Header Ads Widget

News

6/recent/ticker-posts

Download Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Juknis THR dan Gaji 13 ASN

Pemberian tunjangan THR dan Gaji ke 13 bagi ASN (PNS dan PPPK) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Pasal 17 ayat (1) Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas bagi Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiunan, dan Penerima Tunjangan. Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah tersebut, pemerintah telah menerbitkan PMK Nomor 42 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan THR dan Gaji Ketiga belas untuk PNS, PPPK, Pensiunan, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021.

 

pmk


Pemberian THR dan Gaji ketiga belas ini merupakan wujud penghargaan dan apresiasi negara atas pengabdian kepada bangsa dan negara. Sesuai dengan PMK Nomor 42 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan THR dan Gaji Ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan; pemberian THR dan Gaji ke-13 harus memperhatikan kemampuan keuangan negara. Untuk diketahui yang dimaksud dengan Aparatur Negara adalah PNS, Calon PNS, Prajurit TNI, PPPK, Pejabat Negara, dan Anggota POLRI.

 

PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI terdiri dari:

  1. Prajurit TNI, PNS, dan Anggota POLRI yang bertugas sebagai perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
  2. Prajurit TNI, PNS, dan Anggota POLRI yang bertugas di luar instansi pemerintah dalam negeri maupun luar negeri yang gajinya dibayarkan oleh instansi induknya; 
  3. Prajurit TNI, PNS, dan Anggota POLRI yang menerima uang tunggu dan; 
  4. Prajurit TNI, PNS, dan Anggota POLRI yang mengalami pemberhentian sementara dan gajinya masih dibayarkan.

Aparatur Negara terdiri dari:

  1. Hakim Ad hoc; 
  2. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi; 
  3. Staff Khusus di lingkungan kementrian atau lembaga; 
  4. Wakil Menteri; 
  5. Pemimpin badan layanan umum, yaitu: Dewan Pengawas dan; 
  6. Pejabat Pengelola yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pejabat yang hak Keuangan atau Hak Administrasinya setara dengan:

  1. Pengawas; 
  2. Administrator; 
  3. Pejabat Pimpinan Tinggi; dan 
  4. Menteri

Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik, yaitu:

  1. Dewan Direksi; dan 
  2. Dewan Pengawas

Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural, yaitu:

  1. Ketua atau Kepala atau sebutan lainnya; 
  2. Wakil Ketua atau Wakil Kepala atau sebutan lainnya; 
  3. Sekretaris atau sebutan lainnya dan atau; 
  4. Anggota

Pegawai Non ASN (Aparatur Sipil Negara) yang ditugaskan pada instansi pemerintah, termasuk di antaranya pegawai non ASN yang bertugas pada lembaga Nonstruktural, Lembaga Penyiaran Publik, Instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, Perguruan Tinggi Negeri Baru sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi Negeri Baru.

Pejabat Negara teridiri dari:

  1. Presiden dan Wakil Presiden; 
  2. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota MK atau Mahkamah Konstitusi; 
  3. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial; 
  4. Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri; 
  5. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; 
  6. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
  7. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat; 
  8. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPD atau Dewan Perwakilan Daerah; 
  9. Ketua dan Wakil Ketua KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi; 
  10. Ketua, Wakil Ketua, Hakim Agung, dan Ketua Muda Mahkamah Agung 
  11. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada badan peradilan, kecuali hakim Ad hoc; 
  12. Duta Besar Luar Biasa Indonesia di Luar Negeri yang berkuasa penuh; 
  13. Pejabat Negeri lainnya seusai dengan ketentuan dalam Undang-undang

 

Untuk lebih lengkapnya, Anda dapat mendownloadnya di link yang ada di sini.

 

Atau Anda juga bisa langsung membacanya di bawah ini:



Jangan lupa ikuti update info pendidikan lainnya hanya di www.tomatalikuang.com.

Posting Komentar

0 Komentar