Header Ads Widget

News

6/recent/ticker-posts

download peraturan menteri keuangan ri nomor 6/PMK.03/2021 tentang pajak penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher PDF

Dibawah ini adalah download pdf peraturan menteri keuangan ri (permenkeu) nomor 6/pmk.03/2021 tentang pajak penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher resmi dari jdih.kemenkeu.go.id.

PMK Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Pajak Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucher PDF

peraturan menteri keuangan ri permenkeu nomor 6-pmk.03-2021 tentang pajak penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher pdf tomatalikuang.com.png
PERMENKEU RI NOMOR 6/PMK.03/2021 TANGGAL 22 JANUARI 2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA PAJAK PENGHASILAN ATAS PENYERAHAN/PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PENJUALAN PULSA, KARTU PERDANA, TOKEN, DAN VOUCER

Abstrak - PMK Nomor 6/PMK.03/2021

  • Bahwa kegiatan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas pulsa, kartu perdana, token, dan voucer, perlu mendapat kepastian hukum, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 3A ayat (1), Pasal 8A ayat (2), dan Pasal 13 ayat (1a) huruf d Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer.

Dasar Hukum PMK Nomor 6/PMK.03/2021

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 50, TLN No. 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 36 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 133, TLN No. 4893), UU 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 51, TLN No. 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 42 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 150, TLN No. 5069), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 11 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 245, TLN No. 6573), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745).

Isi PMK Nomor: 6/PM.03/2021

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Atas penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dan Penyelenggara Distribusi berupa Pulsa dan Kartu Perdana dikenai PPN. Atas penyerahan Barang Kena Pajak oleh Penyedia Tenaga Listrik berupa Token dikenai PPN. Atas penyerahan Jasa Kena Pajak berupa jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi Token oleh Penyelenggara Distribusi, jasa pemasaran dengan media Voucer oleh Penyelenggara Voucer, jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi Voucer oleh Penyelenggara Voucer dan Penyelenggara Distribusi, jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan (consumer loyalty/ reward program) oleh Penyelenggara Voucer, dikenai PPN. PPN yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN sebesar 10% (sepuluh persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa Pulsa dan Kartu Perdana oleh Pengusaha Penyelenggara Jasa Telekomunikasi atau Penyelenggara Distribusi Tingkat Pertama berupa Harga Jual, yaitu sebesar nilai pembayaran yang ditagih oleh Pengusaha Penyelenggara Jasa Telekomunikasi atau Penyelenggara Distribusi.

CATATAN :

  • Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2021.
  • Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 22 Januari 2021 dan diundangkan pada tanggal 22 Januari 2021.
  • Lampiran: halaman 24-26.

Selengkapnya bisa anda baca pada file permenku ri nomor 6/pmk.03/2021 tentang pajak penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher pdf di bawah ini.

Download PMK Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Pajak Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucher PDF

Anda bisa mengunduhnya melalui link berikut:

atau bisa langsung anda baca filenya berikut ini:

File Permenkeu Nomor 6/PMK.03/2021 PDF


Demikian postingan tomatalikuang.com tentang Download Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Pajak Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucher PDF. Semoga bermanfaat :)

Posting Komentar

0 Komentar