Header Ads Widget

News

6/recent/ticker-posts

SE BKN: Jadwal Pendaftaran CPNS & PPPK (P3K) 2021 Kemungkinan Diundur

 Berdasarkan Surat Edaran (SE) BKN Nomor 4761/B-KP.03/SD/K/2021 tentang Pengadaaan CPNS dan PPPK non Guru Tahun 2021, jadwal pengumuman dan pendaftaran CPNS dan PPPK (P3K) yang direncanakan mulai dari 31 Mei 2021 kemungkinan akan diundur dan akan diberikan informasi lebih lanjut. 

 


Informasi ini terdapat dalam poin ke 8 SE yang menyatakan sebagai berikut: Mengingat masih terdapat beberapa peraturan pengadaan CPNS, PPPK Non Guru dan PPPK Guru tahun 2021 yang belum ditetapkan oleh pemerintah serta masih adanya urusan revisi penetapan kebutuhan (formasi) oleh beberapa instansi, maka jadwal pelaksanaan seleksi akan diinformasikan lebih lanjut.

Isi Lengkap Salinan Surat Edaran BKN

Sehubungan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 302 Tahun 2021 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Nasional Tahun Anggaran 2021, surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4761/B-KP.03/SD/K/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Informasi Pengadaan ASN Tahun 2021 dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Tahun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Tes Badan Kepegawaian Negara dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disesase 2021 (Covid-19), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dimohon menyiapkan rencana kegiatan dan anggaran pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar CPNS serta Seleksi Kompetensi PPPK non-Guru Tahun 2021 sesuai dengan penetapan kebutuhan (formasi) yang tersedia.

2. Seleksi Kompetisi PPPK Guru Tahun 2021 dibebankan pada anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

3. Setiap Instansi Pusat dan Daerah membuat surat usulan mengenai penunjukan Admin Instansi baik CPNS dan/atau PPPK yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara c.q Debuti Bidang Sistem Informasi Kepegawaian. Surat usulan tersebut ditandatangani minimal oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengadaan kepegawaian ataupun Ketua Panitia Seleksi Pengdaan Instansi.

4. Setiap Instansi Pusat dan Daerah wajib membentuk Tim Panitia Seleksi Pengadaan Instansi, Petugas Verifikasi, Petunjuk Teknis Verifikasi, Petugas Helpdesk Instansi, dan pengumuman persyaratan pendaftaran seleksi Instansi masing-masing.

5. Untuk mengurangi pergerakan peserta seleksi dalam rangka pencegahan penularan Covid-19, khusus PPK Instansi Daerah diharapkan untuk menyiapkan titik lokasi seleksi mandiri di masing-masing daerah atau cost-sharing dengan wilayah sekitarnya. Penyiapan titik lokasi seleksi ini meliputi pengadaan insfrastruktur pendukung pelaksanaan seleksi, antara lain tempat gedung, komputer clien, komputer jaringan dan internet, genset, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan seleksi (termasuk sarana dan prasarana pelaksanaan protokol kesehatan)m serta koordinasi dengan Satgas Covid-19 setempat untuk memperoleh izin pelaksanaan di titik lokasi tersebut. Spesifikasi komputer klien, komputer jaringan dan internet, serta sarana dan prasarana untuk pelaksanaan seleksi tercantum dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara.

6. Instansi Pusat dan Daerah yang telah merencanakan titik lokasi seleksi mandiri/cost-sharing, diharapkan mengajukan titik lokasi usulan tersebut. Surat usulan ini paling sedikit memuat informasi tentang:

  • Nama Gedung/Tempat Lokasi ujian;
  • Alamat Lokasi Ujian;
  • Kabupaten atau Kota lokasi ujian tersebut berada;
  • Jumlah ruangan yang akan digunakan ujian;
  • Jumlah PC per ruangan yang akan digunakan ujian, dan
  • Jumlah sesi yang akan diadakan perhari, dimana jumlah sesi yang diadakan dalam satu hari pada satu lokasi ujian maksimal adalah 3 sesi.

7. Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang akan menggunakan titik lokasi BKN Pusat/Kantor Regional/Unit Penyelenggaraan Teknis BKN sebagai titik lokasi Ujian di luar titik lokasi ujian mandirinya, wajib mengajukan usulan titik lokasi BKN yang akan digunakan. Pengajuan surat tersebut paling lambat 4 Juni 2021, ditujukan kepada Kepada BKN melalui Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi untuk Instansi Pusat, dan Kepala Kantor Regional BKN setempat untuk Instansi Daerah.

8. Mengingat masih terdapat beberapa peraturan pengadaan CPNS, PPPK non-Guru, dan PPPK Guru Tahun 2021 yang belum ditetapkan oleh Pemerintah serta masih adanya usulan revisi penetapan kebutuhan (formasi) oleh beberapa instansi, maka jadwal pelaksanaan seleksi akan diinformasikan lebih lanjut.

Salinan Lengkap SE 4761/B-KP.03/SD/K/2021

 Untuk melihat salinan lengkap 4761/B-KP.03/SD/K/2021, Anda dapat membacanya di bawah ini: 

Itulah tadi penjelasan mengenai SE BKN Nomor 4761/B-KP.03/SD/K/2021. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kunjungi https://www.tomatalikuang.com untuk mendapatkan informasi terbaru dunia pendidikan.

Posting Komentar

0 Komentar