Header Ads Widget

News

6/recent/ticker-posts

Kabupaten dan Kota di Zona Merah Dilarang PTM Terbatas Resmi dari Mendagri

Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah mengeluarkan intruksinya terkait diperpanjangnya aturan pembatasan kegiatan masyarat (PPKM) dengan skala mikro. Instruksi yang dikeluarkan tersebut adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri atau Inmendagri Nomor 13 Tahun 2021. Instruksi tersebut dikeluarkan pemerintah terhitung dari 14-28 Juni 2021.

 


Rincian Inmendagri Nomor 13 Tahun 2021

Inmendagri Nomor 13 Tahun 2021 mencakup  salah satu aturan bahwa PPKM mikro akan dilaksanakan secara berbarengan dengan PPKM Kabupaten dan Kota. Rinciannya adalah sebagai berikut:

1.    Perkantoran/tempat kerja:

a.    Bagi kabupaten dan kota di zona kuning dan oranye, maka pembatasan dilaksanakan dengan mekanisme 50 persen pekerja melakukan Work From Home (WFH) dan 50 persen sisanya melakukan Work From Office (WFO);
b.    Bagi kabupaten dan kota di zona merah, maka pembatasan dilaksanakan dengan mekanisme 75 persen pekerja melakukan WFH dan 25 persen melakukan WFO;
c.    Sebagaimana dimaksud pada poin a dan b, maka pelaksanaan WFH dan WFO dilaksanakan dengan:
i.    Protokol kesehatan diterapkan dengan lebih ketat;
ii.    Jam kerja diatur secara bergantian;
iii.    Tidak melaksanakan mobilisasi ke kabupaten atau kota lain saat WFH.


2.    Kegiatan belajar mengajar (KBM)

a.    Bagi kabupaten dan kota di zona kuning dan oranye, maka kegiatan belajar mengajar dilaksanakan sesuai dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai peraturan teknis yang telah diatur oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
b.    Bagi kabupaten dan kota di zona merah, maka kegiatan belajar mengajar akan dilaksanakan secara online/daring;
c.    Sebagaimana yang dimaksud pada poin a dan b, maka peraturan lebih lanjut akan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) atau Peraturan Daerah (Perda).


3.    Sektor Esensial

Bagi sektor esensial seperti bahan pangan, makanan, kesehatan, komunikasi dan informarsi, energi, teknologi, perbankan, keuangan, pasar modal, sistem pembayaran, perhotelan, logistik, industri strategis, utilitas publik, konstruksi, pelayanan dasar, dan industri yang telah ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, kemudian kebutuhan pokok masyarakat yang terkait kebutuhna sehari-hari diperbolehkan beroperasi 100 persen asal diatur dengan pengaturan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan yang ketat.


4.    Pengaturan mengenai pemberlakuan pembatasan di beberapa tempat:

a.    Kegiatan makan dan minum di tempat pada restoran, diperbolehkan hanya 50 persen. Kemudian untuk layanan makanan lewat pesan antar atau dibawa pulang masih diizinkan dengan penerapan protokol kesehatan ketat dan sesuai jam operasional restoran;
b.    Bagi pusat perbelanjaan dan mall, pembatasan jam operasional adalah jam 21.00 waktu setempat dan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat. Selain itu, disertai pembatasan kapasitas pengunjung, yatu hanya 50 persen;
5.    Kegiatan yang berkaitan dengan konstruksi mendapatkan izin beroperasi 100 persen dengan berkewajiban menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat;
6.    Tempat beribadah;
a.    Bagi kabupaten dan kota di luar zona merah, maka diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah dengan dibatasi kapasitasnya yaitu sebesar 50 persen dan dengan menerapkan protokol kesehatan lebih ketat;
b.    Bagi kabupaten/kota di zona merah, maka mengoptimalkan melakukan ibadah di rumah dan dibatasi secara ketat.
7.    Kegiatan dan fasilitas umum diizinkan untuk dibuka dengan melakukan pembatasan kapasitas paling banyak 50 persen yan pengaturannya telah diatur lewat Perkada dan Perda;
8.    Kegiatan sosial, budaya dan seni yang berpotensi menimbulkan massa dan kerumunan mendapat izin dibuka paling banyak 25 persen dengan menerapkan protokol kesehatan ketat;
9.    Pemda melakukan pengaturan jam operasional dan kapasitas transportasi umum;
10.    Sebagaimana yang dimaksud di poin 1-9, maka pelaksanaan PPKM mikro dilaksanakan secara bersamaan dengan PPKM kabupaten dan kota serta dapat disesuaikan dengan zonasi resiko tiap wilayah.

Demikian tadi beberapa isi dalam Inmendagri Nomor 13 Tahun 2021. Untuk mendownload Inmendagri Nomor 13 Tahun 2021 KLIK DI SINI.

Ikuti terus update informasi seputar dunia pendidikan hanya di https://www.tomatalikuang.com.

Posting Komentar

0 Komentar