Header Ads Widget

News

6/recent/ticker-posts

Kisi-kisi Materi SKB 2021: Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Ahli Pertama) Formasi CPNS PPPK Tahun 2021

 Di bawah ini adalah kisi-kisi materi tes seleksi kompetensi bidang (skb) cpns / pppk tahun 2021 formasi jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama.

SKB CPNS Tahun 2021

Aturan pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2021 tertuang dalam Permen PANRB Nomor 27 tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Seleksi Kompetisi Bidang (SKB) adalah tes dalam seleksi CPNS yang merupakan tahapan setelah peserta dinyatakan lolos tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Setiap formasi CPNS memiliki jenis ujian SKB yang berbeda. 

Tes SKB dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan.

Tes SKB CPNS tahun 2021 menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN RI). Computer Assisted Test yang disingkat CAT adalah tes yang menggunakan komputer.

SKB dengan sistem CAT merupakan nilai utama dalam tes penerimaan ASN tahun 2021 karena memiliki proporsi nilai paling besar.

Link Simulasi CAT BKN 2021

Anda bisa melakukan simlulasi atau latihan tes CAT secara online pada Website Resmi Simulasi CAT BKN melalui laman: https://cat.bkn.go.id/simulasi/

Dengan membuat Akun melalui fitu Daftar Gratis, kemudian LOGIN menggunakan alamat email dan password akun yang kamu buat. Kamu bisa latihan soal tes cpns menggunakan sistem CAT BKN secara gratis di web tersebut.

Waktu Pelaksanaan SKB CPNS 2021

SKB dengan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN dilaksanakan dalam durasi waktu 90 (sembilan puluh) menit. Sedangkan bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas, waktu pelaksanaan SKB dilaksanakan dalam durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit.

Materi SKB CPNS Tahun 2021

Materi SKB untuk Jabatan Fungsional disusun oleh instansi pembina Jabatan Fungsional dan diintegrasikan ke dalam bank soal pada sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN.

Materi SKB untuk Jabatan pelaksana yang bersifat teknis dapat menggunakan soal SKB yang sesuai atau masih satu rumpun dengan Jabatan Fungsional terkait.

Selain Materi SKB dengan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN, materi SKB juga dapat berupa:

  1. psikotest;
  2. tes potensi akademik;
  3. tes kemampuan bahasa asing;
  4. tes kesehatan jiwa;
  5. tes kesegaran jasmani/tes kesamaptaan;
  6. tes praktek kerja;
  7. uji penambahan nilai dari sertifikat kompetensi;
  8. wawancara; dan/atau
  9. tes lain sesuai persyaratan Jabatan.

Seleksi PPPK Non Guru 2021

Pelaksanaan seleksi PPPK Non Guru 2021 diatur melalui PermenPANRB No. 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional.

Tahapan Seleksi PPPK Non Guru 2021

Dijelaskan dalam Pasal 11 aturan tersebut, pengadaan PPPK dilakukan melalui tahapan: 

  • perencanaan;
  • pengumuman lowongan;
  • pelamaran;
  • seleksi;
  • pengumuman hasil seleksi; dan
  • pengangkatan menjadi PPPK

Berbeda dengan tahapan CPNS 2021, seleksi pengadaan PPPK 2021 terdiri dari 2 sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PermenPANRB No. 29/2021, yaitu :

  1. Seleksi administrasi, dan
  2. Seleksi kompetensi.

Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 20, seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran yang dilakukan oleh oleh panitia seleksi instansi. Jika dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Sedangkan pelamar yang lulus seleksi administrasi dapat mengikuti seleksi kompetensi.

Selanjutnya, Pasal 23 menjelaskan, seleksi kompetensi PPPK 2021 dilakukan menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN. Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

Materi Seleksi PPPK Non Guru 2021

Materi seleksi kompetensi PPPK 2021 memuat:

  • Kompetensi Teknis;
  • Kompetensi Manajerial; dan
  • Kompetensi Sosial Kultural.

Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. 

Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. Sedangkan,

Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.


Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa:

  • Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat Jabatan Fungsional PPBJ adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola PBJ adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa.
  • Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja pengadaan barang/jasa untuk mengelola pemilihan penyedia.
  • Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau epurchasing. 
  • Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
  • Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
  • Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
  • Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPBU adalah kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.
  • Tim KPBU adalah tim yang dibentuk penanggung jawab proyek kerja sama untuk membantu pengelolaan KPBU pada tahap penyiapan dan tahap transaksi KPBU.
  • Panitia Pengadaan adalah tim yang dibentuk penanggung jawab proyek kerja sama yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk mempersiapkan dan melaksanakan proses pengadaan badan usaha pelaksana, membantu persiapan penandatanganan perjanjian KPBU, dan persiapan pemenuhan pembiayaan.
  • Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar di bidang Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Sertifikat Dasar adalah tanda bukti atau dokumen yang diterbitkan oleh LKPP yang menunjukkan bahwa seorang telah memahami peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa.
  • Pengelola PBJ berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengadaan barang/jasa pada Instansi Pemerintah.
  • Jabatan Fungsional PPBJ merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
  • Jenjang jabatan Jabatan Fungsional PPBJ dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, yaitu: 
    • a. Pengelola PBJ Ahli Pertama; 
    • b. Pengelola PBJ Ahli Muda; dan 
    • c. Pengelola PBJ Ahli Madya.
  • Tugas Jabatan Fungsional PPBJ yaitu melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola.

Kisi-kisi Materi SKB CPNS : Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama

Berikut adalah kisi-kisi skb cpns / materi skb (seleksi kompetensi bidang) cpns pppk jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada seleksi cpns tahun 2019 :

  • Tujuan, prinsip etika kebijakan, pelaku, kelembagaan, dan SDM pengadaan barang/jasa pemerintah
  • Identifikasi kebutuhan dan penetapan barang/jasa spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, perkiraan harga, strategi pengadaan dan organisasi pengadaan barang/jasa pemerintah
  • Reviu terhadap dokumen persiapan tahapan pemilihan penyedia, penyusunan daftar penyedia, dan negosiasi pengadaan barang/jasa pemerintah
  • Persiapan dan pelaksanaan pengendalian kontrak pengadaan barang/jasa pemenan
  • Perencanaan. pelaksanaan. dan pengawasan pengadaan barang jasa pemerintah secara swakelola

kisi-kisi materi skb Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama formasi cpns pppk tahun 2021 tomatalikuang.com

Posting Komentar

0 Komentar