Header Ads Widget

News

6/recent/ticker-posts

Download Juknis Bantuan Insentif Pemerintah untuk Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif 2021 PDF Resmi

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Republik Indonesia mengeluarkan Bantuan Insentif Pemerintah (BIP) di tahun 2021 ini. BIP tersebut diperuntukkan bagi pengusaha yang melakoni bisnis di 7 (tujuh) subsektor ekonomi kreatif, yaitu game developer, aplikasi, fesyen, kriya, film, pariwisata dan kuliner.


 

Juknis Penyaluran BIP

Demi memperlancar penyaluran BIP ke pelaku usaha, maka dibuatlah Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Insentif Pemerintah untuk Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif 2021. Dalam Juknis dijelaskan bahwa ada beberapa persyaratan bagi pelaku usaha yang ingin mendapatkan bantuan insentif pemerintah ini. Persyaratan umumnya yaitu:
1.    Pelaku usaha yang mendaftarkan badan usahanya merupakan penanggung jawab dari badan usaha;
2.    Penanggung jawab badan usaha merupakan orang yang secara sah dan resmi berhak mewakili badan usaha yang sesuai dengan AD/ART Perusahaan dan/atau Akta, serta penanggung jawab merupakan WNI yang mempunyai KTP;
3.    Penanggung jawab badan usaha telah cakap di mata hukum, dengan syarat:
a.    Usia penanggung jawab minimal adalah 18 tahun
b.    Penanggung jawab tidak sedang dalam masa menjalani hukuman
c.    Penanggung jawab berjiwa dan berakal sehat
4.    Pelaku usaha di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif telah memiliki badan usaha, serta kepemilikan saham dan entitasnya 100 persen harus dimiliki oleh WNI. Dalam Juknis BIP, badan usaha yang dimaksud adalah badan usaha yang berbadan hukum, seperti: Yayasan, Koperasi, Perseroan Terbatas dan CV;
5.    Pengusaha melampirkan profil usaha atau portofolio dalam bentuk foto dan video produk atau karya yang diproduksi. Lalu, melampirkan link video pendek maksimal 5 menit, berisi penjelasan lokasi usaha, kegiatan produksi, operasional usaha, serta informasi lainnya. Informasi detail mengenai petunjuk video singkat dapat dilihat di Bab IV tentang Mekanisme Seleksi;
6.    Memberikan dokumen yang membuktikan bahwa nama dan tempat kedudukan badan usaha;
7.    Mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah terdaftar di OSS;
8.    Mempunyai rekening aktif di bank penyalur atas nama badan usaha;
9.    Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak bernamakan badan usaha yang dimiliki;
10.    Mempunyai nomor ponsel yang terhubung dengan WhatsApp atau paling tidak memiliki nomor ponsel aktif diperlukan untuk notifikasi;
11.    Pelaku usaha mengajukan proposal disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB) maksimal Rp200.000,000 (dua ratus juta rupiah) dengan permohonan BIP untuk pengembangan usahanya. Isinya antara lain permohonan penambahan investasi aktifa tetap dan/atau modal kerja sesuai Juknis;
12.    Wajib mencantumkan rincian rencana penggunaan anggaran dalam RAB yang dibuat. Mencantumkan pula referensi merk, spesifikasi barang, jenis barang, sumber dan tempat pembelian, serta harga barang;
13.    Usaha telah berdiri minimal satu tahun;
14.    Pelaku usaha melampirkan laporan keuangan yang dimiliki oleh badan usaha minimal satu tahun terakhir, terdiri dari laporan laba atau rugi dan neraca;
15.    Lampiran fotocopy SPT Pajak dalam satu tahun terakhir;
16.    Lampiran rencana pengembangan usaha dalam satu tahun ke depan dalam proposal;
17.    Jika badan usaha telah memiiki HKI atau sedang dalam proses pengajuan HKI, hal tersebut akan menjadi nilai tambah penilaian;
18.    Pelaku usaha di sektor ekonomi kreatif dan pariwisata yang mempunyai unsur sociopreneur akan menjadi nilai tambah penilaian;
19.    Bagi usaha pariwisata yang berlokasi di desa wisata dan bisnis homestay akan memiliki nilai tambah penilaian;
20.    Badan usaha atau badan hukum pengaju BIP 2021 belum pernah menerima BIP di tahun sebelumnya ataupun bantuan sejenis dari pemerintah pusat dan daerah dalam waktu 2 tahun terakhir;
21.    Pengaju BIP 2021 tidak sedang mengajukan bantuan pemerintah lain di Kemenparekraf bagi badan usaha atau badan hukumnya;
22.     Tim kurator bisa memberikan syarat tambahan sesuai dengan subsektor jika hal tersebut diperlukan.

Kewajiban Penerima Bantuan

Bagi penerima bantuan diwajibkan untuk:

1. Memberikan data yang benar dan bisa mempertanggungjawabkannya baik itu secara perdata ataupun pidana jika data yang diberikan tidak benar.

2. Wajib memberikan laporan perkembangan usaha, dan informasi penting lainnya selama 2 tahun berikutnya melalui website BIP

3. Jika menerima bantuan dari pihak lain, penerima bantuan diwajibkan melampirkan laporan tahunan di website BIP.

4. Penerima bantuan wajib menggunakan dana bantuan sesuai petunjuk teknis dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah disetujui kurator.

5. Wajib memenuhi dan bertanggung jawab terhadap data atau laporan yang diminta oleh Kemenparekraf atau Baparekraf.

Untuk informasi lebih lanjut, Download Juknis Bantuan Insentif Pemerintah untuk Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif 2021 (DI SINI) dan untuk jenis BIP Jaringan Pengaman Usaha Tahun 2021 (DI SINI)

Download Tata Cara Pendaftaran Bantuan Insentif Pemerintah 2021 (DI SINI)

Ikuti terus update seputar dunia pendidikan hanya di https://www.tomatalikuang.com

Posting Komentar

0 Komentar