Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting

download peraturan menteri agraria dan tata ruang nomor 9 tahun 2021 tentang surveyor berlisensi pdf

 Dibawah ini adalah download pdf peraturan menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional (kpn) nomor 9 tahun 2021 tentang surveyor berlisensi.

peraturan menteri agraria dan tata ruang atr kbpn nomor 9 tahun 2021 tentang surveyor berlisensi pdf tomatalikuang.com
Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi


Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR/KPBN Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
SURVEYOR BERLISENSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

  1. bahwa untuk mewujudkan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia telah dilakukan percepatan kegiatan survei, pengukuran dan pemetaan melalui penetapan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi;
  2. bahwa untuk penguatan kebijakan, kelembagaan, pembiayaan, dan sumber daya Surveyor Berlisensi dalam melaksanakan survei dan pemetaan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang, perlu penyempurnaan ketentuan dalam Surveyor Berlisensi sehingga Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Surveyor Berlisensi;

Mengingat :

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
  5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
  6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
  7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 722);
  8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Survei Kadastral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 475);
  9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
  10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG SURVEYOR BERLISENSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Diktum Pasal 1 menyatakan bahwa Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang tanah, dan satuan rumah susun, dan dalam hal sudah memenuhi ketentuan, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang tanah yang sudah ada haknya, dan satuan rumah susun, serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
  2. Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang yang selanjutnya disebut Survei dan Pemetaan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data fisik pertanahan dan ruang.
  3. Surveyor Berlisensi adalah seseorang yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan di bidang Survei dan Pemetaan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
  4. Kantor Jasa Surveyor Berlisensi yang selanjutnya disingkat KJSB adalah badan usaha yang telah mendapat izin kerja dari Menteri sebagai wadah bagi Surveyor Berlisensi dalam memberikan jasanya.
  5. Surveyor Kadastral adalah seseorang yang mempunyai keahlian dan keterampilan dalam menyelenggarakan proses Survei dan Pemetaan dan bertanggung jawab mutlak di hadapan hukum atas data Survei dan Pemetaan yang dihasilkannya.
  6. Asisten Surveyor Kadastral adalah seseorang yang mempunyai keterampilan dalam menyelenggarakan proses Survei dan Pemetaan di bawah supervisi seorang Surveyor Kadastral atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab mutlak di hadapan hukum atas data Survei dan Pemetaan yang dihasilkannya.
  7. Lisensi adalah pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh Menteri kepada Surveyor Berlisensi untuk membantu kementerian dalam menyelenggarakan Survei dan Pemetaan pertanahan dan ruang.
  8. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
  9. Kode Etik adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Surveyor Berlisensi dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.
  10. Dewan Etik adalah perangkat yang dibentuk oleh menteri atas usulan asosiasi profesi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku Surveyor Berlisensi, serta Kode Etik dan sumpah Surveyor Berlisensi.
  11. Asosiasi Profesi Surveyor Berlisensi yang selanjutnya disebut Asosiasi Profesi adalah wadah bagi Surveyor Berlisensi yang memiliki tujuan untuk memajukan dan mempromosikan profesi tersebut, meningkatkan kompetensi anggotanya, dan melayani serta melindungi kepentingan publik dan anggotanya.
  12. Protokol Surveyor Berlisensi adalah kumpulan dokumen yang harus disimpan dan dipelihara oleh Surveyor Berlisensi yang terdiri dari daftar pekerjaan yang telah dilakukannya, dokumen hasil-hasil Survei dan Pemetaan, data dan dokumen pendukung, laporan, agenda, dan surat lainnya.
  13. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
  14. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
  15. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Sekretaris Jenderal.
  16. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

Selengkapnya bisa anda baca pada file peraturan menteri agraria dan tata ruang atr/kpbn nomor 9 tahun 2021 tentang surveyor berlisensi pdf di bawah ini.

Download Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR/KPBN Nomor 9 Tahun 2021 tentang Survetor Berlisensi PDF

Anda bisa mengunduhnya melalui link berikut:
atau bisa langsung anda baca filenya berikut ini:

Demikian postingan tomatalikuang.com tentang link download peraturan menteri agraria dan tata ruang atr/kpbn nomor 9 tahun 2021 tentang surveyor berlisensi pdf. Semoga bermanfaat :)

Tampilkan Komentar
Sembunyikan Komentar

Posting Komentar untuk "download peraturan menteri agraria dan tata ruang nomor 9 tahun 2021 tentang surveyor berlisensi pdf"

Dapatkan File Soal dan Pembahasan Gratis di Alamat Email mu !