji 13 (Ketiga belas)

Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan ketiga belas tahun 2020 tidak diberikan kepada: 
  1. a. Pejabat Negara tertentu, yang meliputi:
    1. 1. Presiden dan Wakil Presiden; 
    2. 2. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
    3. 3. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
    4. 4. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah; 
    5. 5. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung; 
    6. 6. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi; 
    7. 7. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; 
    8. 8. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial; 
    9. 9. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; 
    10. 10. Menteri dan jabatan setingkat menteri; 
    11. 11. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; 
    12. 12. Gubernur dan Wakil Gubernur; dan 
    13. 13. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. 
  2. b. Wakil menteri; 
  3. c. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
  4. d. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan 
  5. e. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan. 

Pasal 5 - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Pemeberian Gaji 13 (Ketiga belas)

  1. (1) Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan paling banyak sebesar penghasilan pada bulan Juli. 
  2. (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan ketiga belas. 

Pasal 6 - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Pemeberian Gaji 13 (Ketiga belas)

Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan bagi: 
  1. a. PNS;
  2. b. Prajurit TNI; 
  3. c. Anggota POLRI; 
  4. d. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan; 
  5. e. Staf khusus di lingkungan kementerian; 
  6. f. Hakim ad hoc; dan 
  7. g. Pimpinan atau pegawai non-PNS pada LPP, paling banyak meliputi: 
    1. 1. gaji pokok; 
    2. 2. tunjangan keluarga; dan 
    3. 3. tunjangan jabatan atau tunjangan umum. 

Pasal 7 - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Pemeberian Gaji 13 (Ketiga belas)

Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan bagi: 

  1. a. penerima gaji terusan dari PNS, Prajurit TNI, atau Anggota POLRI yang meninggal dunia, tewas, atau gugur; atau 
  2. b. penerima gaji dari PNS, Prajurit TNI, atau Anggota POLRI yang dinyatakan hilang, yaitu sebesar penghasilan I (satu) bulan gaji terusan pada bulan Juli, dan anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS, Prajurit TNI, atau Anggota POLRI bekerja. 

Pasal 8 - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Pemeberian Gaji 13 (Ketiga belas)

Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan bagi:

  1. a. Penerima Pensiun paling banyak meliputi: 
    1. 1. pensiun pokok; 
    2. 2. tunjangan keluarga; dan/atau 
    3. 3. tunjangan tambahanpenghasilan; 
  2. b. Penerima Pensiun terusan dari pensiunan PNS, Prajurit TNI, atau Anggota POLRI yang meninggal dunia, tewas, atau gugur, yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pensiun terusan pada bulan Juli; 
  3. c. Penerima Pensiun dari pensiunan PNS, Prajurit TNI, atau Anggota POLRI yang dinyatakan hilang, yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pensiun pada bulan Juli; atau 
  4. d. Penerima Tunjangan yaitu sebesar tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 9 - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Pemeberian Gaji 13 (Ketiga belas)

Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal5 ayat (1) diberikan bagi pimpinan atau pegawai non-PNS pada LNS dan pejabat atau pegawai lainnya non-PNS yaitu paling banyak sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. 

Pasal 10 - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Pemeberian Gaji 13 (Ketiga belas)

Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan bagi pimpinan atau pegawai non-PNS pada BLU yaitu sebesar komponen gaji pada remunerasi, paling banyak sebesar penghasilan yang diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam peringkat jabatan atau grade yang setara. 

Pasal 11 - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Pemeberian Gaji 13 (Ketiga belas)

Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan bagi Calon PNS, paling banyak meliputi:
  1. a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS; 
  2. b. tunjangan keluarga; dan 
  3. c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 12 - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Pemeberian Gaji 13 (Ketiga belas)

Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan kinerja, insentif kinerja, insentif keda, tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal kementerian/lembaga dan penghasilan lain di luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11. 

Pasal 13 - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Pemeberian Gaji 13 (Ketiga belas)

  1. (1) Dalam hal PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Penerima Pensiun, Penerima Tunjangan, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan, Staf Khusus di Lingkungan Kementerian, Hakim ad hoc, pimpinan atau pegawai non-PNS pada LNS, LPP, atau BLU, dan pejabat atau pegawai lainnya non-PNS, menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), maka Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan ketiga belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar. 
  2. (2) Dalam hal PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Penerima Pensiun, Penerima Tunjangan, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan, Staf Khusus di Lingkungan Kementerian, Hakim ad hoc, pimpinan atau pegawai non-PNS pada LNS, LPP, atau BLU, dan pejabat atau pegawai lainnya non-PNS, menerima lebih dari 1 (satu) Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan ketiga belas, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
  3. (3) Dalam hal PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Penerima Pensiun, Penerima Tunjangan, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan, Staf Khusus di Lingkungan Kementerian, Hakim ad hoc, pimpinan atau pegawai non-PNS pada LNS, LPP, atau BLU, dan pejabat atau pegawai lainnya non-PNS, sekaligus sebagai Penerima Pensiun janda/ duda atau Penerima Tunjangan janda/duda, maka diberikan Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan ketiga belas sekaligus Pensiun Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun janda/duda atau Tunjangan ketiga belas sebagai Penerima Tunjangan janda/duda. 

Pasal 14 - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Pemeberian Gaji 13 (Ketiga belas)

  1. (1) Besaran Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
  2. (2) Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 15 - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Pemeberian Gaji 13 (Ketiga belas)

  1. (1) Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibayarkan pada bulan Agustus. 
  2. (2) Dalam hal Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya. 

Pasal 16 - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Pemeberian Gaji 13 (Ketiga belas)

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dibebankan pada:
  1. a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi: 
    1. 1. PNS yang bekerja pada instansi Pemerintah Pusat; 
    2. 2. Prajurit TNI; 
    3. 3. Anggota POLRI; 
    4. 4. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan; 
    5. 5. Staf khusus di lingkungan kementerian; 
    6. 6. Hakim ad hoc; 
    7. 7. Penerima Pensiun; 
    8. 8. Penerima Turnjangan; 
    9. 9. Pimpinan atau Pegawai non-PNS pada LNS, LPP, atau BLU dan pejabat atau pegawai lainnya non- PNS yang gajinya dibayar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan 
    10. 10. Calon PNS pada instansi Pemerintah Pusat; 
  2. b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi: 
    1. 1. PNS yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah; 
    2. 2. Pimpinan atau Pegawai non-PNS pada LNS atau BLU dan pejabat atau pegawai lainnya non-PNS yang gajinya dibayar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan 
    3. 3. Calon PNS pada instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 17 - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Pemeberian Gaji 13 (Ketiga belas)

  1. (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan ketiga belas yang anggarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 
  2. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian Gaji atau Penghasilan ketiga belas yang anggarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. 

Pasal 18 - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2020

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari:
  1. a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348); dan
  2. b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 21l9 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6351), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 19 - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Gaji 13 (Ketiga belas) 

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: 
  1. a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Turnjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Turnjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 21l9 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348); dan 
  2. b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6351), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 20 - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Gaji 13 (Ketiga belas) 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2020
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2020
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 189

Download Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji 13 (Ketiga belas) Th 2020 PDF

Anda bisa mengunduhnya melalui link berikut: PP-No-44-2020.pdf
atau bisa langsung anda baca filenya di bawah ini:


Demikian Download PP Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji 13 (Ketiga belas) Th 2020 PDF Kepada PNS, TNI, Polisi, Pegawai Non PNS, dan Pensiunan / Penerima Tunjangan. Smeoga bermanfaat :)

Posting Komentar

0 Komentar