Download Permendikbud Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Cara Memperoleh Setifikat Guru Dalam Jabatan (Daljab) PDF

 Dibawah ini adalah download pdf peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (permendikbud) nomor 38 tahun 2020 tentang tata cara memperoleh sertifikat bagi guru dalam jabatan (daljab) tahun 2021.

permendikbud nomor 38 tahun 2020 tentang tata cara memperoleh sertifikat bagi guru dalam jabatan (daljab) pdf tomatalikuang.com


PERMENDIKBUD: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH SERTIFIKAT PENDIDIK BAGI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Permendikbud Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Guru Dalam Jabatan Tahun 2021 - Menimbang :

  1. a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, perlu mengatur mengenai tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan;
  2. b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan yang Diangkat sampai dengan Akhir Tahun 2015 sudah tidak memenuhi kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
  3. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik bagi Guru dalam Jabatan;

Permendikbud Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Guru Dalam Jabatan -Mengingat :

  1. 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
  3. Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  5. 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik`Indonesia Tahun 2005 Nomor157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  6. 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  7. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
  8. 7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
  9. 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

Download Permendikbud Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Cara Memperoleh Setifikat Guru Dalam Jabatan (Daljab) PDF

Anda bisa mengunduhnya melalui link berikut: Permendikbud Nomor 38 Tahun 2020.pdf
atau bisa langsung anda baca file permendikbud nya berikut ini:

Permendikbud Nomor 38 Tahun 2020 PDF -MEMUTUSKAN:

Permendikbud Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Guru Dalam Jabatan -Menetapkan :


Permendikbud Nomor 38 Tahun 2020 PDF - BAB I KETENTUAN UMUM

Permendikbud Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Guru Dalam Jabatan -Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
  1. 1. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.
  2. 2. Program Pendidikan Profesi Guru bagi Guru dalam Jabatan yang selanjutnya disebut Program PPG dalam Jabatan adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan bagi Guru dalam Jabatan untuk mendapatkan Sertifikat Pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 
  3. 3. Guru dalam Jabatan adalah guru pegawai negeri sipil dan guru bukan pegawai negeri sipil yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. 
  4. 4. Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama adalah adalah perjanjian tertulis antara Guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syaratsyarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  5. 5. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan. 
  6. 6. Mahasiswa adalah Guru dalam Jabatan peserta Program PPG dalam Jabatan. 
  7. 7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 
  8. 8. Praktik Pengalaman Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah kegiatan Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan untuk mempraktikkan kemampuannya dalam pembelajaran di sekolah tempat Mahasiswa bertugas menjadi guru atau di sekolah mitra. 
  9. 9. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan dalam mengikuti kegiatan kurikuler pada suatu Program Studi. 
  10. 10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
  11. 11. Sekolah Mitra adalah satuan pendidikan yang menjadi mitra kerja sama Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dan berfungsi sebagai tempat berlatih bagi Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan.
  12. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 
  13. 13. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 
  14. 14. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan. 
  15. 15. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan. 
  16. 16. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPMP adalah unit kerja pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang membidangi urusan penjaminan mutu pendidikan. 
  17. 17. Dinas Pendidikan adalah dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan di wilayah provinsi atau daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 2
Sertifikasi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Guru
dalam Jabatan sebagai tenaga profesional pada satuan
pendidikan untuk memenuhi kompetensi pedagogik,
kepribadian, sosial, dan profesional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
BAB II
PELAKSANAAN PROGRAM PPG DALAM JABATAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3
(1) Sertifikasi pendidik bagi Guru dalam Jabatan
dilaksanakan melalui Program PPG dalam Jabatan.
-6-

(2) Program PPG dalam Jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga
Kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh
Menteri.
Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 4
(1) Calon Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki kualifikasi akademik S-l/D-IV;
b. Guru dalam Jabatan yang diangkat sampai dengan
bulan Desember 2015;
c. Guru dalam Jabatan pada satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah
daerah, atau satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh masyarakat;
d. terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan;
e. memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga
Kependidikan (NUPTK); dan
f. telah melengkapi dokumen persyaratan.
(2) Guru dalam Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c merupakan guru yang diangkat oleh:
a. pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang
ditunjuk pada satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan
pemerintah daerah; atau
b. pimpinan penyelenggara pendidikan pada satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat
berdasarkan Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja
Bersama.
-7-

Bagian Ketiga
Tahapan Pelaksanaan Program PPG dalam Jabatan
Paragraf 1
Tahapan
Pasal 5
Pelaksanaan Program PPG dalam Jabatan dilaksanakan
dengan tahapan sebagai berikut:
a. penetapan kuota nasional;
b. sosialisasi Program PPG dalam Jabatan; dan
c. penerimaan Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan.
Paragraf 2
Penetapan Kuota Nasional
Pasal 6
Penetapan kuota nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a. Menteri menetapkan kuota nasional Mahasiswa Program
PPG dalam Jabatan setiap tahun;
b. Menteri dalam menetapkan kuota nasional Mahasiswa
Program PPG dalam Jabatan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a mendelegasikan kepada Direktur Jenderal;
dan
c. Direktur Jenderal menginformasikan tentang jumlah
kuota nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
tata cara pendaftaran calon Mahasiswa Program PPG
dalam Jabatan kepada kepala Dinas Pendidikan.
-8-

Paragraf 3
Sosialisasi Program PPG dalam Jabatan
Pasal 7
(1) Sosialisasi Program PPG dalam Jabatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan untuk
menginformasikan pelaksanaan Program PPG dalam
Jabatan melalui media elektronik maupun nonelektronik.
(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara berjenjang oleh:
a. Kementerian melalui Direktorat Jenderal kepada
Dinas Pendidikan; dan
b. Dinas Pendidikan kepada satuan pendidikan di
wilayahnya.
Paragraf 4
Penerimaan Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan
Pasal 8
Penerimaan Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan
melalui tahapan sebagai berikut:
a. pendaftaran calon Mahasiswa Program PPG dalam
Jabatan;
b. seleksi penerimaan calon Mahasiswa Program PPG dalam
Jabatan; dan
c. pengumuman peserta.
Pasal 9
Pendaftaran calon Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan
dengan cara:
a. calon Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan melakukan
pendaftaran melalui aplikasi sistem informasi manajemen
pengembangan keprofesionalan berkelanjutan (SIM PKB);
dan
-9-

b. mengunggah dokumen administrasi meliputi:
1. ijazah akademik; dan
2. surat keputusan pengangkatan Guru dalam Jabatan.
Pasal 10
(1) Seleksi penerimaan calon Mahasiswa Program PPG dalam
Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b
dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
a. seleksi administrasi tahap I;
b. seleksi kemampuan akademik; dan
c. seleksi administrasi tahap II.
(2) Seleksi administrasi tahap I sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi:
a. Direktur Jenderal melakukan verifikasi dan validasi
dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 huruf b;
b. dalam melakukan verifikasi dan validasi dokumen
administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
Direktur Jenderal dibantu oleh tim verifikasi dan
validasi dari LPMP; dan
c. berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana
dimaksud dalam huruf b, Direktur Jenderal
menetapkan calon Mahasiswa Program PPG dalam
Jabatan yang lulus seleksi administrasi tahap I untuk
mengikuti seleksi kemampuan akademik.
(3) Seleksi kemampuan akademik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan:
a. Direktur Jenderal dibantu tim verifikasi dan validasi
dari LPMP melaksanakan seleksi kemampuan
akademik;
b. seleksi kemampuan akademik sebagaimana
dimaksud dalam huruf a meliputi:
1. tes materi profesional, tes materi pedagogik, dan
tes potensi akademik berbasis komputer; dan
2. wawancara;-10-

c. seleksi kemampuan akademik sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dilaksanakan di daerah
masing-masing sesuai domisili calon Mahasiswa
Program PPG dalam Jabatan.
(4) Seleksi administrasi tahap II sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c meliputi:
a. calon Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan yang
dinyatakan lulus seleksi kemampuan akademik
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan
bukti fisik persyaratan administrasi sebagai berikut:
1. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah
dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang
mengeluarkan ijazah atau Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi atau Dinas Pendidikan;
2. fotokopi surat keputusan pengangkatan pertama
dan surat keputusan pengangkatan 2 (dua)
tahun terakhir, dengan ketentuan:
a. guru yang berstatus sebagai pegawai negeri
sipil dan guru yang berstatus bukan
pegawai negeri sipil di satuan pendidikan
yang diselenggarakan oleh pemerintah
daerah dilegalisasi oleh kepala Dinas
Pendidikan; dan
b. guru tetap yayasan di satuan pendidikan
yang diselengarakan oleh masyarakat
dilegalisasi oleh ketua yayasan;
3. surat izin dari kepala sekolah atau pemimpin
penyelenggara pendidikan satuan pendidikan
yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk
menjadi Mahasiswa Program PPG dalam
Jabatan;
4. pakta integritas dari calon Mahasiswa bahwa
berkas/dokumen yang diserahkan dapat
dipertanggungjawabkan keabsahannya; dan-11-

5. surat penyetaraan dari direktorat jenderal yang
menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan
tinggi bagi Mahasiswa yang memiliki ijazah
kualifikasi akademik S1/D4 dari luar negeri.
b. bukti fisik administrasi sebagaimana dimaksud
dalam huruf a disampaikan kepada kepala Dinas
Pendidikan;
c. kepala Dinas Pendidikan melakukan verifikasi dan
validasi bukti fisik administrasi sebagaimana
dimaksud dalam huruf b;
d. kepala Dinas Pendidikan dalam melakukan verifikasi
dan validasi dibantu oleh tim verifikasi dan validasi;
e. tim verifikasi dan validasi mengunggah hasil verifikasi
dan validasi bukti fisik sebagaimana dimaksud dalam
huruf d melalui aplikasi penetapan Mahasiswa PPG
dalam Jabatan;
f. kepala Dinas Pendidikan menyampaikan bukti fisik
hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud
dalam huruf e kepada kepala LPMP;
g. kepala LPMP melakukan verifikasi dan validasi tahap
akhir bukti fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf
f; dan
h. kepala LPMP menyampaikan hasil verifikasi dan
validasi bukti fisik sebagaimana dimaksud dalam
huruf g kepada Direktur Jenderal.
(5) Tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Kepala LPMP.
(6) Tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf d ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
Pasal 11
Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus seleksi
administrasi tahap I, seleksi kemampuan akademik, dan
seleksi administrasi tahap II sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal melalui
laman www.ppg.kemdikbud.go.id.-12-

Pasal 12
Dalam hal calon Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan yang
lulus seleksi administrasi dan seleksi kemampuan akademik
melebihi kuota yang ditetapkan, Direktur Jenderal berwenang
untuk menentukan prioritas berdasarkan masa kerja, usia,
urutan tahun lulus seleksi administrasi, geografis, dan
perolehan nilai.
Bagian Keempat
Beban Belajar Program PPG dalam Jabatan
Pasal 13
(1) Beban belajar pelaksanaan Program PPG dalam Jabatan
sebesar 36 (tiga puluh enam) sks.
(2) Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditempuh melalui:
a. rekognisi pembelajaran lampau; dan
b. pembelajaran.
(3) Rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a merupakan pengakuan terhadap
capaian pembelajaran yang diperoleh seseorang dari
pendidikan formal, nonformal, atau informal, dan/atau
pengalaman kerja pada jenjang pendidikan tinggi.
Pasal 14
(1) Beban belajar melalui rekognisi pembelajaran lampau
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a
harus dipenuhi Mahasiswa sebesar 24 (dua puluh empat)
sks.
(2) Beban belajar melalui pembelajaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b harus dipenuhi
Mahasiswa sebesar 12 (dua belas) sks.
(3) Beban belajar yang dilaksanakan dalam pembelajaran
Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:-13-

a. pendalaman materi pedagogik dan bidang
studi/keahlian dengan memanfaatkan teknologi
informasi;
b. pengembangan perangkat pembelajaran dengan
memanfaatkan teknologi informasi; dan
c. PPL di sekolah asal/Sekolah Mitra.
Bagian Kelima
Moda Pembelajaran Program PPG dalam Jabatan
Pasal 15
Moda pembelajaran Program PPG dalam Jabatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dapat dilaksanakan melalui:
a. daring;
b. luring; atau
c. kombinasi daring dan luring.
Bagian Keenam
Proses Penilaian Program PPG dalam Jabatan
Pasal 16
(1) Sebelum mengikuti PPL di sekolah asal/Sekolah Mitra
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c
Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan harus lulus uji
komprehensif.
(2) Uji komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi uji terhadap:
a. penguasaan materi pedagogik dan bidang
studi/bidang keahlian; dan
b. proses dan produk pengembangan perangkat
pembelajaran.
Pasal 17
(1) Selama mengikuti PPL sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (3) huruf c Mahasiswa Program PPG dalam
Jabatan dinilai oleh Guru pamong dan Dosen.-14-

(2) Penilaian PPL yang dilakukan oleh Guru pamong dan
Dosen meliputi kompetensi:
a. pengetahuan;
b. keterampilan; dan
c. perilaku.
Pasal 18
(1) Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan yang telah lulus
penilaian PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(2) harus mengikuti Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan
Profesi Guru.
(2) Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui uji
kinerja dan uji pengetahuan.
(3) Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
panitia nasional.
(4) Panitia nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 19
(1) Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan yang dinyatakan
lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 memperoleh
Sertifikat Pendidik.
(2) Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga
Kependidikan penyelenggara Program PPG dalam Jabatan.
BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 20
(1) Pelaksanaan Program PPG dalam Jabatan dibiayai oleh:
a. pemerintah pusat;
b. pemerintah daerah; dan/atau-15-

c. penyelenggara satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh masyarakat.
(2) Pembiayaan pelaksanaan Program PPG dalam Jabatan
oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a tidak termasuk biaya personal.
(3) Pemerintah pusat dapat memberikan sebagian atau
keseluruhan biaya personal bagi Guru dalam Jabatan
yang bertugas pada satuan pendidikan di daerah khusus
yang ditetapkan oleh Menteri.
(4) Selain pembiayaan pelaksanaan Program PPG dalam
Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan
huruf c, pemerintah daerah dan/atau satuan pendidikan
yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat
menganggarkan sebagian atau keseluruhan biaya
personal.
(5) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi biaya transportasi, penginapan, konsumsi, dan
keperluan personal lainnya.
BAB IV
PENYELENGGARA PROGRAM PPG DALAM JABATAN
Pasal 21
(1) Program PPG dalam Jabatan diselenggarakan oleh
Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang memiliki
Program Studi S-1/D-IV yang sama dengan bidang studi
pada Program Studi PPG.
(2) Dalam hal Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
tidak memiliki Program Studi S-1/D-IV yang sama dengan
bidang studi/keahlian pada Program Studi PPG
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga
Pendidikan Tenaga Kependidikan dimaksud dapat bekerja
sama dengan:
a. perguruan tinggi;
b. dunia usaha/dunia industri;
c. praktisi yang relevan dengan bidang studi; dan/atau
d. instansi lain,-16-

untuk menyelenggarakan Program PPG dalam Jabatan.
(3) Praktisi yang relevan dengan bidang studi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki kompetensi yang
sesuai dengan bidang atau program keahlian yang
diajarkan yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian baik
nasional dan/atau internasional.
Pasal 22
(1) Pimpinan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
penyelenggara Program PPG dalam Jabatan menetapkan
Dosen, Guru pamong, dan tenaga kependidikan untuk
mendukung terselenggaranya Program PPG dalam
Jabatan.
(2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Dosen Program Studi; dan
b. Dosen bidang studi.
(3) Guru pamong sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan Guru yang ditugaskan bersama dengan Dosen
untuk mendampingi, membimbing, dan mengevaluasi
Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan dalam
pengembangan perangkat pembelajaran dan PPL.
(4) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan tenaga teknis dan tenaga administrasi
pendukung dalam penyelenggaraan Program PPG dalam
Jabatan.
Pasal 23
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. ketentuan lebih lanjut mengenai:
1. beban belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13;
2. rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
3. pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (2);
4. proses penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 sampai dengan Pasal 19; dan-17-

5. pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
b. ketentuan mengenai:
1. tata cara penerimaan Mahasiswa; dan
2. Dosen, Guru pamong, dan tenaga kependidikan,
diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24
Calon Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan yang telah
dinyatakan lulus seleksi administrasi tahap I, seleksi
kemampuan akademik, dan seleksi administrasi tahap II
sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap dapat
mengikuti Program PPG dalam Jabatan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Menteri ini.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2017
tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan yang Diangkat
sampai dengan Akhir Tahun 2015 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1739), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
Pasal 26
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.-18-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2020
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
NADIEM ANWAR MAKARIM
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2020
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 874
Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
ttd.
Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

Posting Komentar

1 Komentar

  1. permendikbud nomor 38 tahun 2020 tentang pendaftaran ppg dalam jabatan / sertifikasi bagi guru dalam jabatan tahun 2021

    BalasHapus

Silahkan berkomentar dengan sopan dan sesuai dengan topik..