Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting

Download Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PDF

 Dibawah ini adalah download pdf peraturan pemerintah (pp) nomor 1 tahun 2021 tentang tata cara pemeriksaan penerimaan negara bukan pajak (pnbp).

peraturan pemerintah pp nomor 1 tahun 2021 tentang tata cara pemeriksaan penerimaan negara bukan pajak pnbp pdf tomatalikuang.com
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2021


PP: Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PDF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA NSA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 - Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 57 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 - Mengingat :

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

MEMUTUSKAN:

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 - Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 - Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
  2. Instansi Pemeriksa adalah badan yang menyelenggarakan urusan'pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara dan pembangunan nasional.
  3. Pemeriksaan PNBP adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan/atau keterangan lain serta kegiatan lainnya dalam rangka pengawasan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban PNBP berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.
  4. Pemeriksa adalah pejabat atau pegawai pada Instansi Pemeriksa yang ditugaskan untuk melakukan Pemeriksaan PNBP.
  5. Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lernbaga, bentuk usaha tetap, badan hukum publik, dan bentuk badan lain yang melakukan kegiatan di dalam dan/atau di luar negeri.
  6. PNBP Terutang adalah kewajiban PNBP dari Wajib Bayar kepada Pemerintah yang walib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  7. Dokumen adalah dokumen fisik dan/atau dokumen relektronik.
  8. Surat Tagihan PNBP adalah surat dan/atau dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihan PNBP Terutang, baik berupa pokok maupun sanksi administratif berupa denda.
  9. Surat Ketetapan PNBP adalah.surat dan/atau dokumen yang rnenetapkan jumlah PNBP Terutang, yang meliputi Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar, Surat Ketetapan PNBP Nihil, dan Surat Ketetapan PNBP Lebih Bayar.
  10. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  11. Instansi Pengelola PNBP adalah instansi yang menyelenggarakan pengelolaan PNBP.
  12. Pejabat Kuasa Pengelola PNBP adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dalam pengelolaan PNBP yang menjadi tanggungjawabnya dan tugas lain terkait PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  13. Mitra Instansi Pengelola PNBP adalah badan yang membantu Instansi Pengelola PNBP melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan PNBP yang menjadi tugas Instansi Pengelola PNBP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  14. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kementerian/ lembaga yang bersangkutan.
  15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Selengkapnya bisa anda baca pada file peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2021 tentang tata cara pemeriksanaan negara bukan pajak pdf di bawah ini.

Download Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PDF

Anda bisa mengunduhnya melalui link berikut: PP Nomor 1 Tahun 2021.pdf

atau bisa langsung anda baca file nya berikut ini:


Demikian postingan tomatalikuang.com tentang Download Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PDF. Semoga bermanfaat :)

Tampilkan Komentar
Sembunyikan Komentar

Posting Komentar untuk "Download Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PDF"

Dapatkan File Soal dan Pembahasan Gratis di Alamat Email mu !