Header Ads Widget

News

6/recent/ticker-posts

download juknis ujian sekolah us pai & bp sd, smp, sma, dan smk tahun 2021 pdf (kepdirjen pendis nomor 631 tahun 2021)

 Dibawah ini adalah download pdf keputusan dirjen pendis nomor 631 tahun 2021 tentang petunjuk teknis (juknis) ujian sekolah (us) mata pelajaran (mapel) pendidikan agama islam (pai) dan budi pekerti (bp) sd, smp, sma, dan smk tahun ajaran 2020/2021 resmi dari Kementerian Agama RI (kemenag).

juknis ujian sekolah us pai dan bp sd smp sma smk tahun 2021 pdf tomatalikuang.com
Juknis Ujian Sekolah US PAI dan BP SD SMP SMA SMK 2020/2021


Juknis Ujian Sekolah US PAI dan BP SD SMP SMA SMK Tahun 2021

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 631 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK TEKNIS UJIAN SEKOLAH MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI PADA SD, SMP, SMA, DAN SMK TAHUN AJARAN 2020/2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM, 

Menimbang :

  1. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 mengamanatkan ujian akhir di sekolah menjadi kewenangan satuan pendidikan;
  2. bahwa Peraturan Menteri. Agama Nomor 16 Tahun 2010 menyatakan pengelolaan pendidikan agama pada sekolah menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
  3. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, dan keamanan penyelenggaraan Ujian Sekolah Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada Tahun Ajaran 2020/2021, perlu adan.ya petunjuk teknis;
  4. bahwa berdasarkan pertim.bangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ujian Sekolah Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Ajaran 2020/2021. 

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Pereepatan Penanganan COVID-19 (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
  5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
  7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan. Menengah;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nomor 28 Tahun. 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);
  14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1590);
  15. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/ 2020 dan Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelengggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus;
  17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3451 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah pada Masa Kebiasaan. Baru;
  18. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Nomor 018/ H/ KR/ 2020 ten tang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Berbentuk Sekolah Menengah Atas untuk Kondisi Khusus. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS UJIAN SEKOLAH MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI PADA SD, SMP, SMA, DAN SMK TAHUN AJARAN 2020/2021. 

KESATU :

Menetapkan Petunjuk Teknis Ujian Sekolah Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada SD, SMP, SMA, dan SMK Tahun Ajaran 2020/2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA :

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan Ujian Sekolah Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada SD, SMP, SMA, dan SMK Tahun Ajaran 2020/2021.

KETIGA :

Petunjuk teknis ini tidak berlaku untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 02 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL,
Ttd.
MUHAMMAD ALI RAMDHANI

Lampiran Juknis Ujian Sekolah US PAI dan BP SD SMP SMA SMK Tahun 2021

Berikut adalah isi LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 631 TAHUN 2021 TENTANO PETUNJUK TEKNIS UJIAN SEKOLAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI PADA SD, SMP, SMA, DAN SMK TAHUN AJARAN 2020/2021.

A. Prinsip-Prinsip Umum

  1. Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan.
    Ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan dinamakan Ujian Sekolah merupakan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua pelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan diikuti oleh peserta didik pada akhir jenjang.
  2. Mekanisme penyelenggaraan Ujian Sekolah diserahkan kepada satuan pendidikan masing-masing secara opsional dengan mengacu pada:
    1. Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Kurikulum 2013 secara utuh/ lidak disederhanakan);
    2. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Nomor 018/H/KR/2020 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas Untuk Kondisi Khusus (Kurikulum yang Disederhanakan);
    3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3451 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah pada Masa Kebiasaan Baru (Kurikulum yang Disederhanakan);
    4. Kurikulum 2013 berdasarkan Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 yang dikembangkan oleh satuan pendidikan. 

B. Tujuan Petunjuk Teknis

Kementerian Agama menyiapkan petunjuk teknis pembuatan soal ujian dalam rangka:

  1. Penguatan konten moderasi beragama yang mendorong terlaksananya ujian sekolah dengan mengedepankan integritas, solidaritas, dan tenggang rasa. Nilai-nilai dasar ini adalah bagian penting dari upaya mengembangkan pendidikan Islam dengan perspektif Islarn rahmatan lil'alamin.
  2. Penjaminan mutu untuk menguatkan kompetensi Guru PAI di sekolah karena Pendidikan Agarna Islam mempunyai peranan yang strategis dalam pembentukan akhlak pribadi siswa. 

C. Penyusunan Kisi-Kisi Soal Ujian

Penyusunan kisi-kisi dan indikator soal harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

  1. Kisi-kisi soal disusun berdasarkan kriteria pencapaian Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi (SI), dan kurikulum yang berlaku.
  2. Kisi-kisi soal merupakan suatu pedoman untuk menulis atau merakit soal.
  3. Format kisi-kisi berisi lingkup materi dan level kognitif.
  4. Kisi-kisi umum berisi kompetensi yang belum dijabarkan ke dalam indikator soal.
  5. Kisi-kisi umum berisi seluruh kompetensi dasar (KD) pada Kurikulum 2013 dan/atau Kurikulum 2013 yang disederhanakan.
  6. Ketentuan penyusunan kisi-kisi umum. Ketentuan penyusunan kisi-kisi umum sebagai berikut:
    1. Memahami KI dan KD PAI sebagaimana tercantum di dalam Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018, Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Nomor 018/ H/KR/2020 atau Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3451 Tahun 2020.
    2. Memahami level kognitif yaitu pengetahuan dan pemahaman (level 1), aplikasi (level 2), dan penalaran (level 3).
    3. Menentukan prosentasi level 1, 2, dan 3.
    4. Merancang distribusi KD ke dalam level kognitif. 

D. Penyusunan Soal Ujian

Penyusunan soal ujian diserahkan sepenuhnya kepada satuan pendidikan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

  1. Bentuk ujian berupa:
    1. Portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap/prilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya (penghargaan, hasil lomba, dan sebagainya);
    2. Penugasan;
    3. Tes secara luring atau daring; Tes ini berupa tes tertulis dan/atau ujian praktik; dan/atau
    4. Bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. 
  2. Pelaksanaan ujian sekolah mencakup 3 (tiga) ranah, yaitu: ranah sikap melalui penilaian akhlak mulia, ranah pengetahuan melaiui ujian tulis dan/atau penugasan, dan ranah keterampilan melalui ujian praktik dan/atau portofolio. 
  3. Bentuk ujian tulis meliputi:
    1. Pilihan Ganda
      Dalam menyusun soal pilihan ganda perlu memperhatikan:
      1. Materi Soal
        1. Soal harus sesuai dengan indikator
        2. Pilihan jawaban harus homogen dan logis
        3. Setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar atau yang paling benar 
        4. Hindari soal yang dapat menimbulkan perbedaan mazhab (khilafiyah), unsur SARA, pornografi, provokasi, dan bermuatan politik.
      2. Konstruksi Soal
        1. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas.
        2. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja.
        3. Pokok soal jangan memberi ke arah jawaban yang benar.
        4. Pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda.
        5. Panjang rumusan pilihan jawaban diusahakan relatif sama. f) Pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan, "semua jawaban salah", atau "semua pilihan jawaban benar".
        6. Pilihan jawaban yang berbentuk angka harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya, nilai angka tersebut.
        7. Gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi.
        8. Butir materi soal jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya.
      3. Bahasa
        1. Rumusan butir soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
        2. Soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku di wilayah setempat.
        3. Pilihan jawaban jangan mengulang kata/frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian.
        4. Bahasa yang digunakan harus komunikatif. 
    2. Uraian.
      Dalam menyusun soal uraian perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
      1. Materi Soal
        1. Soal yang dibuat harus sesuai dengan indikator yang tertuang di dalam kisi-kisi.
        2. Hindari soal dan jawaban yang menimbulkan perbedaan mazhab (khilafiyah), unsur SARA, pornografi, provokasi, dan/atau bermuatan politik.
        3. Batasan jawaban atau ruang lingkup yang akan diukur harus jelas. 
      2. Konstruksi Soal
        1. Rumusan soal atau pertanyaan hendaknya menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban uraian, misalnya: mengapa, bagaimana, jelaskan, uraikan, dan sebagainya.
        2. Rumusan kalimat soal hendaknya komunikatif. Hindari kata/istilah/kalirnat yang dapat menimbulkan tafsiran ganda.
        3. Hal-hal yang menyertai soal, seperti tabel, diagram, gambar, dan sejenisnya harus disajikan secara jelas dan berfungsi.
        4. Butir soal dilengkapi dengan kunci jawaban atau kriteria jawaban serta pedoman penskorannya. 
      3. Bahasa
        1. Rumusan butir soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
        2. Soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku di wilayah setempat.
        3. Pilihan jawaban jangan mengulang kata/frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian.
    3. Ujian Praktik
      Penyusunan soal ujian praktik perlu memperhatikan dua hal, yaitu:
      1. Soal yang dibuat harus sesuai dengan indikator yang tertuang di dalam kisi-kisi.
      2. Kisi-kisi ujian praktik dan soal disesuaikan dengan kondisi di satuan pendidikan masing-masing. 
  4. Teknik Penilaian
    Teknik penilaian ujian sekolah baik melalui penilaian jarak jauh (daring/ online atau luring/offline), tatap muka, dan blended/kombinasi antara penilaian jarak jauh dan tatap muka diserahkan kepada satuan pendidikan. 
  5. Ketentuan lain-lain
    1. Jumlah soal, bentuk soal dan alokasi waktu diserahkan sepenuhnya kepada satuan pendidikan sesuai dengan pilihan kurikulum yang digunakan.
    2. Rumusan soal pada KD tertentu dikaitkan secara kontekstual dengan kondisi pandemi COVID-19.
    3. Sebagai penunjang kesempurnaan dan kesuksesan dalam penulisan soal-soal Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, disarankan menggunakan:
      1. Aplikasi Qursan In Word yang diterbitkan oleh Lembaga Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama sebagai sumber penulisan Al-Qur-an dan Terjemahnya (bisa diunduh di http://lajnah.kernenag.go.id);
      2. Pedoman Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/ U/ 1987 dan penulisan menggunakan Font Times New Arabic;
      3. Font LPMQ Isep Misbah untuk penulisan huruf/kata Arab (bisa diunduh di  http://lajnah.kemenag.go.id). 

E. Penyelenggaraan Ujian Sekolah

Penyelenggaraan Ujian Sekolah Pendidikan Agarna Islam dan Budi Pekerti diserahkan sepenuhnya kepada satuan pendidikan. 

F. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ujian Sekolah

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Ujian Sekolah PAI di1aksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Ujian Sekolah PAI dilakukan oleh Kementerian Agama RI, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kementerian Agama Kabupaten/ Kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
  2. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Ujian Sekolah PAI di sekolah petugas menggunakan instrumen monitoring dan evaluasi.
  3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Ujian Sekolah PAI dimanfaatkan untuk pemetaan mutu pendidikan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
  4. Alur pelaporan hasil Ujian Sekolah PAI dilaksanakan sebagai berikut:
    1. Dari satuan pendidikan (SD, SMP, SMA, dan SMK) sampai ke Kemenag RI:
      juknis ujian sekolah us pai dan bp 2021

    2. Pengumpulan hasil Ujian Sekolah PAI dapat dibantu oleh KKG/MGMP dan Pengawas di wilayah binaan masing-masing.

DIREKTUR JENDERAL,
Ttd.
MUHAMMAD ALI RAMDHANI 

Download Juknis Ujian Sekolah US PAI dan BP SD SMP SMA SMK Tahun 2021 PDF

Anda bisa mengunduhnya melalui link berikut: 
atau bisa langsung anda baca filenya berikut ini:

Demikian postingan tomatalikuang.com tentang download juknis ujian sekolah us pai & bp sd, smp, sma, dan smk tahun 2021 pdf (kepdirjen pendis nomor 631 tahun 2021). Semoga bermanfaaat :)

Posting Komentar

0 Komentar