Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Download PMK Permenku No. 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa PDF

 Di bawah ini adalah peraturan menteri keuangan (permenkeu / pmk) nomor 190/PMK.07/2021 tentang pengelolaan dana desa (dandes) resmi kementerian keuangan republik indonesia (kemenkeu ri).

pmk permenku pengelolaan dana desa dandes kementerian keuangan pdf tomatalikuang.com


PMK atau Permenku Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa.

Dasar Hukum PMK atau Permenku Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 6 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No. 245, TLN No. 6735), PP 60 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 168, TLN No. 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP 8 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 57, TLN No. 5864), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).

Isi PMK atau Permenku Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

  • Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
  • Pengelolaan Dana Desa meliputi penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan, penggunaan, pemantauan dan evaluasi, dan sanksi.
  • Dalam rangka pengelolaan Dana Desa, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran BUN Pengelolaan TKDD menetapkan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD, Direktur Dana Transfer Umum sebagai KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum, dan Kepala KPPN sebagai KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku PPA BUN Pengelolaan TKDD menyusun Indikasi Kebutuhan Dana Desa.
  • Indikasi Kebutuhan Dana Desa digunakan sebagai dasar penganggaran, penyusunan arah kebijakan, dan pengalokasian Dana Desa dalam nota keuangan dan rancangan UndangUndang mengenai APBN.
  • Berdasarkan penganggaran Dana Desa, DJPK melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa.
  • Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa secara proporsional dibagi kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk. Pagu Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
  • Pagu Alokasi Kinerja dihitung sebesar 4% (empat persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik. Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa.
  • Dalam hal hasil penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja tidak terbagi habis untuk setiap Desa, sisa penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja dialihkan untuk menambah Alokasi Formula. Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
  • Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota secara lengkap dan benar.
  • Dalam rangka pertanggungjawaban penyaluran Dana Desa, KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menyampaikan laporan kepada Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.


CATATAN :

  • Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  • Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  • Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2021 dan diundangkan pada tanggal 24 Desember 2021.

Download PMK Permenku Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa PDF

Anda bisa mengunduhnya melalui link berikut:

Posting Komentar untuk "Download PMK Permenku No. 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa PDF"