Header Ads Widget

News

6/recent/ticker-posts

Download Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Aksi Bela Negara PDF

  Dibawah ini adalah download pdf peraturan pemerintah (pp) nomor 3 tahun 2021 tentang aksi bela negara.

peraturan pemerintah pp nomor 3 tahun 2021 pdf aksi bela negara tomatalikuang.com
Peraturan Pemerintah PP nomor 3 tahun 2021 / Aksi Bela Negara


Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Aksi Bela Negara PDF

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL
UNTUK PERTAHANAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1l ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal 24, Pasal 27, Pasal 40, Pasal 48, Pasal 50, Pasal 56, Pasal 60, Pasal 68, dan Pasal 74 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara;

Mengingat :

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6413);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
  2. Warga Negara adalah warga negara Republik Indonesia.
  3. Sumber Daya Nasional adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan.
  4. Sumber Daya Manusia adalah Warga Negara yang memberikan daya dan usahanya untuk kepentingan bangsa dan negara.
  5. Sumber Daya Alam adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air, dan udara yang dalam wujud asalnya dapat didayagunakan untuk kepentingan Pertahanan Negara.
  6. Sumber Daya Buatan adalah Sumber Daya Alam yang telah ditingkatkan daya gunanya untuk kepentingan Pertahanan Negara.
  7. Sarana dan Prasarana Nasional adalah hasil budi daya manusia yang dapat digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan Pertahanan Negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional.
  8. Komponen Utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan.
  9. Komponen Cadangan adalah Sumber Daya Nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama.
  10. Komponen Pendukung adalah Sumber Daya Nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan.
  11. Pembinaan Kesadaran Bela Negara yang selanjutnya disingkat PKBN adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, dan/atau pelatihan kepada Warga Negara guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara.
  12. Bela Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan Warga Negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai ancaman.
  13. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses belajar mengajar dengan menggunakan teknik, metode, dan materi tertentu dalam rangka mengalihkan suatu pengetahuan, serta membentuk sikap dan perilaku dengan standar yang telah ditetapkan.
  14. Mobilisasi adalah tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak Sumber Daya Nasional serta Sarana dan Prasarana Nasional yang telah dipersiapkan dan dibina sebagai komponen kekuatan Pertahanan Negara untuk digunakan secara tepat, terpadu, dan terarah bagi penanggulangan setiap ancaman, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  15. Demobilisasi adalah tindakan penghentian pengerahan dan penggunaan Sumber Daya Nasional serta Sarana dan Prasarana Nasional setelah melaksanakan tugas Mobilisasi.
  16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
  17. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

  1. penyelenggaraan PKBN;
  2. pembinaan dan kerja sama dalam pelaksanaan pengabdian sesuai dengan profesi;
  3. pengelolaan Komponen Pendukung;
  4. pembentukan, penetapan, dan pembinaan Komponen Cadangan; dan
  5. Mobilisasi dan Demobilisasi.

Selengkapnya bisa anda pbaca pada file peraturan pemerintah (pp) nomor 3 tahun 2021 tentang aksi bela negara pdf di bawah ini.

Download Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Aksi Bela Negara PDF

Anda bisa mengunduhnya melalui link berikut:
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor  3 Tahun 2021.pdf

atau bisa langsung anda baca filenya berikut ini:

File Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 PDF

 


Demikian postingan tomatalikuang.com tentang Download Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Aksi Bela Negara PDF. Semoga bermanfaat :)

Posting Komentar

0 Komentar