Header Ads Widget

Ticker

10/recent/ticker-posts

Download Permendagri No. 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Layanan Minimal (SPM) PDF

 Di bawah ini adalah download pdf peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 59 tahun 2021 tentang penerapan standar layanan minimal (spm) resmi kemendagri ri.

Permendagri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Layanan Minimal (SPM)

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia baru-baru ini menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2021. Permendagri tersebut berisi aturan-aturan terkait Penerapan Standar Layanan Minimal atau yang disingkat SPM.

permendagri nomor 59 tahun 2021 pdf penerapan standar pelayanan minimal spm tomatalikuang.com

Peraturan Mendagri Nomor 59 tahun 2021 dikeluarkan setelah menimbang :

  1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  2. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penerapan Standar Pelayanan Minimal sehingga perlu diganti;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Penerapan Standar Layanan Minimal (SPM)

Dalam Permendagri Nomor 59 tahun 2021 tersebut, yang dimaksud dengan :

  1. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi Kebutuhan Dasar Warga Negara.
  2. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
  3. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
  4. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
  5. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
  6. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
  7. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak.

TAHAPAN PENERAPAN DAN PENGHITUNGAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Dalam Permendagri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Layanan Minimal (SPM) disebutkan bahwa :

Pasal 2

  1. Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
  2. Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pasal 3

  1.  Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk daerah provinsi terdiri atas:
    1. pendidikan menengah;
    2. pendidikan khusus;
    3. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
    4. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
    5. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota;
    6. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota; 
    7. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi;
    8. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah provinsi;
    9. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi;
    10. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
    11. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
    12. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
    13. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
    14. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.
  2. Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk daerah kabupaten/kota terdiri atas: 
    1. pendidikan anak usia dini;
    2. pendidikan dasar;
    3. pendidikan kesetaraan;
    4. pelayanan kesehatan ibu hamil;
    5. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
    6. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
    7. pelayanan kesehatan balita; 
    8. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
    9. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
    10. pelayanan kesehatan pada usia lanjut; 
    11. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
    12. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; 
    13. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; 
    14. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; 
    15. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus); 
    16. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; 
    17. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik; 
    18. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
    19. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
    20. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
    21. pelayanan informasi rawan bencana;
    22. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
    23. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
    24. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran; 
    25. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
    26. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti; 
    27. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
    28. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
    29. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.
  3. Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan Standar Teknis yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar setelah berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Pasal 4

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

  1. pengumpulan data;
  2. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
  3. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
  4. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Selengkapnya bisa anda baca pada file peraturan mendagri di bawah ini.

Download Permendagri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Layanan Minimal (SPM) PDF

Anda bisa megunduhnya melalui link berikut: Permendagri Nomor 59 Tahun 2021.pdf
atau bisa langsung anda baca filenya berikut ini:

Donasi bisa dilakukan melalui https://sociabuzz.com/tomatalikuang/tribe. Terima kasih atas keikhlasannya ^_^

Posting Komentar

0 Komentar