Header Ads Widget

News

6/recent/ticker-posts

Download Permenpan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Non Guru (Resmi)

 Permenpan Nomor 29 tahun 2021 tentang Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Non Guru diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan mempertimbangkan dua hal. Pertimbangan pertama penerbitan Permenpan ini terkait dengan adanya kebutuhan penambahan aparatur sipil negara atau disebut juga ASN. Penambahan ASN tersebut dilakukan dengan tujuan mencapai visi dan misi dari Indonesia maju, mendukung kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional. 



Pertimbangan kedua yaitu dengan kebutuhan penambahan pegawai ASN khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) perlu disusun sebuah pengaturan yang bersifat nasional dan berkelanjutan mengenai pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) pada Instansi Pemerintahan terkait.


Tujuan Pengadaan PPPK JF Non Guru

Dikutip dari Pasal 2 Permenpan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional non Guru, pengadaan dari PPPK ini bertujuan mendapatkan ASN yang bukan hanya memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku yang sesuai dengan tuntutan jabatannya, melainkan juga memiliki intelegensi yang tinggi untuk mengembangkan kapasitas dan kinerja organisasi serta mampu mengakselerasi fungsi dan tugas organisasi.

Dalam pengadaannya, seleksi PPPK ini berprinsip harus dilaksanakan secara kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta yang terakhir, seleksi ini tidak dipungut biaya apapun.

Ketentuan dan Persyaratan Pelamar Pengadaan PPPK JF Non Guru

Para pelamar PPPK Jabatan Fungsional harus memenuhi beberapa ketentuan dan persyaratan berdasarkan Permenpan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Non Guru.
a.    Usia minimal 20 tahun dan maksimal 59 tahun
b.    Tidak pernah melakukan pidana dengan hukuman penjara 2 tahun atau lebih
c.    Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat
d.    Tidak boleh menjadi anggota atau pengurus partai politik
e.    Memenuhi kualifikasi pendidikan yang diminta
f.    Memiliki sertifikat kompetensi yang telah ditentukan oleh Menteri sebagai bukti dari keahliannya
g.    Sehat jasmani dan rohani
h.    Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)

Khusus bagi pelamar jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi, pelamar wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi dan bukan posisi internship yang masih berlaku pada saat melamar. Masa berlaku dari Surat Tanda Registrasi dapat dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis. Syarat tersebut harus diunggah oleh pelamar di SSCASN.

Syarat Pelamar PPPK JF Non Guru dengan Disabilitas

Bagi pelamar yang menyandang disabilitas, mereka tetap dapat ikut melamar pada pengadaan PPPK JF ini. Mereka memiliki ketentuan tersendiri yang juga telah ditetapkan pada Permenpan tersebut. Ketentuan tersebut antara lain:
a.    Pelamar harus memiliki ijazah yang sesuai dengan kualifikasi dari jabatan yang diinginkannya
b.    Pelamar dengan penyandang disabilitas tersebut wajib menyatakan bahwa dirinya penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN
c.    Pelamar harus menyertakan bukti pernyataannya sebagai disabilitas dengan dokumen/surat keterangan resmi dari RS pemerintah atau Puskesmas mengenai derajat disabilitasnya dan video singkat kegiatan sehari-hari menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang dilamar

Tahapan Seleksi PPPK JF Non Guru

Seleksi pada pengadaan PPPK JF Non Guru ini terdiri dari dua tahap, yaitu tahap seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi administrasi dilakukan untuk melihat kecocokan antara dokumen persyaratan administrasi dari pelamar dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Hasil dari seleksi administrasi nantinya akan diumumkan oleh panitia seleksi secara terbuka. Bagi pelamar yang memenuhi dan lolos persyaratan administrasi, pelamar akan melanjutkan ke tahap seleksi selanjutnya. Begitu pula sebaliknya.

Tahap selanjutnya setelah pelamar lolos seleksi administrasi adalah tahap seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi akan diselenggarakan oleh BKN menggunakan sistem CAT. Seleksi kompetensi ini dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan yang telah ditetapkan.

Download Permenpan Nomor 29 Tahun 2021

Untuk informasi selengkapnya, silakan download Permenpan No. 29 tahun 2021 DI SINI.
Anda juga bisa membacanya langsung di bawah ini: 


Ikuti terus update seputar dunia pendidikan hanya di https://www.tomatalikuang.com.

Posting Komentar

0 Komentar