Header Ads Widget

News

6/recent/ticker-posts

Download Permendikbud Nomor 9 Tahun 2021 Terkait Juknis BOP PAUDNI dan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2021

Untuk melakukan peningkatan pelayanan pendidikan terhadap satdik (satuan pendidikan) penyelenggara PAUD (Pendidikan Usia Dini) dan juga pendidikan kesetaraan, serta dengan tujuang mendukung pengelolaan dana BOP atau bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dengan menerapkan karakter tepat sasaran dan juga accountable, maka diterbitkanlah Permendikbud (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) Nomor 9 di Tahun 2021 Terkait dengan Juknis (Petunjuk Teknis) BOP PAUDNI dan juga Pendidikan Kesetaraan pada tahaun 2021.


 

Di dalam peraturan tersebut, dicantumkan terkait Dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini diserahkan pada Satuan Pendidikan penyelanggara PAUD yang terdiri dari: (1). Taman kanak-kanak atau TK; (2) Playgroup atau kelompok bermain; (3) Taman penitipan anak; hingga (4) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang ada pada sanggar-sanggar yang menyelenggarakan aktvitas beajar mengajar.

Persyaratan Penyelenggaraan PAUD

Ada pun yang menjadi persyaratan yang perlu dipenuhi oleh Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini adalah sebagai berikut:

  1. Mempunyai Nomor Pokok Sekolah Nasional yang resmi dan teregistrasi di Dapodik;
  2. Melakukan pengisian data serta pemutakhiran di Dapodik berdasarkan situasi nyata yang ada di Satuan Pendidikan tersebut;
  3. Mempunyai total Peserta Didik minimal sedikit-dikitnya 9 (sembilan) orang Peserta Didik; serta
  4. Tidak termasuk Satuan Pendidikan yang melakukan kemitraan atau bekerja sama

Persyaratan yang diuraikan di atas harus dipenuhi kecuali bagi para Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD yang berlokasi atau beroperasi pada Daerah Khusus yang terklasifikasi sesuai dengan Daerah Khusus yang diputuskan oleh Kementerian.

Kegunaan Dana Bantuan Operasional BOP

Kegunaan dana bantuan operasional BOP dapat diaplikasikan untuk kegiatan pendidikan yang terkait dengan:

  1. Segala kegiatan yang berkaitan dengan operasional aktivitas belajar mengajar, digunakan untuk membiayai keperluan bahan untuk pembelajaran bagi peserta didik, pengadaan peralatan beserta pemeliharaan yang mendukung proses pembelajaran, serta untuk aktivitas perencanaan dan atau evaluasi kegiatan belajar mengajar;
  2. Segala kegiatan yang berkaitan dengan pembiayaan kegiatan yang mendukung proses pembelajaran baik oleh pendidik maupun peserta didik; dan
  3. Untuk memenuhi biaya administratif bagi satuan pendidikan, di mana biaya tersebut diperlukan untuk pelaksanaan layanan pendidikan yang ditujukan kepada peserta didik.
Masing-masing Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD dan Pendidikan Kesetaraan berhak untuk menentukan komponen apa saja yang dapat difasilitasi oleh BOP sesuai berdasarkan kebutuhan yang dimiliki tiap Satuan Pendidikan, dan ditetapkan di dalam RKAS sesuai dengan prioritas kebutuhan dan keperluan pembiayaan yang ada.

Petunjuk teknis untuk melaksanakan komponen penggunaan dana bantuan tersebut dicantumkan pada Lampiran Peraturan Menteri ini sebagai salah satu bagian peraturan yang tidak terpisahkan. Untuk realisasi penggunaan dana bantuan untuk memenuhi pengadaan barang atau jasa, perlu memerhatikan dan memenuhi mekanisme pengadaan barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh Satuan Pendidikan penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Keseteraan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, dihimbau kepada setiap Kepala Satuan Pendidikan untuk mengawasi dan melakukan realisasi penggunaan dana bantuan BOP secara sebenar-benarnya dan sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Permendikbud Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan BOP Pendidikan Anak Usia Dini dan BOP Pendidikan Kesetaraan.

Permendikbud tersebut dapat dibaca di bawah ini: 

Dan bisa pula didownload langsung di sini.

 

Posting Komentar

0 Komentar