Header Ads Widget

News

6/recent/ticker-posts

Download SE Mendikbud Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan PPDB 2021 Tahun Ajar 2021/2022

SE Mendikbud Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan PPDB 2021 Tahun Ajar 2021/2022

SE (Surat Edaran) yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor 3 Tahun 2021 yang membahas perihal PPDB (Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru) di tahun 2021 untuk tahun pelajaran 2021/2022 menjadi bentuk kelanjutan setelah dikeluarkannya Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 terkait PPDB tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (sesuai dengan Berita Negara RI tahun 2021 Nomor 6).

dikbud

 Isi Pokok SE Mendikbud Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan PPDB 2021 Tahun Ajar 2021/2022

Ada pun yang menjadi isi pokok yang dibahas dalam SE Mendikbud Nomor 3 Tahun 2021 ini adalah beberapa pernyataan terkait proses pelaksanaan penerimaan para peserta didik baru di tahun ajaran 2021/2022. Segenap perangkat pemerintahan seperti walikota, bupati, dan gubernur diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan juknis (petunjuk teknis) PPDB yang diwujudkan dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah, dan harus beradasarkan pada pedoman Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 terkait PPDB tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;

2.   Melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi terkait ketentuan juknis PPDB yang telah diatur pada Peraturan Kepala Daerah seperti yang dijelaskan pada poin 1; ditujukan kepada keseluruhan kepala sekolah dan masyarakat untuk melakukannya paling lambat ialah dua minggu sebelum jadwal pengumuman pendaftaran PPDB tiba;

3. Melakukan penetapan Peraturan Kepala Daerah setelah memperoleh fasilitas surat resmi kepada Kementerian Dalam Negeri untuk Peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur, dan kepada Gubernut untuk surat Peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota;

4.    Menyampaikan Peraturan Kepala Daerah Menteri Dalam Negeri (untuk Peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur), kepada Gubernur (untuk Peraturan yang dikeluarkan oleh walikota dan atau bupati), dan kepada Mendikbud dengan melalui unit terkait (unit pelaksana teknis Kemendikbud yang berada pada divisi penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah);

5. Melakukan penetapan atas pembagian zonasi dengan melakukan koordinasi resmi bersama dinas kependudukan & pencatatan sipil setempat serta dengan melakukan kelompok kerja antar kepala sekolah;

6. Diperbolehkan untuk melibatkan satuan pendidikan dengan catatan telah melakukan koordinasi dengan badan penyelenggara, dan melakukan prioritas kepada satuan pendidikan yang menjadi penerima dana BOS (bantuan operasional sekolah) dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat serta satuan pendidikan yang menerima bentuk dana alokasi khusus lainnya;

7.  Memastikan bahwa pelaksanaan seleksi bagi calon peserta didik baru yang mendaftar di kelas satu Sekolah Dasar tidak menempuh tes menulis, membaca, dan juga berhitung;

8.  Memastikan bahwa sekolah yang berada pada wilayah kerja tidak ada yang melaksanakan aktivitas yang dilarang dalam penyelenggaran PPDB seperti transaksi jual beli kursi, pungutan liar, pemerasan, penitipan calon peserta didik baru, maupun tindakan-tindakan lain yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian merupakan poin-poin yang harus diperhatikan di dalam surat edaran. 

Download SE Mendikbud Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan PPDB 2021 Tahun Ajar 2021/2022

Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa mengunduh salinan terlengkap dari Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2021 Tahun Pelajaran 2021/2022 pada link ini.

Atau Anda juga bisa membaca tampilan salinannya berikut ini: